Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menginstruksikan seluruh jajaran eksekutif di Provinsi Bali serta pemerintah kabupaten/kota untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan penuh tanggung jawab, tidak sekadar administratif, tetapi berkualitas dan berintegritas.

Hal tersebut disampaikannya dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Semester II Tahun 2025, bertempat di Hotel Four Star, Jalan Raya Puputan, Denpasar, pada Selasa (30/12/2025).

Gubernur Koster menegaskan BPK merupakan satu-satunya lembaga negara yang mendapat mandat konstitusional untuk melakukan audit, sehingga seluruh eksekutif dan legislatif wajib memahami dan menjalankan rekomendasi BPK secara tertib dan konsisten.

Gubernur menekankan pengelolaan keuangan daerah merupakan amanat rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara politik, konstitusional, dan moral. Berbekal pengalamannya hampir 13 tahun duduk di Badan Anggaran DPR RI, dia mengingatkan agar urusan negara tidak dicampuradukkan dengan kepentingan partai, termasuk dalam pembahasan APBD dan tindak lanjut hasil audit.

Dia juga menegaskan akan bersurat kepada para bupati terkait kehadiran dan ketepatan waktu pembahasan APBD, serta mendorong percepatan tindak lanjut atas seluruh temuan BPK. Pada kesempatan itu, Gubernur memberikan apresiasi khusus kepada Kabupaten Tabanan yang meraih nilai pemeriksaan tertinggi.

LHP BPK RI Semester II Tahun 2025 mencakup pemeriksaan kinerja atas efektivitas manajemen aset, penyelenggaraan data pokok pendidikan, serta pemeriksaan kepatuhan belanja daerah pada Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Buleleng, Karangasem, serta Tabanan.

Pemerintah daerah menyatakan komitmen untuk menjadikan hasil pemeriksaan sebagai bahan evaluasi berharga, menyusun rencana aksi atas rekomendasi, dan menindaklanjutinya secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Gubernur Koster berharap BPK RI Perwakilan Bali terus memberikan bimbingan, sekaligus menyatakan kesiapan Pemprov Bali untuk bersinergi lebih kuat agar seluruh pemerintah daerah di Bali mampu mempertahankan WTP yang berkualitas demi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada pelayanan publik bagi krama Bali.

Sementara Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira menjelaskan pemeriksaan yang dilakukan BPK telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dia menyampaikan pemeriksaan kinerja bertujuan untuk menganalisis permasalahan digitalisasi, penatausahaan, pengamanan, serta pemanfaatan barang milik daerah (BMD) yang belum sepenuhnya mendukung manajemen aset yang efektif pada Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota, serta menilai efektivitas penyelenggaraan data pokok pendidikan dalam mendukung pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Buleleng.

Dia menyampaikan pemeriksaan kepatuhan difokuskan untuk menilai apakah belanja daerah, yang meliputi belanja barang dan jasa, belanja hibah, serta belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Tabanan, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum, nilai rata-rata Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota telah jauh melampaui indikator nasional sebesar 70 persen. Meski demikian, Kepala BPK RI Perwakilan Bali mengingatkan agar pemerintah daerah tidak berpuas diri karena masih terdapat sejumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

Dia juga menegaskan sesuai ketentuan, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam 60 hari pertama, sehingga seluruh proses perbaikan diharapkan dapat diselesaikan sebelum satu tahun. Ia mengapresiasi langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan pemerintah daerah, serta menyampaikan bahwa BPK RI Perwakilan Bali memberikan dukungan melalui pelatihan inventarisasi barang milik daerah, khususnya terkait digitalisasi, pengamanan, dan pemanfaatan aset, guna memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pada kesempatan itu, BPK RI Perwakilan Provinsi Bali menyerahkan sejumlah Laporan Hasil Pemeriksaan kepada DPRD dan pemerintah daerah terkait. Penyerahan hasil pemeriksaan kinerja manajemen aset Pemerintah Provinsi Bali dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Bali kepada anggota Komisi II DPRD Provinsi Bali, dan penyerahan LHP kepada Gubernur Bali. Selanjutnya, laporan hasil pemeriksaan kinerja penyelenggaraan data pokok pendidikan di Kabupaten Buleleng diserahkan dari Ketua DPRD Kabupaten Buleleng kepada Wakil Bupati Buleleng sebagai bentuk komitmen bersama terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Selain itu juga diserahkan laporan hasil pemeriksaan manajemen aset Kabupaten Karangasem kepada Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Karangasem dan Wakil Bupati Karangasem. Adapun laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah Kabupaten Tabanan diserahkan kepada Bupati Tabanan dan Ketua DPRD Kabupaten Tabanan. (*/bgn003)25123102

