Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur (Wagub) Bali I Nyoman Giri Prasta memimpin upacara penurunan Bendera Merah Putih peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala, Denpasar, pada Senin (17/8/2026).

Bertindak sebagai pembina upacara, Wagub Giri Prasta mengikuti seluruh rangkaian prosesi yang berlangsung khidmat dan tertib. Dalam kesempatan tersebut, Wagub Giri Prasta didampingi Ny. Giri Prasta.

Prosesi penurunan Sang Merah Putih menjadi salah satu momen utama dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan RI di Bali. Di bawah komando Putu Gaga Pamungkas, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) menjalankan tugas penurunan bendera dengan penuh disiplin. Tiga anggota Paskibraka yang mendapat kehormatan menurunkan bendera adalah I Komang Agus Dava Santanu Putra dari SMK Pariwisata Triatmajaya Tabanan, I Komang Aris Setiawan dari SMA Negeri 1 Dawan, Klungkung, serta I Gusti Ngurah Agung Avara Satrawan Wibisana dari SMA Negeri 3 Denpasar. Sementara itu, tugas sebagai pembawa baki dipercayakan kepada Vadeline Angelia dari SMA Jembatan Budaya Badung.

Penurunan bendera Merah Putih menandai berakhirnya rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di tingkat Provinsi Bali. Lebih dari sekadar seremoni, momentum tersebut menjadi pengingat akan perjuangan para pahlawan sekaligus pentingnya menjaga semangat persatuan dan nasionalisme dalam mengisi kemerdekaan.

Semangat kemerdekaan diharapkan terus hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjadi energi bersama untuk menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upacara turut dihadiri Ketua DPRD Bali, Sekda Bali, Kasdam yang mewakili Pangdam, Irdam, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali, Danlanud beserta istri, Danlanal beserta istri, perwakilan Kajati, perwakilan Kepala BNNP, serta perwakilan Kabinda. (*/bgn003)26081717

Jembrana, Baliglobalnews

Wakil Gubernur (Wagub) Bali I Nyoman Giri Prasta menandatangani prasasti karya agung mamungkah, ngenteg linggih, mapedudusan agung, menawa ratna, nubung pedagingan, ngusaba desa lan ngusaba nini mendasar tawur agung labuh gentuh di Pura Desa lan Pura Puseh Adat Adnyasari Desa Adat Ekasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, pada Kamis (13/8/2026) malam.

Wagub Giri Prasta mengajak seluruh krama Desa Adat Ekasari untuk selalu guyub dalam menjalankan swadharma agama dan adat, seni budaya Bali. Giri Prasta juga mengingatkan agar seluruh masyarakat di Desa Adat untuk senantiasa menjaga kelestarian adat istiadat, tradisi, seni budaya Bali. boleh maju, tetapi dengan kemajuan Desa Adat Ekasari jangan sampai mengerus akar adat dan budaya Bali. “Titiang nyaksi, ida dane krama sami sampun ngemargiang pemargi karya agung puniki. Astungkara memargi antar, sida – sidaning don lan nemu labda karya,” katanya sembari menghaturkan punia Rp25 juta kepada Manggala Prawartaka Karya, Kadek Darta.

Sebagai bentuk apresiasi Wagub Nyoman Giri Prasta terhadap pelestarian seni budaya Bali di Desa Adat Ekasari, mantan Bupati Badung 2 periode itu juga menghaturkan dana motivasi Rp5 juta masing-masing kepada seka baleganjur, seka tari Rejang Dewa, Seka Gong Kebyar Sadnyasari dan Seka Gong Kebyar Adnyasari. “Matur Suksma Bapak Wakil Gubernur Bali,” ucap seluruh perwakilan seka sembari berfoto bersama.

Wagub mengingatkan seluruh tokoh masyarakat dan krama adat setempat untuk tetap menjaga kelestarian adat istiadat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal Bali. Desa Adat Ekasari, kata Giri, boleh maju, tetapi dengan kemajuan Desa Adat ini, jangan sampai menggerus akar adat dan budaya Bali. “Setuju?,” tanya Wagub Bali dihadapan masyarakat, yang langsung dijawab serentak dengan nada setuju.

