Pimpinan DPRD Badung Rakor dengan Eksekutif, APBD Harus Disusun Transparan dan Sehat

Mangupura, Baliglobalnews

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung rapat koordinasi (rakor) dengan eksekutif membahas APBD 2021 di Ruang Ketua DPRD Kabupaten Badung, Senin, (12/10).

Usai rapat, Ketua DPRD Kabupaten Badung, Putu Parwata, mengatakan pihaknya bersama Pjs. Bupati Badung, Ketut Lihadnyana bersama jajarannya melakukan komunikasi sebagai keterbukaan dalam tata kelola Pemerintahan Kabupaten Badung menyangkut kepentingan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, pihaknya menyikapi APBD 2021 dalam kondisi pandemi Covid-19.

Dia menyebutkan sudah ada beberapa hal yang disepakati yakni bagaimana membuat APBD Badung yang transparan dan sehat. Selain itu, untuk program-program yang dibuat oleh masyarakat agar disusun dengan baik.

”Kita kelola Pemerintahan Badung ini sebaik mungkin dengan pola yang ada, dan kita sepakat semuanya transparan dalam penyusunan APBD itu dengan memperhatikan indikator-indikator atau asumsi asumsi yang ada, sehingga betul-betul APBD sehat ini akan terwujud,” katanya.

Sementara Pjs. Bupati Badung, Ketut Lihadnyana, mengatakan untuk penyusunan APBD 2021 itu murni menggunakan Permendagri 90 dan harga satuannya berpedoman pada Perpres 33. Karena sekarang ini murni menggunakan permen 90 semuanya by system.

”Oleh karena itu, untuk penyusunan RAPBD 2021, maka yang kita gambarkan terlebih dahulu adalah kemampuan pendapatan kita di Badung, terlebih lagi pada kondisi pandemi Covid-19 ini. Pendapatan dulu kita susun, kita rancang yang realistis, baru nanti kita berbicara masalah belanja, karena di dalam pendapatan asli berapa kemampuan kita dalam konteks suasana pandemi Covid-19. Ini yang perlu kita dalamkan sehingga APBD 2021 bisa kita susun dulu adalah APBD yang sehat, setelah itu ada unsur-unsur optimis, dan belanja kita sesuaikan dengan kemampuan. Jangan belanja dulu, uangnya dari mana dulu,” ujarnya.

APBD yang sehat, kata dia, pertama, antara pendapatan yang realistis dengan belanja yang realistis. Kedua, pendapatannya yang realistis belanjanya memenuhi beban-beban belanja wajib rutin dan sebagainya. ”’Kita coba rancang APBD 2021 bersama DPRD yang sehat dulu,” tandasnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Wakil Ketua I DPRD Badung, I Wayan Suyasa; Wakil Ketua II, Made Sunarta; Kepala Bappeda, Made Wira Dharmajaya; Kepala BPKAD, Ketut Gede Suyasa; Sekwan I Gusti Made Agung Wardika, serta para ketua fraksi. (bgn/din)20101216