Nsional, Baliglobalnews

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan empat bingkai kerukunan harus terus dilakukan untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang rukun dan harmonis, khususnya di Indonesia dengan kemajemukan umat beragama.

“Untuk mewujudkan integrasi nasional diperlukan kehidupan yang rukun dan harmonis antarumat beragama, baik dalam konteks kehidupan sosial maupun politik. Upaya itu perlu terus-menerus dilakukan, terutama melalui empat bingkai kerukunan,” kata Ma’ruf Amin dalam Simposium Nasional Studi dan Relasi Lintas Agama (Sigma) Pancasila yang diselenggarakan secara virtual, Kamis.

Ma’ruf Amin menjelaskan bingkai pertama kerukunan tersebut ialah politik kebangsaan, yakni lewat penguatan wawasan kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi konsensus Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

“Tiga konsensus ini seharusnya menjadi acuan serta orientasi bangsa Indonesia, baik secara pribadi maupun kelompok, organisasi-organisasi politik dan kemasyarakatan, terutama aparatur negara dalam mengambil kebijakan,” katanya.

Bingkai kedua, lanjut Ma’ruf, yakni bingkai teologis berupa pengembangan teologi kerukunan untuk penguatan kerukunan dan pencegahan konflik. Teologi kerukunan bermakna sebagai pemahaman agama yang tidak mengarah pada konflik dan kekerasan, tambahnya.

“Agama semestinya tidak dijadikan sebagai faktor pemecah belah atau disintegratif, tetapi menjadi faktor pemersatu atau intgratif dalam kehidupan masyarakat,” tukasnya.

Ketiga ialah bingkai sosiologis, yang dilakukan melalui penguatan budaya kearifan lokal. Menurut Ma’ruf, setiap daerah memiliki nilai-nilai budaya yang dianggap sebagai kearifan lokal.

Bingkai terakhir adalah bingkai yuridis, yakni penguatan regulasi tentang kehidupan beragama secara komprehensif dan terintegrasi, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan hukum di bawahnya.

“Dan yang tidak kalah pentingnya adalah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, dengan memprosesnya ke pengadilan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ma’ruf Amin yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berharap lembaga tersebut dapat berperan lebih besar lagi dalam mengimplementasikan Pancasila di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya. (bgn123)20091015

Jakarta, Baliglobalnews

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di kediaman dinas wapres, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis sore, untuk membahas tentang program nasional food estate dan alutsista.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi yang turut mendampingi Ma’ruf Amin dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa Prabowo tiba di kediaman dinas wapres pada pukul 15.00 WIB dan berdialog dengan Ma’ruf Amin selama kurang lebih 45 menit.

“Prabowo datang ke kediaman wapres sendiri, ya, untuk silaturahmi karena memang sejak pelantikan ‘kan belum pernah bertemu secara resmi. Tadi sampai pukul 15.45 WIB, ya, ngobrol-ngobrol panjang lebar,” kata Masduki ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Terkait dengan program Lumbung Pangan, Prabowo menyerahkan laporan persiapan penggarapan lahan pangan seluas 1,4 juta hektare yang akan mulai penanaman tanaman pangan nonberas di awal 2021.

“Prabowo menyebutkan angka 1,4 juta hektare, yang dilaporkan kepada Wapres, di berbagai daerah untuk dijadikan lumbung pangan. Sebagian besar tanaman non-beras, mulai dari singkong, sagu, sorgum, dan jagung,” katanya.

Ketahanan pangan menjadi penting dikembangkan secara nasional, khususnya pada masa pandemi, untuk menjaga ketersediaan bahan pangan khususnya di dalam negeri.

“Menhan menjelaskan secara lebih perinci tentang food estate karena ketahanan pangan ini ‘kan penting saat ini. Dengan adanya pandemi global ini, kapan selesainya juga belum pasti, kemudian keadaan setiap negara juga harus punya ketahanan masing-masing,” kata Masduki.

Presiden Joko Widodo menunjuk Prabowo sebagai koordinator pengerjaan lumbung pangan nasional. Penunjukan Menhan tersebut, menurut Presiden, karena ketahanan pangan merupakan bagian dari penguatan sistem pertahanan nasional, selain alat utama sistem persenjataan (alutsista). (bgn/ant)20090322

Program food estate dimulai karena peringatan dari Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organisation (FAO) akan ancaman krisis pangan global.

​​​​​​​Langkah awal yang akan dikerjakan Kementerian Pertahanan ialah lahan yang sudah ada seluas 30.000 hektare dan akan meningkat hingga 2022.

Jakarta, Baliglobalnews

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan capaian pembangunan secara nasional cukup membanggakan sebelum adanya pandemi COVID-19, antara lain di bidang demokrasi dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945).