Pada sektor ekonomi, Wagub Giri meminta pelestarian Taman Gumi Banten harus kita wujudkan secara bergotong royong, tujuannya agar semua bahan upakara adat dan agama Hindu di Bali pada umumnya, atau Kabupaten Jembrana pada khususnya bisa didatangkan dari wilayah Desa Adat kita masing-masing atau tidak dari luar wilayah. “Saya sudah berbicara dengan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana, agar mengajak masyarakat melestarikan Taman Gumi Banten, disaat ada upacara semua bahan upakara seperti busung bisa kita datangkan dari taman ini langsung, agar Kabupaten Jembrana berdikari secara ekonomi,” katanya.

Sementara Manggala Prawartaka Karya Kadek Darta melaporkan karya tersebut sudah disiapkan pelaksanaannya sejak tanggal 31 Mei 2026 lalu. “Kami pada tahun 2024 sangat dibantu oleh program Bapak Nyoman Giri Prasta sewaktu menjabat sebagai Bupati Badung, dengan adanya program pembangunan atau revitalisasi Pura. Suksma Bapak Wakil Gubernur Bali atas bantuannya, dumogi Ida Bhatara mapaice kerahayuan. Saking sayangnya Bapak Nyoman Giri Prasta ring Krama Desa Adat Ekasari, malam ini beliau meluangkan waktunya menghadiri uleman puncak karya ini, sekali lagi matur suksma,” ujarnya sembari menyampaikan Pura Desa lan Pura Puseh Adat Adnyasari diempon oleh lima banjar adat yang mencapai 600 KK. Untuk menyukseskan karya agung ini, setiap krama bergotong-royong mengeluarkan rezekinya senilai Rp1.500.000, dan ada juga bantuan punia dari warga yang merantau di luar desa adat. (*/bgn003)26081502

Jembrana, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mengajak seluruh krama Desa Adat Delodbrawah untuk bersatu dalam menjalankan swadharma agama serta melestarikan adat dan budaya Bali.

Pesan persatuan tersebut disampaikan Wagub Giri Prasta saat menghadiri karya mamungkah ngenteg linggih lan ngusaba desa padudusan agung menawa ratna lan tawur manca rupa wrespati kalpa di Pura Desa lan Pura Puseh Desa Adat Delodbrawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, pada Kamis (13/8/2026).

Wagub Giri Prasta turut mendoakan agar pelaksanaan karya mamungkah ngenteg linggih lan ngusaba desa tersebut prasida memargi antar, sida-sidaning don lan nemu labda karya. “Titiang merasa bangga atas terlaksananya karya ini. Semoga krama Desa Adat Delodbrawah senantiasa sagilik saguluk, salunglung sabayantaka, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja,” ujarnya.

Wagub Giri Prasta juga menghaturkan punia Rp25 juta yang diterima Manggala Prawartaka Karya I Ketut Narya. Giri Prasta juga menyerahkan bantuan dana Rp5 juta kepada seka gamelan jegog serta masing-masing Rp500 ribu kepada para penari.

Dia mengatakan upacara yang diselenggarakan merupakan wujud bhakti seluruh krama kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang berstana di Pura Desa lan Pura Puseh Desa Adat Delodbrawah. “Jadi, apa yang sudah baik ini agar terus dilestarikan supaya generasi penerus kita, oka-oka atau anak-anak, alit-alit, hingga cucu, menjadikannya sebagai landasan dalam menjalankan swadharma di desa adat agar berjalan dengan baik,” katanya.

Sementara Manggala Karya I Ketut Narya menyampaikan bahwa rangkaian karya tersebut dimulai sejak 31 Juli 2026. Puncak karya berlangsung pada 11 Agustus 2026, sedangkan seluruh rangkaian upacara dijadwalkan berakhir pada 15 Agustus 2026. “Karya ini kami selenggarakan dengan tujuan menstanakan Ida Sang Hyang Widhi Wasa di Pura Desa lan Pura Puseh sekaligus sebagai pengikat keharmonisan alam beserta isinya secara niskala dan sekala di desa adat, dengan doa agar seluruh krama dianugerahi keamanan dan kesejahteraan,” ujarnya.

Dia menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta dalam pelaksanaan karya tersebut. “Kedatangan Bapak Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta pada upacara ini merupakan kehormatan bagi kami semua. Kehadiran ini merupakan bentuk kepedulian nyata Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Jembrana terhadap kelestarian adat dan budaya Bali yang telah menjadi jati diri desa adat,” ujarnya.

