Internasional, Baliglobalnews

Twitter pada Rabu (6/1) mengatakan telah menonaktifkan sementara akun Presiden AS Donald Trump selama 12 jam terkait “pelanggaran berat dan berulang” terhadap aturan integritas sipil platform tersebut dan mengancam akan menangguhkan akun secara permanen.

Twitter menyatakan pihaknya harus menghapus cuitan Trump “sebagai akibat dari situasi kekerasan yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan sedang berlangsung di Washington,” setelah massa pro-Trump menyerbu Gedung Kongres AS, Capitol, dalam upaya memaksa Kongres membatalkan hasil pemilihan presiden 3 November 2020.

Disebutkan bahwa, jika cuitan-cuitan Trump berisi klaim tak berdasar tentang pemilihan tidak dihapus, akun tersebut akan tetap terkunci. Itu berarti sang presiden tidak dapat lagi mencuit dari akun @realDonaldTrump.

Twitter juga menyebutkan bahwa aturan pelanggaran selanjutnya, termasuk menyangkut integritas sipil atau kebijakan ancaman kekerasan, akan mengakibatkan akun ditangguhkan secara  permanen.(bgn123)21010708

Internasional, Baliglobalnews

Raksasa media sosial Twitter menunjuk salah seorang peretas terbaik dunia untuk menangani segala hal, mulai dari kesalahan teknik hingga kesalahan informasi.

Twitter menunjuk Peiter Zatko, yang dikenal luas dengan nama Mudge, sebagai kepala keamanan, memberinya mandat luas untuk merekomendasikan perubahan dalam struktur dan praktik. Zatko menerima “pinangan” CEO Twitter Jack Dorsey, dan akan mengambil alih manajemen keamanan, setelah peninjauan 45 hingga 60 hari.

Dalam wawancara eksklusif Reuters, dikutip Selasa, Zatko mengatakan dia akan memeriksa “keamanan informasi, integritas situs, keamanan fisik, integritas platform yang mulai menyentuh penyalahgunaan dan manipulasi platform serta bidang teknik.”

Zatko baru-baru ini mengawasi keamanan pembayaran elektronik sebuah unicorn, Stripe. Sebelumnya, dia mengerjakan proyek khusus di Google dan mengawasi pemberian hibah untuk proyek keamanan siber di Defense Advanced Research and Projects Agency (DARPA), Pentagon.

Karier Zatko yang penuh warna dimulai pada 1990-an, ketika dia secara bersamaan melakukan pekerjaan rahasia untuk kontraktor pemerintah dan berada di antara para pemimpin Cult of the Dead Cow, sebuah grup peretas yang terkenal suka merilis alat peretasan Windows untuk mendorong Microsoft meningkatkan keamanan.

“Saya tidak tahu apakah ada yang bisa memperbaiki keamanan Twitter, tetapi dia akan menjadi yang teratas dalam daftar saya,” kata Dan Kaufman, yang mengawasi Zatko di DARPA dan sekarang memimpin grup produk di Google.

Twitter menghadapi banyak tantangan keamanan. Pada Juli, sekelompok peretas muda menipu karyawan dan mendapatkan akses ke alat internal, yang memungkinkan mereka mengubah pengaturan akun dan kemudian mengunggah cuitan dari sejumlah akun milik orang-orang ternama, termasuk akun calon presiden Joe Biden, pendiri Microsoft Bill Gates dan CEO Tesla Elon Musk.

“Pembobolan data musim panas ini adalah pengingat penting tentang seberapa jauh Twitter perlu membangun beberapa fungsi keamanan dasar yang diperlukan untuk menjalankan layanan yang ditargetkan oleh musuh yang jauh lebih terampil daripada remaja yang ditangkap karena insiden itu,” kata Alex Stamos, mantan kepala keamanan Facebook dan peneliti Stanford, yang saat ini memimpin upaya untuk memerangi disinformasi pemilu.

