Denpasar, Baliglobalnews

Bank BPD Bali terus berinovasi dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah Bali. Sebagai Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Bank Persepsi yang ditunjuk pemerintah, Bank BPD Bali kini memperluas layanan penerimaan pungutan wisatawan asing melalui sistem pembayaran digital yang lebih praktis.

“Melalui kerja sama dengan PT Nusa Satu Inti Artha (DOKU), wisatawan kini bisa membayar pungutan sebesar Rp150.000 dengan lebih mudah menggunakan layanan Paychat, yang mengintegrasikan WhatsApp dengan DOKU Payment Gateway,” kata Direktur Operasional dan TI Bank BPD Bali, Ida Bagus Gede Setia Yasa, pada Jumat (28/2/2025).

Dia menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan memperkuat ekosistem digitalisasi daerah. Apalagi, kata dia, sistem ini memungkinkan pembayaran menggunakan kartu kredit, kartu debit internasional, atau metode lainnya. “Kami ingin memastikan sistem pembayaran yang lebih luas dan mudah dijangkau oleh wisatawan asing, sehingga penerimaan daerah bisa lebih optimal,” ujarnya dalam acara penandatanganan kerja sama di kantor pusat Bank BPD Bali, Denpasar.

Sementara Head of Product DOKU, Boy Sullapi Afin, mengatakan bahwa inovasi Paychat akan menghilangkan kendala wisatawan dalam membawa uang tunai atau kartu dari negara asal mereka.

“Cukup dengan WhatsApp, transaksi bisa dilakukan dengan cepat dan aman,” katanya.

Hal yang sama dikatakan Kepala Dinas Pariwisata Bali, Tjok Bagus Pemayun, menyambut baik inovasi ini sebagai langkah optimalisasi pungutan wisatawan asing yang telah berlaku sejak 14 Februari 2024. “Saya berharap teknologi ini terus berkembang demi kemudahan wisatawan serta keberlanjutan budaya dan lingkungan Bali,” ucapnya.

Dengan langkah ini, Bank BPD Bali semakin memperkuat posisinya dalam mendukung digitalisasi transaksi daerah, tidak hanya dalam pungutan wisatawan asing, tetapi juga untuk retribusi dan layanan publik lainnya di Bali. (bgn008)25030102

Denpasar, Baliglobalnews

Paslon Gubernur Bali nomor 2 Wayan Koster-Giri Prasta (Koster-Giri) fokus ciptakan sumber pendapatan baru untuk mendukung pendapat asli daerah (PAD) Bali. Dengan amanah UU Nomor 15 tahun 2023 tentang provinsi Bali, kini Bali telah memiliki sumber pendapatan baru dari penguatan wisatawan asing (PWA) yang berlaku sejak 14 Februari 2024.

Hal itu disampaikan paslon Koster-Giri pada debat kedua Pilgub Bali digelar di Hotel The Meru, Kota Denpasar, Bali, pada Sabtu (9/11/2024) malam. Tema debat adalah ”Menyikapi Dinamika Otonomi Daerah di Bali”.

“Kini setelah PWA, satu lagi sumber pendapatan baru untuk Bali akan mulai beroperasi. Aset Pemprov Bali ini adalah Turyapada Tower di Buleleng Bali,” kata Koster.

Dua aset pendapatan baru bagi krama Bali ini tercipta saat Wayan Koster memimpin Bali sebagai Gubernur. Berawal dari Koster memperjuangkan UU Nomor 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Kemudian Koster menerbitkan Perda nomor 6 tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali. Turunan dari UU ini menjadi payung hukum yang kokoh untuk menambah pemasukan baru demi pembangunan berkelanjutan di Bali.

Dalam penyampaian terkait dinamika otonomi daerah di Bali, Koster-Giri menjelaskan Bali telah memiliki UU yang mengatur tentang karakteristik Bali. Hampir 75 tahun krama Bali menantikan UU ini. Pencapaian ini merupakan sejarah di Bali. Koordinasi dan hubungan antara pemerintah daerah dan pusat selama ini dibangun baik dan strategis mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan DPR RI. Sehingga, bisa mendukung pembangunan Infrastruktur di Bali seperti perlindungan Pura Agung Besakih, pembangunan shortcut Singaraja-Mengwi, pembangunan pelabuhan Sanur, Sampalan dan Bias Munjul.

Koster menjelaskan sumber pendapatan asli daerah (PAD) Bali terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam lima tahun terakhir 2019-2023 PAD Bali stagnan di angka 4,6 T, tidak meningkat karena berbagai kendala yang diatur dalam UU. Keterbatasan PAD mengakibatkan pembangunan berbagai sektor terutama pada berbagai sektor infrastruktur jalan menjadi kurang progresif.

Oleh karena itu, kata Koster, diperlukan sumber-sumber inovasi sumber pendapatan daerah baru, yaitu memberlakukan pungutan wisatawan asing yang diatur dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2023 yang berlaku sejak 14 Februari 2024. “Memberlakukan kontribusi perlindungan dan pelestarian lingkungan alam dan budaya, diatur dalam Perda nomor 7 tahun 2023. Selain itu sumber pendapatan asli daerah Bali yang baru, yang inovatif diantaranya yakni pengoperasian kawasan pariwisata Turyapada tower di Buleleng mulai 2026. Ini akan menghasilkan pendapatan minimum 100 m per tahun,” katanya.

Koster mengatakan kemudian memberlakukan Lembaga Bali Development Fund. Koster menjelaskan perlu menyampaikan pada akhir kepemimpinan sebagai Gubernur akhir 2023, telah dibentuk Bali Development Fund sebagai sumber pendanaan non konvensional. “Hal ini di luar APBD Bali untuk menampung berbagai hibah dari negara-negara donor dan dari berbagai negara,” katanya.

