Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta meyakini travel warning level 2 bagi wisatawan Australia tidak memengaruhi kunjungan wisatawan mancanegara ke Pulau Dewata, mengingat kondisi Bali sudah aman, kondusif, dan tidak terganggu pasca demonstrasi beberapa waktu lalu.

“Kami mengapresiasi aparat keamanan di Bali yang telah siaga dengan baik. Sehingga gejolak yang terjadi di daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi pariwisata di Bali,” tegas Giri Prasta, kepada sejumlah wartawan usai sidang paripurna pada Rabu (3/9/2025).

Dia menyebutkan upaya travel warning (peringatan bepergian) pernah diberlakukan pemerintah Australia sebelumnya, namun Bali tetap menjadi primadona wisatawan asal Negeri kangguru itu datang ke Pulau Bali. Karena, Bali memiliki wisatawan budaya dan harganya lebih terjangkau dibanding destinasi lain di negaranya, serta, cuaca tropis yang khas.

“Cuaca dan adat budaya Bali ini amat sangat memberikan dukungan kepada wisatawan khususnya ada di Australia. Saya kira ini tidak menjadi persoalan, karena masyarakat Australia, khususnya para wisatawan ini sudah menganggap bahwa rumah keduanya adalah Bali,” katanya.

Pihaknya tidak menampik bahwa terdapat sedikit penurunan kunjungan wisatawan pasca-aksi demonstrasi. Namun, berdasarkan data yang diperoleh, penurunan itu tidak lebih dari 0,2 persen, sehingga masih dalam batas wajar. Ia optimistis kondisi akan segera normal kembali. “Sudah ada data, itu ada penurunan. Penurunan tidak signifikan karena sudah di-booking awal. Tetapi ini segera akan pulih kembali. Kemarin itu persentase (turunnya) tidak lebih dari 0,2 persen oleh wisatawan Australia,” tegasnya.

Giri Prasta meyakini pemulihan kunjungan wisatawan tidak akan memakan waktu lama. Menurutnya, perkembangan teknologi komunikasi memungkinkan kabar baik tentang keamanan Bali segera sampai kepada calon wisatawan di luar negeri. “Saya kira tidak akan lama. Karena hitungan ini hitungan detik dan menit. Karena kenapa saya berani kata-kata begitu, teknologi sekarang sudah canggih sekali. Sekarang pun kita berbicara di sini, Australia sudah melihat dan bisa didengarkan oleh mereka juga,” katanya.

Selain itu, Pemprov Bali juga tetap terbuka melalui kedutaan besar dan perwakilan resmi, bahwa Bali tetap aman. Apalagi, pemerintah Bali juga masih terus melakukan promosi pariwisata, baik melalui duta besar, misi dagang, maupun akses diplomasi lainnya.

“Kita sudah punya kedubes, urusan tentang ini. Dan kebetulan juga kita masih mempunyai link akses yang kuat berupa ambasador, sales mission, promosi ini masih tetap kita jalankan,” jelasnya.

Giri Prasta menuturkan, aksi demonstrasi terkendali di Bali, asal tidak anarkis sehingga wisatawan tidak perlu khawatir. “Gerakan demo itu harus kita hormati sebagai hak daripada masyarakat. Cuma penyampaian itu harus kita dengarkan bersama-sama. Dengan satu catatan, anarkis itu jangan!,” ucapnya.

Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali pada Juli 2025 mencapai 697.107 orang, naik 9,29 persen dibanding bulan sebelumnya yang berjumlah 637.868 orang. Peningkatan ini ikut mendongkrak tingkat penghunian kamar hotel. TPK hotel berbintang tercatat 67,75 persen, sedangkan hotel non bintang 49 persen.

Dilihat dari negara asal, wisatawan Australia masih menjadi penyumbang terbanyak dengan 161.051 kunjungan atau 23,10 persen dari total wisman. Di bawahnya ada Tiongkok sebanyak 59.651 kunjungan, India 45.288, Prancis 38.460, serta Korea Selatan 38.275. Wisatawan asal Belanda tercatat mengalami peningkatan tertinggi yakni 134,23 persen dibanding bulan sebelumnya.

