Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan melalui penguatan investasi berkualitas, transformasi ekonomi, dan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Konsultasi bersama Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum, anggota DPD RI, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di The Meru Sanur, pada Kamis (2/7/2026).

Giri Prasta menjelaskan bahwa arah pembangunan Bali saat ini bertumpu pada transformasi struktur ekonomi melalui pendekatan Ekonomi Kerthi Bali. Kebijakan tersebut diperkuat melalui pengembangan ekosistem investasi satu pintu, akselerasi digital, kolaborasi lintas institusi vertikal, serta pemetaan peluang investasi prioritas yang sesuai dengan karakteristik Bali.

Menurut dia, investasi di Bali tidak semata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan, pelestarian budaya, dan kelestarian lingkungan. Karena itu, sektor-sektor strategis seperti pertanian organik, energi bersih, industri berbasis budaya, ekonomi kreatif dan digital, serta pariwisata budaya dan wellness tourism menjadi fokus utama pengembangan investasi di Bali. “Seluruh sektor ini harus saling bersinergi untuk mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh, unggul, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pada sektor pariwisata, kata dia, Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat kualitas dan daya saing pariwisata berbasis budaya yang bermartabat. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas destinasi, perluasan promosi di tingkat nasional maupun internasional, serta penguatan citra Bali sebagai destinasi unggulan dunia.

Sementara pada sektor ekonomi kreatif dan digital, pemerintah berupaya membangun ekosistem yang mampu mendorong inovasi, meningkatkan kualitas produk, sekaligus memperluas akses pasar. Sektor ini diharapkan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menopang perekonomian Bali di masa depan.

Di bidang energi, Giri Prasta menegaskan komitmen Bali menuju Bali Mandiri Energi berbasis energi bersih. Kebijakan ini diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, menekan polusi, dan mempercepat pencapaian Nir Emisi Karbon (Net Zero Emission/NZE), termasuk melalui optimalisasi pemanfaatan PLTS Atap sebagai sumber Energi Baru Terbarukan (EBT). Untuk mendukung seluruh agenda pembangunan tersebut, Giri Prasta menyatakan Pemerintah Provinsi Bali juga terus memperkuat konektivitas ekonomi melalui pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan. Langkah ini mencakup pembangunan jalan baru dan underpass, pengembangan pelabuhan di wilayah Bali Timur, Bali Utara, Bali Barat, dan Bali Selatan, serta integrasi infrastruktur darat, laut, dan udara dengan transportasi publik modern.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas menekankan bahwa pembangunan ekonomi nasional hanya akan berhasil apabila daerah ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar lokasi pelaksanaan program nasional. “Kekuatan ekonomi Indonesia sesungguhnya bertumpu pada kekuatan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan membangun sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan nyata yang dihadapi daerah,” katanya.

Gusti Kanjeng Ratu Hemas menambahkan bahwa investasi seharusnya tidak hanya dinilai dari besarnya nilai realisasi atau jumlah proyek yang dibangun. Lebih dari itu, investasi harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah sumber daya daerah, memperkuat pelaku usaha lokal, serta mendorong pemerataan kesejahteraan.

Melalui forum konsultasi ini, kata dia, DPD RI berharap tercipta langkah-langkah konkret yang dapat menjembatani kebutuhan daerah dengan kebijakan nasional, sehingga investasi yang masuk benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*/bgn003)26070304

Gianyar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menghadiri dan sembahyang saat karya agung mamungkah, tawur pedanan, mapadudusan agung, ngenteg linggih, ngusaba desa lan ngusaba nini di Pura Desa lan Puseh, Desa Adat Keliki, Tegallalang, Gianyar, pada Kamis (13/11/2025).

Wagub Giri Prasta mengapresiasi semangat gotong-royong warga Keliki dalam mewujudkan karya agung. “Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ini adalah karya utamaning utama. Jadi butuh persiapan dan dana yang tidak sedikit. Namun karena saking cintanya masyarakat kepada daerahnya dan semangat luar biasa dalam beryadnya, akhirnya upacara ini bisa berjalan dengan baik,” ujarnya dalam dharma wacana di hadapan warga Desa Keliki.

Dia juga mengingatkan bahwa upacara ini memiliki makna penting dalam melestarikan budaya, sehingga diharapkan Bendesa Adat atau Prawartaka Karya membuat prasasti sebagai dokumentasi sejarah. “Saya harap dibuatkan prasasti agar anak cucu kita mengetahui sejarahnya, sehingga tidak ada istilah saling ‘kaden’ di masa mendatang,” katanya.

Selain itu, dia mengapresiasi kesiapan sarana upacara yang masih dalam kondisi baik. Menurut dia, hal tersebut menunjukkan standar yang tinggi dalam pelaksanaan yadnya dan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain.

Mantan Bupati Badung dua periode itu berharap agar rangkaian upacara berjalan dengan baik dan mautama. “Upakara dan uparengga adalah sarana serta taksu jagat Bali yang utama. Saya juga berharap masyarakat tetap bersatu dalam melaksanakan upacara seperti ini. Dengan bersatu, setengah perjuangan telah berhasil, dan kita dapat membangun jembatan emas untuk generasi mendatang,” katanya.