Hadir pula Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan dan Wakil Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna. (*/bgn003)26081405

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur (Wagub) Bali I Nyoman Giri Prasta menerima kunjungan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Johannes Victor Mailangkay beserta jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Ruang Rapat Gubernur Bali, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Rabu (15/7/2026).

Wagub Victor Mailangkay menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan mempelajari pengalaman Bali dalam membangun tata kelola pariwisata yang berkelanjutan, mulai dari penataan destinasi, penguatan kelembagaan, hingga regulasi pendukung. Menurutnya, keberhasilan Bali dalam mengembangkan sektor pariwisata menjadi referensi penting bagi Sulawesi Utara yang saat ini tengah mengakselerasi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang. “Kami datang untuk menimba pengalaman dari Bali. Kami juga bersyukur dapat bertemu Bapak Giri Prasta yang selama memimpin Kabupaten Badung berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan. Pengalaman tersebut tentu menjadi inspirasi bagi kami dalam mengembangkan pariwisata di Sulawesi Utara,” ujarnya.

Dia menyatakan Pemerintah Pusat telah mendukung pengembangan KEK Likupang melalui pembangunan Politeknik Pariwisata sebagai upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia sektor pariwisata. Selain itu, Sulawesi Utara terus mencatat peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya dari Tiongkok dan Korea Selatan, yang didukung penerbangan langsung dari Manado ke sejumlah kota di Tiongkok.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, kata dia, berharap kerja sama dengan Bali dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan kawasan wisata, pelestarian tradisi sebagai daya tarik wisata, hingga penguatan regulasi kepariwisataan. “Kami masih membutuhkan banyak masukan dari Bali, baik terkait pengembangan tradisi yang menjadi daya tarik wisata maupun penguatan regulasi karena Bali telah memiliki pengalaman yang sangat baik,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Wagub Giri Prasta menyambut baik inisiatif kerja sama antardaerah tersebut. Menurut dia, kolaborasi antar provinsi menjadi langkah strategis untuk memperkuat sektor pariwisata nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Bali dan Sulawesi Utara bisa menjalin kerja sama yang apik. Tujuannya tentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persoalan teknis maupun regulasi nantinya dapat dikoordinasikan lebih lanjut melalui Dinas Pariwisata dan badan pengelola. Jika memang ada skema kerja sama yang baik, saya berharap dapat segera disepakati,” ujarnya.

Giri Prasta menegaskan bahwa arah pembangunan pariwisata saat ini harus bergeser dari sekadar mengejar jumlah kunjungan wisatawan menuju peningkatan kualitas destinasi dan pengalaman wisata. Menurutnya, penataan kawasan menjadi faktor penting dalam membangun destinasi yang berdaya saing, melalui pembagian zona inti, zona penyangga yang mendukung aktivitas wisata, serta pengelola kawasan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang jelas.

Selain penataan kawasan, Giri Prasta menilai desa wisata merupakan salah satu kekuatan yang perlu terus diperkuat. Menurutnya, wisatawan saat ini cenderung mencari pengalaman baru yang autentik, sehingga desa wisata dapat menjadi pusat aktivitas dengan dukungan atraksi budaya, alam, serta fasilitas penunjang yang memadai. “Kalau ingin meningkatkan kualitas pariwisata, sebaiknya mengembangkan desa wisata. Contohnya Desa Kutuh di Kabupaten Badung yang mengelola Pantai Pandawa. Dahulu desa itu termasuk desa miskin, tetapi kini menjadi salah satu desa yang paling maju karena mampu mengelola potensi wisatanya dengan baik,” ujarnya.

Menurut Giri Prasta, keberhasilan Desa Kutuh tidak terlepas dari solidnya koordinasi seluruh komponen masyarakat dalam mengelola potensi desa secara profesional. “Kuncinya adalah koordinasi yang baik di antara empat banjar yang ada di Desa Kutuh. Dengan kebersamaan, potensi wisata bisa dikelola secara profesional sehingga manfaat ekonominya benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa,” kata mantan Bupati Badung dua periode.

