Komisi VI DPR Nyoman Parta Bantu Pelaku UMKM Tercecer di Bali

Gianyar, Baliglobalnews

Anggota Komisi VI DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Bali, Nyoman Parta turun ke masyarakat dengan membantu para pelaku UMKM tercecer yang tidak mendapatkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Pulau Bali. Dimana salah satu penyerapan aspirasi Nyoman Parta dengan bertemu pelaku UMKM yang tercecer di Gianyar.

“Ya benar ada yang tercecer, kami akan koodinasikan degan Kadis Koperasi dan UMKM Se-Bali. Dan memang Sabtu (31/10/20) kemaren kami bertemua dengan pelaku UMKM di Warung Paros, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar,” kata Nyoman Parta saat dikonfirmasi di Denpasar, Minggu (1/11/20).

Dalam acara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Nyoman Parta menegaskan bukan hanya menyerap aspirasu UMKM di Kabupaen Ganyar saja tapi seluruh Bali.

“Data UMKM di Bali harus riil, apapun itu usahanya, baik dari dagang bubur, dagang semat, dagang jamu agar mendapatkan bantuan dan rakyat merasakan bantuan negara di tengah Pandemi Covid-19 ini,” ujar politikus PDI Perjuangan ini.

Ia menegaskan Pemerintah Pusat memberikan perhatian untuk Bali, karena kontraksi ekonomi paling tinggi terjadi di Bali. Dimana acara di Kabupaten Gianyar juga dihadiri Executive Vice Presiden BRI Bali-Nusra, Ida Bagus Ketut Subagia, Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Gianyar, dan Kepala Desa Se-Kecamatan Sukawati.

Nyoman Parta juga meminta agar Bank BRI dan Dinas Koperasi & UKM Gianyar melakukan pendataan UMKM yang riil, karena berdasarkan data yang didapatkan di lapangan, Parta mencatat masih banyak pelaku UMKM kita di Bali yang tidak mendapatkan BPUM.

Ia menyebutkan kuota program BPUM ini masih banyak, untuk itu ia berharap Desa merekap data UMKM yang tercecer ini, lalu di bawa ke Dinas Koperasi agar masyarakat lebih mudah melakukan registrasi.

Mendengar hal itu, Executive Vice Presiden BRI Bali-Nusra, Ida Bagus Ketut Subagia menyatakan Bali yang ketergantungan dengan pariwisata saat ini pertumbuhan ekonominya sangat terpuruk. Bahkan Bank di situasi sekarang ini juga ikut terkena dampak, karena tidak ada yang membiayai kredit secara normal.

Sehingga ditengah pandemi ini, Negara meluncurkan berbagai program salah satunya ada program yang melindungi UMKM, namanya BPUM. Untuk cara mendapatkan bantuan UMKM Rp2,4 juta, pelaku usaha kecil ini bisa mendaftarkan dirinya ke Dinas Koperasi yang berada di domisilinya.

Syaratnya Pelaku usaha merupakan Warga Negara Indonesia (WNI); Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK); Mempunyai usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul lampirannya; Bukan ASN; dan Bukan anggota TNI/POLRI; serta Bukan pegawai BUMN/BUMD.(bgn008)20110111