Sebagai bentuk ngastiti bakti ring Ida Betara, Wagub Giri Prasta secara pribadi mepunia Rp25 juta.

Parwataka Acara Ngakan Tirta Pramono mengatakan bahwa puncak upacara telah dilaksanakan bertepatan dengan Purnama Kelima pada 5 November lalu dan akan nyineb pada 16 November mendatang. Upacara ini telah direncanakan sejak masa pandemi Covid-19. Semangat tersebut terus dipupuk selama sekian tahun sembari menyiapkan seluruh keperluan upacara. “Kami percaya ada empat unsur yang akan membuat upacara itu sukses, yaitu kemauan, kemampuan, situasi dan kondisi, serta sastra. Berbekal empat unsur itu, kami membulatkan tekad untuk mewujudkan upacara yadnya ini,” ungkapnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa sumber dana upacara ini berasal dari iuran warga yang berkisar Rp4,5 juta, Rp6 juta, dan Rp9 juta per kaka, yang diklasifikasikan berdasarkan status sebagai medesa adat, desa kampleng, dan mebanjar adat.

Dia berharap semangat gotong-royong warga dapat terus dipertahankan, sehingga selain mempererat persaudaraan, juga mampu mewujudkan yadnya-yadnya lain di desa ini. (*/bgn003)25111406

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menilai kebijakan Online Single Submission (OSS) yang memudahkan penerbitan izin usaha tanpa mempertimbangkan rencana tata ruang rill di daerah, membuat pemerintah kabupaten dan kota kewalahan mengendalikan konversi lahan.

“Alih fungsi lahan yang masif tak lepas dari kebijakan pusat, terutama regulasi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang melahirkan sistem Online Single Submission (OSS). Siapapun sebagai pemerintah sudah pasti tidak menginginkan terjadinya alih fungsi lahan, sudah pasti. Apalagi tanah yang dikonversi,” kata Giri Prasta sidang paripurna DPRD Bali di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Rabu (15/10/2025).

Melihat kondisi tersebut, kata dia, perlu dikendalikan dengan regulasi yang tegas dan penegakan yang konsisten. Seperti dalam sistem OSS tersebut, kata Giri Prasta, pemodal asing dengan modal Rp10 miliar sudah dapat membangun usaha, sementara investasi di bawah Rp5 miliar bahkan diperbolehkan memanfaatkan jalur hijau. Selain itu, lahan sawah yang seharusnya dilindungi dapat digunakan hingga 30 persen untuk kepentingan usaha. “Omnibus law ini adalah bagaimana menggabungkan dari semua regulasi bisa dijadikan satu untuk mempermudah. Salah satu Undang-Undang Cipta Kerja. Nah terhadap regulasi ini, jangan disalahkan dengan adanya OSS. Bahwa pemodal asing itu 10 miliar bisa membangun loh. Itu satu,” kata Bupati Badung 2 periode ini.

Dia menilai tumpang tindih regulasi antara kebijakan daerah dan pusat menjadi penyebab utama lemahnya pengendalian pembangunan. Apalagi Perda itu bertentangan dengan kebijakan pusat. Dengan OSS ini, dia bisa mencari NIB aja cukup sudah boleh (bangun). “Ini memang kewalahan bagi kita semua, bukan hanya Badung saja. Dan saya jamin seluruh Indonesia, apalagi di Bali. Pasti akan berkurang (jumlah lahan hijau), karena memang itu regulasinya,” ucap Politikus dari Partai PDIP ini.

Giri Prasta menjelaskan, guna mengantisipasi hal itu Gubernur Bali Wayan Koster telah menyampaikan kepada pemerintah pusat agar memperketat syarat penanaman modal asing (PMA) dengan menaikkan batas minimal nilai investasi. “Nanti ke depan PMA itu harus di atas, katakanlah Rp100 miliar gitu. Karena ini memang regulasi (pusat), Nggak bisa (diubah sendiri di daerah). Kalaupun, saya contohkan begini, siapa sebagai aparat bisa nggak menindak persoalan itu, Nggak bisa,” ucapnya.

Hingga saat ini, kata dia, pemerintah provinsi telah menjalin komunikasi dengan pusat terkait pelaksanaan OSS dan dampaknya di daerah. Seperti, banyak perbedaan antara data tata ruang di daerah dengan sistem perizinan pusat. Kondisi tersebut bahkan diperparah oleh praktik oknum tertentu yang memanfaatkan celah peraturan. “Bisa antara RTRW di Bali, salah satu wilayah kabupaten kota atau provinsi ini, bisa lain dengan yang ada di pusat. Misalkan di Bali ini adalah lahan pertanian perkebunan berkelanjutan, di situ sudah berubah menjadi akomodasi. Nah sistem inilah yang perlu harus kita kontrol bersama,” katanya.

Dia memandang pengawasan di tingkat daerah perlu diperkuat melalui penerapan zona integritas di seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari desa hingga provinsi. Zona integritas, lanjutnya, menjadi pondasi dalam menjaga kejujuran dan konsistensi kebijakan publik. “Zona integritas ini ada di desa dan kelurahan, ada di kecamatan, ada di OPD, kabupaten, provinsi, dan di Indonesia. Maka Indonesia sejati-jatinya Indonesia Raya. Ini yang harus kita benahi bersama,” katanya.

