Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta membacakan Pendapat Akhir Gubernur Bali terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-46 DPRD Provinsi Bali di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Denpasar, pada Senin (20/7/2026). Sebelumnya, DPRD Provinsi Bali menyampaikan laporan akhir pembahasan Raperda yang dibacakan oleh Ketua Koordinator Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD Gede Kusuma Putra.

DPRD memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut. DPRD juga mencatat bahwa indikator makro ekonomi Bali secara umum lebih baik dibandingkan rata-rata nasional, meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, Indeks Gini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan inflasi. Meski demikian, DPRD mengingatkan bahwa capaian opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan harus diwujudkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

DPRD juga mencermati realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 yang menunjukkan pendapatan daerah melampaui target, sementara belanja daerah terealisasi sebesar 88,42 persen dari target sehingga menghasilkan surplus anggaran. Atas hasil pemeriksaan BPK RI, DPRD turut menyoroti dua temuan utama terkait pengelolaan hibah dan pelaksanaan jasa manajemen konstruksi. DPRD mendorong Pemerintah Provinsi Bali segera menindaklanjuti rekomendasi BPK melalui penguatan verifikasi, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, DPRD menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain optimalisasi penerimaan daerah, percepatan pencapaian target Zero Rumah Tidak Layak Huni pada 2029, penyusunan kebijakan afirmasi untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah di Bali, pemanfaatan aset pemerintah pusat yang terbengkalai, penyusunan regulasi kerja sama antardaerah terkait imbal jasa lingkungan, serta penguatan keamanan kawasan pariwisata melalui pemasangan kamera pengawas (CCTV) di sejumlah titik strategis.

Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Gubernur Bali dalam Pendapat Akhir yang dibacakan Wakil Gubernur menyampaikan bahwa seluruh pandangan, saran, koreksi, dan rekomendasi DPRD merupakan wujud kemitraan yang konstruktif antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Gubernur menegaskan bahwa persetujuan bersama atas Raperda tersebut merupakan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, menjaga disiplin fiskal, memperkuat pelayanan publik, serta memastikan setiap kebijakan dan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Bali sesuai Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana. Selanjutnya, Raperda akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali.

Menutup rangkaian pembahasan, Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya menyampaikan bahwa setelah mendengarkan laporan akhir DPRD dan Pendapat Akhir Gubernur Bali, seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali melalui persetujuan bersama antara DPRD Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Bali. (*/bgn003)26072010

Mangupura, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta menghadiri sekaligus ngayah dalam rangkaian karya di Pura Puseh Desa Adat Kuta pada Jumat (6/3/2026). Kehadiran Wagub Bali tersebut menjadi bagian dari prosesi sakral yang dilaksanakan krama desa adat setempat.

Giri Prasta menegaskan pentingnya dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan kegiatan adat dan keagamaan masyarakat Hindu di Bali. “Jika waktu dan tenaga umat sudah dicurahkan sepenuhnya untuk ngayah dan melaksanakan upacara keagamaan, maka biaya pembangunan atau restorasi parahyangan seharusnya dapat diringankan melalui dukungan pemerintah,” ujarnya.

Giri Prasta turut mengikuti persembahyangan bersama serta ngaturang ayah-ayahan dengan melaksanakan prosesi mendem di pelinggih Meru Tumpang Pitu. Prosesi serupa juga dilaksanakan Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta yang melaksanakan mendem di pelinggih Padmasana, bersama para undangan lainnya sesuai pelinggih yang telah ditentukan oleh panitia karya.

Giri Prasta juga menyinggung posisi strategis kawasan Kuta sebagai pusat perekonomian pariwisata di Kabupaten Badung. Menurutnya, kawasan tersebut merupakan “dapur” perekonomian daerah yang memberikan kontribusi besar bagi pembangunan daerah. Karena itu, dia berharap masyarakat Kuta dapat terus merasakan manfaat pembangunan sekaligus tetap menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri.

Sebagai bentuk dukungan pribadi, Giri Prasta turut menyerahkan bantuan Rp25 juta. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolis dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Badung serta penandatanganan prasasti oleh Wakil Gubernur Bali bersama Wakil Bupati Badung.