Menurut mantan Anggota DPR RI tiga periode itu, pembangunan Bali perlu akselerasi dan optimalisasi dengan membentuk kolaborasi lembaga Pentahelix yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, komunitas dan media.

“Beberapa wadah yang penting dan dibutuhkan Bali kedepan diantaranya badan pengelolaan pariwisata Bali, badan pengelola Pangan Bali untuk mewujudkan Bali berdaulat pangan, badan pengembangan ekonomi kreatif dan digital, badan energi baru terbarukan untuk mewujudkan Bali mandiri energi,” katanya. (adv/bgn008)24111014

Denpasar, Baliglobalnews

Jelang penerapan pungutan untuk wisatawan asing (Tourism Levy) yang akan diberlakukan mulai 14 Februari 2024 mendatang, Penjabat Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya memastikan kesiapan pelaksanaannya melalui rapat teknis bersama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Diskominfos Provinsi Bali, Bapenda Provinsi Bali, Biro Hukum Setda Provinsi Bali dan BPD Bali di Ruang Rapat Kantor Gubernur Bali pada Selasa (6/2/2024).

“Tinggal 8 hari Love Bali berlaku, saya ingin memastikan bagaimana perkembangan persiapannya,” katanya.

Kadispar Provinsi Bali, Tjok. Bagus Pemayun menyampaikan bahwa ke depannya mengenai tata cara pungutan untuk wisatawan asing akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Bali. Namun sebelumnya akan didahului dengan pelaksanaan MoU serta Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Bali dengan BPD Bali serta GIPI Bali. 

Sementara Pj. Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya, juga meminta agar dapat diberikan intensif atau upah pungut bagi endpoint atau pihak ketiga baik itu akomodasi wisata, destinasi wisata, travel agent maupun cruise agent yang membantu mengumpulkan Tourism Levy tersebut.

“Pararel dengan ini ke depan nanti agar disiapkan usulan perubahan Perda dimana kita perlu memberikan insentif atau upah pungut. Kalau tidak repot ini karena kita ngambilnya bukan di bandara tetapi salah satunya di destinasi wisata,” katanya.

Dia juga menekankan bahwa sosialisasi terkait tourism levy harus semakin digiatkan khususnya mengenai tujuan dan peruntukan dari pungutan bagi wisatawan asing tersebut. Menurut dia, hal tersebut sangat penting untuk digaungkan dan diketahui oleh wisatawan sehingga wisatawan dalam membayar tidak merasa terbebani karena mengetahui secara jelas peruntukannya adalah untuk pelestarian budaya dan penanganan sampah di Bali.

Sementara untuk menarik minat wisatawan, Mahendra Jaya menyampaikan bahwa tourism levy akan bekerja sama dengan destinasi wisata yang ada di Bali baik destinasi alam, destinasi budaya maupun destinasi buatan untuk memberikan voucher potongan harga kepada wisman yang telah membayarkan tourism levy. Besarannya bervariasi. Hal ini untuk merangsang wisman membayar sebelum tiba di Bali karena akan mendapatkan voucher potongan harga paling besar. 

Terkait aplikasi, Kadis Kominfos Provinsi Bali, Gede Pramana, menyampaikan bahwa secara umum aplikasi Love Bali yang akan digunakan untuk pungutan wisatawan asing sudah siap dan telah lulus uji Sistem Internal Test (SIT), User Acceptance Test (UAT), Assessment Infrastructure maupun Information Technology Security Assessment (ITSA) serta Voluntary Vulnerability Identification and Protection Program (VVIP) dari BSSN yang menjamin keamanan data dan informasi yang tersimpan.

Pertemuan ditutup dengan ujicoba pembayaran serta checking dari Tourism Levy melalui aplikasi Love Bali. Aplikasi Love Bali sendiri telah tersedia dalam 5 bahasa asing selain Bahasa Indonesia antara lain Bahasa Mandarin, Inggris, Jerman, Korea dan Prancis. (bgn003)24020701

Bangli, Baliglobalnews

Kapolsek Kintamani, Kompol I Made Raka Sugita, bersama anggota mendisiplinkan prokes (protokol kesehatan) kepada wisatawan asing untuk meminimalisir penyebaran Covid -19  di kawasan Pura Pasar Agung Kintamani, Kamis (3/9).

Kapolsek bersama anggota menyampaikan imbauan prokes kepada wisatawan asing yang mengunjungi tempat wisata di kawasan Pura Pasar Agung, di mana wisatawan asing tersebut diketahui sudah tinggal di Bali sebelum masa pandemi Covid-19 merebak di Bali dan di Indonesia. Kapolsek bersama anggota menghimbau agar selalu mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, selalu menggunakan masker dan menjaga jarak physical distancing dan sosial distancing tetap berlaku.

Di samping memberikan imbauan terkait disiplin protokol kesehatan, anggota juga melakukan patroli di kawasan Pura Pasar Agung karena di samping Pura Pasar Agung terdapat obyek wisata yang cukup viral yaitu Bukit Korea, sehingga situasi aman dan nyaman tetap tercipta kepada pengunjung.

Kapolsek mengatakan dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini Polsek Kintamani akan selalu memberikan edukasi disiplin protokol kesehatan kepada masyarakat dan pengunjung obyek wisata untuk mencegah penyebaran Covid-19.

“Dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini, kami akan selalu mendisiplinkan masyarakat selalu melaksanakan 3 M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak merupakan kunci untuk mencegah penyebaran Covid-19,” tandasnya. (bgn/hms)20090316