Nasional, Baliglobalnews

Pemerintah membantah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

“Menyatakan UU nomor 11 Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai kuasa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Pengujian Formil UU Citra Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis.

Pemerintah juga meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) menerima keterangan presiden secara keseluruhan, menyatakan pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing, serta menolak permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Menko Airlangga menyebutkan penerbitan UU Cipta Kerja justru dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepastian hukum dan pemenuhan hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak berserikat dan berkumpul.

“Sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 27 Ayat 2 Pasal 28 Pasal 28c Ayat 2 Pasal 28d Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Menko Airlangga.

Lebih lanjut Menko Airlangga mengatakan para pemohon sama sekali tidak terhalang-halangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya yang diakibatkan oleh berlakunya UU Cipta Kerja karena UU tersebut justru akan menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

“Sehingga hak-hak konstitusional para pemohon sama sekali tidak dikurangi dihilangkan dibatasi dipersulit maupun dirugikan,” ujar Menko Airlangga.

Oleh karena itu pemerintah menekankan pembentukan UU Cipta Kerja telah melalui prosedur dan tahapan sesuai dengan ketentuan hak-hak partisipasi publik.

Sidang tersebut dilakukan secara virtual yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar dan dihadiri MenkoAirlangga Hartarto, Menkumham Yasonna Laoly, Menaker Ida Fauziyah, Menkeu Sri Mulyani, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Sofyan Djalil, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Perhubungan Budi Karya dan melalui sambungan video conference Menko Polhukam Mahfud MD serta perwakilan DPR RI Arteria Dahlan.

Adapun sebelumnya MK telah menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Rabu (21/4).

Dalam sidang tersebut pemohon yakni Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menilai UU Cipta Kerja dibuat tidak sesuai dengan prosedur pembentukan perundang-undangan.(bgn123)21061711

Naisonal, Baliglobalnews

Lembaga kajian ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai kepastian pesangon bagi pekerja lebih terjamin dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Ciptaker.

“Kenapa soal pesangon pekerja yang terdampak PHK pasti akan dibayar? Itu pasti, karena klausulnya tidak lagi menjadi perdata, tapi pidana. Kalau perusahaan tidak bersedia membayar hak pekerja sebagaimana tercantum dalam UU, maka bisa terkena pidana dan bisa dipidanakan,” kata Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah Redjalam dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, kelemahan dari UU 13/2003, perusahaan yang tidak membayarkan pesangon pekerja hanya bisa dituntut secara perdata. Kalau perdata, lanjut dia, prosesnya akan panjang dan beban yang timbul dari persoalan tersebut ada di pekerja.

Ironisnya, kalau perusahaannya tetap tidak membayar maka akan dilakukan penuntutan secara perdata dan ironisnya, biayanya dibebankan ke pihak penuntut atau pekerja.

Jika dalam UU Cipta Kerja, pengusaha yang tidak bersedia membayar pesangon bisa kena tuntutan pidana dan pengusaha akan berhadapan dengan negara. Artinya, negara ada di depan para pekerja, melindungi pekerja, berhadapan dengan para pengusaha. Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para pekerja yang terkena dampak PHK agar mendapatkan hak-haknya berupa pesangon dari perusahaan dan lembaga terkait.

Direktur Riset CORE itu memastikan, UU Cipta Kerja menjadi angin segar bagi para pekerja karena mampu menjadi solusi dari persoalan pesangon bagi pekerja yang terdampak PHK. Sehingga, memberikan kepastian pembayaran pesangon bagi pekerja di sektor apapun yang terdampak PHK. Meskipun jumlah pengkalian pesangonnya lebih kecil, dari 32 kali gaji menjadi 25 kali gaji, tapi ini lebih pasti untuk melindungi hak pekerja.

“Saya pastikan tidak ada yang merugikan pekerja. Kenapa tidak merugikan, karena dibalik penurunan dari 32 kali gaji menjadi 25 kali gaji, ada kepastiann bahwa itu akan terbayarkan. Mana yang lebih menguntungkan, di kasih iming-iming pesangon 32 kali tapi tidak dibayar, atau pesangon 25 kali gaji tapi pasti terbayar. Saya pasti milih yang 25 kali gaji,” kata Piter.

Mengutip data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada 2019 menyebutkan hanya 27 persen pengusaha yang memenuhi pembayaran kompensasi sesuai dengan ketentuan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Sisanya, 73 persen tidak melakukan pembayaran kompensasi PHK sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Alasan perusahaan beragam dari mulai mengaku pailit sehingga tak sanggup membayar pesangon sampai pekerja mengundurkan diri.