Dari sisi akumulasi, total kunjungan wisman yang datang langsung ke Bali pada Januari–Juli 2025 sudah mencapai 3.979.854 orang. Jumlah ini naik 12,46 persen dibanding periode yang sama tahun 2024. (bgn008)25090305

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta merespons soal keluarnya proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Nanti saya harus lihat dulu, ini kan kebijakan dari Pusat kemarin, jadi kami harus koordinasi,” kata Giri di Denpasar, pada Kamis (6/3/2025).

Diketahui proyek jalan tol warisan era Presiden Joko Widodo tersebut masuk 280 PSN yang dievaluasi Presiden Prabowo Subianto belakangan. Akhirnya melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025, Presiden menetapkan 77 PSN yang di dalamnya tidak lagi memuat Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi.

Ditanya mengenai kelanjutannya jika tanpa suntikan pusat, Wagub Giri berpendapat dirinya sendiri lebih baik mematangkan rencana terlebih dahulu alih-alih membangun dengan terburu-buru. “Lebih baik perencanaan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan seterusnya, nanti eksekusinya cepat, kalau target setahun, ya setahun selesai, kalau saya matangkan,” ujar mantan Bupati Badung itu.

Dia tidak secara langsung menyampaikan potensi Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi dapat lanjut dibangun tanpa bantuan PSN, sebab jika terburu-buru yang ia takutkan proyek justru tidak berjalan baik. Apalagi Giri Prasta menyadari dia baru menjadi wakil gubernur pada periode kedua kepemimpinan Gubernur Wayan Koster, sementara jalan yang akan menghubungkan lebih dari 50 desa di Pulau Dewata itu sudah dimulai pengerjaannya sejak periode pertama Koster. “Banyak adendum, bisa tidak jalan dan sebagainya, kalau saya tidak mau, matangkan rencana, gas, sudah jalan,” ujarnya.

Proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi sendiri terhenti pembangunannya sejak penghujung masa jabatan periode pertama Gubernur Wayan Koster berakhir, dan pada Oktober 2023 lalu Kementerian PUPR melakukan lelang ulang proyek tersebut.

Untuk diketahui dari 77 PSN yang diteken Presiden Prabowo Subianto merupakan 29 proyek baru, sementara 48 lainnya adalah PSN proyek lanjutan pemerintahan sebelumnya tanpa mengikutsertakan proyek dari Bali. (ant/bgn003)25030712

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali menyambut baik dan mengapresiasi atas inisiatif Dewan dalam menyusun Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Inisiatif penyusunan raperda dimaksud merupakan salah satu fungsi DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Hal ini disampaikannya saat membacakan sambutan Gubernur Bali saat Rapat Paripurna ke-38 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023, di Gedung Utama DPRD Bali, Sabtu (2/9/2023).

Wakil Gubernur Bali menyampaikan pendapat terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah disampaikan pada tanggal 1 September 2023.

Beberapa masukan yang  diberikan terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah untuk menyempurnakan aspek teknik penyusunan dan substansinya, adalah aspek legal drafting atau teknis penyusunan Raperda agar mengacu pada teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, aspek substansi juga agar mempertimbangkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, sekaligus memperhatikan pertimbangan jumlah Anggota DPRD sejumlah 55 orang, beban kerja dengan mengelola anggaran Rp 245.203.051.335 untuk mengampu 2 program, 15 kegiatan, 48 sub kegiatan, maka untuk mendukung pencapaian efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD dapat ditingkatkan menjadi Tipe B.

Selanjutnya peningkatan tipologi Sekretariat DPRD secara struktur organisasi dan eselon tidak berubah, namun perlu penyesuaian nomenklatur, tugas dan fungsi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi. Yang mana dalam mekanisme kerja telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sehingga tidak lagi dikenal sub koordinator tetapi dikelola oleh tim kerja yang dibentuk di Perangkat Daerah. (bgn003)23090301

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, didampingi Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali, I Ketut Sukra Negara, menghadiri rangkaian karya pitra yadnya, ngeroras, mamukur di Balai Peyadnyan Banjar Dinas Mumbul, Desa Jungutan, Bebandem, Karangasem, pada Sabtu (8/7/2023).