“Secara singkat, dapat saya sampaikan bahwa capaian pembangunan nasional, sebagaimana dicanangkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024, sebelum terjadinya wabah COVID-19 cukup membanggakan di berbagai bidang,” kata Ma’ruf Amin dalam sambutannya pada peringatan Hari Konstitusi Tahun 2020 di Jakarta, Selasa.

Sesuai dengan butir pertama amanat Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, Pemerintah telah mencatatkan berbagai peningkatan dalam indeks demokrasi dan indeks pembangunan hukum, kata Ma’ruf.

Indeks Demokrasi di Indonesia tercatat meningkat 2,53 persen dari capaian 72,39 persen di 2018 menjadi 74,92 persen di 2019. Selain itu, peningkatan kapasitas pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri juga meningkat dari jumlah perlindungan terhadap 22.240 kasus pada semester II 2019 menjadi 28.596 kasus pada semester I 2020.

“Indeks Pembangunan Hukum dari 0,61 tahun 2018 menjadi 0,62 pada 2019; dan tingkat kejahatan atau crime rate menurun dari 93 orang per 100.000 penduduk pada 2019 menjadi 50 orang pers 100.000 penduduk pada semester I Tahun 2020,” tambah Wapres.

Sementara itu, terkait amanat kedua pada UUD 1945, yakni meningkatkan kesejahteraan umum, Ma’ruf mengatakan Pemerintah telah mencatatkan capaian-capaian antara lain penurunan prevalensi kekerdilan atau stunting pada balita, penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Tingkat kemiskinan, yang 11,22 persen pada 2015 turun menjadi 9,78 persen pada Maret 2020; lalu meningkatnya cakupan kepesertaan JKN dari 61,5 persen pada 2015 telah mencapai 81,86 persen dari seluruh populasi pada Juni 2020,” tukasnya.

Terkait amanat ketiga, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, Pemerintah juga telah berhasil memperbaiki dan memeratakan akses pendidikan antarkelompok ekonomi, kata Wapres.

Terakhir, sesuai amanat keempat Pembukaan UUD 1945, telah diwujudkan oleh Pemerintah dengan terus mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dan turut menjaga perdamaian global lewat keterpilihan Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB). (bgn/ant)20081808

Jakarta, Baliglobalnews

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan peneliti-peneliti di Indonesia banyak menghasilkan produk inovasi, namun hanya sedikit dari hasil tersebut yang bisa dipasarkan untuk keperluan masyarakat.

“Banyak inovasi yang dihasilkan oleh anak bangsa, namun hanya sedikit yang dapat dikomersialkan atau dipasarkan. Jika inovasi tidak dapat dikomersialkan, maka inovasi tersebut kurang bermakna bagi bangsa ini,” kata Ma’ruf Amin saat membuka acara peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-25 di Jakarta, Senin.

Ma’ruf mengatakan Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk penelitian dan inovasi, namun jumlah sumber daya peneliti di Indonesia masih kurang, yakni hanya 89 orang per 1 juta penduduk.

“Indonesia mempunyai alokasi anggaran 2,130.3 miliar dolar AS (sekitar Rp31,3 triliun), lebih besar dibanding Vietnam. Tetapi jumlah sumber daya peneliti Indonesia hanya 89 per 1 juta penduduk, sedangkan Vietnam jumlah penelitinya 673 orang per 1 juta penduduk,” katanya.

Pemerintah Indonesia juga berperan besar dalam bidang penelitian cukup besar, kata Ma’ruf. Sementara kegiatan penelitian dan pengembangan atau research and development (R&D) di Vietnam lebih banyak diberikan oleh industri.

“Alokasi R&D di Indonesia itu terbesar dari Pemerintah, sebanyak 40 persen; sedangkan alokasi anggaran R&D di Vietnam yang paling besar dari sektor industri, sebanyak 52 persen,” tukasnya.

Sementara itu, merujuk pada data Global Innovation Index (GII) Tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat rendah di dunia, khususnya di negara-negara Asia Tenggara. Indonesia berada di posisi ke-85 dari 129 negara di dunia, kata Ma’ruf.

“Sedangkan di ASEAN, peringkat inovasinya Indonesia ada di posisi kedua terendah, di atas Kamboja. Bandingkan dengan Singapura di peringkat ke delapan, dan Malaysia peringkat ke-35, yang ekonominya berbanding lurus dengan budaya inovasinya,” jelasnya.

Oleh karena itu, Wapres berharap dengan adanya peringatan Hakteknas, masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya inovasi dan penelitian dalam memenuhi kebutuhan akan pengembangan teknologi.

“Hakteknas ini saya anggap penting dalam mendorong budaya inovasi di Tanah Air. Saya harap melalui acara ini dapat mendorong budaya inovasi masyarakat Indonesia,” ujarnya. (bgn/ant)20081009