Internasional, Baliglobalnews

Pemerintah Indonesia melalui gelaran kegiatan “Indonesia-UAE Week” berupaya terus mendorong peningkatan kerja sama ekonomi dengan Uni Emirat Arab (UAE) meskipun di tengah pandemi COVID-19.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Abu Dhabi bekerja sama dengan Kedutaan Besar Uni Emirat Arab di Jakarta akan menyelenggarakan kegiatan Indonesia–United Arab Emirates Week atau Pekan Indonesia–UAE di Indonesia pada 15-21 Desember 2020 mendatang.

Kondisi akhir tahun dan pandemi COVID-19 tidak membuat KBRI Abu Dhabi kendor dalam mendorong peningkatan kerja sama ekonomi, yang menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini, demikian disampaikan dalam keterangan tertulis KBRI Abu Dhabi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Duta Besar RI untuk UEA Husin Bagis menyatakan bahwa KBRI Abu Dhabi, didukung oleh Kedutaan Besar UAE di Jakarta dan kementerian/lembaga pemerintah terkait akan menggelar kegiatan pertemuan dan upacara peresmian berbagai kerja sama kedua negara, khususnya di bidang ekonomi dan investasi.

“Kedekatan pemimpin kedua negara harus dilihat sebagai suatu modal yang positif bagi pengusaha dan perusahaan di kedua negara. Ini merupakan golden period (periode emas) bagi diplomasi ekonomi antara kedua negara,” kata Dubes Husin.

Sejumlah rangkaian kegiatan yang digelar dalam acara Pekan Indonesia–UEA tersebut, antara lain peresmian pembukaan Kantor Cabang First Abu Dhabi Bank (FAB) di Jakarta, penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Binawan dan National Ambulance UEA, penandatanganan Kontrak Pelaksanaan Pilot Test Emirates Global Alumunium (EGA) dengan PT Inalum (Persero).

Selain itu, akan ada peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata 145 Megawatt antara PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) dan Masdar, penandatanganan Kontrak Perjanjian Sewa Lahan Balitsa Lembang antara Balitbang Kementerian Pertanian RI dengan Elite Agro Group, peresmian kerja sama Lulu Hypermarket Indonesia dengan UMKM Indonesia.

Selanjutnya, pada pekan yang sama juga akan diadakan sejumlah pertemuan antara Delegasi UAE dengan mitra potensial di Indonesia untuk penjajakan kerja sama.

Delegasi UAE yang akan hadir terdiri dari beberapa perusahaan dari berbagai sektor, seperti pertanian, perbankan, energi terbarukan, industri pompa, properti, pembangkit listrik, dan ritel. Dua di antara sejumlah perusahaan UAE yang akan berparitisipasi, yaitu Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ) dan Silverpumps.

Dubes Husin berharap kerja sama ekonomi yang erat antara Indonesia dan UAE akan mendatangkan manfaat yang saling menguntungkan bagi ekonomi kedua negara.

“UAE secara populasi dan luas wilayah tergolong menengah, namun secara ekonomi sangat berpengaruh bagi Timur Tengah,” ujarnya.

Dari sisi investasi, UAE menyumbang sebesar 259 juta dolar AS dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Angka itu terbilang belum signifikan bila dibandingkan dengan potensi dan total realisasi investasi yang masuk ke Indonesia dalam kurun waktu yang sama, yang mencapai angka 169 miliar dolar AS.

Investasi UAE di Indonesia terdiri dari 338 proyek investasi dan menyerap kurang lebih 9.900 tenaga kerja.(bgn123)20121109

Internasional, Baliglobalnews

Israel dan Maroko pada Kamis (10/12) setuju untuk menormalisasi hubungan dalam kesepakatan yang ditengahi dengan bantuan Amerika Serikat.

Kesepakatan itu menjadikan Maroko negara Arab keempat yang mengesampingkan permusuhan dengan Israel dalam empat bulan terakhir.

Maroko bergabung dengan Uni Emirat Arab, Bahrain dan Sudan untuk mulai menjalin kesepakatan dengan Israel, sebagian didorong oleh upaya yang dipimpin AS untuk menghadirkan front persatuan melawan Iran dan mengurangi pengaruh regional Teheran.

Meninggalkan kebijakan AS yang sudah berlangsung lama, Presiden Donald Trump setuju sebagai bagian dari kesepakatan untuk mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat, wilayah gurun di mana sengketa teritorial yang berlangsung puluhan tahun telah mengadu Maroko melawan Front Polisario yang didukung Aljazair, gerakan memisahkan diri yang berupaya mendirikan negara merdeka.

