Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Jumat (10/4/2026) sebagai bagian dari transformasi budaya kerja yang lebih efektif dan efisien.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Aturan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ yang mengatur pola kerja fleksibel ASN di pemerintah daerah.

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan bahwa penyesuaian sistem kerja ini bertujuan mempercepat transformasi birokrasi menuju sistem yang lebih adaptif, produktif, dan efisien.

Sementara Kepala Biro Organisasi Tjok Istri Srimas Pemayun mengatakan pelaksanaan WFH di Bali dimulai pada Jumat ini dan akan berlangsung secara rutin setiap pekan. “Hari ini adalah hari pertama kita melaksanakan WFH. Yang bekerja dari kantor hanya pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama,” ujarnya di Denpasar.

Meski demikian, dia menyampaikan bahwa pejabat pengawas dan administrator tetap dapat bekerja dari kantor apabila terdapat tugas yang harus diselesaikan secara langsung. Menurut dia, skema kerja baru ini mengatur ASN untuk bekerja dari rumah setiap hari Jumat, sementara pada hari Senin hingga Kamis tetap bekerja dari kantor seperti biasa.

Selain fleksibilitas, Pemprov Bali juga menekankan disiplin kerja melalui pemanfaatan teknologi. Pelaksanaan tugas dan absensi ASN tetap diawasi secara ketat dengan sistem digital untuk memastikan pegawai benar-benar bekerja dari rumah.

ASN diwajibkan melakukan presensi secara daring, sekaligus mengunggah hasil pekerjaan mereka ke dalam sistem yang telah disediakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Selain itu, kebijakan ini juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi di lingkungan perkantoran. Seluruh aktivitas kerja diimbau dipusatkan dalam satu ruangan, sementara perangkat elektronik di ruangan lain dimatikan. “Untuk efisiensi, perangkat elektronik seperti AC, lampu, dan peralatan listrik di ruang lainnya agar dimatikan,” katanya.

Namun demikian, pelayanan publik tetap menjadi prioritas. Sejumlah unit kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dipastikan tetap beroperasi normal.

Unit yang dikecualikan dari kebijakan WFH antara lain layanan kedaruratan dan kesiapsiagaan pada BPBD, ketentraman dan ketertiban umum pada Satpol PP, kebersihan dan persampahan pada DKLH, administrasi kependudukan, layanan perizinan, rumah sakit, satuan pendidikan, serta pelayanan pajak dan retribusi daerah.

Kebijakan WFH satu hari dalam sepekan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong efisiensi energi sekaligus mempercepat digitalisasi birokrasi di daerah. (*/bgn003)26041102

Singasana, Baliglobalnews

Kepolisian Resor (Polres) Tabanan menjamin kebijakan work from home (WFH) yang diterapkan setiap hari Jumat tidak akan mengganggu akses masyarakat terhadap layanan kepolisian. Seluruh unit layanan publik dipastikan tetap beroperasi secara optimal dan profesional. Hal tersebut ditegaskan oleh Kapolres Tabanan AKBP I Putu Bayu Pati yang memastikan bahwa berbagai layanan kepolisian tetap berjalan normal selama enam hari kerja.

Menurut Kapolres, penerapan WFH merupakan bagian dari upaya penyesuaian sistem kerja yang lebih fleksibel bagi personel, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Meskipun sebagian personel melaksanakan work from home pada hari Jumat, pelayanan publik seperti Samsat, Satpas, SKCK, dan layanan lainnya tetap kami jalankan sebagaimana mestinya,” ujarnya pada Jumat (3/4/2026).

Kapolres menyampaikan bahwa pengaturan jadwal kerja telah disusun secara bergiliran agar operasional pelayanan tetap optimal. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir akan terganggunya proses administrasi maupun kebutuhan layanan kepolisian lainnya. Dia juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Polres Tabanan. Bayu Pati memastikan seluruh jajaran tetap siaga dan profesional dalam melayani masyarakat, baik dalam kondisi normal maupun saat penerapan sistem kerja WFH. “Kami pastikan pelayanan tetap berjalan enam hari kerja, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan baik,” katanya. (*/bgn020)26040312

Jakarta, Baliglobalnews

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengimbau perusahaan swasta, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD) menerapkan work from home (WFH) satu hari dalam seminggu melalui Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/III/2026.

Siaran pers Biro Humas Kemenaker yang diterima Redaksi Baliglobalnews menyebutkan kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pola kerja yang produktif, adaptif, dan berkelanjutan. Imbauan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, pada Rabu (1/4/2026). “Para pimpinan perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD diimbau untuk menerapkan work from home bagi pekerja/buruh selama satu hari kerja dalam satu minggu sesuai kondisi perusahaan, dengan pengaturan jam kerja ditetapkan oleh masing-masing perusahaan,” ujar Menaker.

Melalui SE tersebut, kata dia, pelaksanaan WFH tetap menjamin hak pekerja. Upah/gaji dan hak lainnya dibayarkan sesuai ketentuan serta tidak mengurangi cuti tahunan. Pekerja yang menjalankan WFH tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya, sementara perusahaan memastikan produktivitas dan kualitas layanan tetap terjaga.