Sementara Bendesa Adat Kuta Komang Alit Ardana menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wakil Gubernur Bali beserta para undangan yang turut menyaksikan rangkaian upacara tersebut. Dia mengatakan pembangunan parhyangan di Pura Puseh Desa Adat Kuta dapat diselesaikan berkat dukungan Pemerintah Kabupaten Badung pada masa kepemimpinan Nyoman Giri Prasta sebagai Bupati Badung. “Manfaat dari pembangunan ini sudah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan bahwa puncak karya ngenteg linggih di Pura Puseh Desa Adat Kuta dijadwalkan berlangsung pada 30 April 2026 mendatang.

Di tengah hiruk-pikuk kawasan wisata Kuta yang mendunia, rangkaian karya di Pura Puseh tersebut menjadi pengingat bahwa kehidupan adat, tradisi, dan spiritualitas tetap menjadi pondasi utama masyarakat Bali. (*/bgn003)26030618

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta secara resmi membuka Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali XVI Tahun 2025 di Stadion Ngurah Rai Denpasar pada Selasa (9/9/2025) malam.

Wagub Bali menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai sportivitas serta menyampaikan komitmen kuat pemerintah dalam memperbaiki sarana olahraga di Bali. Wagub memastikan Pemprov Bali bersama KONI akan terus mengevaluasi dan melakukan perbaikan venue olahraga di kabupaten/kota, termasuk penataan GOR Lila Bhuana yang direncanakan akan dibangun tribun baru serta dilengkapi fasilitas UMKM untuk mendukung ekosistem olahraga. “Juara memang tujuan, namun sportivitas adalah hal utama. Atlet dari berbagai kabupaten/kota adalah saudara kita, kita menyama. Jangan sampai olahraga dinodai oleh hal-hal yang tidak baik,” katanya.

Wagub Giri Prasta juga berpesan agar para juri dan wasit menjaga objektivitas serta independensi dalam memimpin perlombaan maupun pertandingan. Hadirnya teknologi canggih saat ini akan dimanfaatkan sebagai instrumen pengawasan demi menjaga integritas ajang olahraga. “Semoga Porprov XVI ini melahirkan pertandingan yang berkualitas serta bibit-bibit unggul yang siap berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Kalian adalah pahlawan lapangan, dan kami akan terus mendukung agar olahraga di Bali semakin maju dan berkualitas,” pungkasnya.

Pembukaan Porprov Bali XVI diawali dengan defile atlet. Meski berlangsung di bawah guyuran hujan lebat, semangat para atlet tidak surut dan justru menjadi simbol tekad serta jiwa sportivitas sejati. Defile dibuka dengan penampilan marching band, atraksi kepala naga, dilanjutkan defile Bendera Merah Putih, Bendera Pemprov Bali, Bendera KONI, Bendera Porprov, serta bendera 49 cabang olahraga, dan ditutup dengan tabuhan baleganjur.

Rangkaian acara pembukaan juga ditandai dengan penyerahan Piala Bergilir Porprov dari Kabupaten Badung kepada Ketua Umum KONI Bali, kemudian diserahkan kepada Wakil Gubernur Bali. Selanjutnya, api obor yang diambil dari Kawah Gunung Batur, Bangli, dan sebelumnya diarak melewati sejumlah kabupaten/kota, diserahkan pasukan Paskibraka kepada Wagub Bali untuk kemudian diteruskan kepada atlet yang menyalakan kaldron Porprov XVI. Dentuman kembang api dan pemutaran theme song Porprov menjadi penanda resmi dimulainya Porprov Bali XVI Tahun 2025.

Porprov Bali XVI Tahun 2025 berlangsung pada 9-17 September 2025 dengan melibatkan ribuan atlet, juri, dan wasit dari seluruh kabupaten/kota se-Bali. Tercatat 49 cabang olahraga akan dipertandingkan, dengan ratusan nomor pertandingan siap memeriahkan pesta olahraga terbesar di Pulau Dewata ini.

Penyelenggaraan Porprov Bali Tahun 2025 bukan hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, melainkan juga cermin komitmen bersama terhadap nilai sportivitas, integritas, dan kesetaraan antar-kontingen. Semangat kebersamaan di tengah guyuran hujan saat pembukaan menjadi simbol tekad bahwa olahraga Bali siap melahirkan generasi unggul menuju prestasi nasional maupun internasional.

