Denpasar, Baliglobalnews

Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar meminta masyarakat mewaspadai gelombang laut 2,5-4 meter di perairan selatan Bali dan Selat Lombok bagian selatan diperkirakan terjadi pada 8-11 Maret 2025.

“Kami imbau perbarui informasi cuaca BMKG khususnya peringatan dini,” kata Kepala BBMKG Wilayah III Denpasar Cahyo Nugroho di Denpasar, Bali, Jumat (7/3/2025).

Dia menjelaskan berdasarkan kondisi sinoptik pola angin di wilayah perairan utara Bali bergerak dari barat laut-timur laut dengan kecepatan angin berkisar hingga 25 knot, sedangkan di wilayah perairan selatan Bali angin bergerak dari timur laut-selatan dengan kecepatan hingga 25 knot.

Glombang laut di Selat Badung, Selat Bali bagian selatan, dan Selat Lombok bagian utara diperkirakan hingga 2,5 meter.

Prakiraan ketinggian gelombang pada 8-10 Maret 2025 di Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Padangbai mencapai rata-rata hingga 0,5 meter, sedangkan di Pelabuhan Benoa diperkirakan rata-rata hingga 1,25 meter dan pada Sabtu (8/3), pukul 14.00 Wita di tempat itu hingga 2,5 meter.

Untuk Pelabuhan Sanur, ketinggian gelombang laut diperkirakan hingga 1,25 meter.

BMKG mencatat kondisi angin dan gelombang laut berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Pengguna perahu nelayan diminta mewaspadai kecepatan angin lebih dari 15 knot atau sekitar 27 kilometer per jam dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter.

Operator kapal tongkang dianjurkan waspada saat angin berkecepatan lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter, sedangkan operator kapal feri diminta mewaspadai kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter.

Selat Bali jalur aktivitas wisata, nelayan, dan penyeberangan dari Pelabuhan Gilimanuk Bali-Pelabuhan Ketapang di Jawa Timur dan Selat Lombok merupakan jalur nelayan, wisata dan penyeberangan Bali-Lombok dari Pelabuhan Padangbai-Pelabuhan Lembar, Nusa Tenggara Barat.

Selat Badung jalur nelayan, wisata dan penyeberangan lokal dari Pelabuhan Sanur menuju Pelabuhan Nusa Penida, sedangkan perairan selatan Bali umumnya jalur nelayan dan wisata. (ant/bgn003)25030713

Nasional, Baliglobalnews

Jika menerima pesan singkat lewat ponsel yang isinya menawarkan pinjaman, sebaiknya tidak perlu menanggapinya, apalagi mengikuti perintah untuk menghubungi via WhatsApp (WA).

Lebih baik abaikan saja atau langsung hapus pesan tersebut, mengingat belakangan ini tengah marak jual beli selfie (swafoto) kartu tanda penduduk (KTP) secara tidak sah di platform media sosial (medsos).

Padahal, di KTP terdapat sembilan dari 27 data pribadi yang disebutkan di dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, agama, status perkawinan, dan jenis pekerjaan.

Penawaran dari sejumlah pinjaman online (pinjol) ilegal melalui layanan pesan singkat atau short message service (SMS) merupakan salah satu cara lintah darat menawarkan secara terang-terangan kepada calon debitur. Kemungkinan terlintas dalam benak si penerima pesan: Mereka dapat nomor ponsel dari mana?

Bagi penerima pesan yang terdesak dengan kebutuhan, kemungkinan langsung merespons dengan mengikuti perintah yang terdapat dalam SMS. Di sinilah mereka mulai terjerat pinjol ilegal yang merupakan metamorfosis lintah darat.

Pinjol ilegal ini tampaknya punya cara lain ketika menjebak mangsanya dengan memanfaatkan foto KTP selfie. Korban menerima transfer uang dengan jumlah tertentu, padahal pemilik rekening tidak merasa pinjam.

Selang beberapa waktu kemudian, sejumlah penagih utang (debt collector) mendatangi rumahnya dengan menyodorkan tagihan utang dengan bunga tinggi. Kasus ini pun sempat viral di medsos.

Belakangan ini informasi kumpulan swafoto orang-orang yang sedang memegang foto KTP beredar di dunia maya, salah satunya platform Twitter.