Mangupura, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung meraih penghargaan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) yang delapan kali berturut-turut sejak 2014 hingga tahun 2021 dari Kementerian Keuangan RI. Penghargaan dalam bentuk plakat dan piagam diberikan atas terjaganya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021.

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, menerima langsung Piagam Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia atas opini WTP LKPD Tahun 2021 dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bali di Ruang Tamu Bupati, Puspem Badung, Senin (17/10). Kanwil DJPb Provinsi Bali memberikan apresiasi atas kerja keras dan koordinasi yang baik dari Pemkab Badung serta keberhasilan penyaluran perlu dibarengi dengan percepatan penyerapan, sehingga program pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat segera tercapai.

Bupati Giri Prasta mengatakan Pemerintah Kabupaten Badung diberikan penghargaan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, berupa Piagam Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia Atas Opini WTP LKPD Tahun 2021, sekaligus diberikan penghargaan karena Pemerintah Kabupaten Badung secara berturut-turut mendapatkan Opini WTP 8 sejak 2014 sampai dengan tahun 2021. “Karena kami taat dengan asas, dan kami di Kabupaten Badung melaksanakan hal ini sesuai ketentuan berlaku. Maka komunikasi kami yang bersinergi dengan Forkopimda, kita lakukan dengan baik serta meminta pertimbangan dan saran dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada saat entry meeting. Begitu juga dengan Kejaksaan, karena kita paham dan tahu Kejaksaan merupakan Pengacara Tata Usaha Negara, bisa kita minta untuk pertimbangan hukum dan bisa kita minta untuk mendapatkan bantuan hukum. Tujuan kita adalah betul-betul terbuka dan transparan serta berjalan dengan baik. Astungkara, hasilnya saat ini kami mendapat penghargaan, ini adalah salah satu penilaian pusat. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani sebagai Bendahara ujung tombak bendahara Indonesia yang memberikan penghargaan kepada kami di Kabupaten Badung. Ini merupakan salah satu progress kinerja kita dengan baik dan ini bukan karena kehebatan serta kemampuan Giri Prasta sendiri tetapi ini merupakan hasil sebuah kerja tim, baik itu Sekda, Inspektorat, Keuangan, dan perangkat daerah lainnya, semua bergerak bersama-sama untuk Badung yang kita cintai,” ujarnya.

Sementara Kakanwil DJPb Bali, Teguh Dwi Nugroho, mengatakan tim Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali memberikan apresiasi atas kerja keras dan koordinasi yang baik dari Pemkab Badung. “Kami mewakili Kementerian Keuangan menyampaikan piagam penghargaan dan plakat kepada Pemkab Badung atas pencapaian Opini WTP LKPD Tahun 2021 yang ke-8 secara berturut-turut, dan ini merupakan prestasi yang membanggakan. Dengan ini Pemkab Badung telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Pemerintah Pusat, menaati peraturan undang-undang, kecukupan pengungkapan dalam laporan dan juga melakukan pengendalian internal yang memadai. Kami berharap dengan momentum penghargaan ini, apa yang disampaikan Bapak Bupati tadi, tujuan kita semua sama, dalam rangka kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Badung,” katanya.