Ketua DPC PDIP Badung itu juga menyatakan sistem manual juga harus tetap berjalan sebagai kontrol apabila sistem digital mengalami gangguan atau disalahgunakan. Seperti contoh, adanya celah aturan dalam OSS memungkinkan pembangunan di jalur hijau dengan investasi di bawah Rp 5 miliar.

“Coba Anda lihat regulasinya. Boleh enggak dengan Rp5 miliar ke bawah jalur hijau itu dibangun. Misalnya contoh, saya punya kawasan jalur hijau. Lalu saya punya keluarga dan anak udah nikah. Pingin mengembangkan ekonomi, satu-satunya tempat ada di jalur hijau ini. Regulasi membenarkan Rp 5 miliar ke bawah (sudah boleh dibangun), ya pasti bangun di situ dong untuk meningkatkan ekonomi,” jelasnya.

Terkait usulan kenaikan batas minimal investasi menjadi Rp100 miliar, Giri Prasta optimistis langkah itu tidak akan mengurangi minat investor ke Bali. Pihaknya menilai kebijakan tersebut akan memunculkan investor yang lebih berkualitas dan berorientasi jangka panjang. “Syarat investasi asing harus diperketat agar pembangunan di Bali tetap seimbang dan tidak merugikan masyarakat lokal. PMA itu jangan diberikan kemudahan yang terlalu tinggi. Misalkan contoh Rp10 miliar itu boleh lo membangun dengan PMA, harusnya jangan. Katakanlah di atas Rp100 miliar, misalkan di atas 200 miliar. Ini kan menjaga, memproteksi wilayah kita di Bali. Karena kami ingin sekali pemerataan ekonomi itu ada di Bali dan masyarakat terus menjadi tuan di rumahnya sendiri,” ucapnya. (bgn008)25101518

Badung, Baliglobalnews

Hubungan baik antara Meksiko dengan Bali telah terjalin sejak tahun 1930-an. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Bali, Cok Ace, saat mendampingi Menteri Luar Negeri Mexico, Marcelo Ebrard Casaubon, membuka Inauguration of the Exhibition ‘Shapes in the landscape: Covarrubias’ Bali and Mexico South’ di Museum Pasifika ITDC Bali, pada Senin (14/11/2022).

Miguel Covarrubias merupakan seorang pelukis terkenal asal Mexico yang pada tahun 1930 mengunjungi Bali bersama istrinya, Rosa Rolanda dan menetap di Bali hingga tahun 1933. Lalu pada tahun 1937 dia menulis buku “The Island of Bali” yang berisikan kumpulan lukisan dan foto yang menggambarkan kehidupan masyarakat Bali pada masa itu.

Menteri Luar Negeri Mexico, Marcelo Ebrard, sangat mengapresiasi terselenggaranya pameran ini. Selain menunjukkan hubungan baik Mexico dan Bali di bidang seni, karya Covarrubias di rasa dapat memberikan gambaran tentang kentalnya budaya serta tradisi Bali di masa itu.

“Covarrubias menulis buku tahun 1937 jadi sedikit banyak bisa memberikan gambaran kondisi Bali tahun 1937 dan apa yang menjadi poin daya tarik utama pada tahun itu,” ujarnya.

Menurut Cok Ace, Covarrubias menjadi salah satu catatan perkembangan sejarah pariwisata Bali yang pada masa itu berkembang berkat seniman luar yang datang ke Bali dan memperkenalkan Bali ke seluruh dunia.

Selain memamerkan hasil seni Covarrubias, Direktur Museum Pasifika, Philippe Augier menyampaikan bahwa serangkaian dengan dilaksanakannya Presidensi G20, pada kesempatan tersebut juga dipamerkan lukisan dari 20 seniman peserta G20. (bgn003)22111507

Denpasar, Baliglobalnews

Sampah akan menjadi masalah apabila tidak dikelola dengan baik dan dapat mengganggu bidang pariwisata di Bali. Permasalahan sampah menjadi bom waktu apabila tidak adanya perubahan paradigma pengelolaan sampah yang selama ini masih dengan metode kumpul-angkut-buang.

Hal itu dikemukakan Wakil Gubernur Bali, Tjok Oka Sukawati, ketika menerima kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI Dalam Rangka Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (19/10/2022).

“Karena itu pengelolaan sampah harus dimulai dan dilakukan oleh seluruh pihak, terutama dari pihak penghasil sampah seperti di rumah tangga, hotel, sekolah, perkantoran, industri dan tempat umum lainnya,” katanya.

Hal ini sejalan dengan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru” sehingga dapat terjaganya kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan Bahagia.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber serta Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 381/03-P/HK/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat.

Diperlukan peran aktif masyarakat Bali berkewajiban untuk melakukan pemilahan sampah mulai dari rumah tangga sampai ke tingkat Desa/Kelurahan dan Desa Adat sehingga sampah tuntas selesai dikelola di TPS3R/TPST di Wilayah masing-masing. Desa dan Desa Adat wajib untuk menyusun Peraturan Desa dan Pararem yang isinya antara lain mewajibkan setiap warga/kramanya untuk memilah sampah, mengelola sampah di wilayahnya, dan penerapan sanksi adat yang diberlakukan Desa Adat bagi masyarakat yang tidak mengelola atau membuang sampah tidak pada tempatnya.

