Mangupura, Baliglobalnews

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Bupati Adi Arnawa saat menerima penghargaan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Camat Kuta Selatan, dan Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal III di Kantor Bupati Badung mengatakan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Badung. “Tentu ini akan menjadi cambuk bagi kami di Pemerintah Kabupaten Badung untuk terus berinovasi dan mengasah diri, serta senantiasa berbenah dalam memberikan layanan terbaik kepada krama Badung,” ujarnya pada Rabu (18/2/2026).

Bupati juga memberikan apresiasi kepada jajaran pimpinan perangkat daerah yang telah menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi sehingga mampu mengantarkan instansinya meraih predikat WBBM dari KemenPAN-RB. Menurut dia, pencapaian tersebut bukanlah hal yang mudah, melainkan hasil kerja keras, konsistensi, dan komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. “Melalui kesempatan ini saya mengajak seluruh kepala OPD di Badung beserta jajaran untuk terus bertumbuh dengan berbagai inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh stakeholder, dan yang tak kalah penting kepada krama Badung,” katanya.

Penghargaan WBBM ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung untuk terus meningkatkan reformasi birokrasi, memperkuat integritas, serta menghadirkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan responsif. (*/bgn003)26021911

Denpasar, Baliglobalnews

Guna mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan wilayah Kejaksaan Negeri Denpasar, maka dilakukan Penandatangan Komitmen Bersama Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, yang berlangsung di Gedung 2 Lumintang, Denpasar, Senin (10 Mei 2021).

Pencanangan Zona Integritas kali ini diikuti oleh seluruh Forkopimda, Kepala Ombudsman, dan Majelis Adat Kota Denpasar.

PLT Kejati Bali, Hutama Wisnu,SH.,MH mengatakan, pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di jajaran Kejaksaan RI, bermuara pada institusi Kejaksaan yang “public trust”.

“Penandatanganan komitmen bersama ini bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada Satuan Kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas,” ucap Hutama Wisnu.

Selain itu, lanjut Wisnu, ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa Kejaksaan RI harus melaksanakan pembangunan Zona Integritas yaitu:
1. Tingkat kualitas pelayanan publik yang perlu belum dioptimalkan sehingga belum memenuhi harapan masyarakat (publik);
2. Tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja suda bagus menunjukkan hasil yang signifikan namun perlu ditingkatkan terus;
3. Tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi sudah cukup memadai namun perlu peningkatan sehingga diharapkan masyarakat minim sehingga masyarakat dapat mengakses semua informasi tentang penanganan perkara;
4. Tingkat disiplin dan etos kerja pegawai perlu ditingkatkan.

Hal senada juga dikatakan, Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, Yuliana Sagala,SH.,MH mengatakan bahwa pencanangan ini sengaja dilakukan di Pemerintah Kota Denpasar guna untuk meminta dukungan dari seluruh elemen atau semua pihak, kuntuk mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

“Kejaksaan Negeri Denpasar tidak bisa sendiri, melainkan mesti harus didukung oleh seluruh pihak baik Forkopimda maupun stakeholder terkait lainnya, guna dapat terwujud Kejaksaan Negeri Denpasar dalam peningkatan kualitas pelayanan publik,” ucap Kajari.

Sehingga dengan acara hari ini bisa dibuktikan bahwa Kejaksaan Negeri Denpasar mendapatkan dukungan dari semua pihak.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Walikota Denpasar yang telah memfasilitasi pencanangan Zona Integritas WBK menuju WBBM sehingga bisa ikut disaksikan oleh Plt. Kajati Bali, Forkopimda, Kepala Ombudsman, Majelis Adat Kota Denpasar, dan pihak lain yang terkait dalam pembangunan Zona Integritas di Kota Denpasar,” katanya.

Untuk kita ketahui bersama, Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (bgn008)21051030

Denpasar, Baliglobalnews

Belum genap satu bulan menjabat, Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar Yuliana Sagala, SH.MH langsung tancap gas melakukan gebrakan strategis dalam mewujudkan pelayanan prima menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Guna mewujudkan tekad Kejari Denpasar menuju WBBM, Yuliana Sagala langsung menberikan “briefing” kepada segenap jajarannya agar senantiasa memegang teguh komitmen melakukan perubahan kearah positif.

“Saya minta seluruh pegawai Kejari Denpasar agar memegang teguh komitmen melakukan perubahan, agar segera menuju WBBM,” ucap Kajari Yuliana dalam keterangannya didampingi Kasi Intel Kejari Denpasar Kadek Hari Supriyadi.

