Masyarakat Bali Diminta Waspada Modus Penawaran Menjanjikan Bisa Lunasi Utang Bank

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali meminta masyarakat untuk mewaspadai penawaran dari perusahaan atau lembaga yang menjanjikan pelunasan kredit dan ajakan tidak membayar utang ke bank-bank, perusahaan pembiayaan maupun lembaga jasa keuangan lainnya. Hal itu disampaikan oleh Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman di Denpasar pada Rabu (15/7/2026).

Parjiman menyebutkan modus penawaran pelunasan kredit dilakukan dengan menawarkan janji pelunasan kredit/pembebasan hutang rakyat dengan sasaran para debitur macet pada bank-bank, perusahaan-perusahaan pembiayaan ataupun lembaga-lembaga jasa keuangan lainnya. “Mereka menjanjikan dapat menerbitkan surat jaminan atau pernyataan pembebasan hutang yang dikeluarkan dan mengatasnamakan presiden dan negara Republik Indonesia. Para debitur tersebut dihasut untuk tidak perlu membayar hutang mereka kepada para kreditur,” katanya.

Menurut dia, penawaran dan ajakan itu belakangan muncul di Provinsi Bali dengan mengatasnamakan Surat Berharga Kedaulatan Keuangan Negara (SBKKN) dan Koperasi Indonesia.

OJK Provinsi Bali, kata dia, menyatakan bahwa praktik tersebut merupakan tindakan yang menyesatkan dan tidak dapat ditoleransi, mengingat pola serupa telah beberapa kali terjadi di sejumlah wilayah lain dan berpotensi merugikan industri jasa keuangan maupun masyarakat. “Kegiatan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme pelunasan kredit ataupun pembiayaan yang lazim berlaku di perbankan dan lembaga pembiayaan,” katanya.

Oleh karena itu, lanjutnya, OJK Provinsi Bali mengajak semua pihak khususnya para debitur dan pelaku usaha jasa keuangan untuk waspada dan berhati-hati terhadap penawaran dan atau ajakan dari pihak manapun terkait hal tersebut.

Dia menekankan debitur yang masih memiliki kewajiban kredit kepada industri jasa keuangan diminta agar tetap menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan menghubungi pihak bank atau perusahaan pembiayaan terkait.

OJK Provinsi Bali juga mengimbau pihak-pihak yang merasa dirugikan agar melakukan upaya hukum sesuai dengan koridor hukum yang berlaku agar terdapat kepastian hukum dan mencegah kerugian yang lebih besar pada industri jasa keuangan akibat perilaku pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. “Kami, OJK Provinsi Bali juga sedang berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Bali selaku anggota Satgas Pasti Provinsi Bali, sebagai langkah tindak lanjut atas dugaan penggunaan modus SBKKN, termasuk penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menjadi pelaku atau penggagas modus dimaksud.

Modus lain penawaran ini, jelas dia, ada juga mengatasnamakan negara dan atau lembaga negara tertentu dengan dasar kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945. “Mereka mencari korban yang terlibat kredit macet dan menjanjikan akan menyelesaikan utangnya dengan jaminan Surat Berharga Kedaulatan Keuangan Negara,” katanya.

Modus ketiga, mereka meminta korban membayarkan sejumlah uang pendaftaran

untuk menjadi anggota kelompok/badan hukum tertentu, meminta korban untuk mencari debitur bermasalah lain untuk diajak bergabung. “Untuk itu, kami OJK Provinsi Bali meminta masyarakat untuk terlebih dahulu berkonsultasi dan memastikan legalitas pelaku usaha dan produk jasa terkait penawaran kegiatan keuangan yang dianggap mencurigakan melalui kanal resmi OJK Kontak 157,” katanya. (bgn008)26070613