Menurut Wagub Cok Ace, dalam upaya pengurangan sampah perlu adanya optimalisasi pengolahan sampah organik dan sampah anorganik. Salah satu langkah yang dapat diterapkan di rumah tangga adalah dengan pengolahan sampah organik (sampah dapur) melalui teknologi yang ramah lingkungan. Hasil pengolahan sampah organik memiliki banyak manfaat diantaranya dapat digunakan dalam bidang pertanian serta penggunaan lainnya yang tidak berbahaya bagi lingkungan, dan juga dapat mendukung program pertanian organik dan ketahanan pangan di Provinsi Bali.

Upaya daur ulang sampah dan pengembangan kreativitas dengan bahan material sampah tentu dapat mengubah paradigma masyarakat terkait sampah, dimana sampah dapat bernilai ekonomi jika dapat diolah dengan baik. Hal ini juga tentunya akan dapat memberikan dampak yang besar bagi kelestarian lingkungan dan keberlangsungan daya dukung lingkungan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali untuk menuntaskan sampah dengan pengelolaan sampah berbasis sumber dengan tujuan merubah paradigma pengelolaan sampah dari kumpul angkut buang ke TPA menjadi pengelolaan sampah dengan pengurangan, pemanfaatan, dan daur ulang (reduce, reuse, recycle) yang diterapkan di masing-masing Desa/ Kelurahan dan Desa Adat se-Bali.

Oleh sebab itu, untuk perubahan paradigma di Provinsi Bali maka dibutuhkan komitmen, bantuan dan fasilitasi dari seluruh stakeholder baik kementerian/lembaga pusat, daerah dan pemangku kepentingan lainnya sehingga mempercepat terwujudnya pengelolaan sampah skala desa/ kelurahan dan desa adat dengan slogan “Desaku Bersih Tanpa Mengotori Desa Lain” dan “Desaku Lestari Tanpa Sampah Plastik”.

Anggota Badan Legislasi DPR RI, Ferdiansyah, mengatakan Bali sesuai data tahun 2020 merupakan provinsi nomor 3 yang bersih dari sampah dan memiliki sistem pengelolaan yang baik. Sehingga sudah patut Bali menjadi contoh agar provinsi lain ikut memulai diri untuk mengolah dan mengelola sistem yang baik juga, karena sampah apabila tidak dikelola dengan baik dan benar serta tidak melibatkan semua elemen masyarakat, maka akan menimbulkan bencana dan menjadi penyakit, namun jika sampah itu dikelola dengan sistem yang tepat maka sampah juga akan berubah menjadi energi dan berkah.

Sementara anggota DPR RI, I Nyoman Parta juga menegaskan bahwa untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat maka peran serta semua pihak, mulai dari rumah tangga,  masyarakat secara pribadi, industri, perhotelan, restoran, pasar dan semua yang ada di atas bumi ini harus terlibat untuk sadar lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan, sehingga menjaga kebersihan lingkungan dari sampah menjadi tanggung jawab kita semua. (bgn003)22101918

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali, Tjok. Oka Sukawati (Cok Ace), mengajak seluruh masyarakat Bali untuk mencintai, memahami dan bangga terhadap mata uang rupiah sebagai identitas dan simbol sah pembayaran dan kedaulatan pemersatu bangsa sekaligus. Hal ini disampaikannya saat memberi sambutan pada acara “Gong Bali Dwipa Festival” PT Bank BPD Bali, di Gedung Terbuka Ardha Candra, Taman Budaya – Art Center Denpasar, pada Jumat (14/10/2022).

“Sebagai mitra pemerintah, Bank BPD Bali memiliki peran dan fungsi yang sangat besar dalam pembangunan Bali. Kehadiran Bank BPD Bali mempunyai tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah perekonomian yang lesu saat ini, sehingga tetap eksis dan tetap berkomitmen dalam memberikan kemudahan kepada sektor usaha kecil untuk mendapatkan kucuran kredit lunak,” tegas Wagub Cok Ace yang hadir didampingi Sekda Dewa Made Indra dan sejumlah kepala OPD lainnya.

Dia menambahkan pentingnya perhatian kepada sektor usaha kecil, mengingat sektor ini selalu tangguh menghadapi situasi global yang relatif labil. “Saya percaya Bank BPD Bali sebagai bank-nya masyarakat Bali’ tak akan mengabaikan kepentingan pemiliknya yaitu rakyat Bali, sehingga BPD benar-benar dekat di hati rakyat, karena selalu melayani dengan sepenuh hati,” katanya.

Wagub Cok Ace juga menyampaikan pentingnya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap fungsi rupiah dalam perekonomian, dimana rupiah merupakan perwujudan kemampuan masyarakat dalam memahami peran rupiah dalam peredaran uang, stabilitas ekonomi dan fungsinya sebagai alat penyimpan nilai kemampuan untuk bertransaksi, berbelanja dan berhemat.