Bahkan, laporan World Bank yang mengutip data Survei Angkatan Kerja Nasional BPS 2018 menyatakan 66 persen pekerja sama sekali tidak mendapat pesangon sesuai aturan, 27 persen pekerja menerima pesangon kurang dari yang seharusnya diterima, dan 7 persen pekerja yang menerima pesangon sesuai dengan ketentuan.(bgn123)20122609

Nasional, Baliglobalnews

Pengamat kewirausahaan Didik Purwadi mengajak pelaku UMKM untuk betul-betul memanfaatkan dukungan UU Cipta Kerja kepada sektor UMKM.

“Kita pengusaha dan pelaku UMKM harus betul-betul mengambil manfaat dari adanya UU Cipta Kerja ini. Selanjutnya, kita dengan cepat menyalip di tikungan,” ujar Didik dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Pemanfaatan itu, ia mencontohkan, dengan melakukan kolaborasi dengan investor atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karena salah satu manfaat UU Cipta Kerja bagi UMKM adalah diprioritaskan dalam kemitraan dengan perusahaan unit besar dan BUMN.

“Bagi kita (pelaku usaha), UU Cipta Kerja ini berkah yang mesti disambut dengan kerja keras dan terukur,” katanya.

Untuk mengetahui apa lagi yang bisa dimanfaatkan dari UU Cipta Kerja, pelaku UMKM dan calon wirausahawan sangat perlu untuk mengetahui isi UU Cipta Kerja dan aturan turunannya terkait poin-poin tentang dukungan terhadap UMKM.

Kondisi pandemi saat ini memberikan ancaman yang serius baik kepada pelaku usaha ataupun pekerja. Pemerintah bisa dibilang menghadapi tantangan dalam mengatasi persoalan pengangguran baik akibat pandemi ataupun kemunculan sekitar dua juta angkatan kerja baru setiap tahunnya. Bagi Didik, UU Cipta Kerja adalah jawaban atas persoalan itu.

“UU Cipta Kerja itu terobosan. Sekarang kita cukup khawatir akibat pandemi, potensi pengangguran luar biasa hingga lebih delapan jutaan dan belum lagi lulusan baru. Menurut saya UU ini jawaban yang tepat,” kata Direktur Eksekutif Rumah Inspiratif Indonesia tersebut.

Untuk mengatasi pengangguran, melalui UU Cipta Kerja, UMKM didukung dengan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan agar bisa berkembang dan menyerap lapangan kerja lebih maksimal. Hal itu adalah yang dibutuhkan saat ini.

“Untuk kluster UMKM dan Koperasi, itu banyak benefitnya. Pembiayaan dan akses pasar dimudahkan, perizinan juga dimudahkan dan benefit-benefit lainnya. Saya rasa inlah yang dibutuhkan,” ujar Didik.

Dalam pasal 3 Undang-Undang (UU) nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja disebutkan, untuk meningkatkan lapangan kerja, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diberi kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan.

Pengesahan UU Cipta Kerja dan penyusunan aturan turunan yang baru selesai 3-4 bulan kedepan merupakan satu langkah tersendiri pemerintah. Langkah berikutnya, Didik berharap, pemerintah agar menyampaikan kepada masyarakat seperti apa implementasi UU ini.

Kemudian soal implementasi, pemerintah disarankan benar-benar menyiapkan secara terencana bagaimana menyambut para investor, tidak hanya dengan dimudahkan dalam perizinan usaha saja, tapi juga adanya kepastian hukum. Ini agar mereka benar-benar menanamkan modalnya di Indonesia. (bgn123) 20121306

Nasional, Baliglobalnews

Kehadiran UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diyakini dapat membangkitkan iklim investasi di daerah yang sangat dibutuhkan dalam upaya pemulihan ekonomi.

“Jika jumlah pengusaha kembali bangkit maka otomatis dapat kembali menyerap tenaga kerja yang cukup signifikan. Artinya akan menggairahkan iklim investasi dunia kerja di daerah dan pusat,” ujar Wakil Ketua Komite Humas Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur Riko Abdiono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dari beberapa poin UU Cipta Kerja yang sudah diundangkan , lanjutnya, bisa menciptakan optimisme iklim dunia usaha. Terutama untuk menghadapi masa kenormalan baru pada 2021.

Minimal untuk pemulihan ekonomi itu terdapat tiga hal yang harus digenjot yaitu, belanja pemerintah, belanja masyarakat dan investasi, khususnya menyangkut kemudahan perizinan usaha.

