Badung, Baliglobalnews

Caleg (calon legislatif) terpilih, ASN dan juga TNI-Polri wajib mundur jika mengikuti kontestasi pilkada (pemilihan kepala daerah) di Kabupaten Badung.

Hal itu disampaikan Ketua KPU Badung, IGKG Agung Yusa Arsana, usai melantik anggota PPK se-Kabupaten Badung di Sekretariat KPU Badung pada Kamis (16/5/2024).

Yusa Arsana menyampaikan di Badung pelantikan (DPRD) tanggal 5 Agustus, Artinya, kata dia, setelah tanggal 5 Agustus mereka sudah menjadi anggota DPRD, sehingga wajib mundur dari legislatif. “Tetapi kalau yang belum dilantik, misalnya, tetapi kita kan 27 September sudah akhir pendaftaran. Mungkin maksudnya kemarin Pak Ketua KPU RI itu mereka kan belum dilantik, jadi harus mundur sebagai apa? Tetapi sudah ditegaskan kemarin bahwa yang terpilih wajib mundur Ketika mereka akan tarung dan mendaftar sebagai calon bupati dan wakil bupati. Di Badung sudah dipastikan harus mundur, baik caleg terpilih, ASN maupun TNI-Polri, yang akan mendaftar sebagai calon bupati dan wakil bupati. Kan 5 Agustus mereka sudah pelantikan,” katanya.

Dia menyebutkan PNS aktif boleh ikut penjaringan. Dia menyatakan kawah candradimuka politik itu ada di berbagai tempat, meliputi di partai politik, di masyarakat melalui ormas-ormasnya, dan di birokrasi. “Orang-orang administrasi birokrasi juga dipentingkan oleh daerah untuk ikut mendorong keberhasilan daerah. Jadi saya terbuka saja, siapa pun yang mempunyai kemampuan, tokoh-tokoh yang mempunyai dukungan silakan. Bahkan kemarin ketika membuka ruang untuk calon perseorangan kita undang semua supaya mereka paham betul, tetapi kan mungkin ada hitung-hitungan politik untuk bertarung,” katanya.

Dia menegaskan tidak membatasi ruang para PNS atau bahkan TNI-Polri kalau mereka mau maju. “Sekarang kan banyak sekali pensiunan yang maju. Tetapi kalau yang masih aktif merasa ingin berkontribusi kepada daerah silakan, tetapi sebelumnya harus mundur. Sepanjang sesuai aturan kita welcome,” katanya.

Ketika ditanya apakah mundur tersebut hanya pernyataan, Yusa menegaskan sebelum ditetapkan menjadi calon sudah harus berhenti dari instansi sebelumnya. “Penetapan calon pada tanggal 27 September. Sebelum itu sudah harus diterima penetapan pengunduran dirinya itu. Apapun regulasinya pasti kita ikuti. Kalau kita bermain-main di situ kan pasti ada kesan KPU sudah ada keberpihakan. Kita hindari itu semua,” tandasnya. (bgn003)24051602