Wagub Bali mengapresiasi semangat dari para krama Dadia Arya Kanuruhan menyelenggarakan karya pitra yadnya, ngeroras dan memukur yang diikuti oleh 73 dadia Arya Kanuruhan di 7 kecamatan di Karangasem secara gotong-royong.

Wagub Cok Ace juga menyampaikan upacara pitra yadnya merupakan salah satu wujud bakti kita kepada orangtua, dimana dalam ajaran tri  rna yang dimaknai sebagai tiga utang yang dimiliki manusia dan wajib untuk dibayar dimana salah satunya adalah pitra rna atau utang pada kepada para leluhur/para orangtua.

“Saya sangat mengapresiasi semangat gotong-royong krama dalam melaksanakan upacara pitra yadnya sebagai bentuk bakti kita kepada para orang tua dan leluhur. Saya harap semangat gotong royong terus kita pupuk ke depannya baik dalam penyelenggaraan kegiatan agama maupun kemasyarakatan lainnya,” katanya.

Karya pitra yadnya, ngeroras dan memukur diikuti oleh peserta ngaben 286 sawa, metatah 800 orang serta upacara ngeroras 460 peserta.

Turut hadir pada kesempatan kali ini Panglingsir Puri Klungkung Ida Dalem Semara Putra, Bupati Karangasem I Gede Dana, Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa serta Bupati Karangasem 2005-2015 I Wayan Geredeg. (bgn003)23070901

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, menghadiri karya atmawedana Pratisentana Shri Nararya Kresna Kepakisan di Pasraman Santi Yadnya, Banjar Tegal Asih, Desa Batu Agung, Jembrana, pada Sabtu (1/7/2023).

Wagub Cok Ace menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pratisentana Shri Nararya Kresna Kepakisan yang telah menggelar acara yadnya tersebut dengan tulus ikhlas untuk masyarakat Jembrana. Menurut Wagub Cok Ace, walaupun dana ada tapi niat yang tulus tidak ada maka upacara yadnya pasti tidak akan bisa dilaksanakan. Untuk itu, setiap melakukan yadnya harus berdasarkan rasa tulus dan ikhlas.

Wagub Cok Ace menyampaikan bahwa dalam filsafat ajaran agama Hindu di Bali, khususnya tidak pernah lepas dengan upacara yadnya. Upacara yang wajib dilaksanakan oleh para umat sedharma adalah panca yadnya. Pelaksanaan panca yadnya tidak dipisahkan dengan bahwa kehidupan umat Hindu sudah mempunyai utang atau Rna yang populer pada ajaran agama Hindu disebut tri rna yang merupakan tiga utang yang sudah melekat pada kehidupan umat sedharma. Pertama,  dewa rna yaitu berutang pada para dewa. Kedua, rsi rna atau utang pada para rsi, sulinggih/guru suci. Ketiga, adalah pitra rna atau utang pada kepada para leluhur/para orangtua.

“Utang ini yang harus dibayar, agar bisa mencapai tujuan hidup sebagai umat manusia sehingga dapat mencapai ‘Moksartam Jagadhita Ya Ca Iti Dharma’ yang berarti dapat mencapai kebahagian atau moksa. Dalam pengertian bebasnya dapat mencapai kebahagian lahir dan batin, baik di atas dunia, maupun di akhirat berdasarkan ajaran kebenaran (Dharma),” pungkas Wagub Cok Ace.

Sementara Ketua Panitia yang juga Ketua Pasemetonan Pratisentana Shri Nararya Kresna Kepakisan, Gusti Ngurah Sumber Wijaya, menyampaikan karya atma wedana ini merupakan program dari pasemetonan. Untuk itu, semua biaya ditanggung oleh panitia. Untuk jumlah sawa 204 sawa yang berasal dari 3 kecamatan, yakni Kecamatan Mendoyo, Negara dan Jembrana. (bgn003)23070206

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, berkesempatan menjadi salah satu pembicara pada acara Sea Port Exhibition and Conference (ISPAC) secara daring dari ruang kerja Wagub Bali, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Kamis (22/9/2022).

