Bahas Ekonomi Dan Pariwisata, DPD RI dan Menko Perekonomian Terima Masukan Kepala Daerah

Denpasar, Baliglobalnews

Pimpinan DPD dan Menko Perekonomian menerima masukan dari kepala daerah dan anggota DPD se-Indonesia, terkait permasalahan dan tantangan ekonomi serta pariwisata ke depan, yang dibahas dalam pertemuan di Sanur, Denpasar, pada Kamis (2/7/2026).

“Pertemuan hari ini, kami pimpinan DPD RI memiliki kewenangan menjembatani permasalahan di daerah. Jadi kami libatkan semua anggota agar dapat ikut berkomunikasi dengan lintas kementerian menko,” kata Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas.

Dia menyebutkan tantangan ekonomi Indonesia menjadi sangat penting dibahas agar Menko mengetahui dan memberikan wawasan kepada DPD dan kepala daerah, sehingga terjadi sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. “Kami bersyukur banyak masukan yang disampaikan anggota DPD kepada perwakilan Kemenko Perekonomian, sehingga kita semua segera menindaklanjuti dengan secepatnya,” katanya.

Sementara Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan forum ini sangat bagus, selain dapat menjelaskan kebijakan Kemenko perekonomian. Kita juga mendapat masukan dari pimpinan DPD. Sehingga, dapat menjadi umpan balik, terkait bagaimana kondisi sektor pariwisata. “Ada juga usulan, bagaimana pariwisata juga dapat mempertimbangkan karakteristik dari masing-masing destinasi. Kemudian hal lain pertumbuhan ekonomi daerah yang diharapkan mendorong pemerataan,” katanya.

Tidak angka semata, kata dia, namun ada kualitas pertumbuhan ekonomi yang nyata. “Kami berterima kasih, karena pimpinan daerah yang hadir dan juga pimpinan DPD juga banyak memberikan masukan yang konkrit, kepada kami yang nantinya kami laporkan secara formal atau ditindaklanjuti ke pusat,” katanya.

Sementara Anggota DPD RI asal Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra menekankan pentingnya pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang tidak semata-mata bertumpu pada potensi sumber daya material, tetapi juga memberikan ruang bagi sumber daya nonmaterial berupa modal budaya. “Modal budaya harus memiliki kekhususan dalam koridor pembangunan. Jangan sampai kita kehilangan pilar utama pembangunan ekonomi yang bersumber dari budaya,” katanya.

Rai Mantra menyampaikan berbagai persoalan yang dihimpun DPD RI dari wilayah Jawa, Bali, NTB, dan NTT akan dikompilasi sebelum disampaikan kepada kementerian koordinator terkait. Selanjutnya, hasil pembahasan akan diteruskan kepada kementerian teknis melalui rapat koordinasi dan rapat dengar pendapat agar dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan.

Hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Gubernur Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, serta Nusa Tenggara Timur ini dan Wagub Bali. (bgn008)26070212