Tampak hadir Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya, jajaran Forkopimda Provinsi Bali, bupati/wali kota se-Bali, Wakil V Ketua Umum KONI Pusat Tursandi Alwi, Ketua KONI Bali I Gusti Ngurah Oka Darmawan, Ketua KONI kabupaten/kota se-Bali serta para atlet, juri, dan wasit dari seluruh kabupaten/kota. (*/bgn003)25091001

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mendukung dan mengapresiasi raperda inisiatif dewan yang mengatur Penyelenggaraan Layanan Angkutan Sewa Khusus Pariwisata (ASKP) Berbasis Aplikasi di Provinsi Bali. Menurut dia, langkah ini sangat tepat karena mengakomodasi kebutuhan, kepentingan, dan harapan para driver di Bali. Dengan tetap mengacu pada regulasi, Giri Prasta ingin Krama Bali menjadi tuan di rumah sendiri. Penegasan itu disampaikan Wagub Giri Prasta dalam wawancara dengan wartawan usai menghadiri Rapat Paripurna ke-3 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Ruang Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, pada Senin (8/9/2025).

Giri Prasta menyampaikan terima kasih kepada jajaran DPRD yang telah berinisiatif merancang regulasi untuk menjawab aspirasi driver Bali. “Inilah cara kita membantu secara utuh teman-teman driver di Bali,” ujarnya.

Dia berpendapat raperda adalah hal yang sangat penting sebagai bagian dari implementasi law enforcement. “Dengan adanya Perda ini, kami nantinya akan pastikan bahwa semuanya sesuai dengan undang-undang serta tidak bertentangan dengan aturan di atasnya. Yang kami harapkan hanya satu, yaitu masyarakat kami bisa menjadi tuan di rumah sendiri. Bila perlu, kita akan buatkan aplikasi khusus,” katanya.

Mantan Bupati Badung dua periode itu meminta jajaran DPRD melalui pimpinan dan Pansus agar menggali lebih banyak masukan dari berbagai stakeholder sehingga langkah yang diambil benar-benar link and match.

Dukungan dan apresiasi juga terungkap dalam pendapat tertulis Gubernur Bali Wayan Koster yang dibacakan Wagub Giri Prasta. Gubernur Koster menyampaikan bahwa keberadaan layanan sewa khusus pariwisata berbasis aplikasi adalah sebuah keniscayaan bagi Bali. “Pesatnya perkembangan sektor pariwisata meningkatkan kebutuhan akan layanan transportasi yang aman, nyaman, tertib, dan profesional. Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan layanan angkutan sewa khusus berbasis aplikasi, yang menjadi salah satu alternatif wisatawan karena kemudahan, kepastian tarif, dan kenyamanan layanan,” paparnya.

Namun, di sisi lain, keberadaan layanan daring ini menimbulkan sejumlah permasalahan, seperti masih ditemukannya penggunaan kendaraan berplat luar daerah dan tidak dilengkapi izin penyelenggara. Selain itu, muncul pula persaingan tidak sehat yang memicu konflik antara usaha transportasi lokal dengan penyedia aplikasi, serta belum adanya standardisasi layanan angkutan umum untuk pariwisata di Bali.

Bertolak dari sejumlah persoalan tersebut, kata dia, sangat dibutuhkan regulasi untuk melindungi pelaku usaha lokal dan memberikan kepastian hukum dalam menjaga nilai-nilai budaya Bali. Gubernur Koster berpendapat, Raperda ini sangat dibutuhkan dan diyakini mampu menjawab tantangan pertumbuhan layanan transportasi daring di Bali, khususnya yang berorientasi pada pariwisata. Raperda ini juga diharapkan mampu membenahi pengaturan sistem angkutan yang tidak sesuai dengan karakteristik Bali sebagai daerah tujuan wisata.

Untuk penyempurnaan raperda ini, Gubernur memberi beberapa masukan terkait aspek teknis dan substansi. Dia mendukung pengaturan yang mewajibkan angkutan sewa khusus pariwisata berada dalam penguasaan badan usaha berbadan hukum Indonesia guna menjamin profesionalisme, akuntabilitas, dan kepastian hukum penyelenggaraan angkutan pariwisata. Namun, menurutnya, implikasi terhadap skema kepemilikan kendaraan perlu diperhatikan.

