Menkum dan Ham: Tidak Ada Sanksi Pidana bagi Warga yang Tidak Mau Divaksin
Nasional, Baliglobalnews
Dalam pelaksanaan vaksin Covid-19, tidak ada sanksi pidana bagi yang tidak mau divaksin. Yang ada hanya sanksi administratif bagi yang tidak mau divaksin.
Demikian dikatakan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, saat pertemuan secara virtual dengan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia dan Panitia Hari Pers Nasional Tahun 2021, Rabu (13/1).
Menteri Yasonna mengatakan sanksi administratif ini sebenarnya agar dapat mendorong masyarakat untuk ikut bersama-sama dalam program pemerintah dalam vaksinasi untuk mengatasi pandemi Covid-19 saat ini yang semakin meningkat.
Yasonna berharap melalui pers dapat menjelaskan kepada publik terkait vaksinasi, bahwa tidak ada sanksi pidana, namun ke depannya jika hanya sebagian masyarakat divaksin maka tidak akan tercipta kekebalan komunitas atau herd immunity.
”Kalau hanya sebagian kecil masyarakat yang divaksin, maka herd immunity tidak akan terjadi. Dengan terciptanya kekebalan komunitas, maka sangat diharapkan Indonesia bisa melanjutkan kegiatan pembangunan dan ekonomi kembali bisa tumbuh,” ujarnya.
Peringatan Hari Pers Nasional 2021, lanjut Yasonna, adalah momentum yang tepat untuk mengingatkan pentingnya komitmen pers untuk berkontribusi nyata dalam upaya bersama menanggulangi pandemi Covid-19.
Yasonna juga mengatakan pers sangat membantu masyarakat, karena jika ruang media mainstream diisi dengan pesan-pesan positif dapat melawan pengaruh pengaruh hoaks yang memenuhi medsos dalam menghadapi virus Corona.
”Hal ini menunjukkan kepedulian komunitas pers nasional lewat PWI dan HPN dalam membantu masyarakat dan pemerintah menangani pandemi Covid-19,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PWI Pusat sekaligus Penanggung Jawab HPN, Atal S Depari, mengungkapkan rasa terima kasih atas kesiapan dan keterlibatan Menteri Hukum Ham dalam rangkaian HPN 2021. Bahkan Ketua Umum PWI Pusat menyambut baik dengan adanya usulan satu sesi untuk Menteri Yasonna pada Konvensi Media Massa terkait regulasi baru bagaimana bangkitnya Pers Indonesia di tengah pandemi dan disrupsi digital.
Dalam audiensi virtual itu turut hadir juga Agus Sudibyo Anggota Dewan Pers, Ketua Panitia HPN Auri Jaya, Ketua Bidang Kerja Sama Abdul Aziz, Ketua Bidang Daerah Akhmad Munir, Bendahara Umum PWI Muhammad Ihsan, Wakil Sekjen PWI Pusat Suprapto, Wakil Bendahara Dar Edi Yoga, Wakil Sekretaris Kesit Budi Handoyo dan Humas HPN Mercys Charles Loho. (bgn003)21011401
