Solo, Baliglobalnews

Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2025-2030 resmi dikukuhkan di Monumen Pers Solo, Jawa Tengah pada Sabtu (4/10/2025). Pengukuhan Kepengurusan PWI Pusat 2025-2030 diawali pembacaan Surat Keputusan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang memanggil satu per satu jajaran pengurus maju ke depan.

“Keberadaan saudara-saudara sekalian dalam kepengurusan Wartawan Indonesia melalui proses yang selektif dan dipercaya mampu mengemban misi tersebut,” ungkapnya.

Sementara Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengharapkan momentum pengukuhan bukan hanya seremonial. “Tetapi kesempatan berharga menegaskan kembali arti penting pers bagi cahaya kebenaran dan persatuan bangsa,” katanya.

Meutya Hafid mengungkapkan pemerintah memposisikan diri untuk tidak sedikit pun melakukan intervensi. “Waktu itu kami pilih sebagai orkestrator, kami ditemani Pak Wamen, dan kita sepakati itu yang pertama karena menjaga independensi pers, dengan sangat hati-hati. Yang kedua karena kami yakin sekali kalau para tetua dan pemuda-pemudi insan pers sudah berkumpul, kita yakin sekali persatuan bisa tercapai seperti yang kita lihat hari ini,” katanya.

Meutya mengapresiasi rekonsiliasi di PWI berhasil tercapai dengan demokratis tanpa ada intervensi dari pemerintah dan mengedepankan kebebasan pers.

Sementara Ketua PWI Akhmad Munir mengungkapkan pemilihan Monumen Pers sebagai lokasi pengukuhan merupakan hasil diskusi dan arahan dari Menkomdigi.

Menurut dia, Monumen Pers memiliki spirit persatuan dan perjuangan dari para pendahulu melahirkan PWI. Sehingga lokasi ini dinilai sangat pas untuk menjadi tempat pengukuhan PWI yang sempat mengalami dualisme. “Persatuan adalah kata kunci bagi kita semua,” tegasnya. (*/bgn003)25100508

Jakarta, Baliglobalnews

Konflik kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) akhirnya menemui titik terang. Dua tokoh utama yang selama ini berseteru, Hendry Ch. Bangun dan Zulmansyah Sekedang menyepakati pelaksanaan Kongres Persatuan PWI di Jakarta paling lambat 30 Agustus 2025.

Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan intensif pada Jumat malam, 16 Mei 2025, di sebuah kafe di kawasan Jakarta Selatan. Pertemuan tersebut dimediasi oleh anggota Dewan Pers Dahlan Dahi dan ditutup dengan penandatanganan dokumen resmi bermaterai yang diberi nama Kesepakatan Jakarta.

Hendry Ch. Bangun adalah Ketua Umum PWI hasil Kongres XXV di Bandung pada 27 September 2023. Dia merupakan satu-satunya pemegang mandat yang diakui negara melalui SK Kemenkumham No AHU-0000258.AH.01.08 Tahun 2024, satu-satunya surat keputusan resmi yang sah secara hukum.

Namun, pada 18 Agustus 2024, muncul Kongres Luar Biasa (KLB) yang menetapkan Zulmansyah Sekedang sebagai ketua umum secara aklamasi. Konflik pun tak terelakkan. Berbagai upaya mediasi sempat dilakukan namun belum membuahkan hasil, hingga akhirnya pertemuan penting ini terjadi. “Semua harus melihat ke depan dengan semangat persatuan,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa seluruh program PWI yang tertahan akibat konflik harus segera berjalan kembali, terutama peningkatan kompetensi bagi lebih dari 30.000 anggota di 39 provinsi.

Zulmansyah juga mengapresiasi tercapainya kesepakatan. “Ini sejarah bagi PWI. Semoga PWI kembali guyub dan bersatu, sesuai nama organisasinya: Persatuan Wartawan Indonesia,” ujarnya.

Negosiasi berlangsung selama empat jam. Meski sempat diwarnai perdebatan sengit, beberapa kali terdengar tawa di antara Hendry dan Zulmansyah. Menurut Dahlan, keduanya tetap menjunjung tinggi semangat persaudaraan dan tanggung jawab terhadap dunia pers. “Bang Hendry dan Bang Zul sama-sama tegas. Tapi keduanya punya kebesaran jiwa dan rasa tanggung jawab untuk menyelamatkan PWI,” katanya.

Dokumen Kesepakatan Jakarta diteken tiga pihak: Hendry Ch Bangun, Zulmansyah Sekedang, dan Dahlan Dahi. Isinya menyatakan komitmen menyelesaikan konflik PWI melalui Kongres Persatuan di Jakarta sebelum 30 Agustus 2025. Kedua belah pihak sepakat membentuk panitia bersama, terdiri atas tujuh orang steering committee dan 16 orang organizing committee yang masing-masing diajukan setara dari pihak Hendry maupun Zulmansyah.

Yang tak kalah penting, kedua pihak juga menyepakati hak setiap anggota biasa PWI untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum. Bila ada hambatan administratif akibat konflik sebelumnya, maka hambatan itu akan dihapus melalui mekanisme yang disepakati bersama dengan semangat persaudaraan.

Poin-poin teknis yang belum disepakati akan diselesaikan sebelum kongres digelar. Keduanya menyatakan komitmen penuh untuk menjadikan kongres mendatang sebagai titik awal pemulihan total PWI.

