Gubernur Koster Ingin Pengembangan Fintech Diimbangi Penguatan Literasi Keuangan

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menjadi pembicara pada Fintech Lending Days (FLD) 2026 di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Pemogan, Denpasar Selatan, pada Jumat (21/8/2026).

Gubernur Koster menyatakan dukungan terhadap pengembangan Financial Technology (Fintech), termasuk pinjaman daring (pindar), karena memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan dan produk keuangan. Namun, kemudahan tersebut harus diimbangi dengan penguatan literasi keuangan agar masyarakat tidak terjebak pada keputusan berhutang secara impulsif dan konsumtif.

Gubernur Koster menyoroti masih besarnya penggunaan pindar untuk kebutuhan konsumtif. Berdasarkan data nasional, sekitar dua pertiga dari total pembiayaan pindar di Indonesia masih bersifat konsumtif dan hanya sepertiga yang terdistribusi ke sektor produktif. Padahal, OJK menargetkan 40 hingga 50 persen dana Pindar dapat terserap sektor produktif. “Ini adalah tantangan bersama, utamanya pelaku industri,” ucapnya.

Khusus di Bali, Gubernur Koster mendorong agar pembiayaan pindar lebih banyak diarahkan ke sektor produktif, antara lain petani organik, pelaku ekonomi kreatif berbasis budaya Bali, UMKM, serta pengusaha muda yang sedang membangun dan mengembangkan usaha. Industri Pindar diharapkan memahami karakteristik serta ekosistem usaha lokal Bali. “Kami berharap industri Pindar benar-benar memahami dan masuk ke ekosistem usaha lokal Bali, bukan hanya melihat Bali sebagai pasar, melainkan sebagai mitra yang karakteristiknya perlu dipahami,” ujarnya.

Gubernur Koster menempatkan literasi keuangan sebagai bagian penting dalam pengembangan industri pembiayaan digital. Kemudahan memperoleh pembiayaan tanpa dibarengi pemahaman yang memadai mengenai hak, kewajiban, dan risiko sebagai peminjam dapat menjadi bumerang bagi masyarakat. “Masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban sebagai peminjam sangat rentan terjebak pada keputusan berutang yang impulsif, bukan untuk modal usaha produktif, melainkan konsumsi sesaat,” katanya.

Pelaku industri pindar diminta tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan penyaluran dana. Menurut Gubernur Koster, pertumbuhan industri yang sehat harus berjalan beriringan dengan penguatan literasi keuangan, transparansi produk, ketepatan penyaluran, serta perlindungan konsumen. “Yang kami harapkan adalah ekosistem pembiayaan digital yang sehat, tepat sasaran, produktif, transparan, dan melindungi konsumen. Bukan ekosistem yang tumbuh cepat tapi meninggalkan masalah di kemudian hari,” katanya.

Pemprov Bali siap menjadi mitra industri dan regulator dalam memperkuat literasi keuangan hingga tingkat akar rumput. Gubernur Koster menyebut Bali memiliki jaringan yang menjangkau masyarakat melalui 1.500 Desa Adat serta program literasi digital yang berjalan di SMA, SMK, dan Desa Adat se-Bali. “Karena kami memiliki jaringan yang menjangkau seluruh pelosok melalui 1.500 Desa Adat. Kami juga memiliki program literasi digital yang sedang berjalan di seluruh SMA, SMK, dan Desa Adat se-Bali. Jaringan ini bisa menjadi saluran yang efektif untuk program edukasi keuangan yang menyentuh masyarakat hingga ke tingkat akar rumput,” katanya.

Gubernur Koster berharap industri pindar mengambil bagian dalam pembangunan Bali. Industri pembiayaan digital idealnya tidak hadir sebagai pihak yang sekadar mencari pasar, tetapi menjadi mitra yang memahami karakteristik Bali sekaligus ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat yang dilayani.

Gubernur Koster menyampaikan apresiasi kepada AFPI, CNBC Indonesia, OJK, dan seluruh pelaku industri yang hadir dalam Fintech Lending Days 2026. Ia berharap forum tersebut menghasilkan langkah konkret bagi pengembangan pembiayaan digital nasional sekaligus memberi manfaat bagi perekonomian Bali. “Terima kasih telah memilih Bali sebagai tempat penyelenggaraan forum strategis ini. Semoga Fintech Lending Days 2026 menghasilkan kesepakatan dan langkah-langkah nyata yang berdampak bagi pengembangan ekosistem pembiayaan digital Indonesia, khususnya bagi kemajuan UMKM dan Krama Bali,” pungkasnya.

Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Bernadino Vega, menilai Bali memiliki posisi strategis dalam pengembangan industri Pindar. Bali memiliki sekitar 440 ribu UMKM yang membutuhkan dukungan pembiayaan dalam pengembangan usahanya. Tantangan industri Pindar, menurutnya, bukan hanya kemampuan menyediakan dana, tetapi juga memperluas keterhubungan pelaku usaha dengan ekosistem keuangan. “Tantangan dalam industri Pindar bukan hanya dalam kemampuan penyediaan dana, tapi bagaimana kita mendorong semakin banyak pelaku usaha yang masuk dan terhubung dalam ekosistem keuangan,” katanya seraya menekankan pentingnya tata kelola yang kuat, penyaluran dan penagihan yang bertanggung jawab, serta perlindungan konsumen. (*/bgn003)26082201