Ditjen Perbendaharaan Bali Sebut Pertumbuhan Ekonomi Bali Meroket

Denpasar, Baliglobalnews

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Muhamad Mufti Arkan mengatakan pertumbuhan ekonomi Pulau Dewata terus meroket sepanjang tahun 2024.

“Ini dibuktikan pada triwulan III 2024, pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,43 persen secara year-on-year (y-on-y), melampaui rata-rata nasional yang tercatat sebesar 4,95 persen (y-on-y). Tingkat inflasi di Bali pada Desember 2024 juga terkendali di angka 2,34 persen (y-on-y), berada dalam target nasional sebesar 2,5±1 persen,” katanya kepada wartawan pada Kamis (23/1/2024).

Dia mengakui pertumbuhan ekonomi Bali didorong oleh sinergi antara momentum penting sepanjang tahun dan pengelolaan APBN yang efektif. Pada triwulan I, perekonomian dipengaruhi oleh perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan, serta kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 10 persen. Pada triwulan II, perayaan Idul Fitri, Idul Adha, masa libur sekolah, Pesta Kesenian Bali (PKB), dan pelaksanaan World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali turut berkontribusi terhadap dinamika ekonomi.

“Kinerja ini menunjukkan perekonomian Bali yang terus membaik, didukung oleh inflasi yang terkendali dan pengelolaan anggaran yang optimal,” katanya.

Pada triwulan III, perekonomian Bali semakin bergairah dengan adanya libur musim panas wisatawan Eropa, Hari Raya Galungan dan Kuningan, serta Bali International Air Show 2024. Namun, pada triwulan IV, Bali menghadapi tantangan seperti erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, musim hujan, penyesuaian tarif angkutan udara, serta libur Natal dan Tahun Baru 2024/2025.

Hingga akhir tahun 2024, pendapatan negara di Provinsi Bali mencapai Rp 22,36 triliun atau 101,78% dari target, tumbuh 21,03% dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan ini terdiri dari pajak sebesar Rp17,48 triliun (96,53% dari target) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp4,89 triliun (123,24% dari target).

Realisasi belanja negara di Bali hingga akhir tahun mencapai Rp24,3 triliun atau 97,79 persen dari pagu anggaran. Komponen belanja terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp12,59 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp11,7 triliun. “Salah satu pencapaian penting adalah terealisasinya 100 persen anggaran Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Sidan dengan nilai Rp 357,21 miliar,” katanya.

APBN juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di berbagai sektor. Di bidang kesehatan, 148,7 ribu keluarga dengan bayi di bawah dua tahun (baduta) mendapatkan fasilitasi dan pembinaan. Pemerintah juga membangun satu gedung pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), sembilan unit gedung layanan kesehatan, serta menyediakan 5.797 paket Desa Siaga Kesehatan.

Di bidang pendidikan, anggaran digunakan untuk menyalurkan Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada 768 siswa dan 2.097 mahasiswa. Selain itu, pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-PNS dilakukan kepada 1.088 guru. Anggaran juga digunakan untuk rehabilitasi sekolah dan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jutaan siswa di Bali.

Di bidang perlindungan sosial, APBN berkontribusi dalam penyediaan alat bantu disabilitas kepada 1.896 orang, asistensi rehabilitasi sosial bagi 115 korban bencana, dan bantuan sosial kepada 1.554 lansia. Selain itu, Dana Desa disalurkan sebesar Rp62,14 miliar untuk mendukung 19.194 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sementara itu, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali juga menunjukkan capaian positif. Hingga akhir tahun, pendapatan daerah mencapai Rp 29,79 triliun dengan pertumbuhan 5,50 persen (y-on-y). Pendapatan asli daerah (PAD) memberikan kontribusi utama Rp16,33 triliun, tumbuh 5,09 persen (y-on-y). Di sisi belanja, total realisasi mencapai Rp 28,09 triliun, tumbuh 1,38 persen (y-on-y).

Di sektor usaha, pemerintah memberikan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp 10,86 triliun kepada 145.502 debitur, tumbuh 23,02 persen (y-on-y). Penyaluran KUR didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran 41,41 persen, diikuti oleh sektor pertanian 18 persen dan jasa kemasyarakatan 13 persen.

“Kinerja APBN mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif serta komitmen berkelanjutan dalam mendukung perekonomian daerah,” tandasnya.

Mufti menyampaikan Kementerian Keuangan Regional Bali berkomitmen memperkuat koordinasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan optimal hingga akhir tahun, mendukung percepatan pembangunan di Bali. (bgn008)25012312