Jakarta, Baliglobalnews

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memuji dan mengapresiasi sentra pelestari budaya keris, Prapen Wesiaji yang telah mendaftarkan merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

“Saya harap merek tersebut dapat menjadi nilai tambah untuk Prapen Wesiaji. Saya senang Prapen Wesiaji sudah paham soal sertifikat hak merek, ini menjadi ciri khas. Tidak bisa ditiru pihak lain,” ucap Yasonna dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Diketahui, Senin (10/8), Yasonna berserta jajaran mengunjungi sentra pelestari budaya keris, Prapen Wesiaji, Denpasar, Bali. Dalam kunjungan itu, Menkumham Yasonna menerima keris Celedu Nginyah atau kalajengking yang berjemur, dari Pande Made Gede Suardika.

Di sentra budaya keris pusaka yang berlokasi di Jalan Kenyer, Gang Majagau Nomor 6, Tegal Kuwalon, Desa Sumerta Kaja, Denpasar Timur, Bali, itu, Yasonna mengaku baru mengetahui bahwa proses pembuatan keris ternyata tidak mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Dia juga menyampaikan bahwa keris memiliki filosofi yang sangat dalam, karena dibuat bukan untuk menghadapi musuh, tetapi untuk menghadapi hawa nafsu dalam diri.

Selaku Menkumham, Yasonna berharap tradisi seni dan budaya terus dilanjutkan ke generasi muda. Selain itu, dia juga berharap cerita di balik pembuatan keris pusaka tersebut disebarkan pada khalayak untuk meluaskan informasi mengenai keris sekaligus menjadi bagian dari turisme.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Pande Made Gede Suardika menyampaikan, Prapen Wesiaji didedikasikan untuk menempa besi, khususnya untuk keris pusaka. Dia mulai meneruskan tradisi membuat keris pada 2005, setelah sempat hilang dari tradisi Bali.

Pande Made memulainya dengan otodidak sebab buku tentang pembuatan keris khas Bali tidak ada, atau lenyap pasca-penjajahan Belanda. Sebelum menjadi perajin keris, Pande Made Suardika adalah eksportir furnitur.

“Wesiaji (kemuliaan besi) yang diwujudkan dalam keris. Selain menempa besi jadi keris, Prapen ini bagian dari menempa diri. Prapen ini tidak untuk memproduksi keris komersial,” ucap Pande Made.

“Kalau mau pesan keris, pemesan adalah orang yang pertama memukulkan logam yang akan dibentuk sebagai keris agar pemesan menjadi orang yang membuat keris sendiri dengan tujuan jiwa si pemesan menyatu dengan kerisnya,” sambung dia.

Waktu pembuatan sebuah keris, ucap Pande Made, sekitar satu tahun, bahkan ada keris yang waktu pembuatannya mencapai empat tahun. “Tapi kami membuat keris bukan untuk dijual,” tegas Pande Made.

Prapen Wesiaji adalah salah satu pelestari budaya di Bali yang bergerak dalam bidang seni dan budaya, yang bercita-cita melestarikan budaya keris yang merupakan salah satu karya agung warisan kemanusiaan milik seluruh bangsa di dunia menurut UNESCO.

“Kami juga sudah mendapatkan sertifikat merek yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM,” kata Pande Made. (bgn/ant)20081013

Jakarta, Baliglobalnews

Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan 520 satuan kerja (satker) untuk masuk dalam penilaian program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) tahun 2020.

“Tahun ini Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan 520 satuan kerja kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku tim penilai nasional,” ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna dalam apel pagi pembangunan zona integritas di lingkungan Kemenkumham, Jakarta, Senin.

Dia meminta tiap wilayah menargetkan minimal 70 persen dari satuan kerja yang diusulkan meraih predikat WBK dan WBBM. Pada tahun lalu, dari 139 satuan kerja yang diusulkan, sebanyak 39 di antaranya berhasil meraih predikat WBK, dan empat satker lainnya memperoleh predikat WBBM.