Menurut Riko, Undang-undang sapu jagat ini diyakini bisa membantu membangkitkan dan membuka kesempatan yang bagus untuk munculnya usaha-usaha baru, terutama bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Bisa membangkitkan UMKM yang sempat terpuruk, Industri Kreatif, Jual Beli Online dan sebagainya. Maka dengan adanya investasi dan usaha baru akan menciptakan tambahan lapangan kerja. Ini sangat positif bagi kebangkitan ekonomi masyarakat,” katanya.

UU Cipta Kerja, lanjut dia, sebenarnya cukup memberikan harapan bagi kalangan pengusaha terkait kemudahan berinvestasi di Indonesia karena sejauh ini masih banyak pengusaha yang mengeluh rumitnya berinvestasi, terutama terkait soal perizinan.

“Ini yang diperlukan Kadin, karena masuknya investasi akan menambah lapangan pekerjaan,” katanya.(bgn123)20120305

Nasional, Baliglobalnews

Asosiasi e-commerce Indonesia (idEA) menilai UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menggairahkan industri e-commerce di Indonesia.

“Jika UMKM bisa menikmati dampak positif UU ini, tentu akan memberi pengaruh baik juga pada pertumbuhan perdagangan melalui sistem elektronik,” kata Kepala Bidang Konten dan Komunikasi Internal idEA Vriana Indriasari dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut Indriasari, idEA berharap peraturan-peraturan turunan UU Cipta Kerja dapat lebih menggairahkan dunia usaha Indonesia, terutama UMKM.

Tidak bisa dipungkiri jika kehadiran Undang-undang (UU) Cipta Kerja akan memberikan dampak positif kepada banyak sektor, terutama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) termasuk industri e-commerce.

Bahkan, berdasarkan data Bank Indonesia, transaksi e-commerce pada 2020 meningkat sampai 25 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp205,5 triliun di lokapasar (marketplace).

Meskipun diyakini bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan UMKM dan industri e-commerce, namun Indriasari mengaku masih mengkaji lebih dalam pasal-demi pasal.
Terlebih, peraturan-peraturan turunan dari UU ini, yakni Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan RPerpres juga masih dipersiapkan pemerintah.

Menurutnya, peraturan-peraturan turunan tersebut sangat penting karena mengatur lebih detail terkait pelaksanaan UU Cipta Kerja.
“Kami masih harus menunggu untuk bisa menyusun strategi penerapannya di industri e-commerce. Jadi, implikasi secara langsung ke bisnis e-commerce, saat ini, belum bisa dipastikan,” kata Indriasari.

Jika berkaca dari data Bank Indonesia, di mana transaksi e-commerce pada 2020 meningkat sampai 25 persen, bisnis e-commerce diyakini bakal tetap tumbuh pesat pada 2021, didorong oleh bergesernya pola belanja konsumen selama pandemi. Migrasi ke ke kanal daring pun diperkirakan bakal banyak dilakukan UMKM.
“Kehadiran UU Cipta Kerja akan berdampak lebih positif,” ujar Kepala Bidang Konten dan Komunikasi Internal idEA Vriana Indriasari. (bgn123) 20112913.

Nasional, Baliglobalnews

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan UU Cipta Kerja memberikan dampak positif antara lain dalam rangka mengintegrasikan penataan ruang sektor kelautan dan perikanan, termasuk kawasan pesisir nasional.

“UU tentang Cipta Kerja akan memberikan dampak positif bagi sektor kelautan dan perikanan, salah satunya melalui penyederhanaan peraturan penyelenggaraan penataan ruang, khususnya terkait pengintegrasian antara Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi dengan Rencana Tata Ruang,” kata Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL) KKP TB Haeru Rahayu, Senin.

Menurut Tb Haeru Rahayu yang biasa disapa Tebe itu, KKP berkomitmen melaksanakan amanat UU Cipta Kerja untuk pengintegrasian rencana tata ruang mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan.

Apalagi, menurut dia, pengintegrasian antar-matra tata ruang merupakan suatu keniscayaan, karena sejatinya fungsi-fungsi ruang pada berbagai matra ruang mempunyai karakter yang saling berkaitan antara satu matra dengan matra lainnya.

“Antara fungsi kawasan lindung di darat dengan kawasan konservasi di laut, antara fungsi kawasan budidaya di darat dengan kawasan pemanfaatan umum di laut mempunyai hubungan fungsional, baik dari aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya, tidak mungkin untuk dipisahkan,” jelas Tebe.

Ia juga mengemukakan bahwa KKP telah mempersiapkan beberapa peraturan terkait penyelenggaraan tata ruang di laut dan sudah dalam proses penetapan, seperti RPP Perencanaan Ruang Laut, RPP Izin Lokasi di Perairan, RPP Izin Lokasi di Laut.