Dia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi salah satu referensi bagi Sulawesi Utara dalam mengembangkan kawasan wisata, termasuk Likupang, melalui penguatan desa wisata berbasis potensi lokal dan partisipasi aktif masyarakat.

Pada kesempatan itu, Giri Prasta juga menyinggung perubahan regulasi nasional melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 yang memberikan ruang lebih luas bagi pengembangan sektor pariwisata, termasuk sektor Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE), sebagai salah satu indikator penting dalam meningkatkan daya saing destinasi wisata.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal terbentuknya kerjasama strategis antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam membangun pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, berbasis masyarakat, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di kedua daerah. (*/bgn003)26071511

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan dalam Jawaban Gubernur Bali atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Provinsi Bali terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali di Gedung DPRD Provinsi Bali pada Selasa (14/7/2026).

Mengawali penyampaian jawaban Gubernur, Wagub Giri Prasta menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Provinsi Bali atas berbagai saran, masukan, dan pandangan konstruktif yang telah disampaikan. Pemerintah Provinsi Bali memandang seluruh masukan tersebut sebagai bagian penting dalam penyempurnaan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang semakin berkualitas.

Menanggapi pandangan fraksi mengenai pentingnya mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa opini wajar tanpa pengecualian (WTP) bukanlah tujuan akhir. Opini tersebut merupakan fondasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui tata kelola yang semakin efektif, efisien, dan akuntabel.

Terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali mengenai potensi kelebihan pembayaran pada pembangunan Turyapada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Bali menjelaskan bahwa seluruh rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti sesuai action plan yang telah disusun.

Pemerintah Provinsi Bali juga memberikan penjelasan atas pandangan fraksi mengenai optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), termasuk peningkatan penerimaan retribusi daerah dan pengelolaan pungutan wisatawan asing (PWA). Menurut pemerintah, peningkatan pendapatan daerah akan terus diupayakan melalui penguatan basis data, digitalisasi pelayanan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, serta optimalisasi potensi daerah secara terukur dan berkelanjutan.

Disampaikan pula bahwa tingginya realisasi beberapa jenis pendapatan pada Tahun Anggaran 2025 merupakan hasil optimalisasi pengelolaan potensi daerah yang didukung oleh perkembangan aktivitas ekonomi yang melampaui asumsi pada saat penyusunan APBD. Oleh karena itu, kualitas perencanaan pendapatan akan terus disempurnakan agar semakin akurat dan adaptif terhadap dinamika perekonomian. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 yang melampaui target juga mencerminkan semakin optimalnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah melalui penguatan tata kelola, digitalisasi pelayanan, serta meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi daerah. Sementara itu, realisasi retribusi daerah yang melampaui target dipengaruhi oleh adanya sumber penerimaan baru yang sebelumnya belum direncanakan, yakni kerja sama pemanfaatan aset daerah, termasuk penyelesaian kewajiban para mitra kerja sama.

Berkenaan dengan pungutan wisatawan asing, Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan bahwa saat ini terus dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai instansi, lembaga, dan badan usaha terkait guna memperkuat mekanisme pelaksanaan pungutan tersebut sehingga dapat berjalan lebih optimal.

Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Demokrat-NasDem mengenai realisasi belanja daerah, belanja modal, serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa kualitas pengelolaan APBD akan terus ditingkatkan. Dijelaskan bahwa SiLPA Tahun Anggaran 2025 merupakan akumulasi dari berbagai komponen, termasuk dana yang bersifat terikat serta efisiensi pelaksanaan program dan pengadaan barang dan jasa.

Terkait usulan Fraksi Demokrat-NasDem mengenai bantuan keuangan khusus (BKK) bagi pemerintah kabupaten/kota se-Bali untuk pembangunan infrastruktur, Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk terus mengalokasikan anggaran BKK secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, kapasitas fiskal daerah, serta skala prioritas pembangunan.

Pemerintah Provinsi Bali juga meyakini bahwa kemitraan yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD akan menghasilkan kebijakan yang semakin berkualitas guna mewujudkan pembangunan Bali yang berkelanjutan, menjaga keseimbangan alam, manusia, dan kebudayaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.