Berikutnya, Gubernur Koster juga menyinggung proses penerbitan izin dan verifikasi teknis/administratif untuk Angkutan Sewa Umum dan Angkutan Pariwisata yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. “Oleh karena itu, perlu diperhatikan agar Raperda ini tidak meniadakan atau menggantikan kewenangan pusat,” ujarnya. Lebih jauh, ia menerangkan lingkup kewenangan Pemprov Bali hanya sebatas fungsi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap layanan angkutan di lapangan, termasuk memastikan standar pelayanan sesuai nilai budaya Bali dan menjaga kualitas layanan pariwisata. Mengacu pada kewenangan itu, Pemprov Bali akan berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan standar pelayanan minimal yang berlaku untuk layanan angkutan sewa khusus pariwisata. “Kami juga fokus pada pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha serta tindak lanjut pengaduan masyarakat,” tambahnya, sembari mengatakan bahwa Pemprov Bali akan memastikan kepatuhan terhadap penggunaan label resmi kendaraan (Kreta Bali Smita) serta menjaga keberpihakan terhadap pelaku usaha lokal agar tetap terlindungi dari praktik persaingan usaha tidak sehat.

Selanjutnya, guna mewujudkan pariwisata Bali yang berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat, Gubernur setuju dengan aturan yang mewajibkan pengemudi layanan ASKP memenuhi persyaratan khusus. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah memiliki sertifikat kompetensi yang meliputi pemahaman budaya Bali, etika pelayanan pariwisata, keselamatan, dan ketertiban berlalu lintas. Namun, ia mengusulkan kata “kompetensi” dihilangkan mengingat skema kompetensi pengemudi pariwisata belum tersedia di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). “Jadi, pengemudi pariwisata cukup mendapat pelatihan/pendidikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali bekerja sama dengan stakeholder terkait,” jelasnya.

Dalam paparannya, Gubernur Koster juga menyampaikan pendapat terkait Raperda tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dia menegaskan, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena itu, Raperda ini sangat penting untuk memperkuat kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh perangkat daerah, termasuk pedoman teknis, mekanisme koordinasi, serta pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, regulasi ini nantinya dapat menjamin hak masyarakat memperoleh informasi publik yang cepat dan tepat, serta mendorong meningkatnya literasi masyarakat dalam memanfaatkan informasi secara bijak dan produktif.

Untuk penyempurnaan Raperda KIP, Gubernur menyampaikan sejumlah masukan terkait aspek teknis penyusunan dan substansi. Ia menyarankan agar Raperda diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional serta memperhatikan perkembangan hukum terkait keterbukaan informasi publik dengan mempertimbangkan pencantuman Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Dalam pelaksanaannya, perlu juga diperhitungkan dukungan anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur digital yang memadai. Dibutuhkan pula penguatan Komisi Informasi Daerah dalam meminimalisasi dan menyelesaikan sengketa informasi publik. “Raperda ini agar menjamin hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik secara cepat, tepat, mudah, dan valid, serta tidak terlepas dari perhatian dan perlindungan bagi kaum disabilitas,” pungkasnya.

Sementara Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya, menyampaikan bahwa Raperda inisiatif ini merupakan respons atas aspirasi driver Bali. Dia berharap, jajarannya mengawal Raperda ini untuk memberikan yang terbaik sesuai tuntutan para driver. (*/bgn003)25090818

Denpasar, Baliglobalnews

Pemberian fasilitas tunjangan rumah dan transportasi untuk pimpinan dan anggota DPRD Bali disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Menurut Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, pemberian tunjangan ini masih tetap berlaku sesuai regulasi. Namun, juga akan dievaluasi kembali. “Nanti kita evaluasi (tunjangan). Evaluasi sesuai dengan kebutuhan prioritas. Begitu juga kita akan melihat karena ini berimplikasi dengan inflasi. Salah satu contohnya bagaimana kenaikan harga bahan pokok dan lain sebagainya,” kata Giri Prasta kepada wartawan usai Rapat Paripurna DPRD Bali di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Senin (9/8/2025).

Dia menyebutkan dasar pemberian tunjangan melekat pada aturan, sehingga tidak bisa diputuskan secara sepihak. Sepanjang regulasi mengatur dan kemampuan keuangan daerah memungkinkan, maka tunjangan tetap menjadi hak anggota dewan. “Saya kira kita mengadopsi daripada regulasi. Siapapun penyelenggaraan negara, baik dari pusat maupun tingkat banjar tata kelola itu adalah berdasarkan regulasi. Sepanjang regulasi itu ada dan kemampuan keuangan daerah bisa serta sudah merupakan hak sesuai dengan regulasi, yang kita harus beri,” katanya.

Untuk diketahui, Gubernur Bali Wayan Koster sebelumnya telah menetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD Bali. Pergub yang ditandatangani pada 5 April 2021 ini mengatur kembali besaran tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan maupun anggota DPRD Provinsi Bali.

