Denpasar, Baliglobalnews
Pemerintah Kota Denpasar bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual terkait Pengendalian Inflasi Tahun 2025 serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah. Rakor yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian ini diikuti dari Kantor Walikota Denpasar, Selasa (2/9/2025).
Hadir Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Wakil Walikota I Kadek Agus Arya Wibawa, Ketua Komisi 1 DPRD Denpasar Anak Agung Putu Gde Wibawa, Sekda Ida Bagus Alit Wiradana serta jajaran OPD terkait Pemkot Denpasar.
Mendagri menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama menjelang hari besar keagamaan dan nasional. Selain itu, daerah juga didorong untuk memperkuat dukungan terhadap program percepatan penyediaan 3 juta rumah bagi masyarakat sebagai salah satu program strategis nasional. “Terkait perkembangan kamtibmas, agar seluruh kepala daerah tetap fokus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepala daerah untuk memperkuat sinergi dengan Forkopimda, menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat, serta menggelar doa lintas agama bersama pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Sementara Walikota Jaya Negara menyampaikan bahwa Pemkot Denpasar senantiasa berkomitmen menjaga kestabilan harga melalui langkah-langkah konkret bersama TPID. Hal ini meliputi pemantauan rutin harga di pasar, operasi pasar murah, hingga memperkuat rantai distribusi bahan pokok. “Sinergitas Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mengendalikan inflasi dan mendukung program strategis nasional. Dengan sinergi dan kerja sama yang kuat, kami optimis Denpasar dapat terus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mendukung percepatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat,” ujarnya.
Jaya Negara menyatakan Pemkot Denpasar aktif meningkatkan jumlah rumah layak huni setiap tahun, serta memberi dukungan melalui perabot dan kolaborasi dengan CSR. Sementara pengendalian inflasi sejumlah langkah telah dilakukan, mulai dari pasar murah dan operasi pasar, monitoring serta intervensi harga melalui TPID, penguatan distribusi pangan, hingga pengembangan pertanian lokal. Selain itu, Pemkot juga memanfaatkan teknologi informasi dalam pemantauan harga dan edukasi kepada masyarakat, serta memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat.
“Pengendalian inflasi bukan hanya tugas pemerintah, melainkan memerlukan dukungan semua pihak. Dengan kolaborasi lintas sektor, kami optimis stabilitas harga dapat terjaga sehingga kesejahteraan masyarakat tetap terlindungi,” ujarnya.
Dia berharap pelaksanaan rakor ini menjadi momentum untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi, sehingga kebijakan pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. (*/bgn003)25090203