Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan Surat Edaran No 8 Tahun 2021 yang mengatur ketentuan pelaku perjalanan dalam negeri yang akan ke Bali lewat transportasi udara wajib mengantongi surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR.

“Surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lama 2×24 jam sebelum keberangkatan,” kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Gede Pramana di Denpasar, Senin.

Gede Pramana mengemukakan, SE Gubernur Bali No 8 Tahun 2021 itu tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali, yang berlaku mulai Senin (28/6).

Dengan dikeluarkannya SE No 8 Tahun 2021 tersebut, lanjut dia, hasil negatif uji tes cepat antigen sementara tidak berlaku bagi PPDN dengan transportasi udara.

Sedangkan PPDN yang menggunakan transportasi darat dan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji tes cepat antigen paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan. Sebelumnya surat keterangan berlaku paling lama 3 x 24 jam.

“Untuk menunjukkan keakuratan dan memastikan keaslian hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji tes cepat antigen, surat keterangan tersebut wajib dilengkapi dengan Barcode/QRCode,” ujar mantan Kadis Perumahan dan Permukiman Provinsi Bali.

Pengguna transportasi udara juga tetap diwajibkan mengisi e-HAC Indonesia. Anak di bawah usia lima tahun juga tetap tidak diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau uji tes cepat antigen.

Seperti sebelumnya, PPDN yang berangkat dari Bali menggunakan moda angkutan laut, angkutan penyeberangan, angkutan darat, kendaraan penumpang pribadi, dan kendaraan logistik dapat menggunakan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau tes cepat antigen yang masih berlaku untuk perjalanan kembali ke Bali.

“Beberapa ketentuan dalam SE No 8 Tahun 2021 masih sama dengan SE sebelumnya. Diantaranya kegiatan operasional warung makan dan pusat perbelanjaan yang masih diizinkan berlangsung sampai pukul 22.00 Wita dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat,” kata Gede Pramana.

Ia menambahkan, dalam SE ini masyarakat juga tetap diwajibkan untuk melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, yakni penerapan 6M (memakai masker standar dengan benar, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi bepergian, meningkatkan imun, dan mentaati aturan) tidak berkerumun dan membatasi aktivitas di tempat umum/keramaian.(bgn123)21062901

Denpasar, Baliglobalnews

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar menggelar pelatihan manajemen retail bagi industri kecil menengah (IKM) atau usaha mikro kecil menengah (UKM) di ruang pertemuan Graha Sewaka Dharma Lumintang Denpasar, Selasa (8/6). Pelatihan dibuka Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Denpasar, IGN Eddy Mulya, mewakili Walikota Denpasar.

IGN Eddy Mulya yang membacakan sambutan Walikota mengatakan Pemerintah Kota Denpasar terus berupaya meningkatkan daya saing UKM. Satu di antaranya memberikan pembinaan dan pelatihan melalui skema sinergi temu usaha dengan jaringan toko swalayan, karena saat ini UKM harus memiliki daya saing tinggi dan akses pasar yang baik untuk produk produknya. Langkah ini ingin menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan dan UKM bisa menjadi pemasok di jaringan pemasaran, distribusi toko swalayan serta pusat oleh-oleh. Pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan menyebutkan bahwa Toko Swalayan wajib melaksanakan pengembangan kemitraan dengan UKM dan menyediakan ruang usaha strategis dan proporsional paling sedikit 30% dari luas toko swalayan.

Dia mengharapkan dengan pelatihan yang dirangkaikan dalam kegiatan Bulan Bung Karno III Provinsi Bali dapat mempermudah akses UKM Kota Denpasar untuk masuk ke toko swalayan khususnya, di samping dapat membantu dan menambah wawasan UKM dalam mengembangkan akses pasar, juga membantu toko swalayan dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua Dekranasda Denpasar, Ny. Jaya Negara mengajak pelaku IKM/UKM yang telah terlibat dalam pelatihan retail ini dapat menjadi ruang diskusi dan pengalaman dalam melihat produk pemasaran dan sasaran target, hingga kualitas produk. “Dalam masa pandemi saat ini banyak bermunculan usaha-usaha baru dari masyarakat sehingga dapat memberikan dampak dalam pemasaran produk baru sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya.