Dalam aturan itu, Ketua DPRD Bali menerima tunjangan perumahan Rp54 juta per bulan. Para wakil ketua masing-masing mendapat Rp45,5 juta per bulan, sedangkan anggota DPRD memperoleh Rp37,5 juta per bulan. Besaran tersebut sudah termasuk pajak penghasilan dan disesuaikan dengan standar harga sewa rumah negara tipe A1, A2, dan A3 di wilayah Kota Denpasar.

Selain tunjangan rumah, setiap anggota DPRD juga berhak menerima tunjangan transportasi senilai Rp24 juta per bulan. Nilai ini ditetapkan berdasarkan standar harga sewa kendaraan dinas jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, yang mencakup biaya sewa mobil, bahan bakar minyak, serta sopir.

Dalam konsiderannya, Pergub menegaskan bahwa pemberian tunjangan ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Disebutkan pula, perubahan dilakukan untuk menyesuaikan kondisi serta perkembangan hukum dan agar pengaturan hak keuangan anggota DPRD tetap relevan.

Pergub ini menegaskan bahwa semua biaya yang timbul akibat pemberian tunjangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali.

Sementara Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya mengatakan sudah berkomunikasi terkait  tunjangan tersebut dan DPRD Bali, hanya menunggu keputusan dari pemerintah provinsi dan arahan pemerintah pusat. “Nanti kan kami akan publikasikan. Tetapi, hari ini kami mengikuti apa yang menjadi keputusan di pusat. Belum terlaksana dan evaluasi dari Mendagri (Menteri Dalam Negeri) juga belum sampai di Bali,” katanya. (bgn008)25090815

Tabanan, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mengajak Krama Desa Adat Gunung Kangin, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, untuk senantiasa menjaga tatanan adat-istiadat, agama, tradisi, dan seni budaya Bali.

Hal itu ditekankan Wakil Gubernur Giri Prasta usai sembahyang pujawali Petapakan Ida Bhatara Ratu Gede di Pura Desa dan Puseh Desa Adat Gunung Kangin pada Kamis (12/6/2025) malam bersama Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, Rektor Unud I Ketut Sudarsana, Camat Baturiti, dan Perbekel Desa Bangli.

Wagub Bali Nyoman Giri Prasta mengajak Krama Desa Adat Gunung Kangin (prajuru, pecalang, krama istri, dan yowana) untuk menjaga tatanan adat-istiadat, agama, tradisi, dan seni budaya Bali, agar kekuatan Bali yang dilandasi oleh budaya tidak sampai tergerus. “Kita boleh maju dengan perkembangan teknologi, namun jangan sampai akar budaya Bali kita tergerus, karena ini merupakan warisan leluhur Bali. Apalagi Bali ini dibangun oleh orang-orang suci seperti rsi, dang hyang, mpu, dan bhatara lelangit, maka kita semua juga harus mempunyai pikiran yang suci dalam membangun jagat desa adat dengan kekuatan adat dan seni budayanya,” tegas Wagub Bali asal Desa Pelaga, Kabupaten Badung itu sembari memberikan punia kepada seka baleganjur yang ditampilkan oleh yowana Desa Adat Gunung Kangin.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Wagub Bali Nyoman Giri Prasta meminta seluruh Krama Desa Adat Gunung Kangin masikian memperkuat adat istiadat, agama, tradisi, dan seni budaya Bali, sagilik saguluk salunglung sabayantaka, agar kita semua mendapat kerahayuan, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja. “Ring rahina pujawali mangkin, titiang nunas, Krama sareng sami mangda masikian. Kalau kita bersatu, maka setengah perjuangan kita berhasil. Kalau kita tidak bersatu, maka setengah perjuangan kita gagal,” kata Giri Prasta, yang disambut tepuk tangan dari krama desa adat, sembari menyerahkan punia atas nama Pemerintah Provinsi Bali Rp10 juta dan punia pribadi Rp20 juta. Penyerahan punia juga dilakukan oleh Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga Rp10 juta, yang diterima oleh Bendesa Adat Gunung Kangin.

Sementara Bendesa Adat Gunung Kangin bersama tokoh masyarakat setempat menyampaikan terima kasih kepada Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta yang terus berkomitmen mendukung penguatan adat istiadat, agama, tradisi, dan seni budaya Bali di Desa Adat Gunung Kangin, Desa Bangli.