“Saya ingin agar setiap wilayah menargetkan minimal 70 persen dari satuan kerja yang diusulkan untuk meraih predikat WBK/WBBM. Saya berharap kita semua satu kata dan perbuatan, bekerja keras, serta menjaga integritas sehingga terbebas dari praktik perbuatan tercela yang mencederai amanah rakyat,” kata dia.

Yasonna juga menginstruksikan agar program pembangunan zona integritas di Kemenkumham tidak sekadar hanya lisan belaka, namun juga harus bisa memberikan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Dia meminta seluruh jajaran Kemenkumhan untuk memastikan tidak ada praktik percaloan, pungli, dan perbuatan tercela lainnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Tidak ada praktik percaloan, harus bebas pungli, melayani dengan responsif, prosedur yang jelas, biaya transparan, dan yang tak kalah penting adalah kepastian waktu penyelesaian,” ucap Yasonna.

Dia juga mengingatkan agar para pegawai Kemenkunham yang bertugas di lapangan untuk senantiasa bersikap ramah dalam melayani pemohon.

“Kita tingkatkan pelayanan kita dengan baik, jangan lupa senyum, jangan lupa minta maaf kalau salah, terus perbaiki dan tingkatkan kinerjanya. Saya meminta dan kita pastikan agar program pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM ini dapat terlaksana dengan baik

Pada awal tahun 2020, Kemenkumham telah mencanangkan program pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang saat ini telah memasuki masa evaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI). Untuk itu, Yasonna juga mengingatkan jajarannya agar melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Dia meminta para unit eselon I untuk mengawasi satuan kerja yang menjadi tanggung jawab masing-masing dalam pemenuhan komponen pengungkit pada aplikasi Elektronik Reformasi Birokrasi (E-RB).

“Setiap tim kerja juga mesti memantau hasil survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hasilnya harus menunjukkan tren positif. Semua ini harus dilakukan dengan baik agar kriteria yang dipersyarakatkan dapat kita penuhi pada saat penilaian akhir oleh Tim Penilai Nasional,” ujar Yasonna.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto menyebut tujuan pelaksanaan apel pagi sebagai pembekalan dan penguatan kembali tentang peran dan tugas tim kerja pembangunan zona integritas.

“Pelaksanaan evaluasi akhir yang dilakukan oleh Tim Penilai Nasional harus dipersiapkan dengan baik sehingga hasil yang akan dicapai berdampak pada meningkatnya indeks reformasi birokrasi Kemenkumham dan juga akan meningkatkan kinerja Kementerian secara keseluruhan,” ujar Bambang. (bgn/ant)20080304

Gianyar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, mengapresiasi dan mendukung perwujudan dan peresmian Pos Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Desa (Posyankumhamdes) di sejumlah desa di Bali. Tercatat 121 Posyankumhamdes se-Bali diresmikan secara serentak oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly, di ruang sidang utama Kantor Bupati Gianyar, Selasa (21/7).

Gubernur Koster menyampaikan Bali yang terbagi dalam wilayah 8 kabupaten dan 1 kota, terdiri atas 57 kecamatan dan 635 desa, sangat tepat sebagai objek pelaksanaan program pengembangan pos pelayanan hukum dan HAM desa, karena kesadaran hukum masyarakat Bali tergolong sangat tinggi.

”Menurut saya, ini program yang sangat bagus. Satu terobosan di bidang hukum untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat mengenai hukum, sekaligus juga untuk membangun budaya hukum di tengah-tengah masyarakat, supaya masyarakat lebih memaknai dan menjadi perilaku dalam kehidupan sehari-hari terkait apa saja hak dan kewajibannya. Dengan kata lain, apa yang boleh atau tidak boleh, pantas atau tidak pantas diilakukan untuk membangun suatu nilai-nilai kehidupan yang baik bagi masyarakat Bali,” ujarnya.