Dalam rangka pengintegrasian matra ruang darat dengan matra ruang laut, lanjutnya, maka substansi RPP akan diintegrasikan ke dalam muatan pasal-pasal di dalam revisi PP 15/2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang tersebut.

“Ke depan tata ruang akan berperan semakin efektif dan akan memberikan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan,” kata Tebe.

Sementara itu Direktur Perencanaan Ruang Laut KKP Suharyanto menjelaskan pada 27 Oktober 2020 lalu telah dilaksanakan rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait guna mematangkan materi mengenai penataan ruang laut, mulai proses perencanaan hingga proses pengendalian pemanfaatan ruang laut.

“Pembahasan dihadiri oleh Dirjen Tata Ruang Kemen ATR, Plt Dirjen PRL KKP, Deputi Kemaritiman Sekretariat Kab, dan Kemenko Perekonomian. Terkait perencanaan, akan diatur pengintegrasian antara tata ruang darat dan tata ruang laut menjadi satu peraturan penetapan,” paparnya.

Pertemuan itu, ujar dia, berlanjut dengan pertemuan pada tanggal 30 Oktober 2020 untuk merumuskan substansi mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait penataan ruang laut ke dalam revisi PP 15/2010.

Setelah penetapan revisi PP 15/2010, ke depan Direktorat Perencanaan Ruang Laut tidak dapat terpisahkan kegiatannya dan akan berjalan seiring dengan program Ditjen Penataan Ruang Kementerian ATR/BPN dalam penyiapan peraturan mengenai perencanaan ruang. (bgn123)20110922

Denpasar, Baliglobalnews

Polda Bali beserta jajaran melibatkan petugas keamanan desa adat wilayah Bali atau yang disebut pecalang dalam melakukan pengamanan aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. 

“Pecalang yang punya daerah sini dan menghadapi adik-adik ini secara humanis sebagai bentuk menjaga kearifan lokal. Pecalang menjaga ketertiban juga dan kita diajak untuk menjaga secara humanis agar tidak anarki serta bisa menerapkan ketertiban sosial sesuai ketentuan yang ada,” kata Karo Ops Polda Bali Kombes Pol. Djoko Prihadi saat ditemui di PB Jalan Sudirman, Denpasar, Kamis. Ia mengatakan pecalang yang dikerahkan merupakan anggota gabungan, baik yang berada di wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan sekitarnya.

 Dengan bekerja bersama pecalang, sekaligus menjadi cara memberikan tindakan secara humanis. Selain itu, bersama-sama mengajak para pengunjuk rasa untuk tertib dan menjaga Bali ini. “Karena Bali kalau enggak tertib dan kacau makin lari semua nanti. Terlihat ini investasinya masalah wisata dan perhotelan sehingga banyak yang takut ke sini,” jelasnya. Ia menjelaskan sejauh ini para pengunjuk rasa masih mematuhi ketentuan yang ada, yakni Undang-Undang mengemukakan pendapat di muka umum.

Djoko mengatakan dalam aturan tersebut sudah diatur jelas dan para pengunjuk rasa diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya sesuai batas waktu yang ditentukan. “Kita imbau mereka menjelang malam karena ketentuannya sampai jam 18.00 wita. Sebagai mahasiswa dan aliansi ‘Bali Tidak Diam’ harus ikuti ketentuan itu, kalau protes UU bisa disampaikan secara tertulis melalui MK,” jelas Djoko.

 Terkait adanya siswa SMK yang sempat diamankan polisi, Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan mengatakan bahwa telah dilakukan pembinaan terhadap siswa tersebut. 

“Sebelumnya kita sudah ada kesepakatan sama Dinas Pendidikan, kepada siswa-siswa SMA/K, SMP selain kami, Dinas juga akan turun melakukan pembinaan terhadap siswanya,” jelas Jansen. 

Ia mengatakan bahwa siswa SMK tersebut, tidak bisa menjawab ketika ditanya terkait tujuan dan alasan siswa SMK membawa poster yang bertuliskan “Awas!! ada tukang kawal joging”. 

“Tadi dia sempat diamankan dan membawa poster yang kurang pas dan tidak ada kaitan dengan aksi ini. Kita tanya dia tidak bisa menjawab alasan tujuannya. Jadi tadi kita langsung mengambil langkah dengan melakukan pembinaan, dipulangkan ke orang tuanya, menghubungi dinas terkait,” katanya.(bgn123)20102215

Nasional, Baliglobalnews

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan UU Cipta Kerja dapat mengurangi pungutan liar untuk kebutuhan analisis dampak lalu lintas (andalalin) yang selama ini dikeluhkan investor.

