Nasional, Baliglobalnews

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membantah bahwa kebijakan “Work From Bali” menjadi pemicu terhadap lonjakan kasus COVID-19 di Bali.

Menparekraf Sandiaga, saat melakukan Weekly Press Briefing secara daring di Jakarta, Senin, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Gubernur Bali dan stakeholder terkait di Bali dan mengklarifikasi bahwa program Work From Bali bukanlah menjadi pemicu peningkatan kasus.

“Data yang kami dapat dari Satgas COVID-19 Bali, menunjukkan bahwa dominasi lonjakan kasus dipicu oleh transmisi lokal, yang hampir mencapai 84 persen,” ujar Sandiaga Uno.

Seperti diketahui kebijakan Work From Bali hanya diberlakukan pada tiga zona hijau, yaitu Sanur, Ubud, dan Nusa Dua. Sedangkan, peningkatan kasus terjadi di wilayah yang berbeda, yakni Denpasar, Gianayar, Buleleng, dan Tabanan. Meskipun demikian, kebijakan ini akan dievaluasi kembali, mengingat Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri yang memberlakukan pembatasan aktivitas.

Di samping itu, Menparekraf juga mendorong percepatan vaksinasi dan pengetatan protokol kesehatan berbasis CHSE di destinasi dan sentra ekonomi kreatif, yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait. Kemudian, berkenaan dengan “travel corridor arrangement” terus dipersiapkan, terutama dari segi “end-to-end CHSE”.

“Tentunya travel corridor arrangement ini terus kita siapkan. Memang kasus COVID-19 meningkat, tapi tidak berarti kita berhenti mempersiapkan. Kita harus terus menyiapkan terutama dari segi end-to-end CHSE, jadi begitu wisatawan mancanegara mendarat sampai kepulangan, kita persiapkan dan kita melibatkan kementerian/lembaga yang lain. Rencananya nanti dengan menyesuaikan situasi pandemi, kita akan tingkatkan koordinasi di level menteri untuk dibawa keputusan akhir kepada Bapak Presiden setelah keadaan prakondisi COVID-19 yang lebih kondusif,” katanya.

Gubernur Bali, Wayan Koster juga menegaskan bahwa meningkatnya kasus COVID-19 di Bali, bukan dikarenakan program Work From Bali.

“Saya menegaskan tidak ada kaitannya sama sekali. Jadi memang ini naik karena seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat. Karena memang di Bali sekarang ini situasinya sudah seperti normal,” ujarnya.

Wayan menjelaskan banyak masyarakat Bali yang telah divaksin. Sehingga, ketika dinyatakan positif COVID-19, pemulihannya pun berlangsung dengan cepat.

“Dari data yang ada, terdapat 1.408 kasus aktifnya, 400 dirawat di rumah sakit, sisanya 900 lebih melakukan karantina terpusat maupun juga isolasi mandiri. Kemudian yang meninggal itu sangat landai di bawah 5 orang per hari. Mudah-mudahan hal ini bisa dikendalikan dalam waktu cepat,” kata I Wayan.

Wayan Koster mengatakan jumlah kunjungan ke Bali saat ini juga masih berkisar antara 8.000 hingga 9.000 per hari. Sesuai dengan arahan dari Menko Marves, Menkes, dan Menhub untuk memperketat jalur masuk ke Bali bagi perjalanan dalam negeri, pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Surat Edaran baru terkait persyaratan wisatawan nusantara masuk ke Bali.

Bagi wisatawan yang menggunakan transportasi udara hanya berlaku swab berbasis PCR, kemudian untuk transportasi darat dan laut hanya diberlakukan swab antigen, untuk GeNose sudah tidak berlaku lagi. SE ini akan diberlakukan secara efektif pada hari Rabu, 30 Juni 2021 mendatang. Dan untuk memastikan surat keterangan swab PCR/antigen tersebut asli, maka harus dilengkapi dengan QR-Code.

“Untuk ke Bali tidak dibatasi, tetapi harus menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat lagi,” imbuhnya.

Di samping itu, Wayan mengusulkan agar dilakukan percepatan pelaksanaan Dana Hibah Pariwisata bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang dianggarkan sebesar Rp3,7 triliun secara nasional. Banyak pelaku parekraf yang ingin segera memanfaatkan untuk keberlangsungan usaha mereka.

Selain itu, usulan pinjaman lunak yang pernah dicanangkan dapat ditindak lanjuti. Seperti diketahui pelaku usaha parekraf di Bali melalui Gubernur Wayan Koster telah mengajukan pembiayaan sebesar Rp9 triliun kepada pemerintah pusat.

