Denpasar, Baliglobalnews
Badan Pengawas Pemilu Raya Universitas Udayana (Bawasra Unud) deklarasi kampanye Pemilu Raya Mahasiswa (Pemira) damai beberapa waktu lalu.
Deklarasi tersebut mencakup tiga poin penting yakni mewujudkan pemira yang langsung umum, bebas, rahasia, adil. Kedua, melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas tanpa hoaks tanpa politisasi sara, dan tanpa politik uang. Dan, ketiga melaksanakan kampanye Pemira Unud 2023, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Para peserta pemira eksekutif nomor urut 1 dan 2 diminta untuk tidak mengumbar sisi negatif dan berfokus menampilkan hal-hal baik mengenai dirinya-sendiri. Deklarasi kampanye pemira damai merupakan momentum penting sebagai sesama civitas akademika Universitas Udayana dan sebagai sesama peserta pemira eksekutif,” kata kata Ahmad Ghifari Zakaria sebagai Wakil Ketua Bawasra Unud 2023.
Wakil Ketua Bawasra Unud mengatakan pelaksanaan pemira Universitas Udayana tahun ini terdapat satu Laporan dugaan pelanggaran. Meskipun seharusnya memasuki masa tenang dan menjadi masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemira, pada 6 Desember 2023 terdapat satu laporan masuk dan diterima yang menjadikan awal mula lonjakan laporan dan temuan. Pada tanggal 7 Desember 2023, terdapat dua laporan dugaan pelanggaran pemira dan dua temuan dugaan pelanggaran pemira. Bawasra membuka pengaduan proses pemira hingga pukul 14.00 Wita, tertanggal 8 Desember 2023 dan sejumlah lima perkara dan menolak satu perkara.
Sekretaris Bawasra Unud 2023, Anak Agung Ari Laksmi, mengatakan pada saat masa tenang, Bawasra Unud 2023 menerima 9 laporan dan 2 temuan serta menolak 1 laporan dikarenakan tidak memenuhi alat bukti.
Hasil putusan sidang tertutup dan terbatas Universitas Udayana tahun 2023 pada No. Perkara 005/P/Bawasra. Unud/XII/2023, tentang pelanggaran pemira Bab XIV dengan hasil yakni mengabulkan permohonan dari pihak penggugat sepenuhnya, menghukum tergugat dengan sanksi pengurangan suara 20 persen dari hasil jumlah suara sah ditujukan kepada Bagas Rahmad Dewanto.
Kemudian No. Perkara 006/P/Bawasra.Unud/XII/2023, tentang pelanggaran pemira Bab XIV dengan hasil yakni mengabulkan permohonan dari pihak penggugat sepenuhnya, menghukum tergugat dengan sanksi pengurangan suara sebanyak 20 persen dari hasil jumlah suara sah pengurangan sebelumnya ditujukan kepada Saudara Jhon Lihardo Sipayung bersalah karena melakukan kampanye di masa tenang.
peserta pemira nomor urut 2 bertanggung jawab atas kesalahan dari Saudara Bagas Rahmad Dewanto dan Jhon Lihardo Sipayung. Adapun perkara lain digugurkan karens tidak dapat memenuhi alat bukti pada saat sidang tertutup dan terbatas bawasra berlangsung.
Rapat pleno terbuka penghitungan suara dan penetapan pemenang Pemira Unud 2023 yang dilakukan oleh KPRM bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia. Hasil penghitungan peserta pemira eksekutif nomor urut 1 (I Wayan Tresna Suwardiana dan Ricardo Elim) jumlah perolehan suara 4.788 dan peserta pemira eksekutif nomor urut 2 (Ahmad Adi Suryono dan Paskah Toga) jumlah perolehan suara 3.206.
Menindaklanjuti keputusan Bawasra Unud 2023, jumlah perolehan suara peserta pemira eksekutif nomor urut 2 dari 3.206 menjadi 2.565 dikarenakan pengurangan suara 20 persen, lalu dikurangi pengurangan suara 20 persen kembali dari 2.565 menjadi 2.052, sehingga total pengurangan sebanyak 1.154 suara sah.
Berita ini juga dapat diakses melalui http://www.unud.ac.id. (bgn008)23122303