Mangupura, Baliglobalnews

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, mengikuti rapat koordinasi dan pengarahan Presiden RI kepada seluruh gubernur, bupati dan walikota seluruh Indonesia terkait penanganan Covid-19 secara virtual dari Rumah Jabatan Bupati Puspem Badung, Senin (19/7).

Presiden Joko Widodo menyampaikan penegakan disiplin protokol kesehatan dan tracing serta testing perlu ditingkatkan secara signifikan. “Kita perlu mendorong perilaku masyarakat yang mematuhi protokol kesehatan melalui kampanye protokol kesehatan secara sistematis di masyarakat yang melibatkan berbagai kalangan dan operasi yustisi  untuk menegakan disiplin protokol kesehatan. Selanjutnya mendorong strategi tracing dan testing yang tepat sasaran, vaksinasi secara massif sesuai target,” katanya.

Presiden Jokowi menyampaikan pembangunan pusat karantina dan isolasi, fasilitas karantina terpusat disediakan untuk pasien asymptomatic dan ringan sehingga RS tidak penuh dan mencegah penularan dalam keluarga. Setiap daerah yang memiliki jumlah kasus yang tinggi agar menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai untuk menangani pasien OTG dan gejala ringan.

“Di samping itu kita juga harus menerapkan manajemen perawatan Covid-19 dengan cara menerapkan standar protokol terapi penanganan pasien serta memastikan setiap rumah sakit rujukan memiliki bed capacity, medical supplies dan equipment yang memadai untuk menjalankan protokol kesehatan tersebut. Ini harus kita lakukan secara bersama-sama di seluruh daerah Indonesia, koordinasi dan sinergitas harus kita tingkatkan karena kita tidak bisa melakukan ini sendiri. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini nanti berdampak pada penurunan angka Covid-19 yang kita tidak tahu kapan berakhir,” tandasnya.(bgn003)21072018

Badung, Baliglobalnews

Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, mengikuti video conference (vidcon) dengan Presiden RI Joko Widodo dari Hotel Intercontinental, Jimbaran pada Selasa (16/3). Pelaksanaan vidcon ini serangkaian kunjungan kerja Presiden Jokowi dalam rangka meninjau pelaksanaan vaksinasi massal terhadap pekerja pariwisata, tokoh adat dan pemuka agama di Provinsi Bali.

Sebelum mengikuti acara vidcon dengan Presiden Jokowi, Wabup Suiasa menyempatkan diri memantau pelaksanaan vaksinasi terhadap pekerja pariwisata, tokoh adat dan pemuka agama yang dilaksanakan oleh pihak manajemen Hotel Ayana Jimbaran bekerja sama dengan jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.

Di hadapan Presiden Jokowi, Wabup Suiasa melaporkan untuk saat ini Pemkab Badung sudah melaksanakan vaksinasi secara rutin dan secara massal. Vaksinasi rutin sifatnya harian dengan melibatkan tim yang stay di masing-masing puskesmas maupun di RSD untuk melayani 150 orang masyarakat di tiap lokasi. Dilaporkan juga progres yang telah dicapai Pemkab Badung dalam vaksinasi tahap pertama dimana sasaran pada tenaga medis progressnya mencapai 33 %, pelayan publik sebanyak 27,5 %, lansia sebanyak 10,6 % dan secara kumulatif besar sasaran yang telah dicapai sebanyak 29,8 %.

”Kami tetap siap untuk mengikuti setiap arahan Bapak Presiden dan kami senantiasa berharap agar Badung diberikan suplai vaksin yang cukup agar totalitas terbentuknya herd immunity bagi masyarakat Badung bisa dicapai, sehingga sektor pariwisata bisa segera kita buka,” katanya.

Wabup Suiasa menyampaikan untuk vaksinasi massal yang dilaksanakan pada hari itu (kemarin-red) menyasar 2 tempat, yakni Hotel Ayana dan Hotel Intercontinental Jimbaran dengan jumlah peserta 500 orang di tiap lokasi. ”Adapun komponen masyarakat yang divaksinasi yakni dari pekerja pariwisata, tokoh adat, agama dan lansia yang ada di wilayah Kelurahan Jimbaran. Dengan demikian hari ini di Badung ada 2.500 orang yang mendapatkan vaksinasi dari kegiatan vaksinasi rutin dan massal,” ujarnya.

Untuk kedepan Suiasa menambahkan Pemkab Badung menargetkan 6.000 orang warga Badung yang divaksin dalam sehari. Untuk itu, pihaknya telah menyiapkan SDM tim vaksinasi mobiling sebanyak 56 dan tim vaksinasi rutin sebanyak 15 (siaga di 13 puskesmas dan 2 RSD). Melalui kegiatan ini Suiasa berharap tumbuhnya herd immunity masyarakat secara umum, sehingga aktivitas sektor pariwisata di Bali dan Badung bisa segera dilaksanakan kembali seperti sedia kala.

