Setwan DPRD Bali Studi Tiru Program Entrev
Jakarta, Baliglobalnews
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) DPRD Bali bersama insan pers mengunjungi Provinsi DKI Jakarta untuk studi tiru program Entrev (Enhancing Readiness for the Transition to Electric Vehicles in Indonesia).
Sekwan DPRD Bali I Ketut Nayaka saat mengunjungi Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta mengatakan program Entrev yang telah berlangsung di Jakarta pada 2022-2026 tersebut mendukung, program pemerintah setempat, dalam penyusunan kebijakan, penguatan kelembagaan, hingga pembangunan infrastruktur kendaraan listrik. “Studi tiru ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, guna mempelajari implementasi kebijakan kendaraan listrik, pembangunan infrastruktur pengisian daya, hingga dampaknya terhadap penerimaan daerah,” katanya pada Selasa (6/7/2026).
Selain mempelajari penerapan kendaraan listrik, kata dia, DPRD Bali juga mempertanyakan sejumlah aspek penting, mulai dari perbandingan jumlah kendaraan listrik dengan kendaraan berbahan bakar fosil, dampaknya terhadap pendapatan asli daerah (PAD), hingga pengaruhnya terhadap tingkat kemacetan dan kualitas lingkungan. “Karena, saat ini Bali memberikan insentif berupa pajak kendaraan listrik sebesar nol persen. Dan, kami ingin mengetahui bagaimana kebijakan serupa memengaruhi PAD di DKI Jakarta, termasuk apakah telah dilakukan evaluasi terhadap dampak lingkungan dari penggunaan kendaraan listrik secara masif,” katanya.
Sementara Ketua Sub Kelompok Ketenagalistrikan, Disnakertransgi DKI Jakarta Nurasih Hery Putranti mengatakan program Entrev ini dimana DKI Jakarta telah menerima hibah 10 unit EVCS roda dua dienam lokasi, dan telah menyusun peta jalan pembangunan infrastruktur kendaraan listrik roda dua dan roda empat. “Kami juga telah, menyusun Detail Engineering Design (DED) pembangunan SPKLU, serta mendorong lahirnya peraturan gubernur mengenai pengelolaan kendaraan dinas yang telah mengadopsi penggunaan kendaraan listrik,” katanya.
Berdasarkan data tahun 2023, kata dia, jumlah kendaraan listrik di DKI Jakarta mencapai sekitar 11 ribu mobil listrik dan 23.000 lebih sepeda motor listrik. “Untuk kebijakan insentif kendaraan listrik terhadap dampak PAD, menjadi tantangan tersendiri, terlebih adanya penyesuaian transfer dana dari pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah terus berupaya menyeimbangkan kebijakan insentif dengan strategi menjaga penerimaan daerah,” katanya.
Sementara untuk kendaraan dinas pemerintah, Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan pengadaan kendaraan listrik secara terpusat melalui perangkat daerah yang membidangi pengadaan barang dan aset. Kendaraan tersebut didistribusikan hingga tingkat kelurahan. “Hingga kini DKI Jakarta telah memiliki 1.473 stasiun pengisian kendaraan listrik (charger) yang tersebar di sekitar 800 lokasi. Selain itu, telah tersedia pula SPKLU privat sebanyak delapan unit untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik,” katanya.
Di sektor transportasi publik, Pemprov DKI Jakarta juga terus melakukan elektrifikasi armada Trans Jakarta. Hingga tahun 2025, sebanyak 500 unit bus listrik telah dioperasikan sebagai bagian dari upaya mengurangi emisi dari sektor transportasi. (bgn008)26070705