“Rupiah merupakan perwujudan dari kemampuan masyarakat untuk mengenal karakteristik dan desain rupiah, sehingga kita semua mampu memperlakukan rupiah secara tepat, mampu menjaga dirinya dari kejahatan uang palsu, dan kita sebagai masyarakat cerdas juga mampu untuk mengenali, merawat dan menjaga rupiah. Apabila kita sudah mampu menanamkan kecintaan dan paham terhadap rupiah maka secara langsung kita juga bangga terhadap rupiah, dimana rupiah merupakan perwujudan dari kemampuan masyarakat memahaminya sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai simbol kedaulatan NKRI dan alat pemersatu bangsa,” katanya.

Penglingsir Puri Ubud itu mengajak masyarakat untuk aktif dan menggelorakan semangat menabung kepada semua elemen masyarakat, karena dengan gemar menabung akan terbentuk masyarakat yang mandiri, berpikir untuk masa depan dan punya modal untuk membangun. Melalui kebiasaan gemar menabung, masyarakat dilatih untuk berhemat, mau bekerja keras dan bekerja cerdas. “Kebiasaan menabung merupakan salah satu budaya yang harus senantiasa ditumbuh kembangkan, khususnya bagi generasi muda agar sistem perencanaan masa depannya lebih terarah. Dengan demikian keinginan memiliki segala kebutuhan bisa lebih mudah terwujud. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak seluruh masyarakat Bali untuk membudayakan gemar menabung,” katanya.

Direktur Utama PT Bank BPD Bali, I Nyoman Sudarma, mengatakan Gong Bali Dwipa Festival adalah sebuah apresiasi terhadap nasabah yang memberikan kepercayaan terhadap Bank BPD Bali sebagai tempat untuk menyimpan uang mereka, memanfaatkan layanan publik dalam perputaran perekonomian sekaligus memanfaatkan layanan aplikasi pembayaran nontunai melalui aplikasi yang disediakan. Pada kesempatan ini juga dilakukan pengundian gebyar samsat dan peluncuran “BaliPay”, yang merupakan aplikasi layanan pembayaran nontunai terbaru, dan bisa digunakan antar negara.

Hingga saat ini sudah terdapat 47 ribu user BaliPay. Dengan menggunakan BaliPay maka bisa mengoptimalkan transaksi uang elektronik dimana dan kapan saja.

Pada kesempatan ini, Wagub Cok Ace mengucapkan selamat kepada para nasabah yang beruntung memenangkan undian, sementara bagi nasabah yang belum beruntung, diharapkan tetap setia untuk menjadi nasabah BPD dan Bank BPD terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah secara cepat, tepat, ramah dan mudah, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara bank dengan nasabah dalam memacu pertumbuhan ekonomi. (bgn003)22101501

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, melantik dan mengambil sumpah pimpinan Badan Amal Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Bali periode 2022-2027 di Ruang Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, pada Rabu (7/9/2022).

Wagub yang akrab disapa Cok Ace itu menyampaikan bahwasannya pergantian kepengurusan atau kegiatan-kegiatan pengkaderan pada suatu organisasi mengindikasikan telah berjalannya demokrasi pada suatu organisasi, yang tentunya telah melalui proses dan mekanisme yang dilaksanakan secara demokratis. Untuk itu, diharapkan para  pengurus yang baru dilantik dapat membuat program kegiatan yang berdasarkan pemikiran yang baik dan jernih dalam hal berorientasi revitalisasi dan reaktualisasi pada program kerja secara optimal sehingga Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bali dapat meningkatkan prestasi dan kinerja organisasi dalam rangka membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama–sama dalam menyukseskan pembangunan khususnya di Daerah Bali melalui Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Wagub Cok Ace menyampaikan bahwa zakat merupakan salah satu tiang ajaran Islam yang amat penting, karena dengan zakat maka wajah kemasyarakatan dari ajaran Islam menjadi nyata. Sedangkan tanpa zakat, agama Islam menjadi tidak sempurna. Salah satu kendala sampai sekarang adalah umat Islam belum menganggap cukup penting kewajiban zakat ini, di sisi lain zakat  potensi umat Islam yang cukup besar. Potensi ini  apabila dikelola secara baik dan optimal akan dapat dimanfaatkan untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi  masyarakat. Zakat bila pengelolaannya dilakukan dengan baik dapat digunakan untuk membantu rakyat miskin guna meningkatkan pendapatannya. Untuk itu, umat Islam di Provinsi Bali harus berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sangat sejalan dengan semangat ajaran Islam. Partisipasi umat tersebut dapat diwujudkan dengan pelaksanaan zakat yang merupakan kewajiban agama dan juga mempunyai fungsi sosial. Potensi zakat belum dikelola secara optimal, diantaranya karena kurangnya kesadaran umat dalam melaksanakan zakat.

Guru Besar ISI Denpasar itu berharap kepada pengurus Baznas agar dapat membangun kesadaran dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait arti pentingnya zakat, serta bagaimana menjadikan zakat agar berfungsi sebagai amal ibadah dan juga sebagai konsep sosial. Pengelolaan zakat yang dilakukan secara terintegrasi atas dasar tanggung jawab bersama dapat  mengoptimalkan peran zakat. Peran zakat sebagai salah satu sumber dana jaminan sosial bagi fakir miskin dan untuk membantu program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan adalah sejalan dengan tujuan bernegara.