Menutup penyampaian Jawaban Gubernur, Pemerintah Provinsi Bali menyambut baik komitmen seluruh fraksi DPRD Provinsi Bali untuk melanjutkan pembahasan Raperda sesuai mekanisme yang berlaku. Seluruh saran, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan akan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bali sebagai bagian dari penyempurnaan substansi Raperda sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Saat diwawancarai wartawan, Wakil Gubernur Giri Prasta menyampaikan Gubernur Bali selaku Ketua Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Provinsi Bali secara rutin melaporkan perkembangan KEK Sanur maupun KEK Kura Kura kepada Dewan Nasional KEK. Meski demikian, dia menegaskan bahwa pengembangan KEK harus tetap berpijak pada nilai-nilai yang menjadi identitas Bali. “Bali boleh maju, tetapi jangan sampai melupakan akar adat dan budaya kita. Pembangunan jangan sampai melanggar tatanan agama, adat, tradisi, seni, dan budaya Bali. Identitas Bali harus tetap jelas,” tegasnya. (*/bgn003)26071403

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan oleh empat fraksi, yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra-PSI, dan Fraksi Demokrat-NasDem dalam Sidang Paripurna ke-43 DPRD Provinsi Bali pada Jumat (10/7/2026).

“Semua masukan bagus dan konstruktif berkaitan dengan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD,” katanya.

Secara umum, seluruh fraksi menerima dan mengapresiasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk akuntabilitas Pemerintah Provinsi Bali. Selain itu, seluruh fraksi juga mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi Bali dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.

Giri Prasta menyampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari peran eksekutif dan legislatif. Dia menilai kedua lembaga tersebut harus memiliki komunikasi yang baik dan saling bersinergi. Eksekutif berfungsi menjalankan pemerintahan, sementara legislatif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan. “Tujuannya hanya satu, yaitu bagaimana kita mampu mengambil kebijakan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan Krama Bali,” katanya.

Dia juga menyampaikan beberapa langkah konkret yang akan diambil untuk memastikan kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Bali tepat sasaran, antara lain melalui perencanaan yang matang terhadap seluruh program dan kegiatan, serta melakukan pengukuran pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. “Ketika perencanaannya matang, maka serapan anggaran akan lebih baik,” katanya.

Sementara terkait adanya SiLPA dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Giri Prasta menegaskan bahwa serapan anggaran bukan tidak tercapai, melainkan dapat dipengaruhi oleh efisiensi dan kehati-hatian dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Giri Prasta juga menyampaikan pandangannya terhadap Raperda Inisiatif DPRD tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah. Secara umum, dia menyambut baik dan memberikan apresiasi atas inisiatif DPRD dalam penyusunan raperda tersebut. “Pembentukan produk hukum daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlandaskan pada prinsip negara hukum, kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, serta tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya.

Produk hukum daerah tidak hanya menjadi dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, tetapi juga menjadi instrumen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mewujudkan pembangunan daerah, serta melindungi kepentingan masyarakat Bali. (*/bgn003)26071104

Badung, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menghadiri upacara tawur labuh gentuh yang digelar di Catus Pata Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, pada Jumat (3/7/2026). Upacara tersebut merupakan bagian dari rangkaian karya piodalan padudusan agung, menawa ratna, ngusaba desa, lan ngusaba nini di Pura Desa, Desa Adat Sibanggede.

Wagub Giri Prasta menyampaikan apresiasi atas komitmen dan semangat krama Desa Sibanggede yang terus menjaga warisan tradisi leluhur. Menurut dia, pelaksanaan karya adat secara berkelanjutan mencerminkan kuatnya nilai swadharma dan kebersamaan masyarakat adat Bali dalam merawat keseimbangan sekala dan niskala. “Desa Sibanggede ini tidak asing bagi saya. Saya mengetahui bagaimana para leluhur secara turun-temurun melaksanakan swadharma yang utama. Hari ini, tradisi itu kembali dilaksanakan dengan penuh semangat oleh krama,” ujarnya.

Wagub Giri Prasta menyampaikan bahwa Catus Pata Desa Sibanggede memiliki posisi yang Istimewa, karena berada pada titik pusat desa yang dikelilingi perempatan jalan di empat penjuru mata angin. Keberadaan puri, pura, pasar, dan pusat aktivitas masyarakat di kawasan tersebut, menurut dia, menunjukkan pentingnya kawasan ini dalam tatanan sosial, budaya, dan spiritual desa adat.