Kesepakatan Jakarta menandai langkah konkret menuju rekonsiliasi PWI. Di tengah situasi perpecahan yang telah menghambat kerja-kerja organisasi, sikap terbuka dan kesediaan untuk berdialog dari kedua pemimpin menjadi angin segar bagi masa depan insan pers Indonesia. (*/bgn003)25051804

Jakarta, Baliglobalnews

Memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia, Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun mengingatkan bahwa ancaman terhadap kebebasan pers di Indonesia makin nyata. Dia menegaskan negara tidak boleh tinggal diam melihat krisis yang melemahkan fungsi pers sebagai pilar demokrasi.

“Kita seperti lupa bahwa Reformasi 1998 telah melahirkan Undang-Undang Pers yang tegas menempatkan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Fungsi kontrol pers harus didukung semua pihak,” kata Hendry dalam keterangannya pada Sabtu (3/5/2025).

Menurut Hendry, kerentanan utama justru datang dari dalam tubuh industri pers itu sendiri. Sekitar 90 persen perusahaan media di Indonesia disebutnya mengalami kesulitan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan wartawan. Dalam kondisi seperti itu, independensi wartawan pun terancam. “Kalau pers sakit, fungsi kontrolnya goyah. Ini bisa dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu dan merusak sendi demokrasi,” tegasnya.

Hendry menyerukan agar negara hadir aktif memulihkan ekosistem media. Tidak cukup hanya melalui regulasi, tapi juga dengan kebijakan nyata yang menjamin keberlangsungan perusahaan pers dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di dalamnya. “Pers yang sehat akan menjaga demokrasi tetap sehat. Negara harus ambil peran, karena berharap pada masyarakat sipil atau publik semata tidak cukup. Banyak yang sinis pada pers akibat ulah segelintir media yang tidak profesional,” ujarnya.

Dia juga menyoroti tren kekerasan terhadap wartawan yang kembali terjadi. Hendry menilai penangkapan wartawan dengan tuduhan obstruction of justice, insiden kekerasan saat peliputan aksi May Day, dan upaya membungkam kritik terhadap RUU TNI adalah tanda seriusnya kemunduran kebebasan pers di Indonesia. “Negara harus menjamin tidak ada lagi kriminalisasi atau pengkerdilan terhadap wartawan. Bila ini dibiarkan, demokrasi kita akan tumbang pelan-pelan,” kata Hendry.

Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia tahun ini, kata dia, harus menjadi momentum koreksi bersama. “Kita harus kembali pada semangat awal: bekerja untuk rakyat Indonesia, menjaga kepentingan bangsa di atas segalanya. Hanya pers yang nasionalis yang akan relevan bagi masa depan negeri ini,” tandasnya. (*/bgn003)25050204

Denpasar, Baliglobalnews

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bali menggelar Orientasi Anggota dan Karya Latihan Wartawan (KLW) Tahun 2020 di Gedung PWI Bali, Jl. Gatot Subroto, Lumintang, Denpasar, Jumat (28/8). Peserta kali  ini cukup membeludak, yakni 106 orang dengan tema ”Pers Bermutu Bangsa Maju”.

Ketua Panitia, Emanuel Dewata Oja menyampaikan 80 persen peserta tahun ini berasal dari media online, sedangkan sisanya merupakan media cetak dan elektronik. “Kami tak menyangka minat kawan-kawan wartawan cukup tinggi. Perkiraan kami hanya 25-30 peserta, tapi ternyata sampai 100 lebih. Ini luar biasa,” ujar pria yang akrab disapa Edo itu.

Dia menyebutkan proses pendaftaran kegiatan lebih ketat dibandingkan sebelumnya, di mana peserta atau calon anggota wajib melampirkan dokumen badan hukum media masing-masing. ”Kami ingin PWI memiliki anggota yang berasal dari media yang berbadan hukum pers dan jelas. Selama ini ada yang bukan wartawan dan bermaksud mengikuti kegiatan ini, tapi kami tidak izinkan,” tegasnya.

Dalam kegiatan yang berlangsung sehari itu, peserta diberikan materi tentang Kode Etik dalam UU No. 40/1999 yang disampaikan oleh Budiharjo serta Pedoman Penulisan Media Siber (PPMS) dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak oleh Edo.

Sementara Ketua PWI Bali, Dwikora Putra, mengatakan kegiatan Orientasi dan KLW merupakan hal wajib bagi calon anggota sesuai dengan keputusan Kongres PWI tahun 2018 di Solo. ”Mulai 2019, calon anggota PWI wajib mengikuti Orientasi dan KLW. Maka saya merasa surprise karena peserta pada kegiatan ini sangat membeludak, terima kasih kawan-kawan, selamat bergabung di rumah besar PWI,” ujarnya.

Dia menyebutkan jumlah anggota PWI di Indonesia saat ini sudah lebih dari 15.000 orang dan anggota PWI Bali 300 orang lebih. ”Jika ditambah dengan peserta yang ikut sekarang, dan mudah-mudahan semua lulus, maka jumlah anggota PWI menjadi 400 orang lebih,” tegasnya.

Dia berharap kawan-kawan yang lulus menjadi anggota PWI akan bisa mempertanggungjawabkan keanggotaannya tersebut. (bgn/dev)20082802