“Untuk itu, saya berharap agar Baznas Provinsi Bali semakin gencar dalam melaksanakan sosialisasi, penghimpunan dan penyaluran. Oleh karena itu, saya berharap agar Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bali memfokuskan kegiatannya pada program-program dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta peningkatan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan,” katanya.

Hadir Pimpinan Baznas RI Pembina wilayah Bali, Zainulbahar Noor, Asisten Pemerintahan dan Kesra I Gede Indra Dewa Putra, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Ketut Sukra Negara, tokoh agama serta undangan lainnya. (bgn003)22090716

Denpasar, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali mengapresiasi pendapat Gubernur Bali atas Raperda Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar di Pulau Dewata. Hal itu terungkap dalam rapat paripurna ke-25 Masa Persidangan II Tahun 2022 di Ruang Sidang Utama Sekretariat DPRD Provinsi Bali, pada Senin (29/8).

Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama didampingi Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Kory, itu turut dihadiri Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati. Dimana tanggapan Dewan dibacakan Anggota Komisi I DPRD Bali, Made Rai Warsa, mengucapkan terima kasih kepada Gubernur, karena menyambut baik inisiatif dewan dalam penyusunan Raperda Bali tentang, Perlindungan Tumbuhan Dan Satwa Liar.

“Kami sepakat dan dapat menerima masukan untuk penyempurnaan aspek teknis penyusunan (legal draffting) dan substansi,” kata Rai Warsa.

Dalam tanggapan Dewan, ada lima legal draffting dan substansi yang disampaikan yakni, aspek legal draffting dan teknis penyusunan Raperda, merumuskan norma delik larangan, pengaturan partisipasi masyarakat, diberikannya peran masyarakat pengembangan tumbuhan dan satwa, serta penggunaan atau pemanfaatan tumbuhan dan satwa supaya tidak diatur dalam Raperda melainkan dalam awig-awig atau perarem Desa Adat atau Banjar adat.

Usai sidang, Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, terkait Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan Provinsi Bali, menjelaskan hal ini penting karena daerah pertanian di Bali perlu dilindungi.

“Seperti di Denpasar, daerah pertanian kita semakin berkurang. Sehingga pasti ada yang surplus dan minus. Jadi nantinya ada regulasi pengaturan bagaimana pangan ini bisa merata,” katanya.

Sesuai visi Bangun Sat Kertih Loka Bali, kata dia, agar tata titi di Bali tetap terjaga dan teratur, artinya bagaimana berkeseimbangan alam dengan isinya. Seperti tanaman langka yang digunakan untuk kegiatan upacara ritual.

“Nantinya akan ada daftar dan konsepkan bagaimana pohon yang ditebang wajib ditanam lagi. Seperti contoh, saat menebang bambu, bagaimana dilakukan upaya penanam ditempat lain. Sehingga, tetap terjaga di Bali,” katanya.

Ke depan, lanjutnya, agar Pulau Bali ini tetap tumbuh rimbun pohon dan tetap ada tanaman berbuah, serta berbunga. Demikian juga hewan, perlu adanya ekosistem yang wajib dilindungi. Seperti, tidak boleh menembak atau berburu burung. Kecuali atas seizin adat.

“Saya contohkan, ada kelompok berburu masuk ke lahan orang yang di lahan itu ada hewan peliharaan sapi. Saat mendengar tembakan, pasti akan membuat sapi kabur. Kecuali, hewan yang diburu menjadi hama,” katanya.

Sementara Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, mewakili Gubernur mengatakan tidak bisa dimungkiri saat ini banyak alih fungsi lahan, meski sudah ada Perda RTRW.  Namun, ada kuantitas yang berkurang, sehingga ini perlu diatur.

“Jadi saya memberikan apresiasi pandangan umum seluruh fraksi atas Raperda Provinsi Bali tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi,” katanya.

Dia menjelaskan, terkait jawaban pandangan umum seluruh fraksi atas Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, pihaknya mengapresiasi atas dukungan untuk mempercepat ditetapkannya Perda, sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Provinsi Bali.

“Dukungan baik anggaran dan bentuk lainnya di sektor pertanian sangat diperlukan agar pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi dapat diselenggarakan secara optimal,” katanya.

Selain beras, kata Cok Ace, jenis pangan pokok tertentu lainnya seperti ubi kayu, ubi jalar, jagung, kedelai, dan sebagainya dapat digunakan sebagai cadangan pangan dan akan diakomodir dalam Raperda. Dan untuk, jumlah Cadangan Beras Provinsi Bali sesuai perhitungan Permentan Nomor 11 Tahun 2018 sebanyak 429 ton.

“Untuk meningkatkan kualitas beras dilaksanakan penerapan usaha tani yang baik dan benar sesuai dengan anjuran Good Agricultural Practies (GAP). Sehingga akan dapat meningkatkan produktivitas padi. Dalam menekan terjadinya alih fungsi lahan dilakukan melalui penerapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan mengacu pada RTRWP, ” katanya.

