Fraksi Partai Demokrat Minta Gubernur Bangun Struktur Ekonomi Baru

Denpasar, Baliglobalnews

Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali memberikan masukan kepada Gubernur untuk mengubah struktur ekonomi Bali dengan membangun struktur ekonomi baru melalui pengurangan dominasi sektor tersier/pariwisata 70% dan sektor primer/pertanian dan sektor skunder/industri dan UMKM hanya 30% menjadi maksimal 40% sektor tersier/pariwisata dan sektor primer/pertanian dan sektor sekunder/industri dan UMKM menjadi sebesar 60%. Pasalnya, pariwisata sangat rentan terhadap pengaruh: perang, bencana alam, penyakit terutama penyakit menular dan isu-isu strategis lainnya.

Demikian antara lain mengemuka dalam pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan oleh Komang Wirawan pada rapat paripurna DPRD Bali, Rabu (18/11) di Gedung DPRD Bali.

Karena itu, Demokrat mendorong berkembangnya pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan menuju mandiri di bidang pangan dan sejalan dengan hal tersebut perlu dikembangkan produk pertanian dalam arti luas yang berskala ekspor.

Demokrat juga mendorong berkembangnya industri pengolahan produk pertanian pasca panen, seperti jeruk, mangga, durian, tomat, papaya, anggur, salak, manggis; menjaga stabilitas harga tangkapan ikan laut dan budi daya ikan sungai/danau), serta hasil ternak terutama babi dan sapi.

Terkait itu, juga mendorong berkembangnya UMKM dan mempercepat laju pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif dari proses produksi sampai dengan proses pemasaran melaui pemberian BSU (bantuan sitimulus usaha) tepat sasaran dan penggunaan IT.

Gubernur diminta meminimalisir alih fungsi lahan pertanian untuk permukiman secara besar-besaran, seperti vila dan restoran termasuk pemamfaatan sempadan sungai.

Perusda atau BUMD diminta agar membangun pabrik penggilingan gabah yang tidak terpengaruh oleh musim. Saat ini gabah petani Bali dibeli oleh calo-calo dari luar Bali dan berasnya kembali dipasarkan ke Bali, sehingga harga dikendalikan mereka dan tidak ada nilai tambah bagi petani Bali.

Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi kepada Gubernur karena telah menggunakan dasar pembanding penyusunan RAPBD tahun 2021 dengan APBD Perubahan tahun 2020.

Pendapatan asli daerah (PAD), pajak daerah tahun 2020 dalam APBD Perubahan  2020  Rp 2,9 triliun lebih turun  Rp 241 miliar lebih atau 8,06 persen menjadi Rp 2,7 triliun lebih dalam RAPBD Tahun 2021. Retribusi Daerah Tahun 2020 pada APBD Perubahan  Rp 26,4 miliar lebih turun Rp 7 milyar lebih atau 26,81 persen menjadi Rp 19,3 miliar lebih dalam RAPBD Tahun 2021. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan turun Rp 33,1 milyar lebih atau 18,68 persen dari  Rp 177,4 miliar lebih dalam APBD Perubahan Tahun 2020 menjadi sebesar Rp 144,3 milisr lebih dalam RAPBD Tahun 2021.

Memperhatikan asumsi makro ekonomi Bali tahun 2021 yang diprediksi akan pulih kembali dan diprediksi akan bisa tumbuh sampai dengan 5,5 persen, demikian juga adanya upaya peningkatan PAD melalui; penataan Perda Tentang Pendapatan Daerah, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi, serta memperhatikan besarnya Silpa yang direncanakan tahun 2021 menunjukkan adanya kelebihan capaian target pendapatan. “Kami Fraksi Partai Demokrat ingin mendapat penjelasan saudara Gubernur, kenapa PAD ditargetkan turun Rp 258,3 miliar lebih atau 7,52 persen dari Rp 3,4 triliun lebih dalam APBD Perubahan Tahun 2020 menjadi Rp 2,7 triliun lebih dalam RAPBD Tahun 2021. Menurut hemat kami terjadi inkonsistensi di mana saudara Gubernur optimis melalui berbagai upaya namun pada kenyataannya dalam RAPBD Tahun 2021 hal ini menunjukkan hal yang pesimis, mohon penjelasan,” tandasnya. (bgn003)20111903