Hal itu dibuktikan saat beliau menjabat sebagai Bupati Badung dengan memberikan bantuan pembangunan Pura Melanting Banjar Bangli tahun 2024 Rp400 juta, Pura Dalem Banjar Bangli Rp1,8 miliar, pembangunan Wantilan Banjar Adat Titigalar Rp2,7 miliar, dan Pura Dalem Titigalar Rp1,8 miliar. Sebelumnya, pada tahun 2023, I Nyoman Giri Prasta juga tercatat memberikan bantuan pembangunan Bale Serba Guna Desa Adat Munduk Andong Rp300 juta dan bantuan upacara pengabenan massal Rp150 juta. Sedangkan Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2023 juga telah memberikan bantuan pembangunan Balai Banjar sebesar Rp450 juta dan pembangunan jalan senilai Rp4 miliar. (*/bgn003)2506

Badung, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali, Tjok. Oka Sukawati, bersama dengan Kapolda Bali, Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra, menyerahkan sertifikat asesmen sistem manajemen pengamanan akomodasi pariwisata di Keraton Ballroom, Nusa Dua Beach Hotel and Spa Bali, pada Jumat (19/8).

Wagub Cok Ace mengatakan salah satu hal yang paling penting dalam meningkatkan pariwisata Bali adalah faktor keamanan. Ia menyatakan bahwa sistem pengamanan pada akomodasi bukanlah hal yang baru karena sebelumnya telah dilakukan melalui sistem manajemen pengamanan hotel (SMPH) yang telah berjalan sampai tahun 2017, namun karena terdapat perubahan peraturan perundangan maka diubah menjadi sistem manajemen pengamanan akomodasi pariwisata yang cakupannya lebih luas tidak hanya terbatas pada hotel namun juga villa, apartment hotel, kondominium dan akomodasi pariwisata lainnya.

Cok Ace yang juga Ketua PHRI Bali itu menyampaikan agar sertifikasi keamanan pada akomodasi pariwisata dapat dilakukan secara menyeluruh. “Tidak cukup hotel besar saja, karena perampokan dan pencurian malah lebih banyak terjadi di hotel-hotel kecil. Saya kira ini perlu untuk dipikirkan kedepannya agar seluruh akomodasi pariwisata disertifikasi keamanannya. Untuk hotel non bintang agar polres yang menangani keamanannya, begitu pula dengan homestay,” ujarnya..

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Konsul negara sahabat, pimpinan DPRD Bali, Bendesa Agung MDA Bali, GM Angkasa Pura, Direktur Nonkredit BPD Bali, Kepala Perangkat Daerah Pemprov Bali serta GM hotel penerima sertifikasi keamanan.

(bgn003)22082010

Gianyar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), melepas para peserta yang mengikuti ajang road bike Gran Fondo New York (GFNY) Championship Asia di kilometer 19.9 Jalan By-pass Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Gianyar, pada Minggu (7/8).

Ajang yang melibatkan 1.900 peserta dari 30 negara itu terbagi menjadi dua jarak tempuh yaitu long (137 km) dan medium (102 km), melewati pesisir pantai dan area gunung wilayah Bali Timur. Ajang ini tak hanya melibatkan pesepeda professional, juga masyarakat umum. Kapolda Bali Irjen. Pol. Putu Jayan Danu Putra, Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Ketut Suardana, beserta sejumlah pejabat Mabes Polri.

Dalam sambutan singkatnya, Wagub Cok Ace menyampaikan rasa syukur karena event bergengsi ini bisa kembali digelar setelah tahun sebelumnya ditiadakan karena situasi pandemi Covid-19. Untuk itu, Wagub menyampaikan terima kasih kepada pihak panitia yang begitu semangat mempersiapkan ajang ini sehingga mampu menarik banyak peserta. “Ini hebat dan luar biasa, selamat untuk jajaran panitia dan juga peserta yang begitu antusias mengikuti kegiatan ini,” ucapnya sembari mengapresiasi pemilihan rute yang memungkinkan peserta menjelajahi keindahan alam kawasan Bali bagian timur seperti Karangasem.

Pada bagian lain, Wagub menyampaikan optimisme kalau event ini mampu mempercepat pemulihan sektor pariwisata Bali. “Di sepanjang rute yang dilalui, saya yakin para peserta akan banyak mengambil foto dan diupload di media sosial masing-masing. Ini sangat baik untuk pariwisata Bali, sangat baik bagi upaya pemulihan ekonomi dan juga sangat efektif untuk promosi pariwisata. Karena potensi menonjol yang dimiliki Bali adalah keindahan alam dan budaya,” ungkapnya.

