Bahas RAPBD 2027, Banggar DPRD Tabanan Dorong Inovasi Investasi dan Sinkronisasi Kebijakan Keuangan Pusat

Singasana, Baliglobalnews

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tabanan kembali menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Perangkat Daerah Unit Penghasil di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tabanan pada Selasa (10/11/2026).

Rapat kerja ini digelar guna mencermati proyeksi pendapatan, kebijakan transfer pusat, serta strategi penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

Ketua Banggar yang juga Ketua DPRD I Nyoman Arnawa dalam arahannya menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan komponen pendapatan dan belanja daerah. “Hal ini diperlukan agar perencanaan anggaran dapat disusun secara cermat, realistis, dan selaras dengan kebutuhan serta kondisi faktual di lapangan,” ujarnya.

Menurut Arnawa, masih terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian bersama, khususnya terkait kesesuaian antara target pendapatan, realisasi anggaran, dan prioritas belanja daerah. Ia pun berharap komunikasi dan sinergi antara legislatif dan eksekutif terus terjaga dengan baik.

Dalam pemaparannya, Ketua TAPD I Gede Susila mengatakan PAD Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp951,10 miliar lebih. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp23,93 miliar lebih atau 2,58 persen dibandingkan PAD TA 2026 yang sebesar Rp927,16 miliar. “Peningkatan ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah,” katanya.

Sementara pada postur belanja, kata dia, APBD Induk Tabanan TA 2027 mengalokasikan belanja daerah Rp2,13 triliun lebih. Jumlah ini mengalami penurunan Rp124,37 miliar atau 5,51 persen dibandingkan APBD TA 2026 Rp2,25 triliun. Penyesuaian belanja daerah diarahkan untuk prioritas belanja wajib dan mengikat serta pembiayaan urusan pemerintahan strategis.

Dalam sesi tanggapan dan diskusi, sejumlah anggota DPRD menyampaikan berbagai pandangan, masukan, serta harapan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Anggota DPRD I Wayan Lara menyampaikan pentingnya penetapan target PAD Tahun 2027 sebesar Rp961 miliar agar didasarkan pada perhitungan yang realistis dengan memperhatikan capaian realisasi pendapatan tahun sebelumnya. “Dengan begitu, target pendapatan tidak sekadar terlihat besar dalam dokumen anggaran, tetapi memiliki dasar perhitungan dan strategi pencapaian yang jelas,” ujarnya.

Dia juga berharap pimpinan TAPD dapat hadir secara langsung dalam setiap pembahasan rancangan anggaran. Kehadiran pimpinan dinilai penting agar koordinasi, masukan, serta kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif dapat terakomodasi secara optimal.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Keuangan Daerah Ni Wayan Mariati menyampaikan bahwa hingga 31 Oktober 2026, realisasi PAD telah mencapai lebih dari 68 persen atau sekitar Rp670 miliar, sedangkan realisasi pendapatan dari sektor retribusi berada pada kisaran 50 persen lebih.

Data tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi dalam melihat peluang pencapaian target pendapatan hingga akhir tahun anggaran, sekaligus menjadi pertimbangan dalam menyusun proyeksi PAD tahun berikutnya.

Wakil Ketua I DPRD Tabanan I Made Asta Dharma meminta gambaran mengenai proyeksi tambahan pendapatan hingga akhir tahun anggaran. Dia juga meminta penjelasan langkah-langkah strategis yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pencapaian target PAD.

Anggota DPRD Putu Yuni Widyadnyani turut menyoroti sinkronisasi kebijakan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya terkait Dana Alokasi Umum (DAU) Block Grant bagi Kabupaten Tabanan.

Pada kesempatan terakhir anggota DPRD I Putu Eka Nurcahyadi mengingatkan agar perumusan RAPBD berpedoman pada data riil 2026 demi meminimalkan risiko anggaran yang tak dapat dieksekusi. “Penyusunan RAPBD harus berpedoman pada kondisi riil dan capaian tahun 2026. Penyelarasan perlu dilakukan agar APBD lebih realistis serta meminimalkan risiko belanja yang tidak dapat dieksekusi di tengah pengetatan alokasi pusat,” ungkapnya.

Berbagai masukan dan pandangan yang disampaikan dalam diskusi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bersama dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2027 yang lebih realistis, terukur, dan berimbang.

Dengan tuntasnya seluruh masukan dan evaluasi tersebut, pembahasan RAPBD TA 2027 disepakati untuk dilanjutkan ke tahapan persidangan persetujuan berikutnya sesuai mekanisme perundang-undangan. (bgn020)26111013