Koster menyebutkan Bali sebagai satu daerah tujuan wisata dunia sangat erat kaitannya dengan hukum. Bali menjadi magnet bagi para wisatawan yang tak hanya untuk menikmati keindahan alam, namun juga di satu sisi menjadi peluang bagi para wisatawan untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar konteks kepariwisataan.

”Hal tersebut bisa saja mendatangkan manfaat, tetapi karena ketidaktahuan masyarakat akan kerja sama yang dibangun bersama para wisatawan, akhirnya menjadi kerugian bagi kepentingan umum,” katanya.

Dia tak memungkiri ada praktik-praktik tidak sehat yang dilakukan oleh para wisatawan. ”Dengan adanya program ini, nanti kita tertibkan bersama-sama, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah sebagai penegakan kewibawaan hukum di negara kita. Kita tidak boleh membiarkan Bali ini terlalu toleran yang pada akhirnya merusak tatanan dan merugikan negara,” ujar Gubernur yang sebelumnya menjadi anggota DPR RI dan duduk di Bagian Anggaran.

Untuk itu, Gubernur Koster berjanji akan segera menyusun Peraturan Daerah yang mengatur keberadaan orang asing yang tinggal, bekerja dan berusaha di Bali. ”Sebagai satu negara kita harus mengatur keberadaan mereka, supaya mereka disiplin dan mengetahui bahwa ada hak dan kewajiban yang patut dipenuhi. Sepanjang ada izin dari Kemenkumham, ini akan kami jalankan, sehingga juga ada kontribusi yang masuk dari mereka untuk Bali dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.

Sementara Menkumham RI Yasonna H Laoly menyebutkan pada masa merebaknya pandemi Covid-19 telah memunculkan berbagai macam masalah, baik ekonomi maupun sosial yang bisa menjadi masalah hukum di masyarakat terutama di desa-desa.

Menurut Menkumham, untuk mengantisipasi dan merespons potensi timbulnya masalah hukum menuju Bali Era Baru di masyarakat desa, diperlukan pos layanan hukum di tingkat kecamatan atau desa, di mana masyarakat yang memiliki masalah hukum dapat segera mengadukan masalahnya.

”Adanya Pos Layanan Hukum di tingkat desa akan membantu memberikan akses layanan hukum secara cepat bagi masyarakat desa,” ujarnya.

Posyankumhamdes, kata dia, memberikan layanan berupa informasi hukum, konsultasi hukum gratis, pengaduan masyarakat, bantuan hukum gratis, asistensi pendaftaran kekayaan intelektual, asistensi pendaftaran administrasi hukum umum/pengawasan orang asing, dan pembimbingan kemasyarakatan.

Di samping petugas penyuluh hukum dan PK Bapas, Posyankumhamdes ini juga akan didampingi oleh organisasi bantuan hukum (OBH) yang telah terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM, jika permasalahan hukum tersebut harus lanjut ke litigasi. Selain itu, Posyankumhamdes juga akan terhubung dengan Pos Yankomas di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik Lapas/Rutan maupun Kantor Imigrasi di Bali.

”Jika ada pengaduan masyarakat, maka Posyankumhamdes ini akan meneruskan ke Pos Yankomas di UPT untuk diverifikasi mengenai dugaan pelanggaran HAM. Jika ada dugaan, maka akan dilakukan Layanan Komunikasi Masyarakat yakni mediasi oleh Kanwil Kemenkumham,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali Jamaruli Manihuruk menambahkan, Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa ini merupakan layanan Kementerian Hukum dan HAM RI yang ada di desa. Diharapkan semua desa yang memiliki Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa akan menjadi Desa Sadar Hukum.

Acara turut dirangkaikan dengan penandatanganan MoU Kadarkum antara Kakanwil Kemenkumham Bali bersama Bupati Gianyar, Made Mahayastra; Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta; Bupati Tabanan, Eka Wiryastuti serta Bupati Karangasem, IGA Mas Sumatri. (bgn/humas)20072116