Terkait Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Pemerintah Provinsi telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan agar petani bersedia mengikuti program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang merupakan program Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat melalui Direktur Pembiayaan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melaksanakan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) pada Tahun 2015 di Provinsi Bali mencakup realisasi luas lahan sebesar 6.087,84 ha, tahun 2016 realisasi luas  lahan sebesar 21.510,25 ha, tahun 2017 dengan luas lahan sebesar 17.341,24 ha, tahun 2018 dengan target dari pusat seluas 30.000 ha dan realisasi yang dicapai hanya seluas 5.236,60 ha, tahun 2019 target pusat seluas 15.00 ha dan tercapai realisasi sebesar 13.833,66 ha. Untuk tahun 2020 target yang diberikan pusat seluas 20.000 ha dengan realisasi seluas 26.529,58 ha, sedangkan untuk tahun 2021, target yang diberikan seluas 32.000 ha, di refocusing kembali oleh pusat menjadi seluas 4.000 ha saja, hal ini disebabkan karena adanya wabah pandemi Covid-19

“Untuk penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk harga beras dalam Raperda adalah sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Apabila pemerintah tidak menetapkan HPP maka terkait HPP akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur,” katanya.

Untuk keberhasilan dan manfaat bagi masyarakat terkait pengelolaan cadangan pangan diatur persyaratan yang harus dipenuhi dan akan ditegaskan kembali dengan perjanjian kerjasama pihak yang akan ditunjuk sebagai pengelola pangan khususnya beras yang sudah diadakan.

“Kami setuju untuk menghapus frase tata cara karena tidak mengurangi makna, sehingga judul Raperda menjadi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi,” pungkasnya.

Untuk pengaturan cadangan pangan dihilir terkait produksi, sedangkan proses di hulu terkait budidaya sudah menjadi pertimbangan untuk pengadaan cadangan pangan. Pangan yang dikelola dalam bentuk cadangan pangan yaitu pangan produk hilir yang telah dilakukan penanganan pasca panen. Dalam hal terjadi ketidakstabilan harga pangan pokok, penetapan jenis pangan pokok lainnya adalah termasuk pangan pokok selain beras sesuai dengan potensi daerah.

“Pengaturan cadangan pangan tingkat provinsi dan oleh masing-masing kabupaten/kota diatur dalam bentuk Perda sesuai amanat PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi,” ucapnya.

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi diperoleh melalui pembelian produksi dari dalam daerah dengan mengutamakan produksi petani daerah yang aman dan bermutu. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi akan bekerjasama dengan  Badan Usaha Milik Daerah, BUM Desa, BUPDA, lembaga usaha masyarakat, dan/atau koperasi dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama dengan persyaratan memiliki gudang penyimpanan dengan kapasitas dan standar penyimpanan sesuai ketentuan dan memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan berdasarkan hasil penilaian tim yang ditugaskan secara khusus oleh Perangkat Daerah.

“Dengan dukungan dari berbagai stakeholder maka Sistem Informasi Cadangan Pangan diharapkan menjadi pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan,” jawabnya.

Pihaknya setuju untuk melibatkan peranan masyarakat dalam mewujudkan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Bali. Kemudian, pengenaan sanksi terhadap pelaku usaha pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan dalam pengelolaan pangan sudah diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dan, terkait penganggaran registrasi kebun selain bersumber dari APBD juga dari APBN.

“Dalam peningkatan perhatian terhadap keberadaan para petani dan nelayan sebagai sumber produksi pertanian dan perikanan yang mendukung ketahanan pangan daerah, secara bersinergi telah dilaksanakan fasilitasi dan pembinaan terhadap petani untuk ketersediaan cadangan pangan,” jelasnya.

Kemudian, regulasi terhadap produk pangan yang mengatur terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) diatur dengan Permendag. Kemudian, pengaturan pasca pengadaan yaitu pengelolaan cadangan pangan diatur dalam perjanjian kerjasama untuk menjaga kualitas mutu cadangan pangan agar memenuhi standar mutu pangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Lebih lanjut, untuk pelaksanaan cadangan dan budi daya pangan selain beras misal sorgum harus dilakukan dengan melakukan identifikasi kesesuaian lokasi dan agroklimat untuk pengembangan komoditi lainnya sebagai potensi cadangan pangan. (bgn008)22082907

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali yang juga Ketua Harian Majelis Pembimbing Kwarda Bali, Tjok Oka Artha Ardana Sukawati, secara resmi melepas keberangkatan kontingen Kwarda Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Minggu (7/8). Mereka akan ikut dalam Jambore Nasional ke-11 di Bumi Perkemahan Graha Wisata Pramuka (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur.

Cok Ace, panggilan akrab Tjok Oka Artha Ardana Sukawati, berpesan agar selalu menjaga nama baik Bali, selalu aktif dalam kegiatan yang akan dilaksanakan di Cibubur, dan tetap menjaga kesehatan serta mematuhi protokol kesehatan. Karena tanpa kondisi yang sehat tidak mungkin bisa mengikuti kegiatan dan keikutsertaan akan manjadi sia-sia. Dapatkan pengalaman dan ilmu sebanyak -banyaknya agar dapat ditularkan kepada rekan-rekan di sekolah, kwarcab atau Gugus Depan.

