Sidak di Kecamatan Penebel, Komisi IV DPRD Tabanan Soroti Sterilisasi Tenaga Kerja dan Kelengkapan Menu MBG
Singasana, Baliglobalnews
Komisi IV DPRD Kabupaten Tabanan melanjutkan agenda pengawasan intensif terhadap program nasional makan bergizi gratis (MBG). Sebelumnya mereka menyasar wilayah Kecamatan Tabanan, kini giliran SD Negeri 2 Jegu dan SD Negeri 3 Jegu di Kecamatan Penebel yang ditinjau langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana pada Rabu (4/3/2026).
Tak hanya memantau distribusi di sekolah, rombongan juga melakukan sidak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Jegu, Kecamatan Penebel untuk mengecek langsung proses pengolahan makanan di dapur pusat.
Ketua Komisi IV I Gusti Komang Wastana menekankan bahwa kunci utama keberhasilan program ini bukan hanya pada nilai gizi, melainkan pada aspek kebersihan dan kesehatan pengelola dapur. “Kami terjun langsung ke dapurnya untuk melihat tata kelola mereka. Apakah makanan yang dikelola itu betul-betul sehat dan bersih. Kami melihat Sanitasi di sini sudah bagus, namun ada hal krusial yang perlu kita awasi bersama, yaitu kesehatan tenaga kerjanya. Mereka tidak boleh terkontaminasi penyakit menular seperti hepatitis atau penyakit lainnya,” katanya.
Dia juga mempertanyakan kelengkapan sertifikat laik higienis sanitasi (SLHS) bagi para pengelola. Menurut dia, sertifikasi ini adalah bukti legalitas bahwa makanan yang dihasilkan benar-benar aman dikonsumsi oleh ribuan siswa di Kabupaten Tabanan.
Dalam kunjungannya ke SPPG Desa Jegu, Kecamatan Penebel diketahui dapur tersebut didukung oleh kekuatan personel yang cukup besar, yaitu 1 Kepala SPPG, 1 chef, dan 1 ahli gizi. 8 tukang masak dan 10 petugas porsi, 14 petugas cuci piring, 6 orang distribusi, dan 2 tenaga keamanan.
Wastana menekankan pentingnya peran ahli gizi dalam membedakan kebutuhan kalori antara siswa kelas rendah (1-3 SD) dan kelas tinggi (4-6 SD) hingga jenjang SMP. “Koordinasi dengan koordinator keamanan pangan di sekolah harus rutin, terutama jika ada anak yang alergi atau tidak mau makan sayur dan daging,” katanya.
Temuan menarik didapatkan di kedua sekolah di kecamatan Penebel tersebut, di mana Komisi IV tidak menemukan menu susu atau makanan kering dalam paket yang dibagikan. Pihak SPPG beralasan adanya kendala dari distributor. Menanggapi hal itu, Wastana memberikan teguran keras. “Alasannya distributor sulit menyiapkan, tapi itu tidak boleh jadi pembenaran. Jika distributor lama tidak sanggup, cari distributor lain. Bicara 4 sehat 5 sempurna, susu itu wajib. Kalau tidak ada susu sapi, harus ada inovasi substitusi, misalnya susu kedelai atau kacang hijau,” ujarnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi IV DPRD Tabanan berencana memanggil seluruh pengelola SPPG yang berjumlah 31 unit di Kabupaten Tabanan dalam waktu dekat. “Kami akan undang semua SPPG untuk membangun komitmen bersama. Kami tidak mencari kesalahan, tetapi ingin memperbaiki sistem agar tidak muncul insiden keracunan atau makanan basi di Tabanan. Ini demi mewujudkan Generasi Emas 2045,” pungkasnya. (bgn020)26030409
