Wabup Suiasa Harapkan Kebijakan Strategis dan Konkret dari Pusat untuk Pemulihan Pariwisata
Badung, Baliglobalnews
Wakil Bupati Badung, Ketut Suiasa, mengikuti Pra Munas V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) tahun 2021 secara virtual dari Ruang Kerja Rumah Jabatan Wakil Bupati, Puspem Badung, Kamis (18/3).
Wabup Suiasa menyampaikan beberapa usulan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah terkait kondisi fiskal yang dialami Pemkab Badung pada pandemi Covid-19. ”Untuk saat ini kami di Kabupaten Badung mengalami celah fiskal yang positif, karena tidak adanya pendapatan yang kami peroleh akibat lumpuhnya sektor pariwisata karena pandemi Covid-19. Untuk itu, kami meminta Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan untuk membantu kami memberikan DAU seperti yang diterima oleh pemerintah daerah yang lainnya,” ucapnya.
Menurut Suiasa, di tengah kondisi pandemi saat ini, pendapatan Badung yang sangat rendah, pembayaran gaji dan tunjangan pegawai ASN masih menggunakan APBD Badung. Sehingga program untuk bidang pembangunan dan sosial kemasyarakatan mengalami hambatan dan nyaris tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya.
”Apabila Kementerian Keuangan memberikan kami DAU seperti yang diterima oleh pemerintah daerah yang lain, tentunya pendapatan daerah bisa kami alokasikan untuk program pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Karena dalam celah fiskal yang positif, pendapatan kami masih dibebani untuk gaji dan tunjangan ASN,” katanya.
Di sisi lain, dalam hal pemulihan industri pariwisata, Suiasa meminta kepada Menteri Parekraf agar bisa memberikan bantuan dana stimulus dan relaksasi pinjaman perbankan kepada para pelaku industri pariwisata sehingga apabila sektor pariwisata dibuka para pelaku usaha bisa segera beroperasi secara on the track.
”Mengingat pelaku industri pariwisata sudah pada menjerit, karena situasi ini. Untuk itu, kami mengharapkan adanya kebijakan yang strategis dan konkrit dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam me-recovery industri pariwisata yang ada di Kabupaten Badung,” tandasnya.
Sementara Ketua Umum Apkasi, Abdulah Azwar Anas, menyebutkan Kegiatan Pra Munas V membahas serta mendiskusikan hal-hal terkait arah kebijakan umum dan rancangan strategi Apkasi tahun 2021-2026, pokok-pokok pikiran dari rekomendasi Munas V Apkasi tahun 2021, serta mengenai usulan perubahan penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Apkasi.
Tidak hanya itu, kegiatan pra Munas V Apkasi tahun 2021 ini juga diisi dialog dengan beberapa pejabat tingkat pusat selaku narasumber dalam rangka peningkatan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan sektor pariwisata, penganggaran, dan pemeriksaan dana Covid-19 serta juga terkait program vaksinasi di APBD.
”Nantinya Kegiatan Munas V Apkasi tahun 2021 akan dibuka secara langsung oleh Bapak Presiden Jokowi pada tanggal 25 Maret mendatang. Tidak hanya sebagai forum pemilihan ketua atau perubahan pada ART, tetapi sesi penting dari Munas ini adalah bagaimana Apkasi bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi yang positif dan produktif untuk pemerintah khususnya dalam situasi pandemi Covid-19,” jelasnya.
Vidcon tersebut turut diikuti oleh Kemenkeu, Kemenparekraf, jajaran dewan pengurus Apkasi serta anggota Asosiasi Pemerintah Kabupaten se-Indonesia. (bgn003)21031824
