Nasional, Baligalobalnews

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah bahwa vaksin gotong royong (VGR) untuk individu tidak boleh menghilangkan hak warga untuk mendapatkan vaksin gratis yang diberikan negara.

Puan menilai vaksin gratis adalah hak dasar warga atas pemenuhan kesehatan dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini.

“Vaksin gratis adalah hak dasar seluruh warga. Hak itu tidak boleh dihilangkan, bahkan dikurangi sedikit pun dengan adanya vaksin gotong royong,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia menegaskan bahwa VGR untuk individu harus mencerminkan semangat bersama seluruh elemen bangsa untuk mempercepat program vaksinasi pemerintah dengan memperluas akses bagi seluruh lapisan masyarakat yang belum terjangkau.

Menurut dia, makin cepat program vaksinasi yang dibantu seluruh elemen bangsa maka makin cepat bangsa Indonesia mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) dan keluar dari pandemi.

“Mereka yang berlebih, membantu mereka yang kekurangan agar cepat divaksin. Itu adalah esensi gotong royong dalam vaksin gotong royong ini,” ujarnya.

Puan mengatakan bahwa Pemerintah harus membuat aturan main yang jelas tentang VGR individu dan dengan cepat menyosialisasikannya secara luas kepada masyarakat.

Menurut mantan Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu, hal tersebut termasuk sosialisasi bahwa VGR tidak menggunakan dana APBN atau vaksin hibah.

“Harus disampaikan terus-menerus bahwa vaksin gotong royong bukan dari APBN, bukan menggunakan uang rakyat, dan bukan hasil hibah dari mana pun. Saya berharap tidak ada lagi tudingan-tudingan bahwa negara ‘berbisnis’ di tengah penderitaan rakyat,” katanya.

Ia juga meminta pemerintah memastikan fasilitas dan tenaga kesehatan yang melayani VGR untuk individu sama sekali tidak menggunakan sumber-sumber pendanaan negara dan hibah.

Menurut dia, harus dipastikan faskes dan nakes vaksin yang berbayar ini terpisah sama sekali pengelolaannya dengan vaksin gratis.

“Harus dijelaskan dua jenis program vaksinasi ini beda kamar. Tidak saling terhubung sama sekali,” ujarnya.

Puan menilai kalaupun vaksin gotong royong dan vaksin gratis terhubung, itu terkait ikhtiar dan semangat bersama untuk mempercepat vaksinasi agar bangsa Indonesia cepat keluar dari masa-masa sulit.(bgn123)21071410

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Industri Jasa Keuangan (IJK) dan Kementerian Kesehatan akan menyalurkan vaksinasi kepada 10 juta masyarakat hingga akhir Desember 2021.

“Sejak Juni lalu kita telah membantu penyaluran vaksinasi Covid 19 sebanyak 480 ribu untuk pegawai dan keluarga industri jasa keuangan serta para konsumennya. Kita usahakan bisa 10 juta sampai akhir tahun,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

Angka tersebut, menurutnya diharapkan dapat dicapai karena selain target vaksinasi kepada pegawai dan keluarga pegawai, vaksinasi juga akan diberikan kepada nasabah baik individu dan korporasi serta keluarga dan masyarakat umum dalam bentuk corporate social responsibility (CSR).

Wimboh menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi Covid 19 melalui Industri Jasa Keuangan di seluruh Indonesia ini diharapkan bisa mempercepat target pembentukan kekebalan komunitas di seluruh lapisan masyarakat sesuai target Pemerintah pada November mendatang.

“Sesuai arahan Presiden pada peresmian vaksinasi massal sektor jasa keuangan Juni lalu. Industri jasa keuangan diharapkan bisa menjadi sentra vaksinasi Covid sehingga mempercepat proses vaksinasi ke semua masyarakat,” kata Wimboh.

Kecepatan dan keberhasilan dari vaksinasi Covid akan sangat menentukan upaya pemulihan ekonomi nasional, karena setelah terbentuk kekebalan komunitas maka perekonomian masyarakat akan kembali bergerak sejalan dengan terbukanya mobilitas masyarakat.(bgn008)21071113