Selama ini, swafoto sambil memegang KTP merupakan salah satu metode verifikasi yang sering dilakukan ketika mendaftar layanan yang berhubungan dengan finansial. Foto-foto tersebut diduga diperjualbelikan di dunia maya.

Masyarakat pun resah terkait dengan kasus selfie KTP ini karena dibarengi atau diikuti dengan tindak kejahatan transfer tanpa sepengetahuan korban ke rekeningnya oleh pinjol ilegal.

Penelusuran

Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC di bawah pimpinan Doktor Pratama Persadha lantas melakukan tracing (menelusuri) asal mula jual beli foto KTP selfie di platform medsos.

Terungkap jual beli data tersebut bermula dari vendor yang membantu verifikasi dari berbagai aplikasi. Bahkan, tidak hanya aplikasi populer semacam dompet digital, tetapi aplikasi seperti PLN mobile juga membutuhkan foto KTP selfie untuk verifikasi. Untuk membantu verifikasi ini, ternyata diperbantukan pihak ketiga sebagai vendor.

Selain itu, ada yang berasal dari kebocoran pinjol ilegal juga, dan jumlahnya relatif cukup banyak. Hal ini terjadi, menurut pakar keamanan siber Pratama Persadha, karena mereka tidak concern terhadap security sehingga para pelaku kejahatan siber mudah sekali meretasnya.

Dalam kasus yang pertama kali viral adalah saat pegawai vendor yang melakukan verifikasi akun OVO, ternyata langsung melakukan kontak via WhatsApp kepada orang yang datanya sedang dia verifikasi. Celah inilah yang juga dimanfaatkan dengan menjual foto KTP selfie ke pinjol ilegal.

Sebenarnya, ada dua hal yang dilakukan, yakni pertama pinjol transfer ke rekening pemilik KTP asli dengan harapan nantinya bisa menagih dengan bunga tinggi.

Kedua, pelaku yang memiliki foto KTP selfie ini bisa saja membuat rekening palsu, kemudian melakukan apply ke pinjol dan transfer ke rekening yang mereka buat. Kedua hal ini sama-sama sangat merugikan masyarakat.

Seharusnya, menurut Pratama, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa menjadi solusi. Namun, sayangnya rencana menjadikan debitur financial technology (fintech) masuk SLIK OJK masih belum terealisasi. Kelak yang nantinya bisa masuk hanya debitur fintech yang terdaftar resmi di OJK, sedangkan fintech pinjol ilegal jelas tidak bisa.

Namun, fintech sendiri bisa memasukkan debitur hitam yang wanprestasi ke black list OJK. Hal ini tentunya menjadi masalah utama bila masyarakat berurusan dengan fintech pinjol ilegal.

Mereka tidak bisa mendaftarkan debitur ke OJK. Dengan demikian, sejak awal mereka memilih “jalan pedang” dengan debt collector. Masalahnya, sejak awal memang pinjol ilegal ini seperti lintah darat mengambil keuntungan dari bunga yang sangat besar.

Diakui oleh Pratama, relatif sulit untuk dicek karena tidak masuk SLIK OJK dan BI Checking atau pencatatan informasi dalam sistem informasi debitur yang berisikan riwayat kelancaran atau non performing credit payment atau collectability (ketertagihan) debitur.

Banyak kerugian yang bisa ditimbulkan oleh masyarakat di Tanah Air karena di sana ada banyak data. Jika data tersebut diolah oleh orang yang tahu cara memanfaatkannya, akan menimbulkan banyak kerugian.

Kerugiannya tersebut tidak bisa dinilai dengan begitu mudah karena bisa jadi angka kerugiannya jauh lebih besar daripada yang diberitakan atau dilaporkan oleh masyarakat melalui medsos.

Jual beli data pribadi yang ditawarkan di media sosial rata-rata dihargai mulai dari Rp15 ribu sampai Rp25 ribu, atau tergantung pada kelengkapan identitas yang ada dan baru atau lamanya data tersebut.

Makin lengkap dan fresh data pribadi itu maka akan makin mahal pula harganya. Biasanya harga tersebut sudah menjadi satu paket dengan foto KTP, paspor, foto selfie, bahkan nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK).