Cok Ace juga menitip pesan kepada  Ketua Kontingen dan Pembina Pendamping agar selalu membimbing dan mengarahkan adik-adik peserta agar tujuan dari Jamnas ini dapat dicapai dengan optimal.

Dia menyebutkan setiap duta Bali wajib mendedikasikan diri untuk membawa misi kemanusiaan, persaudaraan, dan perdamaian. Selalu menjaga sikap dan perilaku, menanamkan nilai-nilai budi pekerti, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan senantiasa membangun komunikasi yang baik dengan semua kontingen dari daerah lain serta yang paling utama adalah menjaga kekompakan di antara seluruh kontingen, pungkasnya.

Sementara Ketua Kwarda Bali, Made Rentin, melaporkan dalam Jamnas XI ini, Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bali mengirim 150 orang terdiri dari Pramuka Penggalang Putra 64 orang, Pramuka Penggalang Putri 64 orang, Pembina Pendamping Putra 8 orang, Pembina Pendamping Putri 8 orang, Pimpinan Kontingen Daerah 5 orang dan dokter kontingen 1 orang.

Rentin menjelaskan bahwa pramuka Penggalang dan Pembina Pendamping merupakan utusan dari 8 kwartir cabang se-Bali yaitu Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, Karangasem, Buleleng dan Denpasar.

“Kontingen Kwarda Bali akan berangkat melalui jalur darat pada tanggal 11 Agustus 2022.

Pendanaan sepenuhnya oleh kwartir cabang masing-masing. Kwarda Bali hanya mampu menyediakan baju kaos dan jaket Kontingen yang berasal dari bantuan Bank BPD Bali,” pungkasnya.

(bgn003)22080711

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali, Cok Ace, menyambut baik dan mengapresiasi penyerahan Program Sosial Bank Indonesia Provinsi Bali dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan yang didukung oleh stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan serta upaya pemberdayaan sektor riil, khususnya pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Provinsi Bali.

Wagub Cok Ace mengemukakan hal itu saat menghadiri penyerahan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) kepada UMKM Binaan dan Mitra KPWBI Bali di Subak Pakel, Peguyangan Kaja, Denpasar, pada Senin (25/7). “Peran UMKM sangat penting sebagai penopang perekonomian rakyat, sehingga pemerintah memerlukan sinergi, kolaborasi, peran dan kontribusi para pemangku kepentingan. Untuk itu, pemerintah daerah mengajak stakeholder untuk dapat menciptakan UMKM dalam satu ekosistem untuk dapat meningkatkan nilai tambah dengan inovasi, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan konsumsi produk/ jasa buatan dalam negeri,” katanya.

Menurut Wagub Cok Ace,  implementasi unggulan dari program sosial Bank Indonesia sebagai jawaban tepat untuk kebutuhan pelaku UMKM saat ini, yang memiliki tujuan untuk mendukung pemberdayaan UMKM melalui sinergi dengan Pemerintah dalam upaya peningkatan kapasitas ekonomi pelaku UMKM kedepannya. “Tidak hanya memberikan dukungan modal, namun Bank Indonesia juga memberikan pendampingan atau pembinaan bahkan menyiapkan pasar bagi pelaku UMKM (salah satunya pasar ke Eropa dan Amerika), sehingga harusnya tidak ada lagi kata bahwa UMKM tidak bisa bergerak maju bersama BI dan Pemerintah,” katanya.

Strategi keterhubungan antara hulu sampai hilir dalam perilaku UMKM, akan mendorong terciptanya ekosistem melalui pengembangan bisnis, pelaksanaan konsultasi bisnis dan pengembangan lembaga inkubator dan inkubasi usaha selaras dengan kebijakan nasional. Upaya ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja serta menciptakan inovasi yang berfungsi sebagai penggerak perekonomian yang produktif dan berkelanjutan menuju UMKM naik kelas, maju dan mandiri.

Wagub Cok Ace berharap Program Sosial Bank Indonesia yang diterima ini dapat dimanfaatkan sebaik – baiknya dan mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat sehingga memiliki dampak lebih luas untuk membantu usaha pelaku UMKM sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi Bali.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, mengatakan penyerahan bantuan sosial ini sebagai bentuk kepedulian Bank Indonesia yang dikemas dalam “Dedikasi untuk Negeri”, dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Bali, dan melalui UMKM sebagai salah satu sarana yang bisa mengangkat kehidupan perekonomian secara mandiri.

Penyerahan bantuan sosial ini diberikan kepada enam kabupaten di Bali, sebagai dukungan terhadap pemulihan perekonomian. Bantuan sosial diserahkan kepada Gaza HNS, Kelompok Tani Jati Sujati, Ternak Giri Nangi, Ternak Amerta Abadi, Subak Pakel dan Kelompok Tenun Fortuna-Sidemen.

Anggota komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya juga mengatakan dukungannya terhadap bantuan sosial yang menyasar pelaku UMKM ini, dan diharapkan kedepannya mampu memberikan efek baik kepada perekonomian Bali. Pihaknya akan terus bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Bali dan Bank Indonesia sebagai salah satu stakeholder terkait untuk terus membangkitkan perekonomian Bali melalui peran serta seluruh masyarakat khususnya mereka yang bergerak di bidang UMKM. (bgn003)2202513