Denpasar, Baliglobalnews
Fakultas Kelautan dan Perikanan Unud bersama Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia (AP2HI) menggelar pertemuan regional ke-5 Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna yang juga dirangkaikan dengan HUT ke-10 Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) pada Selasa (23/5/2023).
“Kegiatan ini merupakan side event dari kegiatan Indonesia Tuna Conference (ITC) dan International Coastal Tuna Business Forum (ICTBF). Dimana, forum ini turut mengundang beberapa instansi pemerintah, akademisi, peneliti, nelayan, dan stakeholder terkait,” kata perwakilan dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP), Dewa Ayu Angga Pebriani, yang juga koordinator Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama.
Dalam kegiatan itu, kata dia, membahas beberapa kerjasama yang mungkin dapat dikolaborasikan bersama dengan Yayasan MDPI dengan latar belakang yang sama karena bergerak di bidang perikanan.
“Hal ini diharap perlu karena Yayasan MDPI telah menjadi pengguna lulusan FKP sejak 4 tahun lalu dan beberapa mahasiswa FKP memilih Yayasan MDPI sebagai lokasi magang,” katanya.
Melalui diskusi yang dilakukan maka disepakati akan dilakukan audiensi oleh Yayasan MDPI ke Fakultas Kelautan dan Perikanan pada awal Bulan Juni nanti. Tentu ini menjadi peluang bagi FKP dan Yayasan MDPI untuk lebih memajukan perikanan Indonesia melalui kolaborasi riset, magang industri, dan guest lecture sehingga diharapkan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak.
Perwakilan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Ridwan Mulyana, menyebutkan diskusi panel enamjugw membahas tentang tindakan pengelolaan harvest strategy tuna tropis, akselerasi perizinan pemenuhan KKPRL sebagai dokumen standar perizinan rumpon dan pembelajaran pendaftaran rumpon, pemanfaatan teknologi dalam mendukung ketelusuran produk perikanan dan penguatan pengumpulan data dengan aplikasi STELINA, tuntutan pasar internasional terkait tanggung jawab sosial dan hak asasi manusia pada produk perikanan, serta pentingnya multi stakeholder platform dalam pengelolaan perikanan.
Pada akhir sesi disimpulkan bahwa perlu adanya monitoring yang bersinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terhadap pengelolaan dan penanganan hasil perikanan tuna di Indonesia.
Instansi pemerintah yang turut hadir di antaranya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bali, DKP Maluku, DKP Maluku Utara, DKP NTT, DKP Gorontalo, DKP NTB, DKP Sulawesi Utara, DKP Sulawesi Selatan, dan DKP Kabupaten Karangasem. Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Tuna wilayah WPP di 8 provinsi (Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat), Akademisi FPIK Unpati Ambon, Unkhair Ternate, Unram, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Politeknik Bone, FPIK Unsrat Manado, dan FKP Unud Bali. Suplier dan nelayan di wilayah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713, 714, dan 715 hadir dalam kegiatan diskusi panel tentang pengelolaan ikan tuna di Indonesia.
Berita ini juga dapat diakses melalui http://www.unud.ac.id. (bgn008)23052504