Pada kesempatan sore itu, Wagub Cok Ace membeberkan tentang pengembangan infrastruktur untuk wisata bahari di Bali. Menurut dia, wisata bahari di Bali sangat menjanjikan, bahkan bisa dikatakan Bali sebagai salah satu pulau yang mempelopori wisata Bali di Indonesia. “Bali memiliki taman bawah laut berupa kekayaan terumbu karang dengan keunikan faunanya, serat pantai-pantai yang indah dengan ombaknya yang menantang bagi para peselancar,” katanya.

Hal itu juga didukung dengan melesatnya industri wisata bahari seperti dive center dan cruise.

 Akan tetapi, semarak perkembangan wisata bahari di Bali tidak ditunjang dengan infrastruktur laut yang memadai. Destinasi wisata bahari terkemuka di Bali seperti Nusa Penida, Nusa Lembongan, Candidasa, Amed, Lovina, Pemuteran, dll, belum dilengkapi dengan minimal dermaga wisata. Untuk itu, Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster dan Wakil Gubernur Cok Ace dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali komit untuk mengembangkan infrastruktur yang menunjang wisata bahari, selain juga infrastruktur barat dan udara. Pembangunan infrastruktur untuk wisata bahari seperti pembangunan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) di Pelabuhan Benoa hingga Pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas yang akan menghubungkan Sanur, Nusa Penida dan Nusa Ceningan.

Pemprov Bali, kata dia, juga getol berencana membangun infrastruktur pendukung program wisata bahari keliling Bali. Terwujudnya program tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur, berupa pelabuhan wisata skala kecil, marina, dan dermaga wisata, yang meliputi; pembangunan marina di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung sebagai Hub wisata bahari keliling Bali, pembangunan Pelabuhan pariwisata terpadu di Pelabuhan Sangsit Buleleng, pembangunan marina di Lovina Buleleng, dan Pembangunan sejumlah dermaga wisata.

Wisata bahari, menurut Ketua PHRI Prov Bali itu, memang mengalami pertumbuhan yang pesat akhir-akhir ini. Bali sebagai salah satu destinasi terkemuka di dunia yang identik dengan pariwisata budaya, juga memiliki keunggulan bagi pengembangan wisata bahari yang berdaya saing global. Didukung oleh kebudayaan yang adiluhung, dan masyarakat yang kreatif dan adaptif, keanekaragaman dan keunikan alam bahari, serta posisi geografisnya merupakan modal dasar untuk menopang keunggulan wisata bahari. “Untuk itu Pemprov Bali dengan dukungan Kementerian/Lembaga terkait beserta pemangku kepentingan lainnya terus berupaya mengakselerasi infrastruktur untuk meningkatkan daya saing wisata bahari di Bali,” tandasnya.

Acara sore itu dibuka secara daring oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Dalam sambutan singkatnya, Menparekraf berharap agar pengembangan wisata bahari di Indonesia bisa menunjang pariwisata Indonesia. Bahkan ia juga berharap wisata bahari di Indonesia mampu bersaing dengan negara lain yang memang terkenal akan kekayaan baharinya. (bgn003) 220923004

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, menerima audiensi delegasi India yang merupakan Ketua Koordinator G20 India, Harsh Vardhan Shringla, terkait diskusi persiapan G20 Summit di Bali sebagai gambaran untuk persiapan pertemuan G20 Summit di India 2023 mendatang. Audiensi berlangsung di Ruang Tamu Wagub Cok Ace, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Kamis (22/9/2022).

Harsh Vardhan Shringla menyampaikan tahun 2023 mendatang India akan menjadi tuan rumah G20 summit. Untuk itu, pihaknya ingin bertukar informasi terkait persiapan yang dilakukan dalam mempersiapkan G20 Summit. “Bali merupakan destinasi wisata yang sangat terkenal di mata dunia, dan memang sangat tepat dipilihnya Bali sebagai tempat penyelenggaraan, karena dilihat dari infrastruktur hotel maupun yang lainnya sangat memadai,” kata mantan Menteri Luar Negeri India ini.