Presiden terpilih Joe Biden, yang akan menggantikan Trump pada 20 Januari, akan memutuskan apakah menerima kesepakatan AS di Sahara Barat, yang belum pernah dilakukan oleh negara Barat lainnya. Seorang juru bicara Biden menolak berkomentar.

Sementara Biden diperkirakan akan mengalihkan kebijakan luar negeri AS dari postur “America First” Trump, Politisi Demokrat telah mengindikasikan Biden akan melanjutkan meraih apa yang disebut Trump sebagai “Persetujuan Ibrahim” antara Israel dan negara-negara Arab dan Muslim.

Trump memastikan kesepakatan Israel-Maroko dalam panggilan telepon dengan Raja Maroko Mohammad VI pada Kamis, kata Gedung Putih.

“Terobosan lain BERSEJARAH hari ini! Dua sahabat BESAR kita Israel dan Kerajaan Maroko telah menyetujui hubungan diplomatik penuh , sebuah terobosan besar untuk perdamaian di Timur Tengah! ” tulis Trump di Twitter.

Mohammad mengatakan kepada Trump bahwa Maroko bermaksud memfasilitasi penerbangan langsung bagi wisatawan Israel ke dan dari Maroko, menurut pernyataan dari pengadilan kerajaan Maroko.

“Ini akan menjadi perdamaian yang sangat hangat. Perdamaian, cahaya perdamaian pada hari Hanukkah ini tidak pernah, bersinar lebih terang dari hari ini di Timur Tengah,” kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah pernyataan, merujuk pada libur delapan hari Yahudi mulai Kamis malam.

Warga Palestina mengkritik kesepakatan normalisasi, dengan mengatakan negara-negara Arab membatalkan tujuan perdamaian dengan meninggalkan permintaan lama agar Israel menyerahkan tanah untuk negara Palestina sebelum dapat menerima pengakuan.

Mesir dan UEA mengeluarkan pernyataan menyambut keputusan Maroko. Mesir dan Israel menandatangani perjanjian perdamaian pada 1979.

“Langkah ini, langkah berdaulat, berkontribusi untuk memperkuat pencarian bersama kami untuk stabilitas, kemakmuran, dan perdamaian yang adil dan abadi di kawasan ini,” tulis putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan, di Twitter.

Namun Senator Jim Inhofe, ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat AS dari Partai Republik, mengecam keputusan Trump yang “mengejutkan dan sangat mengecewakan” untuk mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat. Inhofe mengatakan orang yang tinggal di daerah itu harus memberikan suara dalam referendum untuk menentukan masa depan mereka.

“Presiden mendapat nasihat yang buruk dari timnya. Dia bisa saja membuat kesepakatan ini tanpa memperdagangkan hak orang yang tidak bersuara,” kata Inhofe dalam sebuah pernyataan.

Seorang pejabat senior AS mengatakan Trump tahu tentang perlawanan Inhofe untuk mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat. Tetapi argumen Inhofe kalah melawan presiden ketika senator itu menolak untuk menahan tagihan pengeluaran pertahanan tahunan ketika Trump menuntutnya digunakan untuk mencabut undang-undang yang memberikan perlindungan tanggung jawab kepada perusahaan teknologi, kata pejabat itu.

Kesepakatan Maroko bisa menjadi yang terakhir yang akan dinegosiasikan oleh tim Trump, yang dipimpin oleh penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner dan utusan AS Avi Berkowitz, sebelum memberi jalan kepada pemerintahan Biden yang akan datang.

Kepada wartawan dalam panggilan konferensi, Kushner mengatakan tidak dapat dihindari bahwa Arab Saudi pada akhirnya akan mencapai kesepakatan serupa dengan Israel. Seorang pejabat AS mengatakan Saudi tidak mungkin bertindak sampai setelah Biden menjabat, dan bahkan kemudian akan ada oposisi internal yang kuat yang dapat memblokir langkah seperti itu dalam waktu dekat.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Maroko akan menjalin hubungan diplomatik penuh dan melanjutkan kontak resmi dengan Israel.

“Mereka akan membuka kembali kantor penghubung mereka di Rabat dan Tel Aviv segera dengan maksud untuk membuka kedutaan besar. Dan mereka akan mempromosikan kerja sama ekonomi antara perusahaan Israel dan Maroko,” kata Kushner kepada Reuters.

Kesepakatan Trump untuk mengubah kebijakan AS di Sahara Barat adalah kunci utama untuk mendapatkan kesepakatan Maroko dan perubahan besar dari sikap yang sebagian besar netral.

Di Rabat, pengadilan kerajaan Maroko mengatakan Washington akan membuka konsulat di Sahara Barat sebagai bagian dari kesepakatan Maroko dengan Israel.