Namun demikian, kebijakan WFH dapat dikecualikan bagi sektor-sektor yang memerlukan kehadiran fisik, seperti sektor kesehatan, energi, infrastruktur dan pelayanan masyarakat, ritel/perdagangan, industri dan produksi, jasa, makanan dan minuman, transportasi dan logistik, serta sektor keuangan.

Selain penerapan WFH, perusahaan juga diimbau melakukan upaya pemanfaatan energi secara lebih hemat di tempat kerja melalui penggunaan teknologi dan peralatan kerja yang lebih efisien, penguatan budaya penggunaan energi secara bijak, serta pengendalian dan pemantauan konsumsi energi melalui kebijakan operasional yang terukur.

Menaker juga menekankan pentingnya pelibatan pekerja dan serikat pekerja dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, baik dalam merancang dan menjalankan program, membangun kesadaran bersama, maupun mendorong inovasi untuk menciptakan pola kerja yang lebih produktif dan adaptif dalam penggunaan energi. (*/bgn003)2604011

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Walikota (Wawali) Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa bersama Forkopimda Kota Denpasar melakukan patroli dan pengawasan  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada Sabtu (10/7). Kegiatan yang bertujuan untuk memastikan mobilitas masyarakat mempedomani aturan PPKM Darurat ini menyasar tiga lokasi sektor esensial, meliputi Pertokoan Tiara Dewata, Kantor Grapari Telkomsel dan Level 21 Mall.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memonitoring sektor-sektor esensial dimana pemberlakuan work from home (WFH) sebanyak 50% apabila ditemukan sektor esensial yang membandel akan diperingati dan juga diberikan sanksi kepada pemilik usaha tersebut,” kata Arya Wibawa. Terkait satu swalayan yang masih mempekerjakan karyawannya seratus persen, Arya Wibawa meminta Kasatpol PP Dewa Anom Sayoga untuk memanggil penanggung jawab swalayan untuk dimintai keterangan.

Agus Arya Wibawa mengatakan langkah ini juga terkait dengan peningkatan kasus Covid-19 di Kota Denpasar yang cukup tinggi dengan mobilitas masyarakat yang masih padat. Sehingga mobilitas masyarakat pada sektor esensial diminimalisir untuk mencegah kerumunan dan menekan penyebaran kasus Covid-19.

Sementara Kapolresta Denpasar, Kombes Pol. Jansen Avitus Panjaitan, menyampaikan setelah pemantauan ini akan dilaksanakan evaluasi bersama Forkopimda

Dalam kesempatan tersebut rombongan Forkopimda memberikan peringatan kepada pengelola salah satu swalayan karena belum menerapkan WFH 50 persen serta pengaturan kunjungan pengunjung.

Hadir dalam kesempatan tersebut Dandim 1611 Badung, Kolonel Inf. Made Alit Yudana dan Pj. Sekda Kota Denpasar, I Made Toya.(bgn003)21071011

Nasional, Baliglobalnews

Pemakaian internet memang naik tajam sejak pandemi virus corona di Indonesia, banyak orang yang harus tetap berada di dalam rumah untuk bekerja dan belajar.

OPPO Indonesia, melalui keterangan pers, mengutip data Survei Sosial Demografi Dampak COVID-19 2020 dari Badan Pusat Statistik, penggunaan internet naik selama kebijakan bekerja dari rumah atau work from home.

Sebanyak 55,6 responden mengaku kebutuhan internet mereka naik.

OPPO memberikan saran untuk mengaktifkan fitur penghemat data di ponsel, terutama jika menggunakan perangkat Reno4 F.

Fitur penghemat data seluler bisa ditemukan di “Settings” atau “Pengaturan”, kemudian pilih “SIM Card and Mobile Data” atau “Kartu SIM dan Data Seluler”.

Pengguna akan menemukan pilihan “Data Usage” (Penggunaan Data), klik opsi tersebut, kemudian, pilih “Mobile Data Limit”.

Pengguna bisa mengatur batasan (limit) penggunaan data seluler yang digunakan setia[ bulan dan mengaktifkan fitur notifikasi, yang akan muncul ketika pemakaian data hampir mendekati batasan tersebut.

Pengguna juga bisa mengaktifkan mode hemat daya, Data Saving, di ponsel, untuk menambah batasan menggunakan data seluler di ponsel.

Ketika fitur ini aktif, aplikasi yang bekerja di latar belakang (background) seperti email, pesan instan dan media sosial, tidak bisa tersambung ke internet.

Aplikasi yang aktif di depan (foreground) tetap bisa tersambung ke data seluler, pengguna juga diberikan keleluasaan untuk mengatur sejumlah hal untuk menghemat data, misalnya mengurangi resolusi gambar.

Kekurangannya, jika fitur Data Saving aktif, pengguna tidak bisa menggunakan ponsel untuk tethering, berbagi internet untuk digunakan di perangkat lain.(bgn123)20102503