Turut hadir Sekda Wayan Adi Arnawa, Kepala KPPN Denpasar Iwan Teguh Setiawan, Inspektur Luh Suryaniti, Kepala Bapenda I Made Sutama, Kepala BPKAD Ida Ayu Istri Yanti Agustini dan OPD terkait.

(bgn003)22101707

Gianyar, Baliglobalnews

Tahun ini, untuk ke-6 kalinya Pemerintah Kabupaten Gianyar secara berturut-turut meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)  Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2019.

Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemkab Gianyar diserahkan oleh Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Kanwil DJPb Prov Bali, Tri Budhianto dan diterima langsung Bupati Gianyar, I Made Mahayastra didampingi Ketua DPRD Gianyar, Wayan Tagel Winarta dan Sekda Kab Gianyar, I Made Gede Wisnu Wijaya di ruang kerja Bupati Gianyar (17/11).

Selain menerima piagam penghargaan, Pemkab Gianyar juga menerima plakat WTP, karena telah mampu mempertahankan opini WTP selama lebih dari lima kali berturut-turut.

Tri Budhianto, pada kesempatan tersebut menyatakan apresiasinya pada Pemerintah Kabupaten Gianyar, karena telah berhasil mempertahankan opini WTP dari BPK selama 6 kali berturut-turut. Hal ini tentu tidak mudah, apalagi dari tahun ke tahun tantangan dan kriteria dari WTP itu semakin berat. Apalagi sekarang pemeriksaan BPK tidak hanya fokus pada laporan keuangan, tapi sudah merambah ke kinerja.

“Dari pengamatan kami selama setahun, Gianyar memang paling baik. Kinerja Pemkab Gianyar memang luar biasa. Ini prestasi. Tidak mudah mempertahankan dengan kriteria yang semakin bertambah,” kata Tri Budhianto.

Menurut Tri Budhianto, WTP tidak menjamin tidak ada korupsi. Tetapi mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang baik sesuai dengan peraturan yang ada sehingga berdampak pada pembangunan di masyarakat.

Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, menyatakan rasa syukurnya atas keberhasilan Pemkab Gianyar mempertahankan opini WTP atas LKPD secara 6 kali berturut-turut. Hal ini tentu tidak terlepas dari arahan dan pendampingan Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Kanwil DJPb Prov. Bali sehingga penyaluran dana perimbangan dapat disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran.

“Kita tidak langsung berpuas diri. Tetapi, kita harus mampu meningkatkan kinerja sehingga apa yang kita kerjakan harus betul-betul bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Pada kesempatan itu, Bupati Mahayastra juga menyampaikan saat ini tata kelola keuangan Pemkab Gianyar dikelola secara transparan dan akuntabel. Semua kalangan dapat melihat bagaimana pengelolaan keuangan daerah dengan mengakses portal Pemkab Gianyar. (bgn122)20111719

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, mengatakan meskipun Pemprov Bali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 7 kali berturut-turut, hal itu tidak membuat pihaknya berpuas diri.

Hal itu dikatakan Gubernur usai melantik dan mengambil sumpah Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali, Muhammad Masykur, serta mengukuhkan Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara (BKN), Paulus Dwi Laksono, di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali Denpasar, Kamis (12/11)

Gubernur menyatakan sebaliknya, berupaya bekerja lebih giat lagi, lebih cermat lagi dalam penyusunan serta penggunaan anggaran. Sehingga anggaran yang ada tidak hanya digunakan secara benar, efektif efisien tetapi juga memberikan output dan outcome yang nyata dan berguna nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur menyampaikan apresiasinya atas kerjasama serta sinergitas yang telah terbentuk dengan jajaran BPKP Provinsi Bali dalam melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah, pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Ke depan, Gubernur Koster berharap agar BPKP bisa lebih progresif dalam menentukan tolak ukur predikat WTP, di mana tidak hanya berdasarkan pada pengelolaan keuangan yang baik, akuntabel dan transparan, tetapi juga seberapa besar kebermanfaatan dan output dari anggaran yang digunakan bagi masyarakat.