“Dengan UU Cipta Kerja ini bisa dikurangi,” kata Djoko dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan selama ini andalalin dimanfaatkan oleh sejumlah oknum terutama di daerah, untuk menarik pungutan tidak resmi kepada para pengusaha.

Padahal, kajian mengenai andalalin seharusnya hanya dilakukan terhadap pembangunan berskala besar seperti stadion, pusat perbelanjaan dan perumahan agar lalu lintas di lokasi tidak terganggu.

Menurut dia, andalalin yang diminta untuk bangunan kecil seperti ruko terkesan dipaksakan, karena bisa menjadi alibi untuk melakukan pungutan liar.

“Andalalin itu kalau mau dibuat per kawasan, bukan satu persatu, misal andalalin untuk Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta,” kata pengamat dari Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang ini.

Selain itu, ia mengatakan UU Cipta Kerja bisa membuka kesempatan bagi pihak ketiga dalam penyediaan dan pemeliharaan fasilitas utama serta fasilitas penunjang terminal penumpang.

Beleid itu menyatakan penyelenggaraan prasarana transportasi darat dapat bekerja sama dengan pihak ketiga atau pihak swasta melalui skema KPBU, KSP, dan lain sebagainya.

Dengan masuknya pihak swasta untuk mengelola terminal, maka beban APBN atau APBD dalam pembiayaan bisa lebih berkurang.

“Ini sangat baik. Namun juga harus diiringi dengan pengadaan transportasinya,” kata Djoko. (bgn123)20101719

Nasional, Baliglobalnews

Puluhan pedemo dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SMRI) DKI Jakarta turut membawa balita dan anak-anak saat demonstrasi di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Jumat.

Sekitar pukul 15.20 WIB, massa aksi yang didominasi perempuan itu menyatakan penolakan Undang-Umdang Cipta Kerja yang disahkan beberapa waktu lalu.

Anak-anak yang ikut demonstrasi ditempatkan di mobil komando, sementara para balita digendong ibu mereka.

Seorang perempuan yang membawa bayi, Nur mengatakan tidak takut membawa balita saat demonstrasi apalagi saat pandemi virus corona (COVID-19). “Tidak takut,” kata Nur.

Massa aksi SMRI DKI Jakarta turut bergabung dengan massa dari Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMMD).

Di lokasi yang sama, aksi demonstrasi juga dilakukan ratusan massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI).

Hingga berita ini disiarkan, demonstrasi itu terpantau aman dan kondusif dengan pengawalan ketat personel Polri dibantu TNI. (bgn123)20101617

Nasional, Baliglobalnews

Dua oknum mahasiswa yang telah menjadi tersangka penghasut massa supaya melakukan aksi kekerasan terhadap penguasa umum atau kekerasan kepada petugas yang melakukan pekerjaan sah terancam pidana penjara selama 7 tahun.

“Tersangka MR (23) dan HS (25) disangkakan melanggar Pasal 214 KUHP setelah penyidik Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease melakukan gelar perkara,” kata Kasubag Humas Polresta Ipda Isack Leatemia di Ambon, Rabu.

Dua oknum mahasiswa pada salah satu perguruan tinggi di Maluku ini juga dijerat melanggar Pasal 160 KUHP yang ancaman hukumannya 6 tahun penjara, serta melanggar Pasal 212 KUHP dengan ancaman hukuman selama 1 tahun.

Awalnya tersangka MR dan HS bersama 11 orang lainnya diciduk polisi ketika terjadi aksi anarkis dalam aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Senin (12/10).

Menurut dia, ditetapkannya MR dan HS sebagai tersangka setelah penyidik menemukan adanya bukti permulaan yang cukup terkait keterlibatan mereka sebagai penghasut bentrokan.

Saat ini kedua tersangka telah ditahan di rutan Mapolresta Pulau Ambon, sementara 11 rekan mahasiswa lainnya telah dipulangkan kepada keluarganya masing-masing karena mereka tidak terbukti sebagai pemicu bentrokan dan menyerang polisi.

Aksi unjuk rasa mahasiswa di Kota Ambon terjadi secara bersamaan di beberapa titik, seperti Kantor Gubernur Maluku, Kantor DPRD Provinsi Maluku, Jembatan Merah Putih, dan depan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon.

Polisi kemudian menahan 13 mahasiswa di dua lokasi berbeda setelah terjadi bentrokan hingga sejumlah orang mengalami luka-luka dan dirawat di RS Bhayangkara. (bgn123)20101404