Provinsi Bali Dapat Hibah 10 Bus Listrik Senilai Rp75 Miliar dari Korea Selatan

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali menerima hibah 10 unit bus listrik senilai Rp75 miliar dari Pemerintah Korea Selatan, yang operasionalnya baru dimulai pada awal 2026. Dimana, desain bus akan mengusung warna khas Bali yaitu tridatu; merah, hitam, dan putih.

“Hibah ini gratis. Total dengan charging itu kira-kira hampir Rp75 miliar, seluruhnya hibahnya. Hibah ini hanya diberikan baru untuk Provinsi Bali sebagai percontohan. Jadi harus berhasil,” kata Gubernur Bali Wayan Koster di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, pada Kamis (10/4/2025).

Gubernur menyebutkan bantuan itu meliputi kendaraan, unit pengisian daya (charging), dan infrastruktur pendukung lainnya, yang seluruhnya akan digunakan untuk mendukung transportasi massal berkelanjutan di Pulau Dewata. “Bus listrik yang akan dihibahkan memiliki ukuran 8 meter, lebih kecil dari model contoh yang saat ini dibawa ke Bali dengan panjang 12 meter. Ukuran tersebut dipilih agar sesuai dengan kondisi jalan di Bali,” katanya.

Koster mengatakan saat ini proses pemesanan sedang berjalan dan diperkirakan akan selesai dalam waktu 7 hingga 8 bulan ke depan. Dan, bantuan Korea Selatan murni sebagai bentuk komitmen Bali yang serius mendorong penggunaan energi bersih sehingga tidak ada disertai kerja sama atau kontrak apa pun. “Enggak ada, ini betul-betul murni hibah,” jelasnya.

Terkait Infrastruktur pendukung seperti perbaikan jalur yang kemungkinan akan dilalui bus ini, Koster menerangkan masih menjadi kewajiban Pemprov Bali, sedangkan fasilitas pengisian daya akan dibantu pihak Korea Selatan. Fasilitas pengisian akan disiapkan di titik-titik strategis agar memudahkan operasional.

Koster juga menegaskan, pemerintah Korea Selatan memilih Bali karena dianggap sebagai provinsi yang memiliki kebijakan ramah lingkungan. Kebijakan tersebut antara lain tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Energi Bersih dan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Dari sisi kesiapan listrik, Koster memastikan tidak ada kendala berarti. Ia mengatakan pengembangan infrastruktur kelistrikan untuk kendaraan listrik akan didukung oleh PLN dan investor swasta yang sudah menyatakan minatnya. Tarif yang dikenakan untuk transportasi listrik ini juga akan dibuat murah agar terjangkau masyarakat.

Adapun bus listrik yang akan dihibahkan memiliki kapasitas penumpang sekitar 30 orang. Koster berharap keberhasilan proyek ini akan membuka peluang bagi daerah lain untuk mengikuti jejak Bali dalam membangun sistem transportasi berkelanjutan. Bus listrik tersebut akan dioperasikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali untuk Trans Sarbagita dan diprioritaskan untuk rute-rute dengan kepadatan tinggi seperti kawasan kampus Universitas Udayana, serta destinasi wisata seperti Tanah Lot dan Ubud serta lainnya.

Koster berharap, dengan adanya hibah ini dapat membantu merubah pola transportasi yang selama ini masih mengandalkan bahan bakar konvensional. Kegiatan ini, jelas dia, menjadi bagian dari dukungan Korea terhadap program e-mobility di Indonesia, khususnya untuk wilayah Bali.

“Hibah ini merupakan bagian dari Proyek Piloting Electric Vehicle Systems and Developing a Green Transportation Investment Roadmap in Bali (Bali E-mobility Project) yang didanai Kementerian Lingkungan Hidup Republik Korea dan didukung oleh Global Green Growth Institute (GGGI),” jelasnya.

Proyek ini bertujuan memperkenalkan sistem kendaraan listrik di Bali dan sekaligus mendorong pencapaian target Kontribusi Nasional yang Diniatkan (Nationally Determined Contribution/NDC) Indonesia.

Koster mengatakan, proyek ini akan berdampak besar pada perbaikan sistem transportasi sekaligus pengurangan emisi gas rumah kaca yang saat ini mencapai 43 persen dari total emisi di Bali. “Transportasi yang berkelanjutan akan memberikan manfaat bagi 4,4 juta penduduk Bali. Hal ini tidak mudah dan membutuhkan kebijakan yang memungkinkan investasi transportasi ramah lingkungan. Kami menghargai kunjungan delegasi Korea ke pulau kami dan berharap bisa saling belajar,” ujar Gubernur Koster.

Sementara itu, Wakil Menteri KLH Korea Selatan, Lee Byounghwa, menyampaikan Bali dipilih karena dianggap memiliki komitmen kuat terhadap kebijakan ramah lingkungan. Selain pariwisata, Bali juga telah menjadi contoh utama kepemimpinan lingkungan dengan kebijakan inovatifnya untuk mempromosikan keberlanjutan.

“Kementerian Lingkungan Hidup Republik Korea berkomitmen penuh untuk mendukung masa depan Bali yang berkelanjutan dan siap untuk bergabung dengan Anda dalam perjalanan penting ini,” katanya.

Selain itu, pengembangan ekosistem kendaraan listrik menjadi salah satu strategi kebijakan transisi energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada 2045. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Dalam jangka panjang, proyek ini akan menjajaki peluang pembiayaan iklim untuk mendukung elektrifikasi transportasi massal di daerah lain di Indonesia, menjadikan Bali sebagai lokasi percontohan dan contoh praktik terbaik.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bali IGW Samsi Gunarta menjelaskan saat ini proyek masih dalam tahap awal. Penandatanganan project implementation agreement antara Pemerintah Korea dan Pemerintah Indonesia telah dilakukan, dan kunjungan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Korea ke Bali bertujuan untuk menunjukkan contoh desain bus kepada Gubernur. “Ini display aja contoh. Soalnya ini harus didesain baru karena untuk Bali kita kan speknya berbeda. Tidak begitu saja kita bisa menerima speknya yang ada, disesuaikan ketinggiannya, ketinggian kerep kita, jalan kita, nah itu harus disesuaikan,” ujarnya.

Apalagi, kata dia, kondisi jalan di Bali berbeda dengan Korea yang cenderung mulus dan rata tanpa hambatan seperti polisi tidur. Untuk itu, kendaraan yang dioperasikan di Bali harus menyesuaikan tinggi sasis dan kelincahan manuver. Ukuran bus 8 meter dianggap paling ideal dibandingkan model 12 meter yang dinilai kurang fleksibel di sejumlah jalur sempit. “Kalau 12 meter ini nanti kesulitan manuver. Jadi sementara kita hibah ini kita mintakan yang 8 meter,” ucapnya. (bgn008)25041012