”Vaksinasi kepada seluruh komponen warga Badung merupakan langkah Pemkab Badung dalam menumbuhkan kepercayaan dunia pariwisata. Untuk itu, Badung berinisiatif secepat mungkin melakukan langkah dan sebanyak mungkin memberikan vaksin kepada masyarakat, terlebih Badung ditunjuk sebagai zona hijau oleh Pemerintah Pusat yang meliputi wilayah Jimbaran, Tanjung Benoa dan Benoa,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi mengucapkan syukur atas terselenggaranya vaksinasi di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Bali bisa terlaksana dengan baik dan lancar. ”Kita harapkan dengan semakin banyaknya masyarakat yang telah divaksinasi nanti akan terbentuk herd immunity secara komunal sehingga laju penyebaran Covid bisa kita hambat, kita kurangi dan bahkan kita hilangkan,” ujarnya.

Jokowi juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh kepala daerah yang ada di Bali karena sudah bekerja tanpa kenal lelah mengingatkan masyarakat dalam menjaga prokes secara ketat agar laju Covid-19 bisa berkurang di Bali, sehingga sektor pariwisata Bali bisa dibuka kembali dengan melalui semua tahapan-tahapan menuju sebuah situasi normal. ”Saat ini kita harapkan semuanya masih dalam posisi waspada,” tegasnya. (bgn003)21031611

Mangupura, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa, mengikuti Video Conference (Vidcon) terkait Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Refocusing Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 dari Ruang Rapat Sekda Puspem Badung, Selasa (9/2) kemarin.

Sekda Adi Arnawa didampingi Kadis Kesehatan dr. I Nyoman Gunarta, Kepala Bappeda I Made Wira Dharmajaya, Inspektur Luh Suryaniti, Kabag Pemerintahan I Dewa Gede Sudirawan dan perwakilan perangkat daerah terkait lainnya. Vidcon tersebut dipimpin langsung oleh Plh. Sekjen Kemendagri Hamdani dengan narasumber Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, menjelaskan Pemda melakukan realokasi dan refocusing Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) dimana dalam hal pemerintah daerah tidak menerima DAU TA 2021 atau DAU TA 2021 tidak mencukupi, dapat menggunakan DBH.

”Dalam hal dukungan pendanaan yang bersumber dari DAU/DBH tidak mencukupi, pemerintah daerah mendanai dari sumber lainnya dalam Penerimaan Umum APBD. Serta Pemerintah juga dapat menggunakan Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa dan DAK Fisik. Seluruh Gubernur, Bupati, Wali Kota dan Kepala Desa agar melakukan penyesuaian penggunaan (refocusing) TKDD atau perubahan mekanisme pelaksanaan kegiatan dan ketentuan mengenai penggunaan TKDD selain yang diatur dalam Surat Edaran ini, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Selanjutnya Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal memaparkan PPKM kemarin tidak efektif, ekonomi turun sedangkan Covid-19 tidak, serta mobilitas masyarakat masih tinggi. Luasnya negara Indonesia dan banyaknya penduduk Indonesia berdampak kepada kompleksitas penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. ”Ke depannya PPKM Mikro yang dimulai 9- 22 Februari ini skema pembiayaannya dimana kebutuhan tingkat desa didanai oleh APBDes, kebutuhan tingkat kelurahan didanai APBD kabupaten/kota, kebutuhan Babinsa/Bhabinkamtibmas didanai dari anggaran TNI/POLRI. Penguatan testing, tracing, treatment didanai Anggaran Kemenkes/BNPB, APBD Provinsi, kabupaten/kota dan kebutuhan bantuan hidup dasar didanai anggaran Bulog/Kementerian BUMN, Kemensos, Kemenperin, Kemenkes. Nantinya di tiap desa dan kelurahan akan didirikan Pos Komando yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa/Lurah,” ujarnya.

Selanjutnya Dirjen Bina Keuangan Daerah, Mochamad Ardian, memaparkan Surat Edaran Dirjen Perimbanagn Keuangan (DJPK) Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 mengarahkan penyesuaian APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk penanganan pandemi Covid-19 dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. ”Tata cara pergeseran anggaran TKDD adalah pertama reformulasi Sub Kegiatan pada Kecamatan maupun SKPD lainnya dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19, selanjutnya hasil reformulasi disusun dalam RKA atau Perubahan DPA sebagai dasar pergeseran anggaran dengan cara melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan perubahan perkada tentang Penjabaran APBD, selanjutnya diberitahukan kepada pimpinan DPRD,” katanya.