Shringla juga menilai bahwa hotel di Bali infrastrukturnya lebih baik dari hotel Jakarta. Untuk itu, pihaknya ingin belajar banyak dari Bali terkait pengelolaan infrastruktur, sumber daya manusia serta hal penting apa saja yang perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan G20 Summit.

Menanggapi hal itu, Wagub Cok Ace menyambut baik keinginan delegasi India untuk berdiskusi terkait persiapan G20 Summit. Selanjutnya, Wagub Cok Ace menerangkan bahwa terdapat dua poin penting yang disiapkan oleh Bali dalam kesiapan menjadi tuan rumah yaitu Keamanan dan Penanggulangan Bencana. Pertama terkait Keamanan, dimana Bali sebagai tujuan pariwisata dan berbagai kegiatan membutuhkan akomodasi yang nyaman dan aman. Untuk itu, Cok Ace menyampaikan semua hotel harus memiliki sertifikat keamanan yang dikeluarkan dari kepolisian Bali.

,Wagub Cok Ace mengatakan berkaca pada even-even internasional yang ada di Bali, maka sudah banyak strategi yang dilakukan oleh Pemerintah, selain sertifikat keamanan maka pihak hotel dan Villa juga harus memiliki sertifikat CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environmental Sustainability).

Wagub Cok Ace juga mengatakan bahwa pemerintah daerah juga mengeluarkan Peraturan Gubernur yaitu Keamanan Berbasis Desa Adat, dengan mengoptimalkan peran dan fungsi pecalang dalam mengamankan Desa Adat yang ada di Bali.

Selain sertifikat keamanan dan CHSE, hotel di Bali juga harus mengantongi sertifikat kesiapsiagaan bencana. “Seluruh hotel itu lolos enam parameter penilaian meliputi kelengkapan infrastruktur, pemahaman bencana, sistem peringatan dini, kemampuan merespon bencana, mitigasi bencana, dan keamanan. Parameter itu untuk mengukur apakah hotel sudah siap apabila misalnya terjadi kebakaran, kerusuhan, bencana alam, serta bagaimana mengevakuasi pengunjung dan jalur evakuasi seperti apa hingga kelengkapan alat. Proses penilaian dilakukan oleh tim yang terdiri dari Bali Hotel Association (BHA), BPBD Bali, kepolisian, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta SAR,” katanya.

Ketua PHRI Bali itu menyatakan Pemprov Bali selalu melakukan evaluasi apa yang perlu diperbaiki, dengan menggandeng lembaga-lembaga pariwisata yang ada di Bali, seperti PHRI, BHA dan lainnya, sehingga koordinasi tersebut terus terjalin.

Menanggapi hal itu, Koordinator Delegasi Harsh Vardhan, menyampaikan kekagumannya terhadap Bali, dimana dari tingkat pusat, daerah sampai tingkat desa ikut berpartisipasi dalam mengamankan perhelatan G20 Summit. Dia berharap dengan belajar dari Bali, India dapat menjadi tuan rumah dengan baik dan lancar nantinya. (bgn003) 220923001

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali, Tjok. Oka Sukawati, membuka Pameran Food, Hotel and Tourism Bali (FHTB) 2022 di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC), pada Kamis (22/9/2022).

Ditandai dengan pengguntingan pita, Wagub Cok Ace yang juga Ketua PHRI Bali membuka pameran FHTB 2022 yang pertama kali kembali dilaksanakan pascapandemi Covid-19 didampingi oleh Ketua Indonesia Food and Beverage Executive Association (IFBEC) Bali, Ketut Darmayasa dan Ketua Bali Culinary Professionals (BCP), Stefan Mueller.

Pameran Food, Hotel and Restaurant yang dilaksanakan dari 22-24 September 2022 ini memiliki beberapa agenda antara lain The 11th Salon Culinaire Bali by Bali Culinary Professionals, Introduction to Roasting Workshop, Barnation Flairtending and Mixologi, Wine Masterclass Indonesia Sommelier Association, Gelato Workshops dan Industry Seminars.

