Wagub Giri Prasta Dampingi Kepala Staf Kepresidenan RI Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat di Karangasem

Amlapura, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mendampingi Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muhammad Qodari meninjau pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Bali di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem pada Senin (6/4/2026).

Pembangunan sekolah rakyat yang berpusat di Kabupaten Karangasem ini memiliki nilai kontrak Rp255.500.000.000 yang bersumber dari APBN TA 2025-2026. Proyek ini diharapkan dapat dikerjakan dengan kualitas bangunan yang kuat. “Bangunan ini harus memiliki kekuatan, memberikan fungsi, dan estetika. Jadi, ketiga variabel tersebut harus dijalankan dengan baik,” kata Qodari.

Dia meminta pelaksana proyek agar pembangunan sekolah rakyat di Karangasem dapat tercapai sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat. “Kehadiran saya selaku Kepala Staf Kepresidenan di lapangan bertujuan untuk mengetahui secara langsung apakah program yang direncanakan sudah berjalan atau belum. Terkait informasi yang disampaikan Dinas Pendidikan Provinsi Bali mengenai adanya perbedaan desil 1 (sangat miskin) dan desil 2 (miskin) di setiap daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Bali, serta adanya permohonan perluasan desil, hingga tata kelola penyelenggaraan sekolah rakyat ke depannya, apakah berada di Kementerian Sosial atau Kementerian Dalam Negeri, serta informasi dari Dinas Sosial Provinsi Bali mengenai tantangan program berasrama bagi siswa, di mana anak-anak cenderung enggan diasramakan dan orang tua ingin tetap bersama anak-anaknya, maka kedua hal ini akan kami sampaikan langsung ke kementerian terkait di pusat untuk dicarikan solusi,” katanya.

Dia menilai lokasi sekolah rakyat ini sangat baik karena berdekatan dengan jalan raya dan berada di lingkungan yang berkembang. Dia berharap sekolah rakyat ini mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Bali, sekaligus membuka harapan bagi masyarakat kurang mampu. “Kami akan menyiapkan guru-guru yang terseleksi dengan baik untuk mengajar para siswa di sekolah rakyat,” ujarnya seraya meminta bantuan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali hingga walikota/bupati se-Bali untuk mendata siswa yang memenuhi syarat program afirmasi pendidikan berasrama gratis dari Kementerian Sosial, yaitu desil 1 (sangat miskin) dan desil 2 (miskin), agar dapat menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat.

Sementara Wakil Gubernur Giri Prasta menegaskan bahwa program sekolah rakyat sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya Bali. Oleh karena itu, program ini harus benar-benar mampu mengakomodasi kebutuhan pendidikan masyarakat miskin dan sangat miskin di Pulau Bali, terutama di Kabupaten Karangasem. “Program ini memberikan dampak bagi masyarakat. Sarana dan prasarana sekolah rakyat ini juga sangat memadai, lengkap dengan laptop dan akses internet. Oleh karena itu, program ini harus dikoordinasikan dengan orang tua dan para siswa agar dapat berjalan dengan baik serta mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Terkait aspirasi Kepala Dusun di Desa Tulamben, Nyoman Suastika, yang mengusulkan agar Pemerintah Pusat memfasilitasi warga untuk bekerja di sekolah rakyat, baik sebagai guru, tenaga administrasi, tenaga kebersihan, maupun tenaga perkebunan, Kepala Staf Kepresidenan bersama Wakil Gubernur Bali meminta Dinas Pendidikan Provinsi Bali untuk memfasilitasi permintaan masyarakat yang memenuhi syarat.

Sebelumnya, Direktur Infrastruktur Dukungan Pendidikan, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Kementerian PUPR, Jonny, melaporkan bahwa hingga minggu ke-15 (30 Maret 2026-5 April 2026), progres realisasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Karangasem baru mencapai 19,41 persen.

Secara lingkup, pekerjaan pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Karangasem meliputi pekerjaan persiapan dan SMKK; pembangunan gedung SD, SMP, dan SMA; kantin SD dan SMP-SMA; asrama putri dan putra masing-masing 4 gedung, rumah susun guru 2 gedung, gedung ibadah, pura, gedung serbaguna, gudang dan dapur, gudang perawatan, guest house, rumah pompa, tempat sampah, pos keamanan 2 gedung, serta lapangan dan kawasan.

Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, serta Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak AA Sagung Mas Dwipayani. (*/bgn003)26040610