462 Truk Sampah Geruduk Kantor Gubernur Bali dengan Ratusan Truk Sampah
Denpasar, Baliglobalnews
Forum Swakelola Sampah Bali (SSB) menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Bali pada Selasa (23/12/2025), dengan membawa 462 armada truk yang berisi sampah, guna menuntut penundaan penutupan TPA Regional Sarbagita Suwung.
Koordinator Forum SSB I Wayan Suarta mengatakan penundaan penutupan TPA Regional Sarbagita Suwung, tanpa kepastian pengganti, justru berpotensi memicu persoalan lingkungan dan sosial yang lebih luas. “Penundaan sampai 28 Februari itu bagi kami bukan solusi. Solusi itu TPA tetap dibuka secara normal sampai ada pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang benar-benar berjalan,” katanya.
Dalam aksinya, Suarta menyampaikan pihaknya mengajukan lima tuntutan kepada pemerintah. Tuntutan pertama merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya Bab III Pasal 5 dan Pasal 6, yang menegaskan pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah. Selain itu, dalam Bab VII juga ditegaskan bahwa pembiayaan pengelolaan sampah menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah yang bersumber dari APBN dan APBD.
Tuntutan kedua adalah agar penutupan TPA Suwung ditunda sampai tersedia TPA pengganti atau solusi pengelolaan sampah. Ketiga, mereka meminta adanya perbaikan akses jalan menuju TPA Suwung yang saat ini mengalami kerusakan parah.
Keempat, mereka menekankan perlunya pengaturan keluar-masuk armada sampah ke TPA secara tertib, tanpa saling menerobos, baik armada dinas, armada hibah, maupun armada swakelola, sesuai kesepakatan yang telah dibuat di Kantor Wali Kota.
Kelima, mereka menyatakan apabila tuntutan tersebut tidak menemui solusi dari pihak pemerintah, Forum SSB akan melakukan aksi demonstrasi damai lebih besar ke Kantor Gubernur Bali dan Kantor DPRD Bali dengan membawa truk penuh sampah.
Lebih lanjut dikatakan, solusi yang diinginkan forum adalah TPA tetap dibuka secara normal dan permanen sampai benar-benar tersedia sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, seperti Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Waste to Energy yang sebelumnya dicanangkan Pemprov Bali. Berdasarkan rencana, proyek tersebut baru akan melakukan groundbreaking pada 2026 dan ditargetkan rampung pada 2027.
“Kalau kita, itu bukan solusi namanya. Kita maunya solusi adalah TPA dibuka secara permanen sebelum ada solusi pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Prosesnya (pembangunan PSEL) hampir dua tahun, sementara penundaan ini hanya dua bulan. Apa kira-kira bisa pemerintah lakukan (tuntaskan pembangunan PSEL) selama dua bulan itu? Kami rasa tidak mungkin. Kalau TPA ditutup sementara solusi belum ada, sampah mau dibuang ke mana?” ucapnya.
Menurut Suarta, jasa pengangkut sampah selama ini justru menjadi garda terdepan dalam menjaga kebersihan Bali. Tanpa akses ke TPA resmi, ia khawatir sampah akan dibuang sembarangan ke sungai, laut, lahan kosong, atau dibakar secara ilegal. “Kalau kita selaku pengelola jasa sampah tidak melakukan aktivitas ini, satu yang terdampak adalah pemerintah itu sendiri. Kedua lingkungan Bali menjadi tercemar. Sampah akan terjadi di mana-mana, dibuang ke sungai, ke laut, ke lahan kosong, atau dibakar-bakar. Itu yang kami cegah,” katanya.
Sementara Sekretaris Forum I Wayan Sujendra menyampaikan inti tuntutan forum adalah agar TPA Suwung tetap dibuka secara permanen sampai fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik benar-benar beroperasi. “Intinya tuntutan kami, TPA itu dibuka permanen sampai PSEL itu beroperasi. Dua bulan itu kajiannya apa? Tidak bisa menyelesaikan masalah,” katanya.
Menurut dia, penutupan TPA tanpa kesiapan pengganti justru akan memicu persoalan baru. Menurutnya, jika penutupan dilakukan besok sekalipun, maka harus disertai dengan solusi yang benar-benar siap digunakan. “Besok pun ditutup dengan masalah, tapi siapkan pengganti yang pasti. Dengan dua bulan itu apa? Apa yang ada dua bulan?” tegasnya.
Sujendra juga mengingatkan agar kegagalan proyek pengelolaan sampah sebelumnya tidak terulang. Ia menyinggung TPST Ketewel yang pernah diresmikan Presiden RI ke-7 Joko Widodo, namun hingga kini belum mampu menyelesaikan persoalan sampah meski menelan anggaran ratusan miliar rupiah.
Forum SBB menilai solusi seperti TPST, TPS3R, komposter, maupun teba modern belum mampu menyelesaikan persoalan sampah secara menyeluruh. Sujendra menegaskan jika sistem-sistem tersebut benar-benar mampu menyelesaikan masalah, maka tidak akan ada ratusan truk sampah yang turun ke jalan dalam aksi tersebut. (bgn008)25122312