Gedung Putih mengatakan Amerika Serikat percaya bahwa negara bagian Sahrawi yang merdeka “bukanlah pilihan yang realistis untuk menyelesaikan konflik dan bahwa otonomi yang murni di bawah kedaulatan Maroko adalah satu-satunya solusi yang layak.”(bgn123)20121104

Nasional. Baliglobalnews

Indonesia bersama Uni Emirat Arab (UEA) segera memulai kerja sama rehabilitasi mangrove, setelah pembahasan program tersebut dalam pertemuan antara delegasi kedua negara di Dubai, UEA awal pekan ini.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nani Hendiarti bertemu dengan Menteri Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup Uni Emirat Arab Abdullah Mohammad Bel Haif Al Nuaimi pada Senin (26/10) membahas program rehabilitasi mangrove Indonesia.

Turut hadir perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Duta Besar Indonesia untuk UEA Husin Bagis dalam pertemuan tersebut.

“Secara alami, mangrove berfungsi sebagai pelindung pantai dari gelombang besar, penyerap karbon dan penghasil oksigen sekaligus sebagai tempat berlindung dan pemijahan ikan. Oleh karena itu, kerja sama pengembangan rehabilitasi mangrove antara Indonesia dan UEA ini menjadi sangat penting dan ‘urgent’ (penting) bagi kedua belah pihak,” kata Nani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Nani mengatakan pada masa pandemi COVID-19, kegiatan rehabilitasi mangrove melalui program padat karya yang dicanangkan oleh pemerintah terbukti bisa membantu pemulihan ekonomi masyarakat pesisir terkena dampak.

Guna mendukung program rehabilitasi mangrove Indonesia yang ditargetkan hingga 600.000 hektare dalam kurun waktu empat tahun ke depan sebagaimana disampaikan oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada kunjungannya ke Brebes, 22 Oktober 2020 lalu, diperlukan kontribusi multi pihak termasuk UEA.

“Oleh karena itu, program kerja sama bilateral untuk pengembangan mangrove ini perlu segera diimplementasikan,” kata Nani.

Dalam pertemuan itu, pemerintah Indonesia juga menawarkan spesies mangrove dari Indonesia untuk upaya rehabilitasi dan konservasi mangrove di UEA.

Pemerintah Indonesia juga menyampaikan usulan pengembangan Mega Proyek Mangrove seluas minimal 10.000 hektare dalam kurun waktu empat tahun dan disambut baik oleh Menteri Abdullah.

Menteri Abdullah mengapresiasi Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam sangat besar dan ingin melanjutkan hubungan baik yang telah terjalin selama ini. Sementara Dubes Husin Bagis menyambut baik keinginan Menteri Abdullah dan mendorong agar perjanjian kerja sama dapat segera diimplementasikan.

Spesies Indonesia
Pada kunjungan kerja 26-29 Oktober 2020 itu, juga dilakukan tinjauan ke Pusat Riset Kelautan Umm Al Quwain yang didirikan pada 1984 bekerja sama dengan JICA, memiliki beberapa fasilitas laboratorium seperti Lab Analisis Kualitas Air, Lab Biologi Laut, Lab Mikro Plastik, Lab Plankton dan Lab Perikanan.

Lokasi Pusat Riset Kelautan Al Quwain berada dalam kawasan pengembangan hutan mangrove sehingga sangat membantu dalam upaya konservasi dan pembibitan mangrove, budidaya ikan dan pemantauan alga berlebih yang dapat mengakibatkan kematian pada ikan di perairan UEA.

Dalam kunjungan tersebut, Nani juga mengusulkan kegiatan yang dapat dilakukan pada masa pandemi ini adalah penanaman spesies mangrove dari Indonesia untuk membantu memperkaya dan memperluas wilayah mangrove UEA.

Kegiatan Dubai ditutup dengan kunjungan ke Al Zawra Protected Area yang memiliki luas 5,4 juta meter persegi yang terdiri dari kawasan hutan mangrove seluas 2.200 hektare yang tumbuh secara alami.

Di area ini sebagaimana di wilayah UEA lainnya, hanya ditemukan mangrove dengan jenis Avicenna marina atau biasa disebut dengan gray mangrove dengan tinggi bervariasi dari 3-10 meter, lebih dari 110 jenis burung dan berbagai jenis ikan. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki 108 spesies asli mangrove dan 202 spesies termasuk turunannya.

Di kawasan tersebut, para pengunjung dapat menikmati segarnya hutan mangrove berkeliling menggunakan kayak (kapal tanpa mesin) dan melakukan penanaman pohon untuk mendukung upaya rehabilitasi dan konservasi mangrove di UEA.

Delegasi Indonesia juga melakukan penanaman pohon mangrove sebagai tanda mata dan dukungan pemerintah Indonesia dalam kerja sama bilateral pengembangan mangrove antara kedua negara. (bgn123)20103106