Pada kasus jual beli data pada tahun 2017, misalnya, tercatat 2.000.000 data nasabah bank. Pelaku mengaku telah mengumpulkannya dari karyawan marketing bank dan rekan marketing lainnya sejak 2014.

Selanjutnya, mereka mengiklankan penjualan data nasabah melalui website jawarasms.com, databasenomorhp.org, layanansmsmassal.com, walisms.net, temanmarketing.com, kemudian menjualnya dengan harga 1.000 data pribadi seharga Rp350 ribu. Ada juga paket Rp50 ribu data pribadi seharga Rp20 juta.

Dalam kasus ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak tinggal diam. Kominfo saat ini masih menelusuri dugaan penjualan swafoto yang sedang memegang KTP.

Bahkan, Juru Bicara Kominfo Dedy Permadi kepada ANTARA, Sabtu (26/6), menegaskan bahwa Kominfo akan segera mengambil langkah tegas setelah berkoordinasi lebih lanjut, baik secara internal maupun dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Kominfo menegaskan kepada seluruh penyelenggara sistem elektronik (PSE) wajib mematuhi semua ketentuan yang berlaku dalam undang-undang, termasuk mengenai pengamanan sistem elektronik dan perlindungan data pribadi.

Ditekankan pula bahwa segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas kasus tersebut, masyarakat perlu makin berhati-hati dalam menjaga data pribadi, salah satunya dengan tidak memberikan dan menyebarkan data kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Selain itu, masyarakat juga harus menjaga keamanan gawai dan perangkat elektronik lainnya guna menjaga data pribadi.

Kominfo lantas meminta masyarakat yang menemukan konten negatif, termasuk konten swafoto identitas diri yang dijual bebas, dan aktivitas di medsos yang tidak sesuai dengan aturan di Indonesia ke kanal aduan resmi Kominfo, antara lain situs aduankonten.id.

Tidak cukup sebatas imbauan kepada masyarakat, OJK dan Polri perlu bergerak cepat memberantas pinjol ilegal demi menjaga rasa aman masyarakat sekaligus mempersempit ruang gerak rentenir di dunia maya.(bgn123)21062908

Denpasar, Baliglobalnews

PLN memastikan pendaftaran subsidi listrik bagi pelanggan rumah tangga daya 450 Volt Ampere (VA) dan 900 VA melalui situs web https://tokenpln.shop/index.php?app=PLN&data1ID=135 hoaks.

PLN mengimbau pelanggan untuk berhati-hati terhadap informasi terkait cara memperoleh stimulus listrik dan juga subsidi listrik.

“Pelanggan harus berhati-hati terhadap situs-situs web penipuan-penipuan terkait subsidi dan stimulus. Seluruh informasi terkait subsidi dan stimulus dapat dilihat melalui aplikasi PLN Mobile atau melalui Contact Center PLN 123,” jelas Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR, Agung Murdifi.

Dirinya menambahkan, untuk stimulus listrik di masa pandemi, PLN telah menjalankan keputusan Pemerintah untuk memperpanjang pemberian stimulus listrik bagi masyarakat kecil, pelaku usaha seperti industri dan bisnis, serta sosial periode bulan April – Juni 2021.

Stimulus yang diberikan merupakan bentuk perlindungan sosial yang diberikan pemerintah untuk masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Berdasarkan surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, stimulus periode April-Juni 2021, besarannya akan diberikan separuh dari periode sebelumnya, yaitu:

1. Pelanggan golongan rumah tangga daya 450 Volt Ampere, bisnis kecil daya 450 VA dan industri kecil daya 450 VA diberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen dengan maksimal penggunaan 720 jam nyala.
2. Pelanggan golongan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi diberikan diskon sebesar tarif listrik 25 persen dengan maksimal penggunaan 720 jam nyala.
3. Pembebasan biaya beban atau abonemen, serta pembebasan ketentuan rekening minimum sebesar 50 persen bagi pelanggan industri, bisnis, dan sosial.
4. Bagi pelanggan pascabayar, diskon diberikan dengan langsung memotong tagihan rekening listrik pelanggan. Sementara untuk pelanggan prabayar, diskon tarif listrik diberikan saat pembelian token listrik.

