Bawaslu Tabanan Bentuk Tim Khusus, Selidiki Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN
Tabanan, Baliglobalnews
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tabanan tengah mengusut dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam kegiatan pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati di KPU Tabanan yang berlangsung beberapa waktu lalu.
Dugaan pelanggaran ini mencuat setelah ditemukan adanya unggahan di media sosial yang diduga dilakukan oleh seorang perbekel yang mendukung salah satu bapaslon dan informasi awal mengenai foto dua orang ASN yang hadir saat pendaftaran bapaslon pada Kamis (29/8/2024).
Atas laporan temuan tersebut, Ketua Bawaslu Tabanan I Ketut Narta mengatakan telah menggelar rapat pleno untuk membahas temuan tersebut. “Kami sudah melakukan Rapat Pleno secara garing kemarin (1/9). Dari hasil rapat pleno tersebut kami memutuskan untuk membentuk tim khusus guna menyelidiki lebih lanjut kebenaran informasi ini,” ujarnya pada Senin (2/9/2024).
Menurut Narta, Bawaslu Tabanan membentuk tiga tim penyelidik untuk melakukan klarifikasi kebenaran informasi terkait akun Facebook dan foto yang diterima “Kami memiliki waktu tujuh hari untuk menyelesaikan penyelidikan ini,” katanya.
Pihaknya menjelaskan bahwa masing-masing tim akan memiliki fokus penyelidikan yang berbeda. “Tim pertama yang dipimpin langsung oleh saya akan melakukan penelusuran awal secara intensif. Sedangkan dua tim lainnya, yang dipimpin oleh Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humus (HP2H), Ni Putu Ayu Winariati dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS), I Made Winarya, akan melakukan penyelidikan lebih mendalam setelah tanggal 3 September,” ujarnya.
Penundaan penyelidikan untuk dua tim terakhir dilakukan karena pada tanggal 2-3 September, KPU Tabanan akan melakukan verifikasi faktual ke sekolah dan instansi terkait administrasi bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan. “Kami akan lakukan penelusuran dulu. Setelah itu, jika terbukti bersalah yang bersangkutan kami akan kenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya. (bgn020)24090210