Mangupura, Baliglobalnews

Setelah mampu mempertahankan opini tertinggi yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) enam tahun berturut-turut (2014-2019), Pemerintah Kabupaten Badung mendapat penghargaan berupa plaķat khusus dari Kementerian Keuangan.

Plakat khusus tersebut diserahkan oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan (DPJb) Provinsi Bali Tri Budhianto kepada Pjs. Bupati Badung Ketut Lihadnyana didampingi Ketua DPRD Badung Putu Parwata di Ruang Kriya Gosana Puspem Badung, Senin (16/11).

Selain itu, Kabupaten Badung juga menerima piagam WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019. Acara tersebut turut dihadiri oleh seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Badung.

Tri Budhianto atas nama Menteri Keuangan menyampaikan selamat kepada Kabupaten Badung atas prestasi memperoleh WTP 6 kali secara berturut turut. Prestasi ini patut dibanggakan dan berharap Kabupaten Badung tahun depan mendapatkan WTP lagi. ”Apresiasi atas perolehan tersebut selain mendapatkan piagam penghargaan juga mendapatkan plakat. Bahwa dengan opini WTP tersebut artinya tata kelolanya pemerintahan Kabupaten Badung sudah berjalan baik, di mana tidak hanya keuangan dan asetnya saja tapi semakin baik pula fungsi dan tanggung jawab pemerintah daerah karena setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan bagi kepentingan dan manfaat untuk masyarakat,” ujarnya.

Menurut Tri budhianto, saat pandemi Covid-19, sebagaimana pesan Presiden RI Joko Widodo, bahwa dalam situasi darurat karena pandemi Covid-19, kecepatan menjadi sesuatu yang sangat penting namun kecepatan bertindak dan mengambil keputusan tidak boleh mengkompromikan akuntabilitas, transparansi dan pengelolaan yang baik.

Sementara itu Pjs. Bupati Badung, Ketut Lihadnyana, mengatakan LKPD Tahun Anggaran 2019 merupakan bentuk kewajiban konstitusional serta tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan Keuangan Daerah. Dikatakan, Laporan Keuangan Pemkab Badung Tahun Anggaran 2019 juga disusun dengan informasi yang relevan sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) berbasis akrual.

Di samping itu, kata dia, Pemkab Badung juga telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI (Sistem Pengendalian Intern), yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. ”Bersyukur berkat kerja keras dan sinergi yang terpadu antar OPD, saat kita merayakan HUT ke-11 Mangupura, kita mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat. Semoga ini menjadi penyemangat bagi aparatur Pemerintah di Kabupaten Badung dalam menjalankan roda pemerintahan, serta memperbaiki apa-apa yang menjadi catatan pada LKPD 2019 lalu. Kita tidak boleh cepat merasa puas,” pungkasnya. (bgn122)20111626

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, mengatakan meskipun Pemprov Bali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 7 kali berturut-turut, hal itu tidak membuat pihaknya berpuas diri.

Hal itu dikatakan Gubernur usai melantik dan mengambil sumpah Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali, Muhammad Masykur, serta mengukuhkan Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara (BKN), Paulus Dwi Laksono, di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali Denpasar, Kamis (12/11)

Gubernur menyatakan sebaliknya, berupaya bekerja lebih giat lagi, lebih cermat lagi dalam penyusunan serta penggunaan anggaran. Sehingga anggaran yang ada tidak hanya digunakan secara benar, efektif efisien tetapi juga memberikan output dan outcome yang nyata dan berguna nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur menyampaikan apresiasinya atas kerjasama serta sinergitas yang telah terbentuk dengan jajaran BPKP Provinsi Bali dalam melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah, pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Ke depan, Gubernur Koster berharap agar BPKP bisa lebih progresif dalam menentukan tolak ukur predikat WTP, di mana tidak hanya berdasarkan pada pengelolaan keuangan yang baik, akuntabel dan transparan, tetapi juga seberapa besar kebermanfaatan dan output dari anggaran yang digunakan bagi masyarakat.

Gubernur meminta agar BKN terus melakukan reformasi serta evaluasi terhadap berbagai kebijakan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian.

Hadir pada acara tersebut Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Sally Salamah; Wakil Kepala BKN, Supranawa Yusuf; Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta, kepala OPD di lingkungan Pemprov Bali serta undangan lainnya. (bgn122)20111220