Sementara Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar, Ida Bagus Yoga Endharta menyampaikan pelatihan retail bekerjasama dengan PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk mengajak pelaku IKM/UKM untuk mengenal retail modern bisa tumbuh dan sinergi. Hal ini juga memberikan kesempatan yang luas kepada produk lokal untuk dapat dijual di toko modrn dan bersaing dengan produk yang sudah ada saat ini. “Alfamart di Kota Denpasar sudah masuk 17 item produk lokal Denpasar dan ditaruh di bagian depan toko, dan kami yakin pelaku IKM/UKM dapat terfasilitasi dan Pemkot Denpasar berperan aktif terlebih dalam masa pandemi saat ini dalam memberikan penjelasan dan mendekatkan retail kepada pelaku IKM/UKM tentang pemasaran produk,” ujarnya.

Hadir dalam kesempatan Wakil Ketua Dekranasda Ny. Arya Wibawa dan para pelaku IKM/UKM Kota Denpasar.(bgn003)21060904

Mangupura, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa, menekankan agar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memprioritaskan belanja-belanja yang bersifat wajib.

Demikian disampaikan Sekda Adi Arnawa saat memimpin Rapat Penyesuaian Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2021 Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa di Ruang Rapat Kerta Gosana, Rabu (5/5). 

Sekda Adi Arnawa juga menyebutkan belanja kegiatan strategis prioritas untuk kepentingan umum dan hal-hal mendesak lainnya secara selektif di antaranya kegiatan-kegiatan dalam upaya dan penanganan Covid-19, belanja operasional kantor desa, belanja penghasilan tetap dan tunjangan serta belanja honorarium/upah staf perangkat desa.

Adi Arnawa menginstruksikan para perbekel untuk melakukan rasionalisasi sesuai ketentuan yang berlaku dengan berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, akuntabilitas dan  responsibilitas. Diingatkan juga untuk menunda kegiatan pembangunan fisik yang belum tersedia dananya dan melaksanakan apabila sudah pasti tersedia dananya setelah belanja yang bersifat wajib atau kegiatan strategis prioritas lainnya terpenuhi. 

“Kami ingin melihat sejauh mana perbekel mengimprovisasi anggaran yang terbatas ini. Ini memang berat, kita belajar untuk menertibkan kembali besaran indeks di APBDes ini. Kita semua sama harus melakukan efisiensi terhadap anggaran. Segera membuat penyampaian laporan pertanggung jawaban,” tegasnya seraya minta kepada Plt. BPKAD dan camat untuk melakukan pengawasan sesuai dengan tupoksinya.

Sementara Kepala Dinas PMD, Komang Budi Argawa, mengatakan sangat mengatensi penyusunan anggaran yang dilakukan di desa serta mengajak perbekel agar mengikuti aturan yang ada. “Dalam menyusun aturan ini kita tetap mengikuti standar yang ada. Semua standar-standar itu harus kita ikuti dalam situasi saat ini.

Ini standar pagu yang tinggi tidak boleh dilampaui. Serta kita dituntut untuk inovasi dan mengimprovisasi,” ujarnya. Untuk itu, pihaknya mengajak kepada perbekel untuk dapat memahami pola-pola itu di tengah pertumbuhan ekonomi yang minus ini. Dia mengimbau agar tanpa menunggu APBDes Perubahan segera disesuaikan dengan aturan.  “Harapan saya mohon kerjasama dan dukungannya.

Terkait dana desa kami sudah bersurat kepada perbekel untuk pengamprahan dana desa tahap kedua. Untuk desa mandiri mohon di atensi dan diproses, jika terlambat nanti menjadi atensi KPK. Kita saling bantu dan saling dukung,” ajaknya. (BGN003)21050524

Denpasar, Baliglobalnews

Bulan Bahasa Bali akan dibuka secara resmi oleh Gubernur Bali Wayan Koster dari Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Bali, Senin (1/2), disiarkan langsung melalui televisi dan media daring. Kegiatan yang digelar Pemerintah Provinsi Bali itu sebagai bentuk pemuliaan terhadap bahasa, aksara dan sastra Bali, berlangsung sebulan dari 1-28 Februari 2021 mendatang.

Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Wayan “Kun” Adnyana didampingi Pelaksana Teknis Bulan Bahasa Bali, Made Mahesa Yuma Putra, di Denpasar, Minggu (31/1).

Menurut Adnyana, untuk acara pembukaan juga dirangkai dengan pembukaan pameran IKM Bali Bangkit. Semua rangkaian acara dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan (prokes) ketat tanpa penonton. Dan akan disiarkan secara langsung melalui media televisi lokal Bali dan live streaming chanel YouTube Disbud Provinsi Bali.