Dia menilai para leluhur Desa Sibanggede memiliki kearifan dalam memahami nilai strategis kawasan tersebut, sehingga karya tingkat utama digelar secara khusus setiap 30 tahun sekali. Sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian tradisi, perhatian terhadap pelaksanaan karya ini telah diberikan sejak dirinya menjabat sebagai Bupati Badung, termasuk dukungan pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Badung.

Wagub Giri Prasta mendorong agar dibuat prasasti sebagai penanda sekaligus pengingat siklus pelaksanaan karya utama yang berlangsung setiap tiga dekade. Menurut dia, dokumentasi tersebut penting untuk menjaga kesinambungan tradisi bagi generasi mendatang.

Selain menyaksikan prosesi Tawur Labuh Gentuh, Wagub Giri Prasta juga berkesempatan mundut pralingga Ida Bhatara serta menyerahkan punia Rp25 juta sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan karya.

Sementara Ketua Panitia Karya I Ketut Darma menyampaikan pelaksanaan karya tersebut merupakan hasil paruman krama Desa Adat Sibanggede. Puncak karya dijadwalkan berlangsung pada 7 Juli 2026, sedangkan upacara ngusaba desa dan ngusaba nini akan dilaksanakan pada 9 Juli 2026.

Dia menyebutkan pendanaan karya didukung hibah Pemerintah Kabupaten Badung Rp1,5 miliar, punia dari krama Desa Adat Sibanggede, serta kontribusi para pengusaha di wilayah setempat. Dukungan masyarakat juga diwujudkan melalui gotong-royong dan penyediaan berbagai sarana upakara, termasuk keterlibatan para serati, tukang ulam, dan krama adat dari 12 banjar. (*/bgn003)26070307

Amlapura, Baliglobalnews

Karangasem Festival 2026 mencatat capaian ekonomi yang menggembirakan. Selama empat hari pelaksanaannya, transaksi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai Rp1,445 miliar. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta saat menutup secara resmi Karangasem Festival 2026 serangkaian peringatan Hari Jadi ke-386 Kota Amlapura di Taman Budaya Candra Bhuana, Amlapura, pada Senin (22/6/2026) malam.

Wagub Giri Prasta mengapresiasi penyelenggaraan festival yang tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. “Kami mendapat laporan dari Bapak Bupati bahwa selama empat hari pelaksanaan festival telah terjadi transaksi lebih dari Rp1 miliar. Ini menunjukkan kegiatan budaya mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat, khususnya UMKM di Karangasem,” ujarnya.

Giri Prasta juga menyampaikan terima kasih kepada panitia yang telah menghadirkan berbagai kegiatan kreatif, lomba-lomba, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam perayaan tersebut.

Menurut dia, Karangasem merupakan contoh daerah yang mampu menjaga keharmonisan antarumat beragama dengan sangat baik. Dia menilai kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem telah menerapkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “Semua insan memiliki kedudukan yang sama. Ini yang saya lihat dan telah diterapkan dengan baik di Kabupaten Karangasem,” katanya.

Giri Prasta juga memberikan penghargaan kepada para seniman Karangasem yang terus menjaga dan mewariskan budaya kepada generasi penerus. Menurutnya, Karangasem telah menunjukkan jati dirinya sebagai salah satu representasi kuat dari semangat dan identitas Bali. “The Spirit of Bali itu ada di Karangasem. Karangasem mampu menunjukkan jati dirinya sebagai kekuatan budaya Bali,” ungkapnya.

Dia turut mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan rangkaian peringatan Hari Jadi ke-386 Kota Amlapura dan Karangasem Festival 2026.

Terkait pembangunan daerah, Giri Prasta menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk menerapkan konsep One Island, One Management, One Command dalam membangun Bali secara terpadu, termasuk Kabupaten Karangasem. “Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, saya tutup secara resmi Karangasem Festival 2026 serangkaian Hari Jadi Kota Amlapura ke-386,” tutupnya.

Sementara Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata didampingi Wakil Bupati Karangasem Pandu Prapanca Lagosa menyampaikan bahwa masyarakat telah menyaksikan berbagai kegiatan yang menjadi bagian dari Karangasem Festival 2026 selama beberapa hari terakhir. Menurut dia, festival tersebut bukan sekadar ajang hiburan dan perayaan. Festival ini juga menjadi ruang ekspresi kreativitas, pelestarian budaya, penguatan ekonomi masyarakat, promosi pariwisata, serta sarana mempererat persatuan dan kebersamaan.