Dalam apel Pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Senin (29 Maret 2021), ditambahkan Kasi Intel, Kajari Denpasar meminta jajaran agar tetap SOLID (Sopan, Lugas, Inofatif dan Dedikatif).

“Hal ini penting dilakukan, karena Kejari Denpasar sudah meraih WBK dan selangkah lagi menuju WBBM,” ucap Kasi Intel menambahi.

Untuk mewujudkan WBBM ini, lanjut Kajari, memang perlu dukungan semua jajaran dan perlu adanya tindakan nyata dalam menjalankan komitmen ini.

“Saya berharap seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Denpasar terus bergerak dan berkarya, guna mewujudkan tekad Kejari Denpasar WBBM,” tegasnya.(bgn008)21033018

Badung, Baliglobalnews

Kejaksaan Negeri Badung di penghujung tahun 2020 kembali mendapatkan kado istimewa, yaitu meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) setelah sebelumnya memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada Tahun 2019 lalu.

Dalam upaya meraih penghargaan WBBM oleh Kejari Badung yang saat ini dipimpin oleh I Ketut Maha Agung dipastikan tidaklah gampang. Beragam perubahan dan inovasi serta pelayanan yang optimal dan memuaskkan terhadap masyarakat wajib diperbaiki.

Setelah melalui proses penilaian yang panjang, Senin 21 Desember 2020 lalu, Kejari Badung resmi dinobatkan sebagai Satuan Kerja yang berhasil memperoleh WBBM oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kasi Intelijen Kejari Badung I Made Gede Bamaxs Wira Wibowo, S.H., menandaskan dengan tagline “SIGAP” Santun, Inovatif dan Tanggap, berbagai macam inovasi dan layanan telah diciptakan dan diberikan oleh Kejaksaan Negeri Badung kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Badung.

“Program kami dari tahun 2019 memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) ada kurang lebih 50 layanan aplikasi yang kita buat dan kita harapkan dimanfaatkan dan menyentuh layanan masyarakat. Di internal ada SAPA Badung, ada SINTEL (Sistem Informasi Teknologi Intelijen), JAKSA Menyapa, VOA (Voice of Adhyaksa),” ungkapnya.

Lebih lanjut Bamaxs begitu ia akrab dipanggil menyebutkan di tahun 2020 pihaknya membuat cara-cara baru dalam menyampaikan informasi kepada publik, ASN di lingkungan Pemkab Badung dan siswa.

“Layanan Tilang, Tilang Drive Thru, Layanan Barang Bukti (BB), ada yang bisa diakses melalui website dan whatsapp (WA). Apabila masyarakat tidak bisa datang karena berada jauh dari kantor Kejaksaan Badung karena lokasinya jauh di luar daerah atau luar negeri. Yang pernah kita lakukan adalah pegiriman berkas hingga ke Jakarta dan keluar negeri hingga ke Amerika melalui Duta Besarnya. Kita kirim melalui pos, jadi hanya diminta alamat pengiriman dan segala biayanya tidak dibebankan kepada penerima tapi biayanya dibebankan kepada kantor kami yang ada,” imbuh Jaksa Bamaxs.

Kemudian ia menambahkan ada layanan untuk orang asing yang memerlukan informasi dan mempunyai permasalahan bisa datang ke kantor Kejari Badung untuk berkonsultasi mengenai masalah hukum, visa, masa tinggal, syarat-syarat bekerja di Bali. “Misalnya tenaga kerja asing yang bekerja di hotel-hotel dan restoran yang ada di Bali. Kemudian mengenai waris itu juga ada yang kordinasi sama kita, karena dia menikah atau berkeluarga dengan warga negara Indonesia,” papar Kasi Intel.

Mengenai pemanfaatan media sosial dalam menyebarluaskan dan menjangkau masyarakat luas, Kejari Badung juga sudah memiliki akun facebook, twitter, instagram, website www.kejari-badung.go.id. “Semua kita link-kan jadi satu. Misalkan mengenai penanganan perkara, melihat info sidang, kegiatan-kegiatan kita sehari-harinya. Bersama tim kreatif kita menampung aspirasi dari masyarakat untuk selanjutnya kita siapkan. Berapa orang uang mengakses kita bisa lihat laporannya setiap bulan. Ada juga whistle blower system dan pengaduan masyarakat,” pungkas Bamaxs.(bgn008)20122403