Cok Ace menyampaikan bahwa pameran Food, Hotel & Tourism 2022 ini menjadi bukti kepada dunia bahwa Bali masih eksis, terus berkarya dan berprestasi serta mampu menampilkan kualitasnya kepada dunia. “Food, Hotel & Tourism 2022 ini akan menjadi ajang berbagai chef kelas dunia untuk menunjukkan keahlian dalam menciptakan dan menyajikan berbagai jenis kuliner yang berasal dari berbagai belahan dunia,” ujar Cok Ace.

Dia menyebutkan ajang tersebut juga akan menjadi cemeti bagi para pelaku kuliner Tanah Air, khususnya Bali untuk meningkatkan kualitasnya agar kuliner lokal bisa ikut mengambil bagian dalam event yang sangat bergengsi ini.

Di samping itu, menurut Cok Ace, pelaksanaan event pariwisata baik itu event MICE, budaya, olahraga maupun event pariwisata lainnya dinilai sangat ampuh sebagai ajang promosi guna menarik wisatawan untuk datang ke Bali. Hal ini terbukti dengan meningkatnya pelaksanaan event pariwisata telah dapat meningkatkan jumlah penumpang pesawat dan tingkat hunian hotel di Bali.

Cok Ace berharap dengan adanya event ini dapat memberikan efek ganda yang positif baik kepada penyelenggara, masyarakat sekitar maupun masyarakat Bali pada umumnya serta mampu sebagai pemicu bangkitnya ekonomi masyarakat, membuka peluang kerja dan peningkatan UMKM lokal. (bgn003) 220923002

Denpasar, Baliglobalnews

Pandemi Covid-19 yang meluluhlantakkan perekonomian Bali dapat dimaknai sebagai proses penyadaran terakhir atau bahan renungan bagi seluruh komponen untuk melakukan transformasi dalam pembangunan bidang kepariwisataan.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, ketika membuka rapat tahunan yang dirangkai dengan Pengukuhan Pengurus Pacific Asia Travel Association PATA Bali dan Nusa Tenggara Chapter periode 2022-2027 di Art Gallery Griya Santrian, Sanur, Kamis (22/9/2022).

“Pengembangan pariwisata yang berpotensi merusak alam, budaya dan manusia Bali sudah saatnya dievaluasi dan dihentikan. Pariwisata yang dikembangkan ke depan harus berpihak pada pelestarian alam, penguatan budaya dan peningkatan kualitas manusia Bali,” katanya.

Sebagai bahan evaluasi, Wagub yang akrab disapa Cok Ace, mengajak para peserta yang hadir untuk menyegarkan kembali ingatan tentang cikal-bakal pengembangan sektor pariwisata yang telah melalui sejarah sangat panjang, melewati beberapa fase. Bali dikenal sebagai daerah tujuan pariwisata berawal dari kedatangan H.Van Kol, seorang anggota parlemen Belanda yang datang sebagai turis dengan biaya sendiri pada tahun 1902.

“Sebelumnya memang sudah ada orang asing yang datang, tapi tidak bisa disebut sebagai turis, karena tujuan mereka bukan untuk berwisata tetapi untuk melaksanakan tugas dinas,” katanya.

Wagub Cok Ace melanjutkan,  kembali ke negaranya, Van Kol membawa beberapa foto tentang pesona alam Bali. Foto itu tersebar dan mendapat respons positif, sehingga sejak itu mulai banyak warga asing yang tertarik berwisata ke Bali. Merespon hal itu, Belanda membuka biro pelayaran pertama untuk melayani minat warganya yang ingin bertamasya ke Pulau Dewata. Merujuk catatan sejarah, tiga kawasan yang menjadi cikal-bakal pariwisata Bali adalah Sanur yang mewakili kawasan pantai, Ubud mewakili pedesaan dan Sidemen mewakili kawasan pegunungan.