”Karena masih situasi Pandemi Covid-19, untuk pembukaan Bulan Bahasa Bali, kita terapkan prokes ketat, tanpa kehadiran penonton, begitupula, undangan terbatas dengan diwajibkan membawa hasil rapid test antigen Covid-19 dengan hasil negatif,” ujarnya.

Dia mengharapkan kepada pecinta sastra Bali dan masyarakat umum dapat menyaksikan isian perhelatan Bulan Bahasa Bali melalui layar televisi dan kanal Youtube Disbud Prov.Bali.

Jika pada Bulan Bahasa Bali tahun-tahun sebelumnya ditandai dengan utsawa (festival) nyurat lontar, untuk tahun ini diisi utsawa Gita Pangrastiti Pamahayu Jagat Ngider Bhuwana.

Para penyuluh bahasa Bali dari semua kabupaten/kota se-Bali bersama-sama melantunkan bait-bait Pupuh Sanjiwani yang intinya memohon agar wabah segera berakhir, dan bumi kembali bersih (suci).

Pada pembukaan Bulan Bahasa Bali yang bertajuk Wana Kerthi: Sabdaning Taru Mahothama, akan digelar Solah Tutur ”Taru Pramana” oleh Sanggar Bungan Dadari bekerjasama ISI Denpasar.

Bulan Bahasa Bali untuk tahun ini, memang dimaknai sebagai Altar Pemuliaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali Tertaut Jelajah Pemaknaan Hutan sebagai Prana Kehidupan. Bulan Bahasa Bali merupakan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali, dan Peraturan Gubernur Bali nomo 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali sert Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali.

”Seluruh isian Bulan Bahasa Bali dipastikan menerjemahkan konsep tema tersebut dari berbahai sumber pustaka lontar, seperti Taru Pramana, Aji Janantaka, terkait Usadha, dan lain-lain. Adapun skema isian kegiatan memadukan luring dengan daring, termasuk pergelaran virtual,” ujar Kun Adnyana yang juga akademisi ISI Denpasar itu.

Tak jauh berbeda dengan pelaksanaan Bulan Bahasa Bali pada tahun-tahun sebelumnya, untuk Bulan Bahasa Bali 2021 akan menyajikan sejumlah agenda acara yang dikemas dalam bentuk widya tula (seminar), kriya loka (lokakarya), prasara (pameran), wimbakara (lomba), utsawa (festival), sasolahan (pergelaran), dan pemberian penghargaan Bali Kerti Nugraha Mahottama.

Untuk widya tula akan mengangkat enam topik yakni kalimosaddha, widyosadha, sastra panaweng gering, usadhi pranawa, usadhikanda dan dharma usadha.

Kegiatan kriya loka akan menghadirkan enam narasumber dengan mengangkat tiga materi yakni pangenter acara (pembawa acara), ngreka Baligrafi dan ngracik loloh. Kemudian prasara seni prasi melibatkan 89 seniman prasi lintas generasi. Ini merupakan pameran karya seni prasi terbesar di Bali.

Kun Adnyana menambahkan, terkait wimbakara (lomba) dengan total ada 17 jenis, ada yang kategori untuk umum dan ada juga peserta merupakan hasil seleksi dari tingkat kabupaten/kota.

Untuk lomba kategori umum meliputi lomba pidato tingkat universitas, vlog, artikel, musikalisasi puisi, foto dan caption berbahasa Bali, cipta puisi, cerpen, prasi, poster, dan lomba komik strip.

Kemudian lomba yang diikuti perwakilan kabupaten/kota yakni lomba nyatua Bali krama PKK, pidato berbahasa Bali bendesa adat, debat bahasa Bali, Baligrafi, mengetik aksara Bali di Komputer, ngwacen lontar daha taruna, dan lomba nyurat aksara Bali tingkat SD. 

Selanjutnya sasolahan akan melibatkan 16 sanggar yang dikurasi kurator Bulan Bahasa Bali yaitu Nyoman Suarka, Komang Sudirga, dan Putu Eka Gunayasa.

Penghargaan Bali Kerti Nugraha Mahottama akan diberikan kepada dua tokoh yang telah berjasa dalam usaha pelestarian dan pengembangan bahasa, aksara, dan sastra Bali. Penghargaan berupa lencana emas dan hadiah uang masing-masing Rp 100 juta.

”Berbagai agenda acara yang disiapkan selama Bulan Bahasa Bali ini juga berlangsung menyemesta hingga ke seluruh desa adat di Bali,” tandasnya. (bgn003)21013108