Stamos, yang pernah bekerja untuk konsultan keamanan Zatko, menyebut Zatko sangat cocok untuk perusahaan yang tidak memiliki kekuatan finansial, seperti Facebook dan Google. “Mereka harus menemukan solusi kreatif untuk masalah ini, dan jika Mudge terkenal dalam hal keamanan, berarti mereka menjadi kreatif.”

Zatko berkomitmen untuk meningkatkan percakapan publik di Twitter. Dia memuji langkah Twitter baru-baru ini yang mendorong pengguna untuk berkomentar, bukan hanya me-retweet, yang juga memaksa orang untuk memahami percakapan sebelum berpartisipasi di dalamnya.

Zatko menghargai keterbukaan Twitter terhadap pendekatan keamanan yang tidak konvensional, seperti proposalnya untuk membingungkan pelaku kejahatan siber dengan memanipulasi data yang mereka terima dari Twitter tentang bagaimana orang berinteraksi dengan unggahan mereka.

“Mereka bersedia mengambil risiko,” kata Zatko soal Twitter. “Dengan tantangan algoritme dan bias algoritmik, mereka tidak hanya diam dan menunggu hingga orang lain memecahkan masalah.” (bgn123)20111706

Internasiomal, Baliglobalnews

Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan tunduk pada aturan Twitter yang sama seperti pengguna lainnya ketika Presiden terpilih Joe Biden menjabat pada 20 Januari, menurut perusahaan media sosial tersebut.

Twitter menyematkan pemberitahuan “kepentingan publik” pada sejumlah cuitan dari “pemimpin dunia” yang melanggar aturan di platform media sosial tersebut, yang jika pengguna adalah masyarakat biasa akan dihapus.

Cuitan semacam itu, dari kandidat politik dan pejabat terpilih atau pemerintah, disembunyikan dan Twitter mengambil tindakan untuk membatasi jangkauan cuitan.

Namun, Twitter mengatakan perlakuan ini tidak berlaku untuk mantan pejabat.

“Kerangka kebijakan ini berlaku untuk para pemimpin dunia saat ini dan kandidat untuk jabatan, dan bukan warga negara saat mereka tidak lagi memegang posisi ini,” kata juru bicara Twitter, dikutip dari Reuters, Senin.

Twitter telah menambahkan beberapa peringatan dan label ke cuitan akun @realDonaldTrump, sejak Selasa (3/11), termasuk banyak diantaranya yang berisi tuduhan penipuan suara yang tidak berdasar.

Twitter pertama kali menyembunyikan salah satu cuitan akun tersebut di balik label “kepentingan publik” pada Mei lalu ketika Trump melanggar kebijakan perusahaan yang mendukung kekerasan.

Sementara, untuk kebijakan Facebook, tampaknya setelah Biden menjabat pada Januari, unggahan Trump juga tidak lagi dikecualikan dari peninjauan oleh mitra cek fakta pihak ketiga Facebook.

Kebijakan Facebook memberikan pengecualian untuk cek fakta bagi politisi, sebagai kandidat yang mencalonkan diri, kemudian pemegang jabatan saat ini dan anggota kabinet mereka, bersama dengan partai politik dan pimpinan partai politik mereka.

Dikatakan bahwa “mantan kandidat untuk jabatan atau mantan pejabat tetap akan diperiksa oleh program cek fakta pihak ketiga.”

Facebook tidak menjawab pertanyaan Reuters tentang bagaimana raksasa media sosial tersebut akan memperlakukan akun Trump.

Kemenangan Biden di Pennsylvania pada Sabtu (6/11), menempatkan kandidat presiden dari Partai Demokrat itu di atas ambang batas suara yang diperlukan untuk merebut kursi kepresidenan. Trump dari Partai Republik belum mengakui dan berencana untuk melakukan banding hasil suara ke pengadilan. (bgn123)20110902