Gubernur meminta agar BKN terus melakukan reformasi serta evaluasi terhadap berbagai kebijakan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian.

Hadir pada acara tersebut Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Sally Salamah; Wakil Kepala BKN, Supranawa Yusuf; Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta, kepala OPD di lingkungan Pemprov Bali serta undangan lainnya. (bgn122)20111220

Denpasar, Baliglobalnews

Kementerian Keuangan RI melalui Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Tri Budhianto, menyerahkan penghargaan yang diterima Asisten Administrasi Umum Setda Kota Denpasar, IGN Eddy Mulya, di Graha Sewaka Dharma Lumintang Denpasar, Rabu (4/11).

Penghargaan dalam bentuk piagam dan plakat diterima atas keberhasilan Pemkot Denpasar dalam menyusun dan menyajikan pengelolaan keuangan dengan opini WTP. Untuk diketahui bahwa Opini WTP untuk kedelapan kalinya dipertahankan Pemkot Denpasar.

Menurut Tri Budhianto, Pemerintah Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Pemkot Denpasar yang telah mampu mempertahankan opini WTP delapan kali berturut-turut. ”Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan RI, yang sangat tidak mudah dilakukan dalam mempertahankan opini WTP sampai delapan kali berturut turut,” ujarnya.

Hal ini juga menjadi prestasi Pemkot Denpasar dengan kerja keras dan disiplin karena setiap tahun kriteria maupun penilaian dari BPK semakin meningkat dan semakin detail. Langkah ini juga membutuhkan sinergi dan koordinasi dari seluruh unsur pemangku kepentingan yang bisa menyajikan laporan keuangan yang sangat berkualitas dari Pemkot Denpasar. Harapan kami penghargaan ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

“Kami dari Ditjen Perbendaharaan siap bersinergi dan berkoordinasi untuk meningkatkan capaian laporan keuangan yang lebih baik serta dapat dipertahankan Pemkot Denpasar,” ujarnya. Disamping itu juga disampaikan bahwa dari report kinerja Pemkot Denpasar sudah sangat baik, serta dapat terus lebih mengoptimalkan kedepan capaian-capaian ini. Ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan Pemkot Denpasar agar kinerjanya lebih optimal lagi. ”Selamat kepada Pemkot Denpasar yang telah mampu mempertahankan opini WTP dan kami siap bersinergi mengoptimalkan capaian pengelolaan keuangan Pemkot Denpasar,” ujarnya.

IGN Eddy Mulya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Keuangan RI, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, serta BPK RI Perwakilan Bali yang terus membimbing untuk capaian laporan keuangan yang baik Pemkot Denpasar.

”Kami bersama seluruh jajaran OPD telah mampu meraih opini WTP. Mengemban opini WTP bukan hal ringan, tetapi ini menjadi tantangan dan motivasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.  Sebagai peningkatan akuntabilitas kedepan kami selalu mohon arahan serta bimbingan dalam meningkatkan profesionalisme kami sebagai aparatur pemerintah dalam meningkatkan kinerja,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan meskipun kita sedang dihadapkan pada kondisi pandemi Covid-19 di tahun 2020 ini. Hal ini tidak berarti menyurutkan semangat  untuk mengelola keuangan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Jajaran Pemerintah dan Masyarakat Kota Denpasar sangat berterimakasih kepada Kementrian Keuangan RI yang telah mengapresiasi kinerja Pemerintah Daerah melalui Penyerahan Piagam dan Plakat WTP ini.

Pencapaian prestasi itu, kata dia, tidak lepas dari kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kota Denpasar dan peran legislatif sehingga bisa mendapatkan hasil yang baik dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kota Denpasar. ”Penghargaan ini juga kami jadikan tolak ukur dalam meningkatkan pemahaman dalam penyerapan anggaran maupun tata kelola keuangan dan pemerintahan yang lebih  baik,” pungkasnya. (bgn122)20110411