Menurut Gus Par, sebutan nama Bupati, salah satu indikator keberhasilan Karangasem Festival tahun ini adalah meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan laporan panitia, selama pelaksanaan festival pada 19-22 Juni 2026, tercatat 32 pelaku UMKM berhasil membukukan transaksi Rp358 juta. Sementara 85 pelaku usaha kuliner mencatat transaksi mencapai Rp1,087 miliar. “Dengan demikian, total perputaran ekonomi yang terjadi selama empat hari pelaksanaan Karangasem Festival 2026 mencapai Rp1,445 miliar,” ungkapnya.

Angka tersebut menunjukkan bahwa festival tidak hanya menjadi sarana hiburan dan pelestarian budaya, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Karangasem akan terus mendorong agar setiap kegiatan budaya dan pariwisata tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan UMKM, ekonomi kreatif, serta pengembangan pariwisata berbasis budaya yang berkelanjutan.

Gus Par juga menyinggung tema Hari Jadi Kota Amlapura ke-386, yakni “Tidak Mudah, Tapi Harus Bisa”. Tema tersebut, kata dia, merupakan refleksi perjalanan panjang masyarakat Karangasem dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. “Kita menyadari bahwa tantangan pembangunan tidaklah mudah. Namun, dengan semangat gotong royong, kerja keras, inovasi, dan kebersamaan, berbagai tantangan tersebut dapat kita hadapi dan ubah menjadi peluang untuk kemajuan daerah,” tegasnya.

Pada usia ke-386 tahun, Kota Amlapura telah tumbuh menjadi pusat pemerintahan, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang terus berkembang. Sejarah panjang tersebut menjadi modal besar bagi masyarakat Karangasem untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

Pada kesempatan itu, Gus Par juga menegaskan bahwa persoalan fasilitas air bersih dan infrastruktur jalan yang selama ini menjadi tantangan di Karangasem akan terus diupayakan hingga tuntas. “Meski berat, harus bisa,” tegasnya.

Dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat kebersamaan sebagaimana tema tahun ini. Menurutnya, tidak ada tantangan yang tidak dapat dihadapi apabila seluruh pihak bergandengan tangan dan berkolaborasi demi mewujudkan visi pembangunan Karangasem yang Agung, yakni aman, gigih, unggul, nyaman, dan lohjinawi. (*/bgn003)26062409

Negara, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta melantik kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Jembrana masa bakti 2026-2030 di Ballroom Gedung Kesenian Dr. Ir. Soekarno, Kota Negara, Kabupaten Jembrana, pada Sabtu (23/5/2026).

Pelantikan ditandai dengan penyerahan pataka atau bendera organisasi oleh Giri Prasta selaku Ketua KONI Bali kepada Ketua KONI Jembrana terpilih, I Gede Ngurah Patriana Krisna. Acara dilanjutkan dengan penyematan pin kepengurusan secara simbolis serta penandatanganan berita acara pelantikan.

Giri Prasta menegaskan pelantikan pengurus baru harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola organisasi, pembinaan atlet, serta pembangunan ekosistem olahraga yang berkelanjutan di Bali menjelang berbagai agenda olahraga nasional. “Hari ini momentum yang bagus. Dengan dikukuhkannya kepengurusan KONI Jembrana 2026-2030, maka para pengurus wajib menyempurnakan rencana kerja,” ujarnya.

Giri Prasta menyebut KONI Bali saat ini tengah mempersiapkan regulasi menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali di Kabupaten Buleleng. Regulasi tersebut, kata dia, akan diterbitkan sembilan bulan sebelum pelaksanaan dan disusun sesuai pedoman pusat tanpa perubahan tambahan. “Di depan mata ada Porprov di Buleleng. Sembilan bulan sebelumnya kami akan mengeluarkan regulasi sesuai pedoman pusat, tanpa adendum lagi. Kita tegak lurus dengan regulasi,” katanya.