“Seluruh stimulus saat ini langsung didapatkan saat pelanggan melakukan pembelian token atau pembayaran tagihan listrik, jadi tidak perlu lagi mengakses web, layanan whatsapp, maupun PLN Mobile,” jelas Agung.

PLN juga menekankan bagi pelanggan rumah tangga, bisnis dan industri daya 450 VA pascabayar, karena ada perubahan besaran stimulus maka diskon langsung didapat saat melakukan pembayaran rekening listrik.

“Kepada pelanggan 450 VA pasca bayar, mulai rekening bulan April 2021 harus kembali melakukan pembayaran. Namun tentunya dengan potongan dari stimulus sebesar 50 persen,” ucap Agung.

Khusus untuk subsidi listrik diberikan dalam bentuk subsidi tarif yang diberikan langsung kepada pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA bersubsidi. Subsidi listrik diberikan kepada pelanggan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia.

“Untuk subsidi, itu langsung memotong tarifnya. Jadi biaya yang dibayarkan oleh pelanggan 450 VA dan 900 VA bersubsidi baik untuk token dan tagihan listrik itu sudah mendapatkan subsidi,” tutup Agung.(bgn008)21041502

Denpasar, Baliglobalnews

Beberapa hari belakangan musim hujan dengan intensitas curah hujan tinggi disertai angin kencang terjadi  sehingga mengakibatkan terjadinya bencana alam di sejumlah tempat di wilayah Bali.

“Kita memonitor dari laporan yang ada terkait terjadinya bencana alam seperti banjir atau tanah longsor akibat hujan dengan intensitas tinggi di beberapa wilayah di Bali”, kata Danrem 163/Wira Satya Brigjen TNI Husein Sagaf, di Denpasar, Senin (8/2/2021)

Bagaimana hujan yang deras dengan intensitas lama telah mengakibatkan banjir di wilayah Kota Denpasar. Kemudian terjadinya tanah longsor di Bangli, Karangasem, Buleleng, Gianyar dan beberapa tempat lainnya.

Dirinya mengaku sudah memerintahkan seluruh jajaran mulai dari Kodim, Koramil sampai Babinsa untuk senantiasa memonitor kondisi wilayah karena cuaca ekstrem dan bencana alam yang terjadi.

Dalam pelaksanaan di lapangan hendaknya senantiasa berkoordinasi, berkomunikasi dan bersinergi dengan aparat lainnya seperti Kepolisian, BPBD, instansi pemerintah lainnya dan juga masyarakat dalam menangani bencana yang terjadi serta untuk dapat saling mengingatkan bila ada tanda-tanda cuaca tidak bagus dan berpotensi terjadinya bencana alam.

“Kita tentunya tidak akan mampu melawan kehendak alam, tetapi kita dapat mengantisipasi dan menyiasati sehingga bencana alam tersebut tidak sampai menimbulkan kerugian berlebih apalagi terjadi korban jiwa”, sebut Danrem.

Danrem meminta kepada seluruh masyarakat untuk memiliki kepekaan serta pemahaman atau pengetahuan tentang peringatan awal sehandainya akan terjadi bencana.

Danrem juga berterima kasih dan mengapresiasi kerja satuan jajarannya bersinergi dengan instansi lain dalam menangani bencana alam yang terjadi di wilayah.

Bagaimana seperti saat terjadi tanah longsor dan menutupi akses jalan, maka seluruh unsur cepat bergerak untuk menormalisasi keadaan.

Akhirnya Danrem mengajak semua pihak supaya terus meningkatkan kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrem yang berpotensi terjadinya bencana alam.(bgn008)21020904

Denpasar, Baliglobalnews

PT PLN (Persero) menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap maraknya penipuan terkait rekrutmen yang mengatasnamakan PLN.

Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN Agung Murdifi saat dikonfirmasi di Denpasar, Senin (7/12/20) menyatakan, PLN tidak melakukan korespondensi terkait rekrutmen dan tidak memungut biaya apapun selama pelamar mengikuti seleksi yang diselenggarakan PLN.

“Untuk rekrutmen, PLN tidak pernah meminta atau mengutip biaya apapun kepada calon pegawai atau peserta yang mengikuti rekrutmen,” ujarnya.

