Bantah Isu Liar, Pemkab Tabanan Ungkap Skema Resmi Pahpahan DTW Jatiluwih
Tabanan, Baliglobalnews
Polemik pascatindakan penertiban sejumlah akomodasi pariwisata oleh Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali dan Satpol Bali di kawasan Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih memicu isu liar di media sosial.
Salah satunya menyangkut dugaan tidak adanya transparansi pembagian hasil pengelolaan atau pahpahan kepada pihak-pihak terkait, mulai dari subak, desa adat, desa dinas, hingga Pemerintah Kabupaten Tabanan. Isu tersebut bergulir dan memicu berbagai spekulasi, bahkan menimbulkan kontra di tengah masyarakat.
Merespons hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tabanan I Gede Susila menegaskan bahwa pembagian hasil pengelolaan DTW Jatiluwih selama ini berjalan sesuai mekanisme dan telah disalurkan setiap tahun kepada para pihak sebagaimana diatur dalam kesepakatan resmi melalui perjanjian kerja sama yang ditandatangani bersama. “Ketentuan pembagian hasil atau pahpahan ini bukan hal baru. Ini sudah disepakati secara sah oleh seluruh pihak yang berkaitan dengan pengelolaan DTW Jatiluwih. Setiap tahunnya, alokasi tersebut dijalankan dan diterima oleh pihak-pihak yang berhak,” ujarnya pada Selasa (9/12/2025).
Dia merinci berdasarkan kesepakatan bersama, pendapatan bersih DTW Jatiluwih dialokasikan 45 persen untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan, dan 55 persen lainnya disalurkan kepada para pihak di Desa Jatiluwih. Penerima alokasi 55 persen tersebut meliputi Desa Dinas Jatiluwih, Desa Adat Jatiluwih, Desa Adat Gunungsari, Subak Jatiluwih, Subak Abian Gunungsari, dan Subak Abian Jatiluwih.
Selain itu, kata dia, sebagian pendapatan juga digunakan untuk kebutuhan pengembangan dan promosi destinasi, biaya badan pengelola, serta operasional manajemen.
Sekda Susila menyebutkan bahwa berdasarkan data dari Badan Pengelola DTW Jatiluwih, total pembagian pahpahan yang didistribusikan selama 2021–2024 mencapai lebih dari Rp16,4 miliar. Rinciannya adalah PAD Kabupaten Tabanan Rp7,3 miliar, Desa Dinas Jatiluwih Rp1,3 miliar, Desa Adat Jatiluwih Rp2,9 miliar, Desa Adat Gunungsari Rp1,9 miliar, Subak Jatiluwih Rp2,3 miliar, Subak Abian Gunungsari Rp180 juta lebih dan Subak Abian Jatiluwih Rp180 juta lebih. “Untuk PAD, seluruhnya sudah masuk ke Rekening Kas Daerah. Sedangkan alokasi kepada desa dinas, desa adat, dan subak telah diterima masing-masing pihak sesuai ketentuan,” katanya.
Selain pahpahan, Badan Pengelola DTW Jatiluwih juga menyalurkan corporate social responsibility (CSR) kepada subak, pura, perbaikan fasilitas umum milik Desa Jatiluwih. Untuk dana kesehatan, kegiatan kepemudaan di wilayah setempat serta kebutuhan sosial budaya lainnya dimana sejak tahun 2018 hingga 2023. Total CSR tersebut Rp1.4 miliar lebih.
Sekda Susila menegaskan bahwa setelah pahpahan diterima masing-masing pihak, pengelolaannya sepenuhnya menjadi kewenangan desa, desa adat, dan subak sesuai perencanaan internal mereka. “Aturannya sudah jelas dan pembagiannya berjalan sesuai aturan. Namun setelah dana itu diterima, penggunaannya menjadi kewenangan masing-masing pihak sesuai perencanaan, prioritas kebutuhan, dan mekanisme yang berlaku. Yang penting adalah transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan,” ujarnya.
Dia menyampaikan berdasarkan data Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan bahwa persawahan di WBD Catur Angga, yang di dalamnya termasuk Subak Jatiluwih, melalui Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kawasan Jalur Hijau telah ditetapkan sebagai Kawasan Jalur Hijau atau kini dikenal dengan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Terhadap kondisi lahan tersebut Pemerintah Kabupaten Tabanan telah memberikan subsidi tarif 50 persen dari tarif umum yang sebesar 0,1 persen menjadi 0,05 persen untuk NJOP sampai dengan Rp1 miliar sejak tahun 2012 melalui Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan hingga sekarang melalui Perda Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. “DTW Jatiluwih adalah warisan dunia yang harus kita kelola bersama dengan baik. Karena itu, informasi yang benar sangat penting agar semua pihak dapat tetap fokus menjaga dan memajukan kawasan ini,” pungkasnya. (bgn020)25120916