Mangupura, Baliglobalnews
Komisi II DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (raker) dengan OPD (organisasi perangkat daerah) terkait di Ruang Gosana II, Sekretariat DPRD Badung, pada Jumat (13/5/2025).
Usai raker, Sada mengatakan pihaknya mengawal anggaran pariwisata terkait dengan program kerja, baik pariwisata maupun pertanian untuk bisa ditingkatkan. “Bagaimanapun pendapatan asli Badung yang mencapai Rp8 triliun itu terkait dengan pariwisata. Itu harus kita kawal. Kaitan dengan pariwisata dan PUPR bahwa fasilitas daerah kita untuk jalan yang sekarang selalu macet kita harus berbenah secepatnya, baik jalan lingkar Selatan, daerah Canggu, kemudian di Kuta juga perlu shortcut-shortcut, perlu ada gang-gang yang dibeli oleh pemerintah untuk membuat jalan-jalan baru di Kuta. Kalau di daerah Brawa yang ada hubungan dengan Canggu shortcut juga perlu, terutama di pertigaan. Di sekitar Puspem pun harus segera diantisipasi, karena semua terkait, baik Kuta Selatan, Kuta Tengah, Kuta Utara, Badung Utara,” katanya.
Fenomena dengan kenakalan para wisatawan, menurut Sada, perlu direkomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Badung ada kerja sama secepatnya dengan Kepolisian, Imigrasi, untuk mengatasi hal-hal yang terkait dengan kenakalan para tamu. “Terkait pariwisata dan pertanian, rekomendasi kita bagaimana peran pertanian untuk bisa berkolaborasi dengan pariwisata untuk meningkatkan atraksi-atraksi pariwisata,” katanya.
Dari rapat kerja tersebut, Sada juga menyatakan perlu mengedukasi masyarakat agar tidak serta merta menjual tanahnya, karena hasil pertanian kalau dikelola dengan baik juga akan bisa bersaing pendapatan mereka daripada mereka harus kerja pada sektor pariwisata apalagi sampai harus kerja ke luar negeri. “Terkait dengan travel warning seperti sekarang, sepertinya kita tidak berwacana, padahal ini adalah hal yang sangat krusial, karena sudah barang tentu turis yang banyak datang dari Australia. Kita harus mengconter isu atau travel warning ini menjawab bahwa kalau di Badung tenaga balawista kita tingkatkan, keamanan wisatawan terjamin, kemudian juga terkait dengan adanya keracunan makanan harus dijawab bagi OPD yang membidangi yakni Dinas Kesehatan, dan juga Pariwisata. Terkait adanya isu Imigrasi dikatakan semena-mena mendeportasi wisatawan, kami tidak berpikir negatif, karena Imigrasi pasti punya SOP,” tandasnya. (bgn003)251413