Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur (Wagub) Bali I Nyoman Giri Prasta berkomitmen mendukung pembinaan generasi muda melalui Adujak Bali (Apresiasi Duta dan Jambore Ajang Kreativitas). Program tersebut menjadi wadah yang mempertemukan duta genre kabupaten/kota se-Bali untuk berkompetisi memperebutkan gelar Duta GenRe Bali Tahun 2026.

Komitmen tersebut disampaikan Wagub Giri Prasta saat menerima audiensi Ketua Forum GenRe Indonesia Provinsi Bali I Kadek Dwi Januardana di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali, Denpasar,  pada Jumat (24/7/2026).

Audiensi tersebut membahas pelaksanaan Program Adujak Bali sekaligus persiapan penyelenggaraan ajang perdana yang akan mempertemukan duta genre dari seluruh kabupaten/kota di Bali. Kegiatan ini dijadwalkan resmi dibuka pada 12 Agustus 2026 dan diperkirakan diikuti sekitar 500 peserta. “Selain menjadi ajang silaturahmi dan penguatan kapasitas duta genre, kegiatan ini juga akan menghadirkan sembilan cabang perlombaan, di antaranya musikalisasi puisi, cerdas cermat, serta berbagai kompetisi kreatif lainnya. Para peserta akan memperebutkan Piala Bergilir Gubernur Bali dan predikat Juara Umum. Kegiatan ini juga menjadi momentum penting bagi Forum GenRe Indonesia Provinsi Bali yang telah berdiri sejak 11 Agustus 2018. Saat ini, forum memiliki 564 anggota yang tersebar di seluruh Bali, meliputi sembilan kabupaten/kota,” ujarnya.

Wagub Giri Prasta didampingi Anggota Kelompok Ahli Gubernur Bali Bidang Komunikasi dan Informasi I Putu Eka Mahardika menyampaikan apresiasi atas inisiatif Forum GenRe Indonesia Provinsi Bali yang terus menghadirkan ruang positif bagi generasi muda. Menurut dia, Pemerintah Provinsi Bali akan terus memfasilitasi dan mendukung berbagai program kepemudaan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Pemerintah akan terus memfasilitasi dan mendukung berbagai kegiatan positif. Duta GenRe diharapkan mampu hadir langsung di tengah masyarakat sebagai agen perubahan. Pemerintah siap membuka akses dan mendorong kolaborasi dengan desa-desa dalam upaya menekan angka stunting serta menjalankan program-program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya generasi muda,” ujarnya.

Wagub juga menekankan pentingnya peran duta genre sebagai pelopor edukasi remaja dalam mengampanyekan pencegahan perkawinan usia anak, penyalahgunaan Napza, perilaku seksual berisiko, serta bahaya narkoba dan konsumsi alkohol.

Menurut dia, sinergi antara duta genre, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan generasi muda Bali yang sehat, berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing.

Pada kesempatan tersebut turut disampaikan capaian membanggakan Duta GenRe Bali yang sebelumnya berhasil meraih juara II tingkat nasional. Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam aspek pendanaan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen meningkatkan dukungan agar prestasi generasi muda Bali dapat terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat nasional.

Selain memperkuat kompetisi, Pemerintah Provinsi Bali juga mendorong optimalisasi Posyandu Remaja sebagai ruang pembinaan karakter dan kesehatan remaja. Untuk mendukung program tersebut, akan disusun modul literasi sebagai pedoman pelaksanaan edukasi dan pembinaan duta genre di seluruh kabupaten/kota di Bali.

Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali yang turut hadir menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemerintah Provinsi Bali terhadap keberlanjutan program duta genre. Dia optimistis sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali, BKKBN, Forum GenRe Indonesia Provinsi Bali, serta seluruh pemangku kepentingan akan semakin memperkuat upaya mencetak generasi muda Bali yang sehat, berkarakter, berprestasi, dan siap menyongsong Indonesia Emas sekaligus mewujudkan Generasi Emas Bali. (*/bgn003)26072503

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur (Wagub) Bali I Nyoman Giri Prasta memastikan guru honorer atau guru non-aparatur sipil negara (non ASN) tidak sampai mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), pascaterbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026, terkait pembayaran gaji yang tidak diperbolehkan menggunakan dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP).

“Kami telah koordinasi terkait persoalan ini, apalagi terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di daerah, khususnya di Kabupaten Buleleng,” tegas Giri Prasta usai rapat paripurna di DPRD Bali, Denpasar, pada Senin (18/5/2026).

Dia menyatakan Pemprov Bali terus berupaya mencari solusi agar persoalan tersebut tidak sampai menyebabkan PHK guru honorer, terlebih Bali saat ini masih mengalami kekurangan tenaga pendidik di berbagai jenjang sekolah. “Kita upayakan bagaimana ke depan biar tidak sampai ada PHK. Apalagi jujur harus kita sampaikan, di Bali ini masih kekurangan guru, baik di SD, SMP, maupun SMA,” katanya.

Menurut Giri Prasta, persoalan pengangkatan dan pembiayaan pegawai saat ini tidak bisa dilepaskan dari kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta ketentuan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Dalam regulasi, kata dia, telah mengatur maksimal 30 persen APBD digunakan untuk belanja pegawai, minimal 20 persen untuk sektor pendidikan, dan minimal 10 persen untuk kesehatan. Sisanya digunakan untuk belanja pembangunan dan program lainnya. “Semestinya APBD itu 30 persen maksimal untuk belanja pegawai. Yang kedua 20 persen minimal untuk pendidikan, 10 persen minimal untuk kesehatan. Nah sisanya baru untuk kebijakan dan belanja modal,” ucapnya.

Dia juga menyampaikan persoalan kebutuhan PPPK maupun guru honorer sejatinya juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, karena telah diatur dalam regulasi nasional. Sehingga, dukungan anggaran dari pusat melalui dana alokasi umum (DAU) sangat diperlukan agar daerah tidak terbebani sepenuhnya. “Misalkan nih ya, ada persoalan seperti sekarang PPPK yang ada di Buleleng regulasi mengatur, undang-undang mengatur semestinya kebutuhan akan PPPK itu oleh Pemerintah Pusat dibantu mulai DAU,” katanya.

Selain persoalan guru honorer, penerapan penuh batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen mulai 1 Januari 2027 juga disebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Giri Prasta mengakui tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal yang sama untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai. (bgn008)26051812