Bupati Bangli Beserta Forkopimda Kabupaten Bangli Serius Tindak Lanjuti MCP KPK

Bangli, Baliglobalnews

Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, bersama Forkopimda Kabupaten Bangli melaksanakan penandatanganan bersama terkait optimalisasi pajak daerah sebagai tindak lanjut evaluasi MCP KPK-RI guna meningkatkan pendapatan asli daerah di aula pertemuan Museum Geopark Batur Kintamani, pada Kamis (23/12).

Dalam kesempatan itu hadir pula, Kepala Satgas Wilayah 5 KPK RI Perwakilan Bali Ismail Hindarsyah, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar Luqman Hakim, Wakil Ketua DPRD Bangli I Komang Carles, Anggota Forkopimda Kabupaten Bangli, Sekda Ida Bagus Gde Giri Putra, pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli serta pelaku usaha, hotel dan restoran di Kabupaten Bangli.

Sedana Arta menyampaikan kegiatan tersebut bagian dari program untuk mewujudkan visi pembangunan di Kabupaten Bangli tahun 2021-2026 yaitu “Nangun Sat Kerthi Loka Bali di Kabupaten Bangli Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Untuk Mewujudkan Bangli Era Baru”. “Dalam misi ke-7 pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2021-2026 telah secara eksplisit menyebutkan untuk mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah berbasis TIK yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah,” katanya.

Bupati juga menyampaikan guna mendorong penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta untuk penguatan keuangan daerah dalam mendukung menyukseskan berbagai program pembangunan. “Saya telah menginstruksikan kepada seluruh pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli untuk mulai mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, salah satunya melalui strategi ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah yaitu dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak untuk membangun Bangli. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bangli sangat membutuhkan dukungan dari semua stakeholder pembangunan, khususnya dari pihak swasta dan seluruh elemen masyarakat Bangli untuk bersama-sama membangun optimisme jengah untuk ikut berkontribusi membangun Bangli,” tegasnya.

Sedana Arta juga menambahkan besar harapan Pemerintah Daerah khususnya kepada para pelaku usaha hotel dan restoran di Kabupaten Bangli. “Mari dukung Pemerintah Kabupaten Bangli untuk terus berupaya meningkatkan Pendapatan Daerah dari penerimaan Pajak Hotel dan Restoran. Oleh karena itu melalui acara ini saya harapkan dapat menggugah pemahaman dan kesadaran seluruh lapisan masyarakat bangli dalam melaksanakan kewajiban untuk taat membayar pajak,” katanya.

Sementara Kepala Satgas Dit korsup Wilayah V KPK RI Perwakilan Bali, Ismail Hindarsyah, menyatakan kegiatan tersebut merupakan sebuah langkah strategis untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak serta untuk membangun  sebuah komitmen bersama betapa pentingnya pemasukan pajak kepada daerah dalam rangka membangun daerah. Wajib pajak mesti sadar karena semuanya itu sudah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan dan jangan sampai titipan pajak dari konsumen itu tidak disetorkan kepada daerah (digelapkan), karena merupakan perbuatan curang utk menggelapkan pajak yg masuk pada 7 jenis tindak pidana korupsi dan KPK RI akan sangat membantu Pemda dalam penegakan hukumnya. Termasuk di dalamnya agar tidak segan-segan Pemda untuk memasang tanda peringatan bagi Wajib Pajak yg menunggak pembayaran pajaknya pada daerah dengan menggandeng KPK RI dan dari pihak Kejaksaan.

Dari Kantor Pajak Pratama wilayah Timur berharap agar wajib pajak tidak terbebani untuk melakukan kewajibannya. “Kami tidak akan pernah mengejar wajib pajak yang tidak berpenghasilan, serta dengan tegas menyampaikan kami akan memberikan data kongkrit berkaitan dengan omset dari wajib pajak manakala nantinya dibutuhkan sebagai pembandingnya.

Dalam dialog yang sangat penuh rasa kekeluargaan itu, perwakilan wajib pajak akan melakukan kewajiban-kewajibannya dan selaku wajib pajak akan mendukung upaya-upaya Pemda dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli

Kapolres Bangli menyatakan akan membantu Pemda untuk memonitor terkait kejahatan fiskal yang didasari atas MoU Kepolisian RI dengan Dirjen Pajak. “Bapak Kapolri sudah memerintahkan jajarannya secara direktif untuk membantu Pemda dengan mengeluarkan surat dari Diskrimsus Tipikor Polda Bali kepada seluruh wajib pajak, agar segera menindak lanjutinya.

Kajari Bangli menekankan dengan  gamblang bahwa  Pemda memungut pajak tertentu pasti sudah punya dasar hukum yang kuat yang secara terstruktur produk hukum yang mendasari dari Undang-undang,  Peraturan Pemerintah, Permenkeu sampai dengan Perda yang dimiliki Daerah dalam konteks legal formalnya dalam pemungutan pajak tersebut.

Ditekankan pula pada para wajib pajak sadarlah bahwa pajak yang dipungut adalah merupakan titipan dari konsumen yang wajib disetor ke negara. “Cukup kita bertemu di gedung ini, jangan  ketemu saya yang berhubungan dengan tupoksi saya di lain tempat,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Kodim 1626 Bangli, dan Pengadilan Negeri Bangli sesuai dengan tupoksinya masing-masing akan memaksimalkan dukungannya demi membangun Bangli yang lebih baik lagi. (bgn003)21122401