Pengelola DTW Jatiluwih Harapkan Bantuan Perbaikan Jembatan
Denpasar, Baliglobalnews
Manajer Operasional Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih I Ketut Jhon Purna meminta bantuan untuk pembangunan jembatan di jalur lingkar kawasan Monumen UNESCO yang mengalami longsor sejak 2019. Permintaan itu disampaikan di hadapan Wakil Bupati Tabanan dan Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali dalam rapat di DPRD Bali, Denpasar, pada Kamis (8/1/2026).
“Jalan lingkar ini menjadi, akses penting ke jalur utama Jatiluwih. Longsoran dengan panjang hampir 36 meter, secara langsung menghambat mobilitas petani menuju lahan garapan dan mengganggu keberlanjutan sistem pengelolaan kawasan Subak Jatiluwih sebagai Situs Warisan Budaya Dunia (WBD) UNESCO,” katanya.
Jhon Purna menyampaikan dalam pembangunan jembatan itu, dibutuhkan estimasi anggaran sekitar Rp4,8 miliar. Selain itu, krisis sumber air yang memicu alih fungsi lahan pertanian di Jatiluwih. Dia menegaskan alih fungsi lahan tidak semata-mata terjadi karena kepentingan bisnis, tetapi juga akibat kekurangan air irigasi. “Kebetulan ada Balai Wilayah Sungai (BWS) di sini. Gini sebenarnya alih fungsi lahan petani di Jatiluwih itu bukan saja karena keperluan bisnis semata-mata, tapi banyak sekali. Saya ngomongnya hektaran tanah di Jatiluwih itu beralih fungsi ke lahan kering, karena kekurangan sumber air,” katanya.
Karena itu, pihaknya meminta keterlibatan BWS untuk mendukung pembangunan bendungan kecil. Dengan anggaran relatif terjangkau, Jhon meyakini debit air ke Subak Jatiluwih dapat ditingkatkan hingga dua kali lipat, sekaligus memperkuat kesejahteraan petani. “Saya harap ada sejenis bendungan kecil saja, itu biayanya tidak mahal. Saya yakin kalau ada dana sampai Rp500 juta itu, debit air yang masuk ke Subak Jatiluwih itu sudah bisa mencapai dua kali lipatnya dari sekarang. Mohon bantuannya Pak Pansus TRAP, Pak Wakil Bupati kemana saya harus arahkan ini. Mohon pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya mohon untuk petani kita yang ada di Jatiluwih untuk segera dibuatkan jembatan, yang kedua dibuatkan bendungan. Bendungan Yeh Gembrong namanya,” katanya.
Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Supartha menanggapi terkait kebutuhan anggaran sekitar Rp 4,8 miliar untuk penanganan infrastruktur, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Tabanan. “DPRD Bali akan memfasilitasi koordinasi lintas instansi, termasuk dengan BWS dan perangkat daerah terkait. Mungkin yang hadir dari pejabat eksekutif ini mungkin ada Dinas PUPR, ada Dinas Perizinan, yang utamanya juga kepada pejabat BWS, tolong ya, kalau boleh nanti kita rapat bersama sebelum turun ngecek ini. Nanti saya berbicara dengan Kepala BWS, kita akan bantu fasilitasi kepentingan masyarakat,” katanya.
Sementara Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga menyatakan pemerintah daerah membuka ruang kolaborasi lintas sektor dengan mengusulkan dukungan anggaran ke tingkat provinsi, maupun sumber pendanaan lain yang memungkinkan. “Kita usulkan ke provinsi. Mana saja yang bisa membantu kan boleh, nggak ada masalah. Kalau adik (wartawan) punya dana juga bisa, BWS bisa, Pak Ketua Pansus TRAP juga bisa,” katanya. (bgn008)26010814
