DPRD Bali Terima Jawaban Gubernur terkait APBD 2027

Denpasar, Baliglobalnews

DPRD Bali menerima jawaban Gubernur Bali Wayan Koster terkait pandangan umum fraksi-fraksi dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna ke-56 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Jumat (30/10/2026) yang dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya, dihadiri Gubernur Bali Wayan, dan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta itu.

Dia menyampaikan dalam Raperda tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. “Kami Pemprov Bali mengapresiasi berbagai masukan dan pemikiran konstruktif yang disampaikan seluruh fraksi DPRD Bali. Dan, sependapat bahwa APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Oleh karena itu, kata Koster, penyusunan RAPBD 2027 menitikberatkan pada efektivitas dan ketepatan alokasi belanja yang terukur serta memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) program prioritas pemerintah daerah dan target makro pembangunan Bali.

Terkait struktur pendapatan, Gubernur Koster menjelaskan bahwa pendapatan daerah dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027 dirancang sebesar lebih dari Rp5,7 triliun. Angka tersebut belum termasuk penerimaan dari pemerintah pusat berupa Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta pendapatan transfer antardaerah. Sementara itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mencapai lebih dari Rp4,5 triliun.

Menurut dia, proyeksi PAD tersebut telah disusun dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan selama tiga tahun terakhir, perkembangan kondisi perekonomian, pemutakhiran basis data wajib pajak dan wajib retribusi, serta pemetaan potensi riil dari setiap sumber pendapatan daerah. “Dalam upaya mencapai target tersebut, Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk tidak menjadikan peningkatan beban pajak dan retribusi sebagai langkah utama, melainkan mengutamakan perluasan basis penerimaan, peningkatan kepatuhan, dan optimalisasi potensi pendapatan yang belum tergarap,” katanya.

Dari sisi belanja daerah, RAPBD 2027 disusun dengan memprioritaskan pemenuhan belanja wajib (mandatory spending), peningkatan kualitas pelayanan publik, serta program-program yang memberikan dampak ekonomi jangka panjang. Dukungan terhadap pembangunan tidak hanya dialokasikan melalui belanja modal, tetapi juga melalui skema belanja lainnya, termasuk hibah dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

Pada sektor pendidikan, Gubernur Koster menjelaskan bahwa pengalokasian anggaran tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan guru serta tenaga kependidikan, pembangunan ruang kelas baru dan unit sekolah baru, operasional satuan pendidikan, serta dukungan terhadap kegiatan kepemudaan dan olahraga.

Sementarapada sektor kesehatan, Koster sependapat dengan pandangan fraksi mengenai pentingnya memperkuat pelayanan yang berorientasi pada upaya promotif dan preventif. Menurut dia, langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus mengurangi beban biaya pelayanan kuratif atau pengobatan.

Berkaitan dengan penguatan desa adat, Gubernur Koster menyampaikan apresiasi atas perhatian fraksi-fraksi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa adat dan pengembangan ekonomi desa adat melalui Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA).

Koster menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah memberikan arahan penggunaan dana hibah Rp300 juta per desa adat untuk mendukung tiga aspek utama, yakni parahyangan, pawongan, dan palemahan. Namun, pengaturan teknis penggunaannya tetap diserahkan kepada masing-masing desa adat sebagai bentuk penghormatan terhadap otonomi desa adat. “Penjabaran detailnya kita serahkan pada desa adat sebagai penghormatan terhadap otonomi desa adat,” ujarnya.

Selain menanggapi substansi RAPBD, Gubernur Koster juga memberikan perhatian terhadap sejumlah persoalan strategis yang disampaikan fraksi-fraksi, salah satunya antrean bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi di Bali beberapa waktu lalu. Pihaknya sependapat bahwa, kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi gangguan pasokan dan distribusi kebutuhan dasar masyarakat. “Ke depan, kita harus memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait supaya kejadian ini tidak terulang kembali,” ucapnya.

Pada sektor transportasi, lanjut Koster, akan menyambut baik masukan fraksi-fraksi mengenai perlunya optimalisasi anggaran untuk mempercepat integrasi moda transportasi publik, menangani titik-titik krusial kemacetan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor. “Berbagai masukan tersebut menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas sistem transportasi dan mobilitas masyarakat Bali,” katanya.

Mengenai kebijakan pengupahan, Gubernur Koster mengungkapkan bahwa pihaknya telah menugaskan tim untuk melakukan kajian komprehensif terkait penetapan upah minimum tenaga kerja. Kajian tersebut dilakukan dengan mengombinasikan berbagai parameter pengupahan dan parameter Kebutuhan Hidup Layak (KHL), sehingga diharapkan dapat menghasilkan besaran upah minimum yang lebih baik bagi pekerja dengan tetap mempertimbangkan kemampuan serta keberlanjutan dunia usaha. (bgn008)36103011