Nasional, Baliglobalnews

Wakil Ketua MPR, Zulkifli Hasan, mengajak seluruh elemen bangsa baik pemerintah dan rakyat untuk bersinergi kuat menuju masa depan Indonesia yang lebih baik.

“Tanpa hubungan harmonis antaranak bangsa, jangan harap Indonesia bisa berubah menuju kesejahteraan bersama,” kata dia, di Jakarta, Minggu.

Ia katakan itu saat membuka acara Pagelaran Seni Budaya (PSB) Seni Musik Islami Qasidah yang ditampilkan sekitar 45 kelompok se-kabupaten Lampung Selatan dalam rangka Sosialisasi Empat Pilar MPR kerjasama MPR dengan Forum Jamaah Pengajian Lampung Selatan, di Aula SMA Kebangsaan, Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Sabtu (28/11/2020).

Hadir dalam acara itu Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR, Siti Fauziah, Ketua DPW PAN Provinsi Lampung, Irham Jafar Lanputra, tokoh agama Ustadz Khairuddin Yusuf, Kepala Sekolah SMA Kebangsaan, Hardiana Zali, dan masyarakat sekitar.

Hasan menyatakan, sapaan akrabnya, perubahan bangsa menuju kondisi yang diidam-idamkan bersama bukan hanya di bidang perekonomian saja, tetapi juga suasana kondusif, aman dan tentram yang terjaga.

“Artinya, kehidupan berdemokrasi sesuai Pancasila berjalan lancar. Tidak ada lagi konflik akibat perbedaan suku, agama, ras dan pandangan politik,” katanya.

Untuk itu, dia berharap seluruh anak bangsa Indonesia memiliki kesadaran kolektif akan hal tersebut dan mulai bangkit mewujudkan sinergitas itu dari lingkungan yang paling sederhana yakni keluarga, lingkungan masyarakat, kerja, sekolah, lalu menuju lingkungan yang luas yakni kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Pagelaran seni budaya qasidah ini adalah salah satu upaya harmonisasi hubungan antar masyarakat dan saya sangat apresiasi serta mendukung kegiatan ini,” katas pimpinan MPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Dalam kesempatan yang sama, Fauziah menyampaikan bahwa penyelenggaraan PSB yang mengikuti protokol kesehatan ketat di masa pandemi Covid-19 itu adalah salah satu metode penyampaian Sosialisasi Empat Pilar MPR dan merupakan metode penyampaian yang efektif.

Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjaga budaya daerah yang sangat beragam agar tidak punah.

Dipilihnya seni tersebut, lanjut Fauziah, karena merupakan tradisi luhur yang sudah sangat lekat dengan masyarakat Lampung Selatan, dan tradisi budaya juga sangat pas dengan Empat Pilar MPR.

“Yang terpenting adalah dalam seni tersebut banyak sekali terkandung tuntunan dan pelajaran yang bisa kita ambil dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya, puluhan grup seni Islam itu ternyata sangat sempurna saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Artinya, agama dan nasionalisme seiring sejalan tak terpisahkan. Saya berterima kasih kepada Bapak Wakil Ketua MPR, Zulkifli Hasan, di tengah kesibukannya menyempatkan hadir dan mengapresiasi budaya daerah,” katanya. (bgn123)20112914.

Nasional, Baliglobalnews

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan, mempertanyakan terkait keberadaan “pasukan khusus” Badan Intelijen Negara (BIN) yang disebut-sebut bernama Rajawali, karena tidak memiliki payung hukum yang jelas dan bepotensi menimbulkan polemik dalam kekuatan bersenjata di Indonesia.

Menurut dia secara konstitusional, Indonesia hanya mengenal dua bentuk kekuatan bersenjata yakni TNI dan Kepolisian Republik Indonesia. TNI adalah komponen utama pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan bangsa yang terdiri atas tiga matra yakni TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

“Sementara Polri adalah lembaga penegak keamanan dan ketertiban negara sehingga hanya dua lembaga itu yang memiliki mandat konstitusional untuk mengadakan pasukan bersenjata,” kata Hasan, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Hasan yang juga nggota Komisi I DPR itu menegaskan bahwa tidak ada dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan BIN boleh memiliki pasukan bersenjata.

Karena itu menurut dia, pengamanan yang dilakukan BIN hanya berada dalam ruang lingkup fungsi intelijen sehingga tidak membutuhkan pasukan khusus bersenjata laras panjang.

“BIN merupakan badan intelijen, bukan pasukan bersenjata, anggota BIN pun tidak hanya berasal dari kalangan militer, tetapi juga berasal dari kalangan sipil. Membuat pasukan bersenjata dalam lembaga yang juga dihuni oleh kalangan sipil adalah sesuatu yang bermasalah,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrat itu mengkritik BIN yang alih-alih membangun organisasi intelijen kelas dunia namun malah bergerak ke arah yang sangat membingungkan dan jauh dari ruh intelijen yang seharusnya kerja-kerjanya bersifat rahasia.

Ia meminta BIN harus tetap menjadikan intelijen sebagai semangat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, bukan membangun kekuatan bersenjata baru yang tidak berada dalam naungan TNI dan Polri.

Menurut dia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73/2020, BIN berada langsung di bawah presiden, sehingga presiden harus menjelaskan maksud BIN melakukan demonstrasi pasukan bersenjata itu.

“Dan juga mendorong BIN melakukan reformasi internal, menghindari persepsi masyarakat munculnya angkatan bersenjata kelima, dan menghindari kegiatan yang kontraproduktif dengan tugas keintelijenan,” katanya.

Sebelumnya dalam video yang viral di media sosial, BIN menampilkan atraksi “pasukan khusus” bernama Rajawali. “Pasukan khusus” mengenakan seragam lapangan taktikal, menyandang kelengkapan komunikasi, perlindungan diri, hingga senjata perorangan –termasuk senjata laras panjang– beraksi saat inanugurasi peningkatan statuta STIN, di Plaza STIN, Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (9/9). (bgn123)20091403