Sementara Sekda Badung, I Wayan Adi Arnawa, dalam kesempatan tersebut menyampaikan siap mengikuti tata cara yang sudah ada dan dijelaskan oleh narasumber, karena sudah jelas darimana sumber anggaran dan pendanaannya. ”Ke depan kita harus mengingatkan dan menjelaskan tata cara yang sudah di tetapkan oleh Kemendagri kepada setiap kepala desa maupun lurah. Karena kunci dari PPKM mikro ini adalah koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari kelian, kepala desa/lurah, satuan perlindungan masyarakat, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satuan Pol PP, Tim Penggerak PKK , posyandu , tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tenaga kesehatan dan karang taruna serta relawan lainnya,” ujarnya. (bgn003)21020913

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, mengikuti acara Rilis Bersama Data Sensus Penduduk Tahun 2020 dan Data Administrasi Kependudukan Tahun 2020 Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia  antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Kementerian Dalam Negeri  (Kemendagri) secara virtual di Ruang Video Conference (Vidcon), Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar, Kamis (21/1).

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Muhamad Hudori, dalam sambutannya saat membacakan data administrasi kependudukan menyampaikan data yang  dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri  ini pertama kalinya dilakukan rilis secara bersama-sama dengan  BPS.

“Rilis ini saya kira merupakan wujud sinergi yang dilakukan antara BPS dengan Kemendagri sejak persiapan sensus penduduk tahun 2020. Hal ini dimaksudkan untuk membangun kepercayaan publik bahwa pemerintah kompak untuk mewujudkan satu data Indonesia yang diawali dari satu data kependudukan Indonesia,” kata Hudori  sembari menyampaikan pentingnya data kependudukan guna berbagai keperluan, baik negara, lembaga, swasta maupun perorangan.

Dia menyebutkan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa data kependudukan Kemendagri digunakan untuk semua keperluan, antara lain untuk pelayanan publik, untuk perencanaan pembangunan. “Baik perencanaan pembangunan nasional maupun perencanaan pembangunan daerah,  untuk alokasi anggaran, untuk pembangunan demokrasi,  dan adalah menegakkan hukum serta pencegahan kriminal,” katanya.

Selanjutnya, menurut dia, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data kependudukan Kemendagri semester 2 tahun 2020 yang telah diintegrasikan dengan data hasil sensus penduduk, yakni  271.349.889 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari perempuan 134.229.988 jiwa dan laki-laki sejumlah 137.119.901 jiwa, dengan jumlah kartu keluarga 86.437.053.

Sebaran jumlah penduduk, kata dia, terpadat per pulau Indonesia berdasarkan data Kemendagri ditempati urutan pertama oleh Pulau Jawa 55,94%, disusul Sumatera 21,73%, Sulawesi 7,43%, Kalimantan 6,13%, Bali dan Nusa Tenggara sekitar 5,57%, Papua 2,02% serta Maluku 1,17%.

Senada dengan Muhammad Hudori, Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto, turut menyampaikan hal serupa bahwa rilis data kependudukan kedua instansi tersebut secara bersama-sama baru pertama kalinya dilaksanakan.

“BPS – Kemendagri telah menerapkan komitmen ke depan kita akan terus-menerus bekerjasama untuk membenahi data kependudukan Indonesia. Saya sangat berharap bahwa hasil kerjasama ini akan saling melengkapi, sehingga para pengguna data dapat memperoleh gambaran yang lebih komplet mengenai dampak kependudukan di Indonesia, yang menjadi sangat penting untuk membuat perencanaan di berbagai bidang,” kata Kecuk.

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 oleh BPS, menurut Kecuk, jumlah penduduk Indonesia saat ini yakni 270.203.916 jiwa, dengan tingkat kesesuaian alamat domisili dan kartu keluarga sebesar 91,32 % atau sejumlah 246.74 juta jiwa, sedangkan sisanya sebesar 8,68% atau sejumlah 23.47 juta jiwa berdomisili tidak sesuai kartu keluarga.

“Jumlah penduduk Indonesia berdasar hasil sensus penduduk tahun 2020 berdasarkan periode bulan September tahun 2020, sementara data dari Adminduk mengacu kepada posisi bulan Desember 2020. Ada kenaikan karena ada laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,4 persen dari bulan September dan bulan Desember  2020. Satu hal yang perlu kita jadikan catatan, meskipun pada level nasional jumlah penduduk dari BPS dan Dukcapil sudah menyatu dan tunggal, tentu ada perbedaan pada level provinsi meskipun perbedaan ini tidaklah signifikan,” terangnya. (bgn003)21012211