Pelaku parekraf di Bali melalui Wayan juga menyampaikan permohonan untuk diberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran cicilan, karena dalam peraturan OJK akan berakhir pada bulan Maret 2022. Namun khusus untuk Bali diperkirakan Maret 2022 ini kemungkinan besar belum bisa melaksanakan pembayaran cicilannya, karena kendala situasi pandemi COVID-19.

“Tentu kita berharap ini bisa berlaku untuk semua pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Namun, paling tidak ada untuk Bali karena kondisinya sangat terpuruk akibat dari pandemi COVID-19,” harapnya.

Terkait pembukaan kembali Bali yang ditargetkan Presiden pada akhir Juli, Gubernur Wayan Koster berharap hal tersebut tetap dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga diharapkan dalam waktu dekat dapat diadakan Rakor terkait hal tersebut.(bgn123)21062902

Nasional, Baliglobalnews

Program “Work from Bali” dinilai akan berdampak positif tak hanya bagi pariwisata Pulau Dewata, tetapi juga daerah sekitar seperti Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Dosen Politeknik Pariwisata Lombok, Komang Mahawira, yang juga auditor CHSE (Clean, Healthy Safety and Environment) mengatakan program tersebut bakal membantu membuat wisatawan berdatangan sehingga pariwisata kembali pulih. Pada awal Juni, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan ada kemungkinan program tersebut juga diterapkan di tujuan wisata lain seperti Lombok.

“Program pemerintah membantu, termasuk Kerja dari Bali, Menparekraf juga menggalakkan itu, bahkan selain Bali, itu sangat membantu wisatawan akan datang, kegiatan akan semakin banyak, dan secara tidak langsung mempromosikan bahwa Lombok aman, buktinya pemerintah bisa kerja di sana,” kata Komang ditemui di sela diskusi “Optimizing Digital Marketing to Revive Tourism Industry & Socialization of the CHSE Certification Program” di Lombok, Sabtu.

Dia menilai sudah terlihat ada kebangkitan pariwisata di Lombok di mana banyak orang menghabiskan waktu untuk staycation, tapi porsi yang lebih besar dalam menghuni hotel-hotel di sana adalah pemerintah yang mengadakan pertemuan atau rapat.

Program Work From Bali belum betul-betul terasa secara merata karena baru dimulai, kata Area Manager East Indonesia, tiket.com, Rajasa Hadisoemarto.

Dia memprediksi program “Work From Bali” bakal bisa bisa dirasakan efeknya bulan depan.

“Work From Bali mungkin akan mencapai puncaknya bulan Juli karena sekarang masih ada pembatasan,” kata Rajasa.

Senada dengan Komang, Rajasa sepakat program “Work From Bali” akan mempengaruhi kawasan Lombok di kemudian hari. Dia meyakini, ketika program tersebut sudah berjalan secara baik di pulau Bali, kesuksesannya juga akan menular ke Lombok.

“Kemungkinan akan bagus, tapi tunggu (performa Work From Bali) di Bali naik dulu.”

Para pelaku usaha pariwisata di Lombok, sedang menjalani proses mendapatkan sertifikasi CHSE (Kebersihan, Kesehatan, Keamanan, Kelestarian Lingkungan) demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan. Sejauh ini, kata Komang Komang Mahawira yang merupakan auditor CHSE, sudah lebih dari 100 sertifikat CHSE yang diberikan oleh dinas pariwisata setempat kepada pelaku usaha di Nusa Tenggara Barat. Proses ini memakan waktu sekitar satu bulan bila tidak ada kendala.

Ketiadaan tamu juga menjadi salah satu kendala, sebab assessor harus melihat bukti bagaimana penerapan protokol kesehatan pelaku pariwisata ketika melayani tamu. Sebagai gantinya, ada simulasi yang memungkinkan assessor menilai apakah pelaku usaha tersebut layak mendapatkan sertifikasi CHSE.

“Kalau memang layak, pasti direkomendasikan.” (bgn123)21061914

Denpasar, Baliglobalnews

Dukung Work From Bali, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana menggenjot “Penerapan Principle Based Regulation dalam Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan dan Perlindungan Hukum pada Tindakan Pengawasan”, dalam acara Forum Group Discussion.

“Lingkungan perbankan dan pengawasan sudah banyak berubah, sehingga OJK harus mampu beradaptasi dan menjawab perubahan dimaksud,” kata Heru.

Beberapa perubahan utama dimaksud seperti perubahan ekosistem perbankan, terjadinya krisis ekonomi akibat terjadinya pandemi Covid-19, terdapatnya perubahan ekspektasi masyarakat terhadap layanan ekonomi dan produk-layanan, dan adanya perkembangan inovasi baru yang masif.

Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam pengaturan dan pengawasan bank mulai mengalami pergeseran, dimana pendekatan rule-based yang selama ini digunakan dalam pengaturan dan pengawasan bank dinilai tidak lagi pas dan memiliki berbagai kelemahan.

“Salah satu cara untuk beradaptasi dan menjawab perubahan pada ekosistem perbankan, antara lain melalui revisi pengaturan dan pengawasan perbankan melalui penerapan principle-based supervision, dari yang sebelumnya menekankan rule based,” ucapnya.

Diterangkannya, 0endekatan principle-based dinilai lebih fleksibel, baik dalam penerapan maupun pengawasannya, serta mampu mendorong inovasi baik dari sisi bisnis proses, pengembangan produk dan layanan serta pengembangan infrastruktur IT dan manajemen risiko.

“Beberapa otoritas keuangan di beberapa negara lain saat ini telah mulai menerapkan principle-based supervision, antara lain di Inggris, Australia dan Jepang. BCBS selaku standard setter internasional untuk prudensial perbankan pada September 2012 juga telah menerbitkan Core Principles for Effective Banking Supervision sebagai framework standar minimal yang fleksibel dan dapat diterapkan secara global,” katanya.

Namun, patut disadari bahwa untuk dapat mengimplementasikan principle based supervision memerlukan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi, terutama: Perlunya perubahan/penyesuaian skills dan mindset dari regulator dan pelaksana ketentuan, Perlunya kemampuan dalam melakukan profesional judgement, disertai dengan kejelasan pendelegasian wewenang dalam pelaksanaan profesional judgement.

“Perlu adanya komunikasi yang baik dan efektif antara regulator/pengawas dengan pelaksana ketentuan, dan Kesamaan pemahaman/pandangan yang sama dengan auditor dan aparat penegak hukum,” terangnya.

Heru Kristiyana menyatakan tantangan pengawasan bank semakin berat, sejalan dengan perkembangan perekonomian dunia yang dinamis, meningkatnya tuntutan stakeholder untuk memperoleh layanan perbankan yang semakin baik, dan mengawal industri jasa keuangan agar dapat tumbuh sehat memberikan kontribusi bagi perekonomian negara.

“Pengawas berkomitmen untuk selalu melaksanakan tugas sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kesuksesan implementasi principle based supervision tentuan memerlukan waktu dan proses perbaikan/penyempurnaan pengawasan yang berkelanjutan (continuous improvement),” tuturnya.

Untuk mendukung hal tersebut diperlukan adanya komunikasi dan sinergi yang baik antara pengawas, auditor dan penegak hukum. Dalam acara itu juga menghadirkan keynote speaker bernama Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CFrA., CSFA selaku Anggota 2 BPK RI.

Dengan narasumber Laode Nusriadi SE.Msi.Ak.CA.CSFA selaku Auditor Utama Keuangan Negara II dari BPK RI, dan Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, BPKP RI, dan narasumber dari internal OJK.(bgn008)21061832

Denpasar, Baliglobalnews

DPRD Bali mendukung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menggaungkan program ‘Work From Bali’ atau bekerja dari Bali bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam rangka memulihkan pariwisata Pulau Dewata yang terpuruk akibat pandemi COVID-19.

“Kami mendukung program pak Menteri Luhut terkait upaya memulihkan sektor pariwisata Bali dengan mengajak untuk bekerja dari Bali (Work From Bali) itu,” kata Ketua Komisi II DPRD Bali, Ida Gede Komang Kresna Budi di Denpasar, Jumat.

Bali memiliki tempat yang aman bagi kementerian untuk melaksanakan program “Work From Bali” tersebut, yakni Nusa Dua.

“Kita punya kawasan yang tertutup dan sangat aman untuk menjalankan ‘Work From Bali’, yaitu Nusa Dua. Kami harapkan kementerian berkantor di Nusa Dua,” ujarnya.

Kresna Budi mengatakan “Work from Bali” bagi kementerian itu akan menggeliatkan sektor perekonomian Bali. Misalnya, pemerintah daerah di Indonesia akan berkunjung ke Bali untuk berurusan dengan kementerian yang melaksanakan “bekerja dari Bali” dan akan berdampak bagi perekonomian Pulau Dewata.

“Dengan adanya ‘Work from Bali’ itu, semua dinas maupun dewan berkunjung dan berurusan di Bali sehingga dapat membawa dan menggeliatkan sektor ekonomi kita,” ucap Kresna Budi.

Dukungan juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Suyasa mengatakan langkah ini “Work from Bali” sudah dilakukan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno.

“Work from Bali itu bagus. Sebenarnya ide itu dari awal pak Menparekraf sudah sampaikan. Pak Menparekraf sudah mengawali di awal beliau ditunjuk jadi menteri menyampaikan gagasan itu,” kata Suyasa.(bgn123)21052313