Menurut dia, pengembangan atlet berbasis sistem berkelanjutan (sustainable development) menjadi fokus utama KONI Bali. Salah satunya melalui penyempurnaan basis data atlet hingga tingkat kabupaten. “Penyempurnaan basis data atlet ingin saya dorong, termasuk untuk Kabupaten Jembrana. Atlet-atlet yang pernah meraih prestasi di SEA Games maupun Asian Games harus didata dengan baik. Cabang olahraga harus mampu memetakan potensi atletnya,” ujarnya.

Giri Prasta juga menyoroti pentingnya pemerataan fasilitas olahraga yang representatif di Bali. Pemerintah daerah, kata dia, akan menghitung kebutuhan renovasi hingga pembangunan venue baru, termasuk di Jembrana. “Kita sadar semuanya membutuhkan fasilitas dan venue yang representatif. Jembrana akan kita lihat apa yang bisa dilakukan untuk peremajaan, renovasi, bahkan pembangunan baru,” katanya.

Dia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota di Bali memperkuat pembinaan olahraga sejak usia dini melalui jalur pendidikan dengan menjadikan olahraga sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib di tingkat SD dan SMP. “Saya minta bupati dan wali kota bergandengan tangan. Olahraga harus menjadi ekstrakurikuler wajib melalui kolaborasi dinas pendidikan dan dinas olahraga masing-masing,” tegasnya.

Giri Prasta menyampaikan Bali juga tengah mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, serta menargetkan pembangunan venue representatif menuju 2031. Dia bahkan menyampaikan harapan besar agar Bali mampu meloloskan cabang olahraga sepak bola ke ajang PON melalui kerja sama dengan klub profesional Bali United. “Mimpi saya, kita semua bisa menonton sepak bola Bali tampil di PON,” ujarnya.

Sementara Ketua KONI Kabupaten Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna, yang juga Wakil Bupati Jembrana, menegaskan pelantikan kepengurusan baru bukan sekadar agenda seremonial, melainkan titik awal peningkatan kualitas pembinaan atlet di Jembrana. “Pelantikan ini bukan seremonial belaka, tetapi momentum peningkatan kualitas atlet ke tingkat berikutnya, mulai dari pembinaan usia dini melalui ajang-ajang terkecil hingga tingkat provinsi bahkan nasional,” katanya.

Dia menegaskan seluruh pengurus KONI Jembrana akan bekerja secara solid, transparan, dan berdedikasi tinggi demi kemajuan olahraga daerah. “Kami percaya atlet tidak terlahir hebat, tetapi pembinaan merupakan faktor utama untuk melahirkan atlet berprestasi,” ujarnya. (*/bgn003)26052403

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyampaikan pendapat akhir Gubernur Bali terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna ke-37 Masa Persidangan III Tahun 2025-2026 pada Senin (18/5/2026).

Giri Prasta menyampaikan bahwa retribusi daerah merupakan manifestasi kemandirian fiskal daerah dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah, sekaligus penerapan retribusi yang mencerminkan prinsip Tri Hita Karana, yakni keseimbangan antara manusia, alam, dan nilai spiritual dalam kehidupan bermasyarakat.

Dia menyatakan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) secara berkelanjutan, meningkatkan mutu layanan, serta memberikan kepastian hukum dalam pemungutan retribusi, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. “Saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras dan kerja samanya dalam pembahasan Raperda ini,” ujarnya.

Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam laporannya yang dibacakan oleh I Nyoman Budiutama menyampaikan bahwa secara keseluruhan, struktur dan anatomi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah sesuai dengan sistematika serta substansi perda induk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut dia, Raperda tersebut telah disusun dengan berpedoman pada ketentuan mengenai pemerintahan daerah, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pengelolaan keuangan daerah, badan layanan umum daerah, serta ketentuan teknis di bidang kesehatan, pajak daerah, dan retribusi daerah. “Dalam upaya menyempurnakan perubahan Rancangan Peraturan Daerah tersebut, Tim Pembahas Raperda memberikan masukan agar Pemerintah Daerah terus melakukan inovasi dan terobosan investasi guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pengembangan dan optimalisasi objek retribusi yang ada,” katanya.

Selain itu, kata dia, setiap objek retribusi perlu didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan, sumber daya manusia yang kompeten, serta sarana dan infrastruktur yang memadai sehingga mampu meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah Provinsi Bali. (*/bgn003)26051808