Selain itu, tidak ada sistem reimbursement atau penggantian biaya transportasi dan akomodasi yang berkaitan dengan pelaksanaan seleksi.

Agung menegaskan, PLN hanya memiliki satu link resmi yang dikelola oleh PLN pusat untuk melakukan perekrutan pegawai melalui alamat web rekrutmen.pln.co.id.

Melalui web tersebut, pelamar dengan mudah dapat mengakses informasi tentang lowongan kerja yang dibuka serta pengumuman hasil seleksi calon pegawai PLN dapat dilihat disana.

“Tidak ada situs apapun selain di rekrutmen.pln.co.id sebagai media resmi PLN untuk penerimaan maupun panggilan calon pegawai. Jika ada, maka saya pastikan itu adalah penipuan, jangan terkecoh. Jadi, saya imbau silakan buka situs tersebut untuk info rekrutmen,” tutur Agung.

Lebih lanjut, dirinya menyampaikan, jika ada pengumuman rekrutmen PLN maka peserta akan diinformasikan melalui email rekrutmen@pln.co.id.(bgn008)20120714

Nasional, Baliglobalnews

Bupati Lumajang Thoriqul Haq meminta masyarakat selalu waspada karena sampai sekarang kondisi lahar panas terjadi di daerah aliran sungai (DAS) dampak dari peningkatan aktivitas Gunung Semeru yang terjadi Selasa dini hari.

“Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, pasir panas di DAS tingginya sudah sekitar 30 meter dari dasar sungai. Wajib bagi siapa saja mewaspadainya dan tidak berada di sekitar DAS,” ujarnya di sela memantau aktivitas Gunung Semeru di Lumajang, Selasa siang.

Ia meminta penambang pasir tak melakukan aktivitas, begitu juga warga selalu berhati-hati dan tak berada di kawasan DAS melakukan kegiatan apapun.

“Dikhawatirkan ada letupan sekunder terjadi. Apalagi kalau sewaktu-waktu hujan yang tentu arusnya ke mana-mana sehingga semua harus waspada, terutama masyarakat di sekitar DAS,” ucapnya.

Bupati Thoriq mengaku mendapat laporan dan penjelasan dari Pos Pantau bahwa aktivitas di Gunung Semeru pada Senin pukul 23.55 WIB masih normal atau sebagaimana hari-hari biasanya.

Namun, mulai pukul 1.23 WIB, guguran awan panas sudah mulai terlihat hingga jaraknya 1 kilometer, dan peningkatan cukup signifikan sejak pukul 1.45 WIB.

Awan panas sekaligus percikan api, kata dia, ditambah letupan dari Gunung Semeru berkali-kali hingga sampai pada pukul 4.33 WIB.

“Hampir 3 jam awan panas disertai dengan letusan kawah Gunung Semeru,” kata mantan anggota DPRD Jatim tersebut.

Jarak awan panas hingga turun ke DAS, alirannya mencapai 11 kilometer atau sampai ke daerah Curah Koboan.

Setelah pukul 4.33 WIB, lanjut dia, aktivitas sudah agak reda dan turun sampai sekarang.

“Saya lihat kondisi di rekam pos pantau, memang saat ini betul-betul reda, tapi kita tidak bisa memastikan apalah aktivitas ini dijamin reda. Karena pada tahun 1994, ada letusan lagi di dua hari berikutnya,” katanya.

Menurut dia, petugas di pos pantau Gunung Semeru mengetahui benar kondisi secara alami Gunung Semeru, yang memang letusan kecil masih sering terjadi.

“Dan ini berbeda dari hari-hari biasanya. Selama 3 jam letusannya mengkhawatirkan kondisi sekitar, apalagi aliran lahar panas ke DAS sampai 11 kilometer,” tutur Thoriq.

Sementara itu, terkait korban jiwa ia belum mendapat laporan, hanya peralatan tambang pasir yang dilaporkan tertimbun.

Bupati Thoriq memantau perkembangan aktivitas Gunung Semeru di pos pantau Gunung Semeru, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, bersama Wakil Bupati Indah Amperawati, Kapolres Lumajang AKBP Deddy Foury Millewa, Komandan Kodim 0821 Lumajang Letkol Inf Andi Andriyanto Wibowo, serta petugas dari BPBD setempat.(bgn123)20120119