Dia berharap seluruh peserta sukses dalam menempuh rute yang telah ditentukan panitia dan selamat tiba di garis finish.

GFNY adalah seri marathon olahraga sepeda berskala Internasional yang diadakan di 19 negara dengan total 30.000 peserta per tahun yang terbagi menjadi kejuaraan regional di beberapa negara berbeda dan kejuaraan dunia di New York, Amerika Serikat. GFNY Indonesia merupakan bagian dari GFNY World Series yang sudah terselenggara sejak tahun 2016.

Peserta dari seluruh Indonesia dan mancanegara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Hongkong, Inggris, Prancis, Italia, AS dan beberapa negara lainnya diharapkan dapat menggerakkan kembali perekonomian Indonesia dan Bali pada khususnya. Peserta terbaik di ajang GNFY Bali 2022 akan diberangkatkan ke New York AS untuk mengikuti World Championship tahun 2023 mendatang. Untuk menambah semarak acara ini, digelar juga Bike Expo dari tanggal 5-7 Agustus di Gianyar.

Pelepasan peserta GNFY Bali 2022 oleh Wagub Cok Ace disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (Sekjen PB ISSI) Parama Nugroho dan Direktur Poltekpar Bali, Ida Bagus Putu Puja.

(bgn003)22080710

Badung, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, menghadiri acara jamuan makan malam di atas geladak kapal perang India INS Sumedha yang tengah bersandar di Dermaga Timur Pelabuhan Benoa, pada Jumat (5/8).

Wagub yang akrab disapa Cok Ace itu menyampaikan selamat datang kepada prajurit angkatan laut India yang menjadi personel kapal INS Sumedha. Wagub menginformasikan bahwa Bali merupakan pulau kecil bagian dari Indonesia. Pulau Bali memiliki wilayah seluas 5.600 Km2 dengan jumlah penduduk 4,2 juta jiwa yang tersebar di 8 kabupaten dan 1 kota. Dari segi mata pencaharian, sebagian besar masyarakat Bali menekuni sektor pertanian. Namun sejauh ini, perekonomian Bali lebih banyak bertumpu pada sektor pariwisata. Kondisi itu menyebabkan perekonomian Daerah Bali mengalami keterpurukan hebat saat pandemi Covid-19. Kendati demikian, yang patut disyukuri adalah Bali tetap tercatat sebagai pulau terfavorit versi sebuah majalah yang terbit di Amerika Serikat.

Guru Besar ISI Denpasar itu berharap bersandarnya kapal INS Sumedha di Pelabuhan Benoa dapat mempercepat pemulihan pariwisata Bali. Dia meminta personel kapal INS Sumedha menginformasikan kondisi Bali terkini kepada keluarga dan sahabat sehingga mereka tak ragu untuk kembali berkunjung sebagai wisatawan. Dia menyebutkan India menjadi negara yang penting bagi Bali, karena mencatat tingkat kunjungan wisatawan yang tinggi sebelum pandemi Covid-19.

Wagub Cok Ace memahami, waktu kunjungan awak kapal INS Sumedha ke Bali saat ini sangat terbatas, karena terikat tugas kedinasan. Oleh karena itu, dia berharap suatu saat mereka bisa kembali berkunjung sebagai wisatawan untuk menikmati keindahan alam dan budaya Bali. Kunjungan kapal perang India juga diharapkan makin mempererat hubungan Bali-India yang telah terjalin selama ini.

Sementara Duta Besar India untuk Indonesia dan Timor Leste Manoj Kumar Bharti menyampaikan rasa gembira karena salah satu kapal perang kebanggaan India dapat bersandar di Bali setelah menempuh perjalanan yang panjang. Dia menyebut Bali sebagai lokasi yang istimewa, karena dikenal dengan keindahan alam dan kekayaan budayanya. Dia juga menyampaikan selamat datang di geladak kapal INS Sumedha kepada seluruh tamu undangan. Jamuan makan malam ini, kata dia, sekaligus menjadi momen syukuran menyambut Hari Kemerdekaan ke-75 India.