Mencermati hal itu, Wagub Cok Ace menyebut pengembangan pariwisata sebelum kemerdekaan sebagai fase satu. Kemudian, pesona Bali makin dikenal saat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika tahun 1960, di mana Presiden RI Soekarno saat itu mengundang tokoh dunia datang ke Bali dan banyak ditulis oleh media asing. Menangkap fenomena itu, Presiden Soekarno kemudian berhasil menaikkan status Bandara Ngurah Rai sebagai international airport.

Fase berikutnya adalah periode 1960 hingga 1980, ditandai dengan pembangunan Hotel Bali Beach di Sanur dan kawasan khusus Nusa Dua. “Kenapa dikembangkan Nusa Dua sebagai kawasan khusus, karena saat itu mulai timbul kekhawatiran terjadinya kehancuran alam dan budaya jika pengembangan pariwisata tidak diatur. Dilokalisir di Nusa Dua, dengan harapan tak merusak tatanan budaya Bali. Ini bisa dikatakan fase mencari bentuk,” urainya.

Selanjutnya pada periode 1980 hingga 2000, Wagub yang juga menjabat sebagai Ketua BPD PHRI Bali mengatakan pariwisata ada di persimpangan. Hal ini disebabkan pesatnya perkembangan sektor pariwisata yang mulai memicu masifnya alih fungsi lahan. “Kita ada dalam persimpangan, mau bertahan dengan pertanian atau pariwisata,” imbuhnya.

Setelah tahun 2000 hingga menjelang hantaman pandemi Covid-19, secara kuantitatif jumlah kunjungan wisatawan ke Bali memang cenderung bertambah. Namun di balik semua itu, sesungguhnya pariwisata Bali menuju redup atau diistilahkan sebagai sandyakalaning pariwisata. “Kita bangga jumlah kunjungan menyentuh angka 6,5 juta. Namun sejatinya jumlah kunjungan wisatawan tak bisa dijadikan satu-satunya ukuran kemajuan Bali. Karena buktinya, pertumbuhan ekonomi Bali yang disupport sektor pariwisata tak dibarengi dengan peningkatan signifikan pada indeks pembangunan manusia,” katanya.

Dia mengajak semua komponen membuka mata tentang apa yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat Bali. Kesenjangan pertumbuhan ekonomi dengan IPM adalah persoalan serius, yang jika dibiarkan, lambat laun akan makin meminggirkan posisi manusia Bali.

Sejatinya, kata Wagub, daerah Bali telah beberapa kali diingatkan tentang rapuhnya sektor pariwisata. Wagub mencontohkan bom Bali 1 dan 2, dimana kala itu pariwisata pulih dalam waktu relatif cepat. Lalu, pandemi Covid-19 yang disebutnya sebagai proses penyadaran terakhir untuk melakukan introspeksi diri. “Mari kita lakukan evaluasi secara menyeluruh, arah pengembangan pariwisata Bali ke depan. Apakah yang dikembangkan selama ini sudah dalam track yang benar,” tanyanya.

Dalam penataan pariwisata Bali ke depan, Guru Besar ISI Denpasar itu mengajak seluruh komponen untuk berpedoman pada komitmen menjaga tiga modal utama yaitu alam, budaya dan manusia Bali. “Selamatkan alam, budaya dan manusianya, karena hanya itu kekayaan yang kita punya. Kalau kita sadar kalau pengembangan pariwisata merusak tiga hal itu, sebaiknya segera hentikan,” tandasnya.

Dia lantas mencontohkan sejumlah kejadian miris yang sudah tak bisa ditolerir seperti adanya turis asing yang tawuran di Bali. “Kalau berpotensi merusak Bali, memang harus dipulangkan. Kalau merusak, jangan dibiarkan,” katanya.

Terkait dengan rapat tahunan dan pengukuhan pengurus yang dilaksanakan PATA Bali dan Nusa Tenggara Chapter, dia menyampaikan apresiasi dan berharap organisasi ini mendukung pemerintah dalam mengimplementasikan sejumlah regulasi yang telah dirancang, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata ke depan.

