Singasana, Baliglobalnews
Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya memberikan peringatan keras kepada jajaran Direksi RSUD Tabanan menyusul terjadinya kelangkaan sejumlah jenis obat yang sempat viral di media sosial. Bupati Sanjaya menegaskan bahwa transformasi teknologi seharusnya mempermudah pelayanan, bukan justru menjadi alasan terhambatnya distribusi obat bagi masyarakat.
Pernyataan tegas ini disampaikan Bupati Sanjaya setelah memanggil Direktur RSUD Tabanan dan jajaran manajemen untuk memberikan klarifikasi terkait pesan suara seorang dokter senior yang mengungkap kekosongan stok obat di rumah tersebut.
Bupati Sanjaya mengatakan bahwa akar permasalahan bersumber dari penerapan Sistem NUHA, sebuah sistem informasi manajemen rumah sakit yang menjadi standar baru dari Kementerian Kesehatan. Sistem ini dirancang untuk mendigitalisasi seluruh data pasien guna akurasi klaim BPJS Kesehatan.
Namun, kendala muncul saat para tenaga medis harus beralih sepenuhnya dari pola penginputan manual ke digital. “Dulu dokter senior biasa dibantu asisten untuk mengunggah data. Sekarang dengan sistem ini tidak bisa lagi diwakilkan, harus ter-record langsung agar BPJS bisa mengklaim kebutuhan obat-obatan. Hal ini menyebabkan keterlambatan klaim yang berujung pada kelangkaan stok obat,” ujarnya saat ditemui setelah rapat Paripurna DPRD Tabanan pada Rabu (11/3/2026).
Bupati Sanjaya menyayangkan kekurangan manajemen dalam mengantisipasi transisi teknologi tersebut. Dia meminta pihak rumah sakit segera mencari solusi teknis agar pelayanan publik tidak dikorbankan. “Saya sudah kasih peringatan kemarin kepada Direktur dan Direksi. Apapun atensi dari pusat harus dijadikan acuan. Kalau tidak mengerti, cari tenaga ahli untuk meng-endorse. Jangan sampai teknologi ini dijadikan alasan ketidakmampuan yang akhirnya merugikan masyarakat,” tegasnya.
Atas ketidaknyamanan yang dialami pasien, Bupati Sanjaya secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas nama Pemerintah Kabupaten Tabanan. Pihaknya memastikan telah berkoordinasi intensif dengan BPJS Kesehatan untuk mempercepat proses sinkronisasi data klaim. “Astungkara, setelah koordinasi dengan BPJS melalui Sekda, informasinya besok pelayanan sudah normal kembali. Saya minta maaf kepada masyarakat, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga bahwa di era digital, akurasi dan kecepatan adalah kunci pelayanan prima,” pungkasnya. (bgn020)26031110