Bupati Sanjaya Sampaikan Komitmen Penyelamatan Aset dan Keuangan Daerah Dalam Koordinasi KPK di Bali

Singasana, Baliglobalnews

Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menyampaikan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mendukung upaya Pemerintah Provinsi Bali serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terkait pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

Hal tersebut disampaikan Bupati Sanjaya saat menghadiri rapat koordinasi pencegahan korupsi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah se-Wilayah Bali tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Kamis (5/11/2026).

Bupati Sanjaya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian penting dari langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sekaligus mendorong penyelamatan aset dan keuangan daerah melalui tindakan pencegahan korupsi yang terstruktur. Menurut Sanjaya, sinergi dan komitmen seluruh pemerintah daerah menjadi langkah penting dalam menjaga aset serta keuangan daerah demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. “Kami menyambut baik dan mendukung upaya pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola pemerintahan. Melalui koordinasi dan pendampingan ini, kami berharap pengelolaan aset dan keuangan daerah semakin tertib, transparan, serta akuntabel,” ujarnya.

Sementara sambutan Gubernur Bali yang dibacakan Sekda Dewa Made Indra mengatakan perbaikan tata kelola merupakan kunci utama dalam upaya pencegahan korupsi. Pihaknya mengapresiasi pendampingan dan arahan KPK yang selama ini mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan, salah satunya melalui capaian monitoring center for prevention (MCP) di wilayah Bali yang menunjukkan hasil tinggi. “Tata kelola itu sifatnya dinamis. Maka, kita terus melakukan langkah-langkah dan penyempurnaan sesuai dengan perubahan regulasi, perkembangan keadaan, serta dinamika pemerintahan,” katanya.

Sementara Kasatgas V2 KPK RI Nurul Ichsan Al Huda menyatakan pentingnya penyelamatan keuangan daerah melalui pengelolaan aset yang tertib dan akuntabel. Aset daerah memiliki nilai ekonomi yang harus dijaga agar tidak menimbulkan potensi kerugian keuangan daerah. Dia berharap koordinasi tersebut dapat mendorong perbaikan pengelolaan aset di seluruh wilayah Bali. Pengelolaan aset yang baik dinilai penting untuk mendukung efisiensi anggaran dan memastikan sumber daya milik pemerintah daerah dimanfaatkan secara optimal. “Kalau aset-aset kita tidak ditangani dengan baik, apalagi bermasalah, upaya efisiensi dan penghematan yang dilakukan pemerintah tentu tidak akan memberikan hasil optimal. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat dan perbaikan bagi penyelamatan keuangan daerah di seluruh wilayah Bali,” pungkasnya. (*/bgn020)26110605