Dalam kesempatan itu, Wagub Cok Ace menyampaikan terima kasih kepada pelaku pariwisata yang telah bersabar menghadapi situasi ketidakpastian karena dampak pandemi Covid-19. Sekalipun belum pulih seratus persen, namun menurutnya pariwisata Bali saat ini telah mengalami peningkatan cukup signifikan. “Kita tengah menuju pintu gerbang kemerdekaan pariwisata pasca pandemi,” ungkapnya.

Pada bagian lain, ia juga menyambut baik pengukuhan pengurus PATA Bali dan Nusa Tenggara Chapter. Disebutkan olehnya, ini menandakan eksistensi PATA Bali yang patuh menjalankan AD/ART organisasi. Sebagai sebuah wadah bagi pelaku pariwisata, dia berharap ke depannya PATA makin maju.

Ketua PATA Bali dan Nusa Tenggara Chapter, IB Gede Sidharta Putra, menyampaikan terima kasih atas dedikasi Wagub Cok Ace dalam mendukung pemulihan sektor pariwisata Bali yang terpuruk di masa pandemi. Dia beserta jajaran berkomitmen memberi kontribusi nyata bagi langkah pengembangan pariwisata Bali ke depan. Kegiatan pengukuhan pengurus diisi dengan talkshow dengan menghadirkan beberapa narasumber yaitu Ketua BTB/GIPI Bali IB Agung Partha Adnyana, Tokoh Pariwisata IB Ngurah Wijaya dan Direktur PT Bali Coklat IB Nama Rupa. Ida Bagus Sidartha berharap ketiga pembicara dalam memberi sumbang pikiran tentang arah kebijakan pembangunan pariwisata Bali ke depan. Pengukuhan pengurus PATA Bali dan Nusa Tenggara Chapter ditandai dengan pemasangan pin oleh Wagub Cok Ace. (bgn003)22092301

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengajak pengusaha hotel dan restoran di daerahnya tetap optimistis bahwa pariwisata akan segera bangkit kembali di tengah pandemi COVID-19.

“Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus terus berupaya memperoleh kepercayaan publik bahwasanya Bali siap untuk dikunjungi kembali oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara,” kata Wagub Bali saat pengukuhan pengurus BPC PHRI Kabupaten Jembrana periode 2020-2025 di Jembrana, Bali, Rabu.

Menurut dia, pengukuhan pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jembrana yang dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 memiliki makna penting.

“Di samping untuk mengukuhkan pengurus baru, juga menyusun program kerja untuk kemajuan pariwisata di Kabupaten Jembrana,” ujar pria yang akrab disapa Cok Ace itu.

Ketua PHRI Bali itu tidak memungkiri pandemi COVID-19 telah memberi dampak yang sangat signifikan khususnya kepada Bali yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yang cukup dalam hingga minus 12,28 persen dan sektor pariwisata Bali mengalami keterpurukan.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Bali bersama dengan pemerintah kabupaten/kota, lanjut dia, juga terus menambah laboratorium dan tempat isolasi untuk penanganan COVID-19

“Demikian pula, halnya para pelaku usaha pariwisata yang terus meningkatkan penerapan CHSE yakni kebersihan (cleanliness), kesehatan (health), keamanan (safety) dan kelestarian lingkungan (environmental sustainability) di akomodasi serta objek pariwisata,” katanya.

Tidak hanya itu, masyarakat pun terus menerapkan protokol kesehatan dengan penuh kedisiplinan. Semua upaya ini dilakukan agar pariwisata Bali bisa segera bangkit kembali.

Khususnya untuk Kabupaten Jembrana, Cok Ace menyampaikan Pemprov Bali bekerja sama dengan pemerintah pusat tengah mencanangkan sejumlah pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jembrana seperti pembangunan Jalan Tol Mengwi- Gilimanuk serta pembangunan bandara yang lokasinya tidak jauh dari Kabupaten Jembrana.

Dengan adanya rencana pembangunan infrastruktur tersebut, masyarakat Jembrana diminta untuk mempersiapkan diri dengan keterampilan yang baik dan mumpuni sehingga nantinya siap bersaing dengan SDM lainnya.

“Dengan demikian, pembangunan infrastruktur akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya,” katanya. (bgn123) 20120224