Mangupura, Baliglobalnews
Bali layak memiliki otonomi khusus sebagai daerah istimewa pariwisata untuk mengatur dirinya menuju pariwisata Bali yang berkualitas. Hal ini disampaikan pengamat pariwisata nasional Tantowi Yahya dalam acara Diskusi Pariwisata Berkualitas yang diselenggarakan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Badung di Ruang Kerta Gosana, Puspem Badung, pada Selasa (20/5/2025)
Diskusi pariwisata yang dibuka oleh Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba mewakili Bupati Badung menampilkan empat narasumber. Selain Tantowi Yahya juga hadir Deputi Bidang Produk Pariwisata dan Penyelenggara Kegiatan Kementerian Pariwisata RI Vinsensius Jemadu, Ketua PHRI Provinsi Bali Tjok. Oka Artha Ardana Sukawati, dan pengamat kebijakan publik I Nengah Dasi Astawa.
Menurut Tantowi Yahya, pariwisata berkualitas dan berkelanjutan tidak terlepas dari tiga komponen, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum, yang tergantung pada politik hukum. Apalagi, sektor hukum atau regulasi menjadi pondasi dari semua kegiatan berbangsa dan bernegara. “Bagaimana cara mengimplementasikan, sehingga regulasi yang dibuat, yang mana melalui politik hukum itu biar bisa mendukung apa yang menjadi acuan kita sebagai pariwisata berkelanjutan,” katanya.
Dia menyebutkan dalam sistem pengelolaan daerah, dikenal dengan daerah biasa dan daerah istimewa. “Bali ini punya kekhususan, yaitu sumber daya pariwisata. Bali tidak ada sumber daya lain selain pariwisata. Ekonomi Bali tergantung pada pariwisata. Karena ini sumber utama kehidupan masyarakat, maka pengaturan diserahkan ke provinsi di Bali. Jika berupaya kegiatan pariwisata dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan, maka harus dihadirkan hukum pada sektor pariwisata,” tandasnya.
Deputi Bidang Produk Pariwisata dan Penyelenggara Kegiatan Kementerian Pariwisata RI Vinsensius Jemadu menyampaikan kebijakan dan regulasi terkait pariwisata Bali harus betul-betul ditangani dengan baik dibarengi dengan pengawasan yang perlu diperketat lagi. Pasalnya, akhir-akhir ini banyak permasalahan pariwisata yang terjadi. Tak hanya masalah infrastruktur dan kemacetan lalu lintas, tapi juga bisa dilihat perilaku turis mancanegara.
Secara kasat mata, kata dia, Bali dipenuhi wisatawan sesuai data statistik airlines, tapi justru okupansi hotel menurun drastis. Disinyalir, bahwa banyaknya wisatawan yang menginap di luar hotel yang terdaftar di Bali. “Mungkin saja mereka tinggal di vila, rumah kos atau penginapan yang notabene tidak terdaftar secara legal. Itu harus dilihat proses perizinan dan juga harus dicek kembali KBLI atau klasifikasi baku layanan usaha,” tegasnya.
Ketua PHRI Provinsi Bali Tjok. Oka Artha Ardana Sukawati menyoroti parameter pariwisata berkualitas meliputi aksesibilitas mudah, informasi transparan dilengkapi digitalisasi disertai dengan fasilitas lengkap, nyaman serta layanan berkesan ramah hingga meninggalkan kenangan positif, sehingga timbul keinginan kembali loyalitas terhadap destinasi wisata. Selain itu, juga diperhatikan faktor-faktor dasar yang tersirat, seperti keselamatan, keamanan, kenyamanan, kebersihan, komunikasi dan fasilitas layanan publik.
Untuk itu, banyak negara mengalihkan fokus dari kuantitas jumlah wisatawan ke kualitas nilai tambah, seperti durasi tinggal, pengeluaran per wisatawan hingga dampak budaya. “Ciri pariwisata berkualitas itu sangat mudah dijangkau, nyaman ditinggali dan dikunjungi kembali. Bukan sekadar datang dan pergi, tetapi membekas, berkesan dan berkelanjutan,” urainya.
Sementara perspektif berbeda diungkapkan pengamat kebijakan publik Nengah Dasi Astawa menyebutkan bukan wisatawan berkantong tebal membuat pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Dalam arti jika wisatawan kaya raya hanya tinggal di hotel berbintang tinggi, tapi berperilaku tidak sejalan dengan peradaban Bali. “Hal itu tidak menjamin pariwisata memberi manfaat kepada masyarakat lokal, karena pemilik hotel besar hampir semua milik bukan pengusaha lokal, itu dominan chain hotel,” tegasnya. (bgn003)25052111