Ucapan selamat datang juga disampaikan komandan P Phaneedra. Dia menyampaikan rasa senang, karena bisa mengunjungi Bali yang begitu tersohor. Dia menjelaskan INS Sumedha membawa 118 personel dan bersandarnya kapal ini di Pelabuhan Benoa sebagai kunjungan Port Visit dalam rangka Operational Turn Round (OTR). Kapal ini sudah mengunjungi Jakarta dan berlabuh di Bali dari tanggal 4-6 Agustus 2022, dan setelahnya akan bertolak ke Surabaya.

Jamuan makan malam dihadiri Atase Pertahanan Kedutaan Besar India di Jakarta Amitabh Saxena, Konsul Jenderal India Mr. Prakash Chand, Danlanud, Danlanal, Kakanwil Kemenkumham Bali dan diaspora India yang menetap di Pulau Dewata.

(bgn003)22080701

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali, Tjok Oka Sukawati, menghadiri sekaligus membuka kegiatan Musyawarah Wilayah VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Provinsi Bali di Denpasar, Minggu (17/7).

Wagub yang akrab disapa Cok Ace berharap kegiatan ini dapat mendukung arah kebijakan dan program pembangunan Bali ke depan yang harus ditata kembali dan diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah Bali termasuk masalah penduduk yang berpihak dan taat asas pada Genuine Bali, yakni dengan menerapkan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana guna mewujudkan kehidupan bersama yang sejahtera dan bahagia dalam koridor ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, sehingga mampu terwujud Bali menuju Era Baru yang sesuai dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

“Diselenggarakannya Musyawarah Wilayah VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Bali ini, sebagai salah satu upaya untuk membina rasa persaudaraan, toleransi dan kesadaran hidup di Negara yang berbhinneka dengan tetap menjaga kerukunan demi persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Ikatan persaudaraan Haji memiliki arti yang sangat penting untuk merenungkan hakikat dan makna perjalanan kehidupan ini. Melalui Muswil Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Bali ini saya harapkan mampu meningkatkan silaturahmi, introspeksi dan evaluasi diri untuk memaknai dan membersihkan jiwa dari segala bentuk perilaku yang tidak baik, pikiran yang tidak jernih, dan perkataan yang tidak pada tempatnya. Sehingga mampu memusatkan pikiran pada jalan Tuhan, dengan cara mawas diri mencari ketenangan dan kedamaian,” katanya.

Pesan-pesan moral, spiritual, dan kebajikan akan terasa amat teduh jika iman dan taqwa sudah kuat didalam diri. Di samping hal tersebut rasa persaudaraan, kedamaian, ketentraman, toleransi dan kebersamaan dalam kehidupan semua itu perlu terus dipelihara, dihidupkan dan disegarkan di tengah bangsa yang majemuk ini.

Di samping itu, perjalanan hidup suatu bangsa pasti akan menerima dan mengalami cobaan, baik itu muncul dari dalam maupun dari luar. Sebagai suatu realita yang tidak dapat dihindari sebagai umat beragama, tentu kita harus selalu berupaya untuk mencari solusinya, sehingga cobaan – cobaan tersebut dapat diatasi dan akhirnya kita menemukan jalan yang benar – benar sesuai dengan ajaran agama itu sendiri.

“Terlebih di era millenial ini kita juga akan mengalami perubahan – perubahan sebagai konsekuensi dari era globalisasi yang melanda seluruh bangsa – bangsa di dunia, baik yang berkaitan dengan pendidikan termasuk masalah moral, etika dan spiritualitas hidup beragama, sebagaimana kita rasakan sebagai suatu realitas dimana kita harus mampu beradaptasi dan mengendalikan diri dengan baik, sehingga apa yang menjadi makna dari kehidupan beragama dapat kita laksanakan dengan rasa tanggung jawab,” katanya.

Kerukunan hidup beragama perlu terus di pupuk sehingga gejolak-gejolak sosial yang akhir-akhir ini muncul ke permukaan dapat dihindari dan dikendalikan ke arah pemikiran yang jernih. Oleh karenanya keikhlasan dan soliditas iman dan taqwa, sikap toleransi, kerjasama dan saling menghargai diantara intern umat beragama dan antar umat beragama senantiasa dipupuk dengan baik.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), H. Erman Suparno, mengucapkan rasa syukurnya atas terselenggaranya Musyawarah Wilayah VI IPHI Provinsi Bali ini. Pihaknya mengatakan bahwa IPHI Bali berdiri tegak dalam mendukung program Pemerintah Daerah, sehingga berjalan selaras dalam menjaga kedamaian